Setidaknya 15 anggota TNI dan Polri dipecat ‘karena homoseksual’, organisasi PEDOMAN: ‘Pemecatan itu tidak adil dan harus dibatalkan’

Setidaknya 15 anggota TNI dan Polri dipecat 'karena homoseksual', organisasi PEDOMAN: 'Pemecatan itu tidak adil dan harus dibatalkan'

Tentara Nasional Nusantara (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta membatalkan putusan pemecatan terhadap setidaknya 15 anggota TNI yang disangka “berperilaku homoseksual”, sebutan Amnesty International Indonesia.

Pengamatan Amnesty, selama ini tidak tersedia instrumen hukum di Indonesia dengan secara eksplisit melarang orang dengan orientasi berbeda masuk ke tradisi TNI maupun Polri.

Tapi Mabes TNI dan Polri mengklaim, orientasi seksi seperti itu termasuk “perbuatan tercela dan tabiat yang dapat merugikan disiplin prajurit”.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan vonis pemecatan terhadap setidaknya 15 anggota TNI yang diduga melakukan hubungan seksual sesama jenis sangat tak adil dan berbau kebencian kepada kelompok Lesbian, Gay, Biseksual & Transgender (LGBT).

Sebab dalam Undang-Undang TNI maupun Kepolisian, tidak tersedia satupun pasal yang terang benderang melarang warga negara dengan orientasi seksual selain heteroseksual masuk ke dua institusi tersebut, kata Usman.

“Putusan ini sangat tidak benar dan harus dibatalkan. Bagaimanapun di setiap warga negara, setiap orang, tak boleh ada yang dihukum hanya karena orientasi seksual mereka, ” ujar Usman Hamid kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (22/10).

“Ini adalah tindakan yang berbau kebencian kepada sesama manusia, anggota, warga negeri, hanya karena identitas seksual yang dianggap menyimpang, ” sambungnya.

Indonesia, taat dia, sudah selayaknya mengikuti sikap sejumlah negara maju yang mengizinkan gay masuk militer.

Ia mencontohkan, Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Australia, Belanda, dan Swiss.

Pasalnya, arah seksual tidak memiliki kaitan tepat dengan kemampuan fisik seseorang dan tidak bisa dijadikan dasar penghargaan.

Selain itu, katanya, dalam suatu studi di Kanada menyebutkan tidak ada penurunan kinerja militer masa kaum gay atau lesbian mendalam militer.

“Itu sama dengan ulangan keperawanan di militer dan Polri. Apa hubungannya antara keperjakaan, keperawanan, bahkan orientasi seksual seseorang? Apakah mereka memiliki kecerdasan yang bertentangan sehingga tidak layak? ”

“Harusnya dinilai dari hal-hal objektif seperti pelajaran, bukan identitas yang melekat. ”

Prawacana Usman, jika TNI dan Polri tidak mengubah pandangannya tersebut mau dianggap melakukan diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan orientasi seksual ataupun identitas gender.

“Institusi militer serta Polri harusnya jadi contoh bahwa negara menjaga komitmen terhadap sah asasi manusia. ”

‘Perilaku homoseksual menentang disiplin militer’

Kepala Bidang Penerangan Umum Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil, mengatakan larangan anggota TNI memiliki orientasi seksual penyuka sesama jenis tertuang dalam pasal 62 Peraturan TNI.

Pasal itu berbunyi: “para prajurit diberhentikan dengan tidak salut dari dinas keprajuritan karena memiliki tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI”.

Kendati tidak eksplisit menyebut arah seksual sesama jenis ataupun LGBT, tapi TNI menafsirkannya sebagai homoseksual.

Katanya juga, prajurit dengan arah seksual seperti itu akan terganggu di dalam menjalankan tugas.

“Ya [homoseksual] itu akan mengganggu. Itu kan penyakit psikologi. Pasti menghalangi keseriusan, fokusnya. Itu orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, ” ujar Sus Aidil kepada BBC Indonesia.

