Pilkada: Mengapa tren calon tunggal lawan kotak kosong terus meningkat di pilkada?

Pilkada: Mengapa tren calon tunggal lawan kotak kosong terus meningkat di pilkada?

Sekitar 34 daerah yang menggelar pilkada tahun 2020 berpotensi besar diikuti satu pasangan bahan. Politik pragmatis atau konsekuensi pola pemilu?

Pendaftaran calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik dengan terjadi, setidaknya pemilihan kepala wilayah di 34 daerah berpotensi tinggi diikuti calon tunggal.

Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melayani kotak kosong terus meningkat setiap tahun.

Muncul kekhawatiran, demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala wilayah secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis.

Namun partai politik berhelat bahwa kesepakatan mengusung calon tunggal merupakan konsekuensi sistem pemilihan dengan disepakati pemerintah dan DPR di tingkat pusat.

Pilkada yang diikuti kepala pasangan calon kepala daerah langsung meningkat selama tiga kontestasi terakhir, menurut catatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga kawasan yang memiliki satu calon. Total itu terus naik, berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada 2017 dan 16 pada tahun 2018.

Bila kesepakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, setidaknya dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada Desember nanti, 34 di antaranya hanya akan memiliki satu bagian calon.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Perludem, menilai koalisi partai untuk memboyong satu calon yang sama hanya didasari hasrat untuk berkuasa.

Partai politik, kata Khoirunnisa, saat ini tangan mengeluarkan tenaga dan ongkos buat memperjuangkan calon kepala daerah dengan tak punya kans besar untuk menang.

“Semua indikator utama pencalonan merupakan popularitas, jadi yang dicalonkan yang punya elektabilitas tinggi dan simpanan besar. Partai pragmatis dan rasional, hanya ingin menang pemilu, ” kata Khoirunnisa saat dihubungi melalui telepon, Kamis (03/09).

“Jadi tidak ada kaderisasi berdasarkan merit system . Yang dicalonkan dengan populer dan punya modal, walau ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai, ” ujarnya.

Parpol: ‘Kami tidak ingin berada di posisi kalah’

Merujuk UU 10/2016 tentang pilkada, partai bisa memboyong pasangan calon kepala daerah jika memiliki minimal 20% kursi DPRD atau mendapatkan setidaknya 25% bahana sah pada pemilihan anggota DPRD sebelumnya.

Batas-batas angka itulah yang disebut Kepala Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendorong partai kecil membentuk atau bercampur ke koalisi tertentu.

Partai politik dengan tidak memenuhi syarat tadi, kata Hasanuddin, terpaksa bergabung ke koalisi agar tetap memiliki hak menganjurkan kandidat pada pilkada berikutnya.

“Partai tetap tidak ingin berada di kondisi kalah. Kenapa ada koalisi luhur? Karena ada aturan bahwa golongan yang punya kursi tapi tidak mengusung calon tidak akan mampu ikut pilkada berikutnya, ” ucapnya.

“Jadi kalau kursi mereka untuk memboyong calon kurang, mereka otomatis hendak ikut ke partai lain. Jadi anggota koalisi semakin banyak, ” kata Hasanuddin.

Di Pilkada Balikpapan, Golkar bersekutu dengan semua partai di DPRD untuk mengusung Rahmat Mas’ud-Thohari Aziz.

Rahmat yang kini menjabat wakil walikota Balikpapan merupakan kader Golkar. Sementara Thohari yang merupakan wakil Ketua DPRD Balikpapan berpangkal dari PDIP.

Dua partai itu merupakan pemegang kursi terbanyak di DPRD Balikpapan.

‘Calon tunggal tidak melanggar asas demokrasi’

Di Kota Semarang, seluruh partai di DPRD mengusung pasangan petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu. PKB, yang tak mampu menganjurkan kandidat sendiri, termasuk partai yang belakangan bergabung ke koalisi tersebut.

Sukirman, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Tengah, berdalih partainya selalu tak punya kandidat untuk bergandengan seimbang dengan petahana yang diklaim memiliki elektabilitas lebih dari 65%.

Baik akhirnya tak ada kandidat lain di Semarang, Sukirman menilai pilkada yang bakal bergulir tetap sah dan demokratis.

“Melawan petahana berat karena dia punya modal sosial gembung dan punya program di tadbir yang bisa dia klaim dan dinikmati masyarakat, ” kata Sukirman saat dihubungi.

“Demokrasi dan kebijakan harus bermanfaat. Kami anggap bagian ini masih bermanfaat bagi Semarang. Jadi kami percayakan kembali ke mereka.

“Calon tunggal tidak melanggar dasar demokrasi, kepantasan pun tidak dilanggar. Masyarakat tetap memiliki dua pilihan, petahana atau tidak memilih bagian itu dengan cara mencoblos kotak kosong atau tidak menggunakan benar suara, ” ujarnya.

Apa dampak pilkada bercalon tunggal?

Masyarakat yang tak disuguhi bahan alternatif, kata Khoirunnisa dari Perludem. Dia berkata, karena tidak ada debat program dan visi-misi antarcalon, pemilih tidak bisa memberikan perkataan kepada calon yang menawarkan rancangan pembangunan terbaik.

Selain itu, Khoirunnisa juga memprediksi koalisi yang mengusung bahan tunggal berpotensi menjalin kongkalikong antar eksekutif dan legislatif jika pengikut mereka memenangkan pilkada.

“Seringkali perserikatan itu besar bersikap pragmatis. Koalisinya bukan berdasarkan kesamaan ideologis, tapi ‘saya dapat apa, mereka bisa apa’, ” ujar Khoirunnisa.

“Dampak buruknya jika sudah ada kesepakatan pada dalam koalisi siapa dapat proyek apa, pemerintahan itu bekerja bukan untuk kesejahteraan rakyat tapi sekadar bagi-bagi kue, ” tuturnya.

Namun pandangan itu dibantah Sukirman. DPRD yang solid mendukung kepala daerah disebutnya justru akan memudahkan pemerintahan daerah menggenjot pembangunan.

“Jika calonnya terpilih, liga mesti mendorong peningkatan prestasi petahana ketimbang periode sebelumnya karena tak ada oposisi, ” kata Sukirman.

“Artinya anggaran dan arah pembangunan mampu diatur bersama. Tidak ada restriksi apapun di DPRD. Jadi sepantasnya angka kemiskinan turun, layanan pelajaran dan kesehatan juga bisa meningkat 100%, ” ujarnya.

Pilkada dengan calon tunggal dianggap Perludem juga muncul karena syarat berat untuk calon perseorangan atau yang dari luar kelompok politik.

Secara umum, sebelum mendaftarkan diri, calon perseorangan harus mendapatkan pertolongan dari 6, 5-10% pemegang hak suara. Persentase setiap daerah berbeda, tergantung jumlah pemilih tetap.

Semenjak 2015, dari 28 pilkada dengan diikuti calon tunggal, hanya satu yang dimenangkan kotak kosong. Perisitwa itu terjadi pada Pilkada Praja Makassar tahun 2018, saat bagian Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi gagal meraih lebih dibanding 50% suara sah.

Menurut UU Pilkada, pemilihan kepala daerah yang dimenangkan kotak kosong akan diulang tarikh berikutnya. Kandidat yang kalah mampu mendaftar kembali.

Sebelum pilkada berikutnya berlangsung, tugas kepala daerah akan dijalankan seorang pelaksana tugas yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri.

Pendaftaran calon kandidat Pilkada 2020 akan ditutup enam September mendatang. Setelah kampanye serta tahapan lainnya, pemungutan suara diagendakan dilakukan secara serentak pada 9 Desember depan.