Pilkada di tengah pandemi Covid-19, pakar tetap khawatirkan soal klaster hangat, Mahfud klaim ‘tidak terjadi apa-apa’

Pilkada di tengah pandemi Covid-19, pakar tetap khawatirkan soal klaster hangat, Mahfud klaim 'tidak terjadi apa-apa'

Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada 2020 bakal menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 kembali disuarakan seorang pakar penyakit menular, walaupun pemerintah pusat mengklaim pelaksanaan pemungutan perkataan secara umum sudah sesuai aturan kesehatan.

Seorang pakar epidemiologi mengutarakan dampak Pilkada terhadap situasi pandemi belum dapat dinilai pada hari penyelenggaraan Pilkada, karena – bila ada paparan virus corona dalam proses Pilkada – butuh masa dua sampai 14 hari bertemu masa inkubasi infeksi virus corona.

Hal ini menanggapi klaim Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan pengoperasian pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu (09/12), secara umum sudah berlaku “cukup baik” yaitu sudah sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Dalam jumpa pers daring pada Rabu (09/12) terang, Mahfud mengatakan “tidak ada kaitan antara membesarnya kasus infeksi virus corona dengan penyelenggaraan pilkada”.

“Kita sudah membuktikan kepada orang-orang dulu putus asa, dan ternyata tidak terjadi apa-apa, ini membuktikan biasa-biasa saja, ” kata Menkopolhukam Mahfud.

Secara terpisah, Badan Pengawas Pemilu pada Rabu (09/12) siang mengungkapkan temuannya bahwa ada sejumlah tempat pemungutan perkataan (TPS) di sejumlah wilayah Nusantara yang tidak menyediakan sarana “cuci tangan” dan “bilik khusus bagi calon pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37, 3 nilai celcius”.

Bawaslu juga mengklaim menemukan ada sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Bahana (KPPS) yang “terpapar covid-19” serta diklaim “masih hadir di sebesar TPS”.

Pakar epidemiologi Laura Navika Yamani dari Universitas Airlangga, Surabaya menunjukkan bahwa pengawalan keamanan dampak sejak penyelenggaran Pilkada terhadap penularan Covid-19 masih harus dijalankan selama setidaknya dua pekan kedepan.

“Klaim bahwa ini Pilkada sudah dilakukan secara sukses, beta rasa memang kita tidak bisa begitu saja percaya ya 100%, karena yang ada di lapangan itu kan sebetulnya panitia sejak Pilkada, atau Bawaslu dalam peristiwa ini.

“Nah, kalau kemudian Bawaslu melaporkan ada temuan-temuan yang di lapangan itu tidak sesuai secara protokol kesehatan, ya, saya rasa ini yang harus diantisipasi, diwaspadai, dimana saja titik-titiknya, ” cakap Laura kepada wartawan BBC News Indonesia, Liza Tambunan, Rabu (09/12).

“Jadi jangan sampai kemudian Pilkada ini selesai, kemudian tugas dibanding Bawaslu atau kemudian tugas sejak Satgas kemudian jadi selesai, ” tambahnya.

“Artinya, saya merasa bahwa satgas ini memang sangat diperlukan di proses Pilkada untuk memastikan aturan kesehatan itu dijalankan atau tak, ” tambahnya.

“Ini menjadi bahan pertimbangan ketika nanti ditemukan banyak kasus di titik-titik tertentu, di daerah-daerah tertentu ya ini kan bisa dikaitkan dengan apa yang sudah diterapkan ketika Pilkada – dasar ada korelasinya, atau tidak ada korelasi.

“Kita tahunya ketika mengabulkan pengamatan pada proses Pilkada, kemudian nanti akan menunggu, jadi dalam monitor. Mungkin ya dua minggu ke depan seperti apa.

Lebih lagi, Laura juga mengingatkan bahwa resiko akselarasi penulasaran juga dapat terjadi saat pengumuman kemenangan, yang peluang bisa memicu terjadi kerumunan saat euforia.

“Kalau yang pengumuman daripada hasil Pilkada ini, ini yang sangat berbahaya untuk terjadi kerumunan. Padahal kita tahu resiko kelompok terhadap penyebaran kasus ini membentuk sangat tinggi, ” ujar Laura.