Untuk itu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar pasal tersebut serta Surat Telegram Panglima TNI mengenai Larangan terhadap Prajurit TNI & PNS serta keluarganya untuk tak melakukan hubungan sesama jenis, ialah pemecatan.

“Karena itu sudah mengenai disiplin militer, ” katanya.

Aidil memeriksa, adanya prajurit TNI yang homoseksual lantaran “terpengaruh lingkungan dan menonton video LGBT”.

Sebab syarat merembes ke institusi TNI, katanya, sangat ketat dan dipastikan sehat secara jasmani dan rohani.

Ia serupa menepis tudingan TNI berlaku terbatas karena memecat anggotanya atas pokok orientasi seksual.

“Kalau dibilang mengabaikan hak asasi manusia tidak bisa begitu, kami ada aturan dan syarat sendiri. ”

Terungkapnya kasus TNI terlibat pada hubungan sesama jenis atau LGBT, disinggung oleh Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, Burhan Dahlan pada acara Pembinaan Teknis dan Tata laksana Yudisial yang digelar pada Senin, (12/10).

Burhan mengatakan, ada 20 susunan perkara prajurit TNI yang tersangkaut kasus LGBT divonis bebas. Puluhan kasus itu tersebar di Makassar, Bali, Medan, dan Jakarta.

Kemudian pada Rabu (21/10), Mahkamah Besar menyebut sepanjang tahun 2020, tersedia 15 anggota TNI yang dipecat dan dihukum penjara karena berperilaku homoseksual.

Polri: Brigjen EP dijatuhi sanksi nonjob hingga pensiun

Sementara itu, pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), seorang perwira tinggi yakni Brigjen EP disanksi demosi atau pemindahan ke jabatan yang lebih sedikit selama tiga tahun karena “terlibat dalam kelompok LGBT”.

Juru Bicara Mabes Polri, Awi Setiyono, mengatakan Brigjen EP juga wajib meminta maaf secara lisan kepada pimpinan dan pihak-pihak yang dirugikan. Serta tetap mengikuti pembinaan mental selama satu tahun.

Awi menjelaskan, sidang etik kepada Brigjen EP telah dilakukan dalam akhir Januari lalu dan buatan persidangan Komite Kode Etik Profesi, perbuatan EP dinyatakan sebagai “perbuatan tercela”.

“Dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Nilai Profesi Polri disana diatur pada pasal 11 huruf c, di setiap anggota Polri wajib menaati & menghormati norma kesusilaan, norma petunjuk, nilai-nilai kearifan lokal, dan patokan hukum, ” imbuh Awi Setiyono dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Tidak hanya meminta maaf, Brigjen EP juga dijatuhi sanksi tidak menyandang jabatan alias nonjob hingga pensiun.

Selain Brigjen EP, pada 2018 silam Polda Jawa Tengah juga memecat seorang anggota polisi berinisial TT dengan tidak hormat karena dianggap melayani hubungan seks sesama jenis.

Pada putusan itu, TT mengajukan melaksanakan namun ditolak oleh hakim PTUN Semarang. Tapi ia kemudian menggugat Kapolda Jateng atas keputusan pemberhentian itu setahun setelahnya dan saat ini memasuki agenda pembuktian.

Kuasa norma TT dari LBH Masyarakat, Aisya Humaida, mengatakan gugatan kedua dilayangkan karena kliennya masih ingin main di institusi kepolisian.

“Alasan terbesar dia karena pengabdian, ” perkataan Aisya kepada BBC Indonesia, Kamis (22/10).

Kuasa hukum lainnya, Ma’ruf Bajammal, bercerita kondisi TT saat ini baik meski awalnya trauma kala dipecat dari institusi polisi.

“Tapi seiring berjalannya, kondisinya sudah sungguh-sungguh saja karena mendapatkan dukungan dengan tidak mempermasalahkan orientasi seksualnya, ” ujar Ma’ruf lewat pesan hina kepada BBC.