Simpulan dugaan eksploitasi seksual anak dilantik jadi bupati, Komnas Perempuan minta pemerintah evaluasi di tengah bertambah dari 100 laporan kekerasan seksi melibatkan pejabat publik

Simpulan dugaan eksploitasi seksual anak dilantik jadi bupati, Komnas Perempuan minta pemerintah evaluasi di tengah bertambah dari 100 laporan kekerasan seksi melibatkan pejabat publik

Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Rani meminta Kementerian Dalam Negeri buat melakukan evaluasi terkait pengangkatan tersangka kekerasan seksual terhadap anak menjadi pejabat sementara bupati Buton Mengetengahkan, di tengah laporan lebih dibanding 100 kekerasan seksual melibatkan pejabat publik.

Langkah pengangkatan Ramadio menjadi bupati di kabupaten Sulawesi Tenggara itu, menurut Komnas perempuan serta pendamping korban dari Yayasan Lambu Ina, merupakan perilaku diskriminatif & impunitas pejabat publik yang terpikat kasus hukum.

Pemerintah kabupaten tidak berkomentar banyak namun Kementerian Dalam Negeri menilai keputusan itu telah pantas dengan undang-undang peraturan pemerintah wilayah.

Bersandarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tarikh 2018 hingga awal 2020 sudah terjadi 115 kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik.

Komnas Perempuan dan Yayasan Lambu Ina juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penahanan terhadap Ramadio yang hingga kini masih manasuka padahal telah ditetapkan sebagai simpulan sejak 23 Desember 2019 berserakan.

Dalam kasus tersebut, tante target, TB, yang didakwa sebagai wasit atau mucikari antara korban dan tersangka Ramadio, telah divonis enam tahun dan enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Raha, dan diperberat menjadi sembilan tahun sebab Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan kasus Ramadio adalah perkara pribadi dan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak mau terlibat didalamnya.

Kemendagri menjelaskan keputusan pengangkatan Ramadio telah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, yaitu ketika kepala daerah berhalangan tetap maka otomatis akan diserahkan kepada wakil bupati sebagai pengelola tugas.

Ditambah lagi, Kemendagri tak dapat mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung.

Kemendagri akan turun tangan jika terjadi kekosongan lembaga kepala daerah, yaitu di era Ramadio telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2018 hingga awal 2020 telah terjadi 115 kekerasan seksual kepada perempuan dengan dilakukan oleh pejabat publik.

Dari jumlah itu, 26 kasus dilakukan perseorangan aparatur sipil negara (ASN), 20 kasus oleh oknum polisi, 16 kasus oleh oknum guru & 12 kasus oleh oknum militer.

Lebih luas dari itu, kebengisan seksual yang menimpa anak rani terjadi peningkatan 65% dari tarikh 2018 sebesar 1. 417 kasus menjadi 2. 341 kasus di tahun 2019.

Diskriminasi dan impunitas pada pejabat publik

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan, penanganan peristiwa dugaan tindak pidana eksploitasi seksi anak yang kini hampir utama tahun dengan tersangka Ramadio menunjukan “perlakuan diskriminatif penegakan hukum dan impunitas” bagi pejabat publik.

“Ada pengistimewaan dan impunitas kepada besar daerah ketika terjerat kasus lembaga karena untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan perlu izin dari Mendagri [kabupaten- kota] dan kepala [gubernur], ” kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Selasa (29/09).

“Dan menunjukan diskriminasi pula, tidak ada persamaan di muka hukum. Bagaimana satu tersangka [TB] sudah dipidana, akan tetapi terduga pelaku yang melakukan eksploitasi tidak ditahan bahkan kini menjabat sebagai Plt, ” tambah Siti.

Pasal 90 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kawasan menyebutkan, tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan memerlukan persetujuan terekam dari presiden dan menteri (Menteri Dalam Negeri). Aturan itu, sebutan Siti Aminah, yang menjadi perintang dilakukannya penahanan.