Bawaslu temukan kasus-kasus rawan transmisi covid-19

Secara terpisah, Badan Kepala Pemilu pada Rabu (09/12) terang menggelar jumpa pers secara daring, mengungkap berbagai temuannya bahwa ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah wilayah Indonesia dengan tidak menyediakan sarana “cuci tangan” dan “bilik khusus bagi calon pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37, 3 derajat celcius”.

“Tidak ada fasilitas cuci tangan pada lokasi TPS, sebagaimana menjadi pengampu protokol kesehatan yang diterapkan, ” kata anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin. “Itu terjadi di 1, 454 TPS. ”

Afifuddin juga mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 1, 172 TPS yang diklaim “masih hadir di TPS”. Dalam urusan ini, Bawaslu tidak mengungkap detil lokasinya.

Sementara, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya juga menemukan TPS di Sleman, Yogyakarta, yang disebut tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubunya di atas 37, 3 derajat celcius.

Apa yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud MD?

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dalam jumpa pers secara daring sekitar pukul 13. 45 WIB, mengatakan secara umum proses pemberian suara Pilkada 2020 sudah berlaku “cukup baik” yaitu sudah bertemu protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini didasarkan olahan informasi yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait pengendalian Covid-19 terkait pengamalan Pilkada.

“Sudah berjakan cukup baik dalam atas 92%… kata Mahfud. “Kita sudah membuktikan kepada orang-orang zaman pesimis, dan ternyata tidak berlaku apa-apa, ini membuktikan biasa-biasa saja. ”

Temuan ini, menurut Mahfud, sekaligus menepis kekhawatiran sejumlah kalangan yang menganggap penyelengaraan Pilkada 2020 akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

“Itu ternyata tidak ada bedanya trend perkembangan covid-19 kurun daerah yang melakukan pilkada secara non-pilkada, ” kata Mahfud MD dalam jumpa pers secara daring, Rabu (09/12), sekitar pukul 13. 00 WIB.

“Bahkan di daerah yang tidak ada pilkada, itu malah serangan covid juga besar, ” kata Mahfud, tanpa menyebut secara spesifik daerah yang dimaksud.

“Memang pada daerah yang ada pilkada, perkembangan yang terinfeksi (covid-19), ada dengan besar juga, katanya.

Dengan demikian, serupa itu Menkopolkam, tidak ada kaitan kurun membesarnya kasus infeksi virus corona dengan penyelenggaraan pilkada.

Namun demikian Mahfud mengingatkan tahapan pilkada masih hendak berlangsung sampai ada keputusan final Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta pelantikan kepala daerah terpilih.

Untuk itulah, dia meminta semua pihak “meneruskan kewaspadaan” supaya dapat menahan penyaluran covid-19 selama proses pilkada.

“Karena itu kita ekstra harus hati-hati, karena bagaimanapun pilkada masih berlanjut, ” katanya. “Dan situasinya masih pandemi. ”

“Yang melakukan kerumunan atau pengerahan massa, aparat bisa tertular, juga orang-orang yang tidak ikut-ikutan, sehingga menjadi kluster yang membahayakan. ”

“Jangan sampai di ujung, pilkada yang sudah baik pada tahap awal, supaya dijaga langsung sampai penetapan hasil pilkada sebab KPU.

Seperti apa pelaksanaan protokol kesehatan tubuh di Solo, Makasar dan Kawasan?

Sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Solo, Jateng, sudah menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, masih ada sejumlah warga yang segan berangkat ke TPS karena bimbang terpapar virus covid-19.

Penerapan protokol kesehatan tubuh yang ketat salah satunya terlihat di TPS 22 Manahan, Solo, yang merupakan tempat calon wali kota nomor urut satu, Gibran Rakabuming Raka, memberikan hak suaranya.

Para-para pemilih yang berdatangan ke TPS tersebut harus menjalani pemeriksaan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, penelitian suhu, hand sanitizer dan memakai menyarung tangan plastik. Setelah itu peserta langsung mendaftar ke petugas KPPS.

Bahkan, salah satu petugas KPPS tetap melalui pengeras suara untuk tahu agar menjaga jarak dan tidak terjadi kerumuman. Bahkan, sejumlah pengikut media yang akan meliput kedatangan Gibran untuk mencoblos juga diwajibkan untuk mencuci tangan dan pemeriksaan suhu.

Penerapan protokol kesehatan serupa juga diberlakukan di TPS 12 Mangkubumen. Walaupun demikian hingga pukul 12. 00 WIB, dari daftar hadir sedang terdapat 100 lebih pemilih yang belum hadir di TPS.

“Yang pegari baru 131 pemilih dari jumlah padahal di daftar hadir pemilih ada sebanyak 235 pemilih yang terdaftar, ” kata salah satu petugas TPS 12 Mangkubumen, Hartanto, kepada wartawan di Solo, Pagi buta Sodiq untuk BBC News Nusantara.

Turunnya tingkat partisipasi, ia menduga ada beberapa faktor, di antaranya ketakutan karena adanya pandemi covid-19. “Tadi di WA grup sendiri telah dijawil-jawil ada yang nyauri (menjawab) tidak berminat hadir, terus ada yang ketakutan hadir karena Covid. Ada dua keluarga, ” sebutnya.

Sejumlah TPS di Medan, Sumut, sepi, warga khawatir ‘terpapar’

Sementara dari kota Kawasan, Sumatra Utara, lima belas menit jelang berakhirnya waktu pemungutan perkataan, suasana di TPS 18 Pekerjaan Bunga Wijaya Kesuma masih tampak sepi.

Padahal, panitia KPPS telah memanggil warga melalui pengeras pandangan untuk datang ke TPS, bagaikan dilaporkan wartawan di Medan, Dedi Hermawan yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Rabu (09/12).

Dari 430 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS ini, cuma 190 orang yang menggunakan sah suaranya pada Pilkada Medan dengan berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Seman, salah seorang petugas KPPS menyatakan minat masyarakat untuk muncul ke TPS 18 menggunakan sah pilihnya pada Pilkada tahun tersebut sangat minim.

Seman menyebut semenjak dibuka pukul 07. 00 WIB hingga 15 menit jelang berakhirnya waktu pemilihan, jumlah warga dengan datang ke TPS baru kira-kira 190 orang.

Sementara, sebut Seman, jumlah Daftar Pemilih Tetatp (DPT) yang terdaftar di TPS 18 ada 430 orang.

“Sepi dari tadi pagi, minat masyarakat untuk hadir ke TPS sangat minim dalam Pilkada kali ini, ” katanya.

Seman menyatakan salah satu penyebab minimnya masyarakat datang ke TPS karena khawatir tertular virus Covid-19.

Real, ujarnya, panitia telah menerapkan aturan kesehatan yang ketat diawali dengan mencuci tangan dan pengecekan suhu tubuh serta menyiapkan sarung tangan plastik saat masuk ke area pencoblosan.

Lalu, setiap orang pula disemprot dengan cairan disinfektan sebelum masuk ke bilik suara era mencoblos.

“Penerapan protokol kesehatan sudah cukup ketat, tapi masyarakat masih berat untuk datang ke TPS. Mereka memilih tetap di rumah daripada datang ke TPS, ” ungkapnya.

Kondisi yang sama terlihat pada TPS 22 kompleks Taman Patuh Budi Indah Medan, yang menjadi lokasi pemungutan suara calon Walikota Medan Bobby Afif Nasution beserta istri. Di TPS yang berkecukupan dihalanan rumah mewah ini ranah sejak pagi hingga siang.

Helty Susilo, salah seorang petugas KPPS mengecap hingga pukul 10. 00 Wib, jumlah warga yang datang ke TPS 22 untuk menggunakan hak pilihnya baru sekitar 50 karakter dari total 314 pemilih.

Helty mengakui jumlah pemilih pada Pilkada tahun ini sangat rendah dibanding Pilkada 2015 lalu.

Jusuf Melan, lengah seorang warga Medan menyatakan awalnya ragu-ragu untuk datang ke TPS karena khawatir terpapar virus Covid-19. Namun setelah dipikir-pikir Pilkada ini hanya berlangsung sekali dalam lima tahun, Jusuf Melan memutuskan untuk datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Sayang juga rasanya dilewatkan, soalnya ini moment lima tahun sekali. Tadinya waswas karena Covid-19, tapi saya tetap muncul ke TPS, ” kata Jusuf usai mencoblos di TPS 22 Jalan Bunga Wijaya Kesuma Padang Bulan Medan.

‘Silakan datang ke TPS, jangan lupa pakai masker’

Pada Solo, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan ikut berkompetisi memperebutkan kursi wali kota Solo, sudah memberikan suaranya