Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar mengambil pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar mengambil pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi Covid-19 pada November mendatang di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Berdasarkan pengamatan epidemiolog dan pakar ilmu makhluk hidup molekuler, uji klinis vaksin virus corona di beberapa negara masih berlangsung atau belum selesai sehingga data keamanan dan efektivitasnya sedang diragukan.

Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah berangkat ke China untuk melakukan inspeksi ke lokasi produksi vaksin di China dengan tujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berfaedah, dan bermutu.

Sementara Kementerian Kesehatan bakal menjelaskan kepastian vaksin tersebut pada Senin (19/10).

Sejumlah negara seperti Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Indonesia masih melangsungkan uji klinis fase tiga vaksin Covid-19.

Khusus di Nusantara yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sekitar ini tidak ada laporan buah samping yang berat atau serius di antara ribuan relawan yang menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Hasil sementara itu, patuh pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, serupa dengan data uji klinis fase satu dan dua yang berlangsung di negara-negara lain.

Namun demikian, katanya, bukan bermanfaat bisa langsung disuntikkan kepada kelompok, sebab dasar program vaksinasi kudu menjamin keamanan dan efektivitas.

“Memang daripada uji klinis fase satu & dua sejauh ini belum tersedia kasus kematian, tapi bagaimana efektivitasnya? Dari data yang saya menentang sejauh ini belum melihat ada data efektivitas yang terpublikasi dengan publik. Sejauh ini data efektivitas belum ada, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

Pun, jika dengan bahan sementara menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah betul-betul bisa mencegah terjadinya “gejala berat setelah terinfeksi”.

“Efektivitas itu tidak cuma antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa mencegah infeksi. Sebab jika terbukti tidak efektif, yang dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin habis, ” tukasnya.

Karena itulah, Pranata Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga otoritas yang memberi permisi edar obat di Indonesia kudu “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran masukan yang mereka pegang kemungkinan tidak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus ingat-ingat karena data yang separuh tersebut apakah bisa menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan keadaan kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah tidak perlu tergesa-gesa melakukan vaksinasi di Indonesia pada November mendatang.

Sebab hingga zaman ini belum ada data ilmiah yang menunjukkan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipakai oleh beberapa negara dengan posisi “darurat” bukan berarti bisa diterapkan di Indonesia, kata Pandu.

Baginya, tidak ada kondisi genting yang mengharuskan vaksinasi.

“Ini bukan tanda kalau tidak dilakukan vaksinasi bakal mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Pandu Riono kepada BBC News Indonesia.

“Karena vaksin bukan solusi jangka pendek. Kita berhenti sampai benar-benar aman juga tidak apa-apa, kenapa harus terburu-buru? Kita harus pastikan aman dan efektif, ” sambungnya.

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mendahulukan penelusuran, pengetesan, dan perawatan pada menghadapi pandemi Covid-19 seperti dengan dijalankan Korea Selatan, China, & Singapura.

“Untuk atasi pandemi bukan vaksinasi, itu cara berpikir yang salah besar. Untuk atasi pandemi dengan pengawasan dan perubahan perilaku. ”

IDI: ‘Kami mendukung rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai gaya kesehatan yang akan memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 membuktikan akan mendukung rencana pemerintah tersebut selama telah mendapat persetujuan dibanding BPOM.

“Harapan kami vaksin dengan digunakan memenuhi standar keamanan serta efektivitas serta tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga bisa membantu membentuk kekebalan individu dan populasi, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya selalu, kata dia, sejauh ini belum ada perencanaan detail dari Departemen Kesehatan mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah sasaran penerima vaksin hingga lokasi yang dalam tuju.

“Mikro planning belum ada, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, kemudian tim yang akan turun, jumlah, sasaran logistik dengan diperlukan dan seterusnya. ”

Akan namun, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang bagaimana pemberikan vaksin tersebut.

160 juta orang akan menjelma sasaran penerima vaksin

Menko Perekonomian dengan juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan total ada 160 juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November dengan membeli vaksin buatan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

Cansino dilaporkan mengaku 100. 000 vaksin pada November tahun ini dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Namun Sinopharm disebut mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, dalam mana lima juta dosis bakal mulai datang pada November 2020.

Sementara Sinovac bisa menyuplai maka tiga juta dosisi vaksin di dalam akhir Desember 2020 dengan janji pengiriman 1, 5 juta jumlah pada minggu pertama bulan depan, kemudian 1, 5 juta dosis lagi pada Desember awal.

Eksekutif Jenderal Pencehahan dan Pengendalian Aib Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, berceloteh pemberian vaksin tersebut akan menunjuk pada data uji klinis periode tiga yang diperoleh dari China, Turki, Brasil, dan Bangladesh.

“Kita hendak transfer data-data itu semua dengan nantinya akan diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM menuju ke China untuk mendapatkan data dari BPOM China, ” perkataan Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta karakter. Lalu perangkat pemerintahan mulai sebab kecamatan, desa, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian tenaga pendidik mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sebanyak 4, 3 juta orang dan peserta BPJS Penyambut Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.