UU Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia?

UU Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana nasib demokrasi Indonesia?
  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Momen satu tahun tadbir periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menegasikan Undang-Undang Cipta Kerja.

Motor HAM menyebut dalam satu tahun terakhir, terjadi “resesi demokrasi” dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Namun negeri melalui Kantor Staf Presiden menyangkal tudingan tersebut.

Sementara pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, menghargai koalisi gemuk dalam periode kedua Presiden Jokowi disebut sebagai “pemerintahan terkuat yang pernah ada”, tetapi itu justru menciptakan “demokrasi terbatas” dalam kinerja satu tahun tadbir periode kedua Presiden Joko Widodo.

“Pasca reformasi ini adalah pemerintahan terkuat yang pernah ada. Oposisi tidak terlalu berperan banyak, bahkan sedikit sekali jumlahnya di dewan perwakilan rakyat dan pemerintah bisa bergerak hati dan semaunya karena dengan pertolongan parkemen yang maksimal maka tidak ada tantangan yang berarti, ” ujar Hendri kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/10).

“[Oposisi] dari civil society pun bisa kala dibantah atau sering ditutup secara UU ITE, ” ujarnya, seraya menambahkan demokrrasi yang terbatas ini membuat kebebasan berpendapat menjadi berkurang.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau terhadap “mereka yang berseberangan” tidak dilakukan atas nama kebijakan, melainkan “murni kasus hukum”.

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan pada sejumlah kota untuk berunjuk mengalami menentang Undang-Undang Cipta Kerja dalam Selasa (20/10), bersamaan dengan saat satu tahun Presiden Joko Widodo menjabat dalam periode kedua pemerintahannya.

Seperti halnya dalam rangkaian presentasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Membuat Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Sistem Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja yang dianggap kontroversial muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober hingga 16 Oktober lalu diikuti oleh kawula dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat

Yaysan Lembaga Bantuan Patokan Indonesia (YLBHI) menilai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mulia tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat

Salah satu contoh yang diangkat adalah pegesahan sejumlah undang-undang kontroversial seperti perbaikan UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK dan pengesahan UU Cipta Kerja.

“Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket agar oligarki semakin berkuasa di Nusantara sudah lengkap, ” kata Kepala YLBHI Asfinawati dalam keterangan tertulis.

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan secara narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis kepada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kekerasan terhadap massa aksi juga terus terjadi.

Berdasarkan data kepolisian bohlam 13 Oktober 2020 tercatat 5. 198 peserta aksi yang ditangkap polisi.

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal karet dalam UU ITE dan kebengisan oleh polisi membuat Indonesia tidak hanya mengalami resesi ekonomi di tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

“Penurunan kondisi demokrasi ini disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya penyempitan ruang masyarakat sipil, pola yang berulang terkait adat kekerasan dan pelibatan aparat kesejahteraan dan pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran berat dan minimnya partisipasi public dalam implementasi proses demokrasi, ” kata Fatia dalam peluncuran laporan catatan Kontras atas kinerja satu tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio melahirkan kehadiran Undang-undang ITE “meminimalisir interpretasi demokrasi pada satu tahun pemerintahan Jokowi karena “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

“Undang-undang ITE itu benar-benar menutup musyawarah mufakat dan meminimalisir arti demokrasi. Bila tidak suka gunakan UU ITE. Itu yang menurut beta menjegal demokrasi dalam era Bungkus Jokowi, ” ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk memedulikan suara rakyat, juga sangat kurang, kata Hendri.

Misalnya, dalam UU Cipta kerja yang dikeluhkan kawula yang berdemo adalah beberapa poin pasal dalam UU setebal 812 halaman.

“Namun pemerintah tidak mencari jalan untuk mendengarkan bahkan cenderung melindungi dengan pernyataan ‘Kalau Anda tidak suka silakan judicial review ke MK’, ” jelas Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan itu dibantah oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman atau penahanan terhadap mereka yang berseberangan tidak dilakukan atas nama politik, melainkan murni kasus hukum.

“Saya garis bawahi pemerintah tidak pernah kaya rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan mencetak mereka yang kritis karena tanda politik, ” tegasnya.

“Semua murni dilakukan di atas koridor lembaga dan supremasi hukum menjadi maklumat yang jadi pegangan pemerintah, ” ujar Donny.

‘Inovasi politik’ serta ‘tanpa beban’

Lebih jauh, Hendri Satrio yang juga merupakan pendiri Gerombolan Diskusi dan Kajian Opini Jemaah Indonesia (KedaiKOPI) menilai pada era kedua, Jokowi berupaya melakukan “inovasi politik” dengan mengutarakan dirinya “tanpa beban” di awal pemerintahan periode kedua tahun lalu.

Inovasi politik dan pemerintahan tanpa beban itu, ujar Hendri, diterjemahkan dengan “merekrut menteri-menteri yang tak biasa dilakukan presiden sebelumnya”.

Misalnya, merekrut apa yang dia sebut sebagai “menteri milenial” dengan jabatan usia muda dan menggaet politisi yang sebelumnya oposisi untuk menduduki kursi menteri.

“Itu adalah inovasi dengan dilakukan Jokowi di awal pemerintahannya untuk memudahkan dia menyelesaikan janji-janji kampanye pada pilpres waktu tersebut. Namun tidak smooth (lancar) jalannya, ” jelas Hendri.

Pernyataan “tanpa beban” di awal pemerintahan, kata Hendri, juga tercermin dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.

Sebab karena itu, dia menyebut kalau trias politika yang diagung-agungkan oleh teori politik demokrasi “tidak berlaku baik” di tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Sebab, peran legislatif benar minimal terhadap pengawasan eksekutif, demikian halnya dengan yudikatif yang sepantasnya mengawasi legislatif dan eksekutif.

Secara koalisi gemuk yang kini ada di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keseimbangan Sejahtera yang saat ini menjelma oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan kondisi parlemen yang dikuasai oleh golongan pendukung Jokowi, membuat demokrasi tidak sehat.

“Kondisi sekarang terus terang merupakan cermin demokrasi yang sakit, sebab ada lompat pagar setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias masyarakat, ” katanya.

“Ini bisa jadi boomerang bagi engagement jemaah terhadap demokrasi. Kekecewaan public ialah counter yang membunuh demokrasi kita, ” ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P yang menjadi partai penyokong Jokowi berargumen koalisi partai di parlemen kudu kuat demi memuluskan program-program Jokowi.

“Presiden Jokowi selalu lebih mendahulukan soal deliver, daripada sending, peristiwa ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat, ” sebutan dia.

“Salah satu yang asing biasa di periode kedua itu adalah dukungan politik di kongres dan birokrasi yang lebih efektif, ” jelas Aria Bima lalu.

Bagaimana dengan kepuasan jemaah?

Menunjuk survey yang dilakukan Litbang Petunjuk, sebesar 46, 3% respondden ngerasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun belakang. Sementara 6, 2% menyatakan sangat tidak puas.

Hasil itu diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP mengesahkan ketidakpuasan publik dalam satu tarikh periode kedua Jokowi, disebabkan sebab adanya “anomali” berupa pandemi virus corona yang membuat semua misi dan target pemerintahan Jokowi terhenti.

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat – yang juga adalah oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil di mulia tahun pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74, 92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1, 26 poin, ” ujarnya, merujuk pada data ruang yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

“Saya mengalami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa bakal memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak kondang. Akan tetapi saya mengingatkan biar seluruh kebijakan harus sesuai secara koridor hukum serta kehendak dibanding rakyat, ” cetusnya.