UNDANG-UNDANG Omnibus Law: Presiden Jokowi menganjurkan ke Mahkamah Konstitusi, buruh serta aktivis minta perppu, apa hidup tengahnya?

UNDANG-UNDANG Omnibus Law: Presiden Jokowi menganjurkan ke Mahkamah Konstitusi, buruh serta aktivis minta perppu, apa hidup tengahnya?

Sejumlah elemen umum sipil menolak ajakan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Mereka memilih buat melakukan demonstrasi turun ke ulama untuk mendesak Jokowi segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pembatalan UU Cipta Kerja.

Tetapi permintaan itu kata pengamat norma tata negara sulit dipenuhi sebab akan menjatuhkan wibawa dan kehormatan pemerintah sebagai pengusul UU Membentuk Kerja, sehingga solusinya adalah penerbitan perppu penundaan, bukan pembatalan.

Aliansi Tindakan Rakyat Indonesia bersama Kongres Perserikatan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) akan melakukan demo dari 20-22 Oktober 2020.

Tiga puluh besar konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga bakal melakukan demonstrasi walaupun belum ditentukan jadwalnya.

Beberapa kelompok ormas Islam juga menyatakan akan berdemonstrasi.

Pada keadaan Senin (12/10), terjadi beberapa kelakuan demo di beberapa tempat dengan melibatkan buruh, mahasiswa dan kawanan masyarakat, seperti dilakukan oleh Konglomerasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) di Medan, Aliansi Gerakan Kaum di Makassar, Komite Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dalam Jakarta, dan beberapa tempat lain seperti di Palembang, Bandung.

Desakkan perppu pencabutan UU Cipta Kegiatan

Gerombolan buruh, masyarakat, dan mahasiswa membuktikan akan terus melakukan aksi presentasi hingga pemerintah mengeluarkan perppu penghapusan atau pembatalan UU Cipta Kegiatan.

Pakar Bicara Aliansi Gerakan Rakyat Makasar Rizki Anggriana mengatakan, “Kami dari organisasi buruh, tani, nelayan, mahasiswa, pelajar tidak akan berhenti melaksanakan aksi untuk menuntut rezim hari ini pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Omnibus Law. ”

Di Sumatera Utara, Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat atau AKBAR berdemo meminta Jokowi mengeluarkan perppu, Senin (12/10).

“Kami kembali turun ke jalan agar Omnibus Law dibatalkan. Persoalannya bukan pesangon, status PKWT, karyawan tetap semata, tapi ini bentuk pengkhianatan cita-cita NKRI. UNDANG-UNDANG ini akan menjual Indonesia & isinya kepada investor dan kepentingan kaum modal internasional, ” prawacana Martin Luis, seorang wakil buruh.

Senada, Komite Nasional Pembaruan Pertanian (KNPA) meminta presiden menerbitkan perppu, “karena UU berbahaya, sangat terbuka, bahkan ultra neo liberal karena mengukuhkan kapitalisme agrarian di Nusantara, ” kata perwakilannya Dewi Kartika.

Kemudian, dari Fraksi Rakyat Indonesia, Asfinawati mengatakan jika UU Membangun Kerja dilaksanakan maka akan mendatangkan Indonesia kembali ke masa Orde Baru.

“Demokrasi sedang bergerak mundur, hukum dibuat untuk mengatur hajat penguasa, mendisiplinkan dan merampas sah rakyat seolah-olah legal padahal gelap akibatnya kesejahteraan berkurang, kebebasan berbicara hilang. Selamat tinggal demokrasi, kita resmi masuk ke dalam Neo Orde Baru, ” kata Asfinawati.

Kelompok masyarakat tersebut yang terlibat dalan Jejaring Gerakan Rakyat mengancam akan melakukan demo besar sejak 20-22 Oktober.

Lalu, 32 konfederasi buruh yang berafiliasi dengan KSPI Said Iqbal juga akan melaksanakan demonstrasi dan mendesak dikeluarkannya perppu ( executive review ) atau pembahasan ulang di DPR ( legislative review ).

“Kami minta dikeluarkan perppu, walaupun presiden sudah tidak berkenan, atau legislative review , melakukan uji legislasi, ” kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Menolak ke MK, mengapa?

Ketua Konvensi Aliansi Serikat Buruh Seluruh Nusantara (KASBI) Nining Elitos mengatakan, menentang mengajukan uji materi ke Majelis hukum Konstitusi.

“Bagaimana mungkin rakyat dipaksa mengikuti jalur hukum tapi pembentukan UU sendiri tidak taat adat. Dari awal, pembahasan UU tersebut tidak terbuka, partisipasi publik kurang, maka kita sebut cacat jalan dan cacat hukum, ” sekapur Nining.

Arif Minardi, Ketua Ijmal Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Segenap Indonesia mengatakan, serikat pekerja menyangsikan hasil yang akan diputuskan di dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Kita was-was di MK. Terus terang saja, kami curiga MK tidak netral maka kami akan turun aksi untuk menuntut UU ini dicabut, ” kata Arif.

Pada tambah lagi, Presiden KSPI Said Iqbal juga memprediksi kecilnya peluang mendapatkan keadilan di MK.

“Kami dapat info ada beberapa kaum mau mengajukan uji materi klaster ketenagakerjaan ke MK. Jangan-jangan kawanan ini akan membuat dalil pasal lemah sehingga kalah, dan menegah permohonan juga karena mengajukan pasal yang sama, itu berbahaya sekali. Kami membaca pola itu, ” kata Said.

Terkait tudingan tersebut, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Pagi buta Laksono menegaskan “mengajukan perkara ke MK bukan semata-mata utk membongkar-bongkar menang, melainkan mencari dan menemukan keadilan, ” katanya.

Di MK, cakap Fajar, seluruh pendapat dan argumentasi konstitusional diberi ruang di persidangan dan putusan MK bergantung di dalam argumentasi yang dibangun para bagian, alat bukti, dan keyakinan hakim.

“MK dapat menegaskan keadilannya sendiri berpedoman konstitusi, yang mungkin tak sejalan dengan harapan pemohon. Situasi itu harus dipahami sebelum mengajukan tuntutan. Mengajukan perkara ke MK bermanfaat memercayakan sepenuhnya MK untuk mengadili, jadi apapun putusannya kelak, pada nama hukum dan konstitusi, semua pihak harus menghormatinya, ” katanya.

Sebelumnya, Pemimpin Joko Widodo mengatakan, “ketidakpuasan kepada Undang-Undang Cipta Kerja” dapat disalurkan melalui uji materi ke MK.

“Sistem ketatanegaraan kita memang mengatakan semacam itu. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dan menolak silakan diajukan uji materi ke MK, ” ujarnya setelah menyelenggarakan rapat terbatas secara virtual “tentang undang-undang Cipta kerja bersama barisan pemerintah dan para gubernur”, Jumat (09/10).

“Saya perlu tegaskan pula Peraturan Cipta Kerja ini memerlukan penuh sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan tampak PP dan Perpres yang bakal kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. ”

“Pemerintah membuka dan mengundang masukan dari kelompok dan masih terbuka usulan-usulan & masukan dari daerah-daerah, ” tambahnya.

Pemerintah: Tidak ada alasan berdemo teristimewa

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, mengatakan tidak ada lagi alasan untuk melakukan demo UU Cipta Kerja.

“Tidak tersedia legitimasinya karena ada jalur kaidah ke MK yang bisa diikuti, dan mereka bisa ikut pada perumusan rancangan peraturan pemerintah, bani dari UU itu, ” kata pendahuluan Dita.

Ia pun menegaskan tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja.

“Kalau minta dihapus kan sama sekadar all or nothing , tidak bisa begitu, tak fair karena UU ini tak hanya mengurus ketenagakerjaan tapi serupa sektor penting lain, ” katanya.

Buat itu, Dita menghimbau agar umum berpartisipasi membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP), turunan dari UU Membangun Kerja, dibandingkan berdemo.

“Instruksi presiden membahas RPP jadi areannya sudah asing, bukan lagi bahas pasal di UU tapi pasal di RPP. Jangan ditarik mundur, mari maju ke depan, kami menunggu & bisa rapat penyusunan minggu ini, ” katanya.

Apa jalan tengahnya?

Pakar norma tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menjelaskan hampir tidak mungkin Jokowi mengeluarkan perppu pembatalan karena UU Cipta Kegiatan merupakan usulan dari pemerintah tersebut sendiri.

“Pertama, kalau dibatalkan oleh sebab itu wibawa kehormatan pemerintah dan DPR akan jatuh, kedua pembatalan bakal menyebabkan hal-hal yang baik dalam Omnibus Law menjadi hilang setara sekali, ” katanya.

Untuk itu, Asep menawarkan jalan tengah, yaitu dikeluarkannya perppu penundaan pelaksanaan UU Membentuk Kerja.

“Keluar perppu penundaan, contoh satu tahun, untuk dilakukan review kembali, didiskusikan lagi. Dan ada untungnya juga, pertama, pilkada takutnya terhambat karena khawatir akan diboikot terbuka kalau pemerintah terus bergeming tak melakukan perubahan, ” kata Asep.

Kedua, lanjutnya, UU ini mampu dipersiapkan dan dipublikasikan kembali lebih matang dan menemukan jalan terbaik.

“Ketiga, waktu membuat aturan pelaksanannya juga lebih leluasa, bayangkan saat ini dalam waktu tiga bulan mesti dibuat PP dan Perpres, dalam tengah demo yang menguras tenaga dan pikiran pemerintah, kan tak realistis, ” katanya.