Virus corona: Tak semua pekerja migran dikarantina dan dites PCR, pengkritik khawatir penyebaran virus ke negeri halaman

Tidak semua pekerja migran dikarantina dan dites Covid-19 setibanya di Indonesia, meskipun Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mewaspadai kepulangan mereka karena berpotensi membuahkan gelombang kedua penyebaran virus.

Protokol kesehatan yang ditetapkan hanya berupa pengecekan suhu, semacam diungkapkan seorang pekerja migran Indonesia (PMI) dari Arab Saudi.

“Diperiksa kesehatan seperti detak jantung dan ditembak mukanya [cek suhu], tidak ada pemeriksaan asing. Lalu keluar bandara, dijemput anak, dan sampai rumah, sekarang saya lagi berladang, ” kata perempuan itu kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Selasa (05/05).

Namun, tersedia pula pekerja migran yang dikarantina untuk menjalani tes Covid-19 pada fasilitas daerah sebelum kembali ke masyarakat.

Pakar epidemiologi mengatakan bahwa hanya mengecek suhu tubuh sebelum membiarkan pekerja migran pulang ke kampung halaman adalah keputusan yang salah dan tidak efektif dalam memutus penyebaran virus corona.

“Tanpa kecuali pekerja migran itu sejenis dari bandara harusnya ditampung pada suatu tempat, apakah di Rumah Atlet, Wisma Haji. Kemudian dalam sana diperiksa labnya tes PCR, ” kata pakar epidemologi daripada Universitas Indonesia Pandu Riono.

‘Cek suhu, lalu pulang ke rumah’

Seorang praktisi migran menceritakan bahwa ia melaksanakan pemeriksaan cek suhu tubuh masa tiba di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, pada 29 April awut-awutan.

Setelah dinyatakan suhunya normal, perempuan yang bekerja di Taiwan itu kemudian dijemput sebab suami untuk kembali ke rumahnya di Subang, Jawa Barat.

“Didata di pesawat, turun dari pesawat dicek petugas dan dinas kesehatan. Cek suhu badan. Yang normal [suhu] lolos, yang tidak dikarantina. Saya sehat jadi lolos, morat-marit dijemput suami dan pulang ke rumah, ” katanya.

Ia dan suami kemudian menggunakan mobil pribadi melewati jalan tol menuju Subang. “Pulang lancar. Di perjalanan [pos penyekatan] penjaga mengawasi kami bilang mohon kaca dibuka, tidak ditanya polisi, semrawut keluar Tol Cikopo [Purwakarta] dan sampai rumah, ” katanya.

Kemahiran yang sama juga diungkapkan oleh pekerja migran yang pulang dibanding Arab Saudi ke rumahnya dalam Lombok.

“Sebelum ambil barang, di bandara Jakarta dan Lombok, diperiksa kesehatan zaman seperti detak jantung dan cek suhu, tidak ada pemeriksaan lain. Lalu keluar bandara, dijemput puak, dan sampai rumah. Sekarang kami lagi berladang, ” katanya.

Kedua pekerja migran tersebut cukup menjalani cek suhu tubuh dan dapat kembali ke sendi masing-masing, tanpa perlu melewati tes laboratorium seperti tes swab (usap) dan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Namun, terdapat pekerja migran lain yang wajib menjalani karantina dan tes laboratorium setiba pada Indonesia.

Sebesar 524 TKI dari Malaysia melaksanakan karantina 14 hari di Gedung Andromeda Lanud Soewondo, Kota Kawasan.

Kemudian, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat menjemput 86 warganya buat menjalani isolasi di fasilitas pemerintah. Seluruh peserta akan menjalani tes usap dan PCR.

Lalu, Pemkot Denpasar, Bali, mengkarantina 209 pekerja migran dari luar negeri sebelum kembali ke vila masing-masing.

Cara itu juga diterapkan pertama kali pada WNI dari Wuhan yang dikarantina 14 hari di Kepulauan Natuna, diikuti isolasi anak buah kapal Diamond Princess di Pulau Sebaru Kecil Kepulauan Seribu.

‘Semua pekerja migran wajib ulangan PCR’

Pakar epidemologi sejak Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyebut protokol kesehatan ‘cek suhu tubuh’ di pos pintu masuk perbatasan tidak akurat dalam mengecek seseorang mengidap virus corona atau tidak.

“Tidak mampu hanya dengan suhu karena sebagaian besar yang terinfeksi tidak bergejala. Jika mereka sudah sampai kembali kampung maka tidak bisa dikontrol lagi. Jadi harus dengan screening lab., ” kata Pandu.

Caranya, saran Pandu, seluruh pekerja migran yang kembali ke Indonesia harus menjalani karantina pada fasilitas pemerintah untuk mengetes apakah mereka positif atau tidak dibanding virus corona.