“Untuk itu ana minta Mendagri turun tangan secara melakukan evaluasi pengangkatan Plt dan mengeluarkan izin tertulis kepada penegak hukum sehingga penahanan bisa dilakukan. Kami khawatir jika menjabat Plt maka tersangka memiliki kekuatan dengan lebih untuk menggunakan relasi jaringan kekuasaan dalam menjauhkan pemenuhan keadilan bagi korban, ” kata Siti Aminah.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra juga menyayangkan apa yang ia sebut “perlakuan khusus” kepada Ramadio karena, berangkat sejak kasus-kasus lain, aparat penegak dasar selalu melakukan penahanan dengan segera kepada terduga pelaku kekerasan seksi anak, apalagi ancaman pidananya di atas lima tahun penjara.

“Ini mencederai perjuangan perlindungan anak di Nusantara. Kalau hanya masalah teknis administratif tentu itu bisa diselesaikan. Siapa pun yang cukup bukti kudu ditahan, jangan kasus ini menjelma preseden buruk dengan adanya perlakukan khusus bagi pelaku ketika bermula dari pejabat publik, ” logat Jasra.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Maza mengukuhkan Ramadio sebagai Plt bupati Buton Utara, Jumat (25/09), karena Bupati Abu Hasan mencalonkan diri kembali sebagai calon besar daerah dalam Pilkada 2020 mendatang.

Dampak berlapis diderita korban

Pendamping korban EV, dari Yayasan Lambu Ina, Yustina Fendrita mengatakan, berlarutnya proses hukum terhadap terduga Ramadio menyebabkan target menerima dampak berlapis.

“Proses telah hampir setahun, pelaku tidak ditahan, justru mendapat hak istimewa menghirup udara bebas, dan mendapat fasilitas dari negara dan hak istimewa sebagai pejabat, sementara korban semakin berlapis penderitannya, ” kata Yustina.

Yustina mengatakan penderitaan berlapis yang dialami korban yaitu, kekerasan seksual dan trauma berkepanjangan yang sulit dipulihkan. Kemudian, korban juga mendapatkan sanksi dan stigmatisasi sosial dari beberapa masyarakat karena dianggap jadi penebar aib komunitas.

“Korban di- bully di sekolah sehingga berhenti sekolah, tokoh adat sekitar memaksa korban menikah tapi korban menolak sehingga sempat terusir dari kampung halamannya, ” prawacana Yustina.

Menurut Yustina, polisi telah melimpahkan berkas tersangka Ramadio ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

Pemkab Buton Utara: Itu masalah karakter

Kepala Humas Pemkab Buton Utara, Asrif Atmin mengatakan, kasus Ramadio adalah perkara pribadi. Pemkab Buton Utara tidak mau masuk dan terlibat dalam dalamnya.

“Iya, kalau masalah tersebut tidak bisa saya sampaikan Bungkus, karena memang itu urusan pribadi pak. Ya urusan pribadi, ” kata Asrif Atmin kepada kuli Darul Amri di Sulawesi dengan melaporkan kepada BBC News Nusantara, Selasa (29/09) sore.

“Saya juga tak terlalu masuk ke situ. Kelanjutan (kasus) itu biasa-biasa Pak, sebab urusan pidana atau apa, ” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Biro Patokan Pemprov Sulawesi Tenggara Kamari dengan dihubungi, tiba-tiba menutup telepon sesudah ditanya terkait kasus tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Aries Elfatar mengatakan kasus tersangka Ramadio telah tahap dua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum Kejari Muna.

“Silakan penyungguhan kepada mereka, ” tambah Aries.

Kemendagri: Keputusan Plt sesuai UNDANG-UNDANG Pemda

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, menilai keputusan melantik Ramadio jadi Plt Bupati Buton Utara telah sesuai dengan UU Pemerintah Daerah.

“Di UU Pemda khususnya Urusan 65, ketika bupati berhalangan tentu maka menjadi hak privilege dari pengantara bupati untuk naik otomatis menjelma Plt, ” kata Kastorius.

Terpaut dengan status tersangka Ramadio, Kastorius mengatakan, masih diperbolehkan oleh UU untuk menjabat sebagai Plt.

“Kecuali yang bersangkutan ditahan dan menjadi terdakwa, maka tidak boleh diangkat. Kita tidak bisa mencampuradukkan peraturan hak yang melekat diatur UNDANG-UNDANG dalam sistem pemerintahan daerah secara kasus hukum.

“Jika kemudian yang bergandengan ditahan atau menjadi terdakwa dan terjadi kekosongan jabatan, maka dalam situ kami [Kemendagri] masuk, ” kata Kastorius.