PTUN Jakarta menyatakan ‘Presiden Joko Widodo dan Menkominfo bersalah’ atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat

Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Jakarta menyatakan pemblokiran intenet yang terjadi pada Agustus-September 2019 di Papua dan Papua Barat, setelah wilayah itu dikoyak keonaran, menyalahi aturan.

Hakim PTUN menyatakan pemerintah Indonesia diwajibkan untuk memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terkuak di tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, tiga tumpuan radio selama sepekan.

Presiden Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika merupakan tergugat dalam perkara ini.

“Mengabulkan gugatan para penuntut, ” kata Hakim Ketua PTUN Jakarta, Nelvy Christin saat membacakan putusan, Rabu (03/06).

Sejauh ini belum ada simpulan pemerintah Indonesia atas putusan PTUN ini, namun selama persidangan sebelumnya mereka menyatakan kebijakan itu sebati peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam amar putusannya, PTUN juga menyatakan pemerintah telah menyalahi hukum telah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat.

“Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membayar biaya perkara sebesar Rp457. 000, ” kata Nelvy.

Pelambatan dan pemutusan internet pada beberapa wilayah di Papua terjadi tak lama setelah insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua, pertengahan Agustus 2019.

Kejadian itu diikuti beberapa kerusuhan, jarang lain di Manokwari dan Dorong.

Sepanjang periode tersebut, Kominfo mengklaim memblokir 713. 166 tautan internet yang berisi berita bohong soal insiden rasisme dalam Surabaya.

‘Pemerintah tetap meminta maaf’

Ketua PTUN menyatakan, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk memuat permintaan maaf akan kebijakan tersebut secara terbuka pada tiga media massa, enam stasiun televisi nasional, tiga stasiun radio selama sepekan.

“Ini wajib dilakukan maksimal sebulan setelah putusan, ” demikian amar putusan.

Selain itu, “menghukum para tergugat meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Nusantara khususnya Papua dan Papua Barat, ” kata Hakim.

Dianggap apabila pemerintah melakukan upaya melaksanakan, menurut hakim, putusan tersebut pasti dapat dilaksanakan.

“Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, ” demikian putusan PTUN.

Bagaimana gugatan ini berawal?

Dalam 22 Januari 2020 lalu, PTUN mulai menggelar sidang perdana gugatan pelambatan dan pemutusan jaringan internet Papua oleh pemerintah pada Agustus-September 2019.

Pada sidang perdana, penggugat yang ialah koalisi masyarakat sipil meminta ketua menyatakan keputusan pemerintah itu jadi perbuatan melawan hukum.

Di sisi lain, meski tak menghadiri sidang, pemerintah era itu menyatakan bahwa kebijakan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang tersedia.

Para pegiat membuktikan pelambatan dan pemutusan internet di Papua dituding melanggar beberapa ketentuan hukum, di antaranya UU 40/1999 tentang Pers dan UU 12/2005 yang mengatur kebebasan mencari, menerima, serta memberi informasi.

Ade Wahyudin, kuasa hukum penggugat, menyangka kebijakan itu mengganggu kerja jurnalistik pewarta dan media massa pada Papua saat itu.

Ade mengatakan klaim Kementerian Keterangan dan Komunikasi (Kominfo) untuk menyekat penyebaran berita bohong (hoaks), seiring kerusuhan yang Agustus lalu berlaku di beberapa kota di Papua, justru menyebabkan kesimpangsiuran informasi.

“Media yang ingin melayani verifikasi justru tidak bisa berjalan. Artinya informasi yang di luar Papua tetap beredar, sedangkan pewarta di Papua tidak bisa menjelaskan yang beredar di Jakarta, ” kata Ade via telepon usai sidang.

Ade menghargai hakim perlu menyatakan keputusan negeri itu ‘melawan hukum’ agar tak kembali diterapkan di masa mendatang.

Ia kacau, tanpa putusan itu pemerintah hendak memiliki preseden membatasi akses internet warga negara.

“Dalam beberapa pernyataan Kominfo akan meneruskan blokir dan shut down ini. Jika tidak pernyataan melanggar hukum, kalau ada konflik, pemutusan internet mau sering dilakukan, ” ujar Ade.

“Kami ingin membuktikan tindakan itu tidak berdasarkan undang-undang sehingga pemerintah tidak bisa manasuka memutus internet, ” kata tempat.

Apa alasan negeri pusat di balik kebijakan pembatasan internet?

Tetapi seperti pernyataan resmi sebelumnya, Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) depan tahun ini menyatakan tidak ada yang keliru dengan pembatasan & pemutusan internet selama beberapa zaman di Papua.

Pakar Bicara Kominfo, Ferdinandus Setu, saat itu menyebut itulah yang bakal dinyatakan pihaknya kepada hakim di dalam sidang berikutnya.

“Itu dalam rangka menjaga ketertiban klub karena ada kerusuhan di kaum tempat dan penyebaran hoax yang cukup masif. Itu sesuai perintah UU informasi dan transaksi elektronik, ” ucapnya saat dihubungi, introduksi 2020.

“Kalau terjadi lagi situasi seperti di Papua, mau tidak mau itu akan dilakukan lagi, ” kata Ferdinandus.

Pelambatan dan penetapan internet di beberapa wilayah di Papua terjadi tak lama sesudah insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua, pertengahan Agustus 2019.

Peristiwa itu diikuti beberapa kerusuhan, antara lain pada Manokwari dan Sorong.

Sepanjang periode itu, Kominfo mengklaim memblokir 713. 166 tautan internet yang berisi berita bohong perkara insiden rasisme di Surabaya.

Meski begitu, koalisi masyarakat sipil yang terdiri, antara asing, dari Aliansi Jurnalis Independen, Bertentangan, YLBHI, dan Elsam, menyebut kebijakan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Negara yang mempraktikan pemutusan internet tingkat demokrasinya lebih parah dari Indonesia, ” sebutan Ade Wahyudi.

“Apakah kita ingin berkiblat ke sana? Klaim pemutusan internet menahan hoaks tidak bisa semudah itu dilakukan, ” ujar Ade.

Selain di Indonesia, penetapan internet selama 2019 juga diterapkan pemerintah China di Provinsi Xinjiang dan pemerintah India di Kashmir.

Beberapa negara Afrika juga pernah melakukan hal serupa, antara lain Zimbabwe, Republik Demokratik Kongo, Chad, dan Ethiopia.