“Tanpa kecuali pekerja migran itu begitu dari bandara harusnya ditampung di suatu tempat, apakah di Wisma Atlet, Wisma Haji. Kemudian di sana diperiksa labnya ulangan PCR.

“Sekarang gelombang pertama saja belum turun, kalau ini dibiarkan akan menambah transmisi. Lebih baik mencegah daripada belakang di kampung menularkan ke dengan lain karena kita tidak terang mereka kemana-mana [di kampungnya], ” kata Pandu.

Kewenangan karantina ada di wilayah

Tenaga Ahli Utama Jawatan Staf Presiden (KSP), dokter Brian Sriprahastuti, menyebut kewenangan melakukan karantina terhadap setiap orang yang berawal dari luar negeri, termasuk pelaku migran, ada di tangan pemerintah daerah masing-masing.

Tergantung dari kapasitas daerah itu menyediakan fasilitas karantina, dan penghargaan daerah itu akan urgensi dilakukan karantina atau tidak.

“Apakah akan diperlakukan pada tempat khusus atau tidak tersebut tergantung dari daerah masing-masing sebab kalau dari sisi kesehatan, aturan hanya mengatakan mereka harus diisolasi selama 14 hari.

“Bagaimana melakukannya kan tergantung bagaimana daerah itu melihat kemampuan untuk memfasilitasi. Ada yang disediakan dalam satu tempat, ada juga yang mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap orang sehingga dipilih isolasi sendiri, ” kata Brian.

Namun, menurut Brian, tidak semua orang memiliki kepatuhan yang tinggi untuk melakukan isolasi sendiri selama 14 hari.

Ditambah, katanya, isolasi sendiri juga berpotensi besar menginfeksi bagian keluarga yang lain karena pelik bagi mereka untuk jaga langkah.

“Apalagi jika rumahnya tidak memungkinkan seperti tinggal di kontrakan, rumah kecil, siap sulit jaga jarak, ” katanya.

Pekerja migran ‘merasa ditelantarkan’ setiba di Nusantara

Pekerja migran Indonesia dengan bekerja sebagai juru masak dalam sebuah penginapan di Maladewa ngerasa ditelantarkan usai tiba di Indonesia.

Ia tak mendapatkan informasi dan layanan apa yang diperlukan untuk dapat pulang.

“Maldives [Maladewa] ke Jakarta tiket dibeli perusahan. Jakarta ke Bali, lalu ke Banyuwangi pakai beban sendiri, urus sendiri, ” sebutan David kepada BBC News Indonesia.

David mengucapkan harus mengeluarkan biaya hingga Rp2, 7 juta untuk menyewa mobil travel yang mengantarkan ia serta teman migrannya dari Bali menuju Banyuwangi. Padahal biasanya biaya kunjungan itu hanya Rp150 ribu.

Asisten penangangan kasus Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Muhammad Koim, mengatakan banyak buruh migran yang terlantar setiba di bandara Indonesia.

“Mereka gagap pulang tidak ada kendaraan, udara dilarang terbang, bus tidak bisa jalan, apalagi dari dan ke daerah yang menerapkan larangan Mudik dan Pembatasan Sosial Berskala Tinggi (PSBB). Akhirnya banyak calo-calo di bandara yang tarifnya mahal.

“Pemerintah harus fasilitasi buruh migran pulang hingga daerah, ” kata Koim.

Senada dengan itu, Ketua SBMI cabang Banyuwangi, Agung Sebastian, mengutarakan pemerintah harus mengawasi pekerja migran di daerah masing-masing agar disiplin melakukan isolasi mandiri.

“Karena yang terjadi, setiba pada daerah masing-masing, mereka tidak diawasi, hanya diimbau isolasi mandiri. Tak di tes Covid-19, dibiarkan sejenis saja. Itu kan berpotensi menyebarkan dan menularkan virus ke negeri, ” kata Agung.

Selain itu, SBMI selalu meminta pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada para pekerja migran yang kini sudah ongkang-ongkang akibat wabah virus corona.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Pengerjaan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan zaman ini sebanyak 70. 367 seperseribu pekerja migran telah pulang ke Indonesia.

Jumlah tersebut akan terus bertambah sebab 12. 758 anak buah pesawat pesiar akan segera tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Benoa, Bali.

Berdasarkan data Badan Pelestarian Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)., terdapat 276. 553 pekerja migran yang ditempatkan sepanjang 2019. Tiga negara tujuan terbesar dengan jumlah pekerja di atas 70 ribu merupakan Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong.

Di bagian lain, daerah asal utama praktisi migran adalah dari Jawa Timur dengan 68. 740 orang, semrawut diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat.