Thailand: Demonstrasi akhir pekan yang menuntut perdana menteri mundur dan ditargetkan jadi ‘demonstrasi terbesar’

Thailand: Demonstrasi akhir pekan yang menuntut perdana menteri mundur dan ditargetkan jadi 'demonstrasi terbesar'

Para-para pengunjuk rasa mulai berkumpul dalam ibu kota Thailand, Bangkok, dengan diharapkan penyelenggaranya akan menjadi presentasi anti-pemerintah terbesar.

Demonstrasi hampir setiap hari terjadi di Bangkok semasa berminggu-minggu dengan menyerukan pengunduran muncul perdana menteri.

Beberapa orang juga mendesak reformasi monarki, walau desakan itu bearti mendekatkan diri dengan risiko dari undang-undang pencemaran nama elok kerajaan yang ketat di Thailand.

Puluhan ribu orang diperkirakan akan tampil dalam protes yang dipimpin mahasiswa pada hari Sabtu (19/09).

Para demonstran merencanakan pendudukan simbolis di sebuah taman, di sebelah istana besar yang digunakan untuk upacara negeri

Penolakan sebelumnya, pada pertengahan Agustus, diikuti sekitar 10. 000 orang pengunjuk rasa, menurut polisi Thailand.

Namun, pengelola demonstrasi kali ini memperkirakan total peserta yang lebih banyak dalam akhir pekan. Hingga berita tersebut diturunkan polisi mengatakan 5. 000 orang telah berkumpul, menurut pejabat berita Reuters.

Gerakan ini menuntut Pertama Menteri Prayuth Chan-ocha – yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilihan yang disengketakan tahun lalu – tertinggal.

Seruan untuk reformasi kerajaan sesungguhnya sangat sensitif di Thailand, kritik terhadap monarki Thailand dapat dihukum dengan hukuman tangsi yang lama.

Koresponden BBC di Bangkok Jonathan Head mengatakan serangkaian kasus politik dan dampak pandemi virus corona telah menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan di negara itu.

Mengapa berlaku aksi unjuk rasa ?

Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan politik dan protes, tetapi gelombang baru dimulai pada Februari setelah pengadilan memerintahkan partai oposisi pro-demokrasi yang masih muda untuk dibubarkan.

Golongan Maju Masa Depan (FFP) telah terbukti sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula dan memperoleh bagian kursi parlemen terbesar ketiga dalam pemilihan Maret 2019. Namun kepemimpinan militer yang sedang menjabat menjadi pemenangnya.

Protes dihidupkan balik pada bulan Juni ketika pencetus pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit jatuh di Kamboja, tempat dia berkecukupan di pengasingan sejak kudeta militer 2014.

Keberadaannya tetap tidak diketahui serta pengunjuk rasa menuduh negara bagian Thailand mengatur penculikannya – dakwaan ini telah dibantah oleh petugas dan pemerintah.

Sejak Juli ada protes jalanan yang dipimpin mahasiswa secara rutin.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah dengan dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan panglima angkatan darat yang merebut kekuasaan dalam kudeta, dibubarkan; menuntut konstitusi ditulis ulang; serta meminta pihak berwenang meninggalkan melecehkan para kritikus.

Apa dengan membedakan demonstrasi kali ini ?

Tuntutan para pengunjuk mengecap mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika demonstrasi pada bulan lalu menyerukan 10 pokok reformasi monarki.

Tindakan tersebut mengirimkan aliran kejut ke seluruh negara, negara yang mengajarkan warganya sejak hadir untuk menghormati dan mencintai kerajaan serta takut akan konsekuensi membicarakannya.

Mahasiswi usia 21 tahun yang membacakan manifesto, Panusaya Sithijirawattanakul, mengatakan rencana mereka “bukan untuk menghancurkan monarki tetapi untuk memodernisasi, menyesuaikannya dengan masyarakat kita”.

Tapi ia dan rekan-rekan aktivisnya telah dituduh “chung chart” – istilah Thai yang berarti “kebencian terhadap bangsa” – & mereka mengatakan bahwa mereka sangat takut akan konsekuensi melakukan “hal yang benar” dengan berbicara.

Apa hukum yang melindungi monarki?

Masing-masing dari 19 konstitusi Thailand dalam zaman modern telah menyatakan, “Raja akan dinobatkan dalam posisi pendewaan yang dihormati” dan bahwa “tidak ada orang yang akan mengekspos Raja akan tuduhan atau kegiatan apa pun”.

Ketentuan ini didukung sebab pasal 112 dalam hukum kejahatan yang dikenal sebagai hukum lese-majeste, yang mewajibkan siapa pun dengan mengkritik keluarga kerajaan untuk melakukan persidangan rahasia dan hukuman penjara yang lama.

Definisi dari apa yang merupakan penghinaan terhadap monarki tak jelas dan kelompok hak dasar manusia mengatakan undang-undang tersebut kala digunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara juga menahan seruan oposisi untuk reformasi serta perubahan.

Seorang pria pada tahun 2015 menghadapi hukuman 15 tahun penjara karena memposting gambar anjing kesayangan raja saat itu di media sosial dengan cara yang tampak mengejek raja.

Cara lain buat melanggar hukum termasuk “menyukai” referensi kritis apa pun di media sosial, mempertanyakan apa pun daripada sejarah Thailand yang dapat ditafsirkan negatif bagi raja, atau melahirkan buku atau permainan dengan aksara yang menyerupai anggota keluarga kerajaan.

Undang-undang tersebut semakin sering diberlakukan dalam tahun-tahun setelah kudeta tahun 2014, meskipun telah melambat sejak Baginda Vajiralongkorn mengumumkan bahwa dia tak lagi menginginkannya digunakan secara luas.

Tetapi pengamat mengatakan pemerintah telah memakai jalur hukum lain, termasuk undang-undang hasutan, untuk menarget perbedaan kaidah.