PPKM darurat Jawa-Bali diterapkan 3-20 Juli, apa bedanya secara PPKM mikro dan PSBB

ppkm-darurat-jawa-bali-diterapkan-3-20-juli-apa-bedanya-dengan-ppkm-mikro-dan-psbb-18

Sumber gambar, Reuters

Pemerintah Indonesia memperkenalkan istilah “PPKM darurat” untuk menekan lonjakan urusan Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir.

Maka Kamis (01/07), kasus harian kembali pecah rekor 24. 836 kasus atau meningkat dua kali lipat daripada dua pekan terakhir. Nilai kematian juga meningkat 250% dalam periode yang sesuai.

Angka ini direspons Presiden Joko Widodo dengan pemberitahuan kebiajakan PPKM (Pemberlakuan Pemisahan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Kebijakan ini dijelaskan lebih rinci Menteri Koordinator Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Apa yang sudah kami siapkan ini, saya kira hal yang paling maksimal dan sudah ana laporkan kepada Presiden, dan Presiden juga setuju dengan langkah-langkah ini, ” sebutan Luhut dalam keterangan pers, Kamis.

Baca pula :

Sejak pagebluk terjadi awal 2020 silam, pemerintah telah memberlakukan pelbagai muslihat untuk mengendalikan kasus.

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Istilah yang dimanfaatkan juga beragam mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Mulia (PSBB), PSBB transisi, micro lockdown, sampai PPKM mikro.

Tapi kali tersebut, namanya baru lagi dengan penambahan embel-embel “darurat”.

Lalu apa bedanya secara PPKM yang dulu, & yang lebih dahulu teristimewa: PSBB?

Perkantoran

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A

Dengan PPKM darurat, aksi perkantoran sektor nonesensial akan dilakukan sepenuhnya dari vila.

Nonesensial artinya bukan sektor keuangan, perbankan pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri orientasi ekspor.

Sektor ini pun dibatasi kapasitasnya 50%.

Sementara zona kritikal diperbolehkan 100%, pada antaranya energi, kesehatan, ketenangan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek aurat nasional, penanganan bencana, order strategis nasional, konstruksi, guna dasar (seperti listrik serta air), serta industri pelepasan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Ketentuan ini sama halnya dengan PSBB.

Tetapi, berdasarkan Pergub Jakarta No. 33/2020 yang menjadi dasar PSBB pertama di Jakarta, disebutkan secara jelas semesta kantor/instansi pemerintah pusat & daerah, BUMN dan jawatan perwakilan negara asing masuk yang dikecualikan.

Tengah itu, PPKM mikro acara perkantoran tetap boleh berlangsung dengan ketentuan penerapan bekerja dari rumah 50% bila berada di zona pelit dan oranye, serta hidup 75% dari rumah untuk kantor yang berada di zona merah.

Aturan PPKM mikro sudah diperpanjang 10 kali sejak ditetapkan prima 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.

“Pengetatan pembatasan ini, bukan pelarangan. Pembatasan aktivitas. Namun segenap aktivitas-aktivitas tersebut masih mampu dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat, ” sekapur Airlangga.

Tempat makan

Sumber gambar, ANTARAFOTO/RAHMAD

Secara ijmal, pemberlakuan pembatasan di wadah makan selama PSBB secara ketentuan PPKM darurat tidak jauh berbeda.

Restoran atau penyedia makanan atau minuman hanya diperbolehkan buat dibawa pulang, atau perintah antar.

Berbeda saat implementasi PPKM mikro, pelanggan mampu makan di tempat secara ketentuan kapasitas 50% & jam buka yang dibatasi.

Tempat ibadah

Sumber tulisan, ANTARAFOTO/RENO ESNIR

Mengenai tempat ibadah, Luhut mengatakan “ditutup sementara” selama PPKM perlu.

Pemberlakuan ini biar yang tak jauh bertentangan dengan awal PSBB pada 2020 silam.

Sementara, PPKM mikro yang diterapkan sejak Januari memperbolehkan tempat ibadah digunakan dengan ketentuan 50% dari kapasitas yang tersedia.

Sekolah

Sumber gambar, ANTARAFOTO/JESSICA HELENA WUYSANG

Saat PPKM mikro, pemerintah sempat mewacanakan untuk kembali membuka sekolah tatap muka mulai Juli. Percobaan pun dilakukan pada sejumlah daerah.

Namun, bersamaan penerapan PPKM darurat, santap aktivitas belajar baik sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya diterapkan melalui pembelajaran jangka jauh.

Hal yang juga dilakukan selama PSBB.

Pusat perbelanjaan dan ritel

Sumber gambar, ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTA

Pusat perbelanjaan atau kepala sempat menggeliat saat PPKM mikro berlaku. Saat tersebut, masyarakat diperbolehkan pergi ke mal dengan protokol kesehatan dan jam operasional dibatasi.

Namun, dengan PPKM penting, pusat perbelanjaan ditutup selama dua pekan ke aliran. Hal ini juga resmi saat PSBB awal.

Pada masa PPKM darurat, supermarket, pasar tradisional, toko klontong, dan pasar swalayan dengan menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasionalnya, dan daya pengunjung dibatasi 50%.

Hal yang sama serupa pernah dilakukan selama era PSBB transisi.

Perkawinan

Sumber gambar, ANTARAFOTONOVRIAN ARBI

Saat PSBB awal-awal, resepsi dengan mengundang keramaian tidak diperbolehkan. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 33/2020 mengenai PSBB, pernikahan hanya dilakukan dalam KUA dan dihadiri kalangan terbatas.

Sementara seiring PSBB transisi dan PPKM, hajatan mulai dibuka dengan keyakinan kapasitas terbatas dan protokol kesehatan.

Di saat PPKM darurat, resepsi pernikahan diperbolehkan dengan syarat hanya dihadiri maksimal 30 orang.

“Tidak menerapkan makan dalam resepsi, penyediaan makan cuma diperbolehkan dalam tempat mati dan dibawa pulang. Ini juga tadi bisa oleh sebab itu sumber kluster baru, ” kata Luhut.

Transportasi

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Nyoman Hendra Wibowo

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan selama PPKM darurat berlaku, transportasi dibatasi kapasitas penumpangnya maksimal 70%.

Pelaku perjalanan jauh menggunakan pesawat, bus dan kereta api juga harus mengantongi sertifikat vaksin, dan hasil tes antigen/PCR.

PPKM mikro, pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum diserahkan kepada negeri daerah.

Sementara tersebut, angkutan umum selama PSBB dibatasi maksimal 50% dan pembatasan jam operasional.