Taruna PIP Semarang tewas dipukuli, sekolah kedinasan dianggap ‘sudah tidak relevan’ – menetapkan ada perubahan regulasi.

taruna-pip-semarang-tewas-dipukuli-sekolah-kedinasan-dianggap-sudah-tidak-relevan-perlu-ada-perubahan-regulasi-8

Sumber gambar, ANTARA

Kasus kematian seorang mahasiswa taruna Politeknik Kemahiran Pelayaran (PIP) Semarang akibat dipukul seniornya, dengan tangkisan ‘pembinaan’, disebut pengamat pendidikan sebagai bahaya laten.

Pengamat menilai peristiwa sesuai ini akan terus berlaku selama sekolah kedinasan masih menerapkan gaya disiplin militer.

Sedangkan anggota Premi Pendidikan DPR juga memperhitungkan sekolah kedinasan sudah tidak relevan lagi dalam membuat watak calon abdi negeri yang bekerja memberikan pelayanan publik.

Juru bicara Kementerian Perhubungan mengeklaim pihaknya tidak mentolerir kekerasan di dalam bentuk apapun di sekolah binaan mereka. Dalam kejadian ini, kementerian masih mengabulkan investigasi internal.

Pakar pendidikan sifat, Doni Koesoema, mengatakan hampir seluruh sekolah kedinasan di bawah kementerian atau institusi pemerintah masih menerapkan corak disiplin militer untuk membentuk calon pelayan publik yang disiplin dan patuh.

Gaya disiplin militer itu mulai dari kekerasan verbal hingga fisik.

Seluruh tindakan itu, kata Doni, dibiarkan oleh para pembina maupun pendidik karena dianggap “wajar” dibalut budaya pengutamaan.

“Jadi yang junior harus nurut apa sekapur senior dan ini diamini oleh alumni-alumninya. Padahal daya kekerasan ada di sini, budaya senioritas ini dengan harus dihapuskan di sekolah kedinasan, ” imbuh Doni Koesoema kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (12/9).

“Sebab selama Menteri Perhubungan melanggengkan model begini, saya khawatir ke ajaran akan selalu ada anak-anak kita yang menjadi target, ” sambungnya.

Menurut Doni, cara menghapus pengerjaan kekerasan di lingkungan madrasah kedinasan, dengan meleburkan sekolah-sekolah tersebut menjadi di bawah wewenang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sehingga ada aturan yang tegas dan mengikat buat menangkal tindakan-tindakan kekerasan pada lingkungan kampus, semisal perpeloncoan. Yakni merujuk pada beleid Nomor 25 Tahun 2014 tentang Panduan Umum Pemahaman Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.

Sumber tulisan, DENYUT. COM

Di situ, bagi universitas yang mengabaikan akan mendapat sanksi akademik.

Dengan begitu akan mengembalikan marwah pendidikan di pelaksanaan kegiatan di madrasah kedinasan.

“Dulu di Kemendikbud ada ospek yang menuju pada kekerasan bagi peserta didik baru. Tapi ketika ada regulasi yang benar, sosialisasi, pendampingan, dan keterlibatan masyarakat maka bisa dikurangi. Sekarang di kampus-kampus enggak ada kekerasan saat ospek. Tapi di sekolah kedinasan masih. ”

Nah semasa ini antara Kemendikbud secara kementerian atau lembaga asing, tidak ada koordinasi. Karena sekolah kedinasan ada di bawah Kemenhub, jadi merasakan enggak ikut aturan Kemendikbud. Mereka bikin aturan sendiri. ”

Pengamatan Doni, kampus kedinasan seperti Politeknik Menuntut Pelayaran (PIP) Semarang mempunyai aturan sendiri untuk menyekat tindakan kekerasan kepada mahasiswa taruna.

Tapi metode pengawasan yang diterapkan tak benar-benar bisa menghentikan tradisi kekerasan antara senior dan junior.

Bagi tempat, selama tidak ada perubahan sistem pendidikan di sekolah-sekolah kedinasan maka kejadian mahasiswa taruna meninggal karena dianiaya atas dalih “pembinaan” mau terus terjadi.

“Pengawasan, CCTV, itu hanya metode bantu dan bisa diakali oleh orang yang mau melakukan kekerasan. Dan banyak kekerasan itu terjadi di luar kampus. ”

Kasus-kasus kekerasan di sekolah kedinasan

Pada kasus meninggalnya mahasiswa taruna di Politeknik Pengetahuan Pelayaran (PIP) Semarang, Polrestabes Semarang menetapkan lima superior sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas lima tarikh penjara.

Lima simpulan itu berinisial CR, BS, BD, AR, AJO, dan AA.

Sumber gambar, DETIK. COM

Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengatakan perkara yang terjadi pada Senin (6/9) malam itu bermula dari para pelaku dengan mengumpulkan 15 orang junironya di asrama Mess Indoraya untuk melakukan “pembinaan”.

Para junior, kata polisi, dipukul di bagian perut oleh para pelaku.

Irwan berkata, lima orang superior itu bergantian memukul 15 juniornya. Korban bernama Zidan Muhammad Faza tumbang zaman terakhir dipukul oleh CR.

Kasus serupa sudah terjadi pada 2019 dalam Akademi Teknik dan Kesejahteraan Penerbangan (ATKP) Makassar.

Seorang taruna bernama Aldama meninggal karena kekerasan wujud oleh seorang taruna superior.

Dua tahun sebelumnya atau pada 2017, siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta Utara, bernama Amirulloh Adityas Putra meninggal di tangan empat kakak angkatannya.

Tiga sekolah kedinasan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

‘Sekolah kedinasan sudah tak relevan’

Anggota Komisi Pendidikan DPR, Mustafa Kamal mendesak pemerintah untuk mengevaluasi Sistem Pemerintah Nomor 14 Tarikh 2010 tentang Pendidikan Kedinasan karena dianggap “sudah tak relevan” mencetak calon kami negara yang berorientasi di dalam pelayanan publik.

Sepanjang pengamatannya sekolah-sekolah kedinasan pada sejumlah kementerian memiliki paradigma yang berbeda dalam Peraturan Sistem Pendidikan Nasional. Cantik dalam hal pengajaran maupun para pendidiknya.

“Padahal yang namanya pendidikan tetap harus menginduk pada UU Sisdiknas sehingga norma-normanya membungkus, ” jelas Mustafa Kamal kepada BBC News Indonesia.

“Sekolah-sekolah kedinasan itu kan masyarakat sipil bergerak di birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Kalau gayanya kaya tentara, ini jadi penyakit di lapangan. Dia tak punya watak melayani serta tidak bisa kompetitif. ”

Sumber gambar, Dok. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Dia juga menilai secara menyerahkan sekolah kedinasan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Sekolah tinggi Swasta (PTS) pada bawah Kemendikbudristek maka anggaran pendidikan bisa efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, sumber daya manusia yang dihasilkan akan lebih kompetitif dan berinovasi, termasuk menciptakan watak melayani terbuka.

“Karena sekolah kedinasan ini terlalu banyak lengah dan ada ego sektoral. ”

“Jadi harus tersedia satu kebijakan yang bisa memutus masalah struktural serta kultural ini. ”

Adapun untuk memutus rantai kebengisan antara junior dan senior, Mustafa menyarankan agar tersedia pemisahan dalam jangka periode tertentu.

“Mungkin tiga sampai lima tahun kurun senior dan junior tidak bertemu dulu. Sebab selama masih satu asrama dan berinteraksi, saya kira tetap saja ada cara-cara dengan tidak terduga yang bisa dilakukan. ”

“Saya berniat pemerintah tidak memandang sebelah mata persoalan ini. Seolah ini kejadian biasa. Itu persoalan nyawa. ”

Barang apa tanggapan Kemenhub?

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan pihaknya sedang melangsungkan investigasi internal atas tindak kekerasan yang melibatkan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Usai kejadian tersebut, dua pejabat di PIP Semarang dinonaktifkan, yakni Wakil Direktur 3 dan Kepala Pusat Pengembangan Karakter Taruna dan Perwira Siswa.

Keduanya diminta untuk fokus pada penyelesaian masalah tercatat berkoordinasi dengan pihak keluarga dan kepolisian.

Adita mengeklaim pihaknya mentolerir kekerasan di dalam bentuk apapun. Sehingga kalau ada yang melanggar oleh karena itu akan diserahkan ke kepolisian.

Kemenhub juga katanya, meminta pengelola kampus serta pengajar untuk meningkatkan kesadaran para taruna agar tak terjadi tindak kekerasan di samping melakukan pengawasan yang lebih ketat.

“Kami juga akan mengevaluasi semua prosedur yang ada, tercatat pengawasan. Hasil dari evaluasi akan menjadi rujukan untuk perbaikan, ” kata Adita melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia.