Prabowo akan bertemu pejabat AS dalam Pentagon, kelompok hak asasi penentangan dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM

Prabowo akan bertemu pejabat AS dalam Pentagon, kelompok hak asasi penentangan dan sebut langsung menteri pertahanan Indonesia dalam pelanggaran HAM

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan para pejabat di Washington, Amerika Serikat, Kamis (15/10), dalam kunjungan yang dikritik tujuh organisasi HAM karena barang apa yang mereka sebut dugaan keterlibatan langsung dalam pelanggaran hak pokok manusia.

Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat atas undangan Menteri Pertahanan Mark Esper dan dijadwalkan bersemuka dengan sejumlah pejabat Pentagon, termasuk dengan Menhan Esper sendiri.

Juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro, mengatakan “Pak Prabowo akan bertemu dengan Menteri Pertahanan Mark Esper untuk membicarakan hubungan dan kerja sama tentara antara kedua negara. ”

Pertemuan dijadwalkan berlangsung Jumat (16/10).

Zaenal Muttaqin, Sekretaris Jenderal, Ikatan Keluarga Karakter Hilang Indonesia, IKOHI – sistem yang ikut menandatangani surat ke Menteri Luar Negeri Mike Pompeo agar visa tidak diberikan kepada Prabowo – mengatakan kecewa karena langkah AS ini disebutnya memperkuat impunitas.

“Bagi kami ini memperkuat impunitas karena Prabowo Subianto yang terkait dengan pelanggaran HAM bukan hanya di Indonesia, tapi juga pada Timor Leste. Bagi kami tersebut akan jadi preseden bagi karakter pelanggaran HAM berat di Indonesia untuk semakin bebas, semakin longgar, semakin kokoh impunitas, bebas dari pengadilan, bebas dari penyelesaian secara hukum untuk memenuhi hak akan kebenaran, keadilan dan pemulihan untuk keluarga korban, ” kata Zaenal kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya Amerika memasukkan Prabowo dalam daftar hitam karena menilai Prabowo punya dasar pelanggaran HAM. Larangan ini diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama.

Prabowo, 68 tahun, mantan Komandan Kopassus, dituduh terlibat di pelanggaran hak asasi di sebesar tempat termasuk dalam kerusuhan 1998 yang diwarnai penculikan, serta di Timor Leste.

Prabowo Subianto pernah ditolak masuk Amerika pada Maret 2014 ketika hendak menghadiri wisuda putranya.

Prabowo yang pernah menjabat komandan jenderal Kopassus pada ujung kekuasaan Soeharto banyak dituding terlibat penculikan aktivis dan mahasiswa prodemokrasi.

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari lain

Prabowo menyanggah keterlibatannya dalam pelanggaran PEDOMAN,

Menjawab kritikan kelompok hak asasi manusia itu, juru bicara Prabowo, Irawan Ronodipuro mengatakan “Amnesty International [dan organisasi lain] memiliki hak mengungkapkan pendapat mereka dan itu kami hargai. Kami juga me Amerika Serikat dalam peranannya membela perdamaian dan stabilitas di wilayah Indo-Pasifik. ”

“Kunjungan Menteri Prabowo ke Washington DC, yang bertujuan mengeksplorasi bagaimana militer kedua negara dapat bekerja sama di masa depan dan menjamin kepentingan bersama dilindungi, ” kata Irawan lagi pada BBC News Indonesia.

Seorang pejabat mulia kementerian pertahanan Amerika membela kesimpulan menyambut Prabowo di Pentagon.

“Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan oleh pemimpin terpilih Indonesia, negara ketiga terbesar di dunia, ” kata pejabat yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters.

“Dia merupakan mitra kami dari satu kemitraan sangat penting dan penting untuk melakukan kontak dengannya serta memperlakukannya sebagai mitra, ” tambah penguasa tersebut.

Dalam kunjungan ini, Prabowo dijadwalkan akan membicarakan kemungkinan pembelian udara tempur, langkah yang juga mau dijajagi dengan Rusia.

Amnesty International serta enam kelompok HAM lain, termasuk IKOHI, mengecam keputusan kementerian pertahanan yang memberikan visa kepada Prabowo.

“Prabowo Subianto adalah mantan jenderal yang dilarang [masuk AS] sejak tahun 2000 karena dugaan kontribusi langsung pelanggaran hak asasi manusia, ” kata kelompok-kelompok HAM tersebut dalam surat kepada Menteri Asing Negeri Mike Pompeo.

Bencana HAM bagi Indonesia

“Keputusan Departemen Luar Negeri baru-baru ini buat mencabut larangan terhadap Prabowo Subianto adalah langkah mendadak dan bertolak belakang dengan kebijakan luar daerah Amerika Serikat, ” kata klan itu lagi.

Kelompok HAM itu menyebut kunjungan Prabowo ke AS sebagai “bencana bagi hak asasi pribadi di Indonesia. ”

Senator Patrick Leahy, salah kepala penyusun undang-undang yang melarang tumpuan militer AS kepada militer ganjil yang dianggap melanggar HAM, mengecam keputusan pemerintahan Presiden Trump dengan mengatakan Prabowo “tidak memenuhi kondisi untuk masuk negara ini. ”

“Dengan memberikan visa kepada Menteri Pertahanan Prabowo, presiden dan menteri sungguh negeri kembali menunjukkan bahwa untuk mereka “hukum dan ketertiban” ialah slogan kosong yang tidak melayani pentingnya keadilan, ” kata Leahy kepada Reuters.

Sementara Zaenal dari IKOHI mengatakan tuntutan organisasinya adalah tetap agar “AS terus melanjutkan kebijakan Leahy yang melarang siapapun pelanggar HAM masuk AS. Hal ini sebagai upaya kami untuk mengingatkam bahwa masih ada masalah kaidah atas kejahatan HAM berat pada masa lalu yang belum diselesaikan secara hukum. ”

Ia juga mengatakan mengharapkan biar AS menekan Indonesia menyelesaikan perkara HAM yang belum selesai.

“Tuntutan ana ke pemerintah AS juga sesungguhnya untuk menekan Presiden Jokowi terhadap janjinya kepada keluarga korban penculikan 1997-1998 yang akan menyelesaikan serta mengembalikan 13 orang yang masih hilang, ” kata Zaenal.

Dalam pertemuan dengan Prabowo, pejabat Amerika Konsorsium diperkirakan akan kembali memperingatkan Indonesia untuk tidak melakukan pembelian senjata besar-besaran dari Rusia,

Pembelian udara tempur dari Rusia akan memicu dikeluarkannya sanksi AS berdasarkan sistem Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau badan yang memperhatikan musuh Amerika melalui sanksi.

“Kami mengangkat risiko CAATSA dalam semua diskusi kami dengan kementerian pertahanan dibanding berbagai negara, ” kata penguasa AS kepada Reuters.

Tujuh kelompok PEDOMAN yang menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Pampeo juga mempersoalkan apakah visa yang diberikan kepada Prabowo memberikannya kekebalan di GANDAR.

Bila Prabowo tidak mendapatkan kekebalan, AS wajib menyelidiki apakah ia terlibat dalam penyiksaan dan ada kemungkinan dia diadili dan diekstradisi, kata kelompok HAM itu.

“Kami mendesak Anda untuk mengklarifikasi apakah izin yang dikeluarkan untuk Prabowo Subianto tidak mencakup bentuk imunitas apapupun terhadapnya dan untuk menjamin bila ia tiba di AS, dia diselidiki. Bila ada cukup fakta, ia diadili atas dugaan kebusukan yang dilakukan berdasarkan hukum universal, ” kata kelompok itu di suratnya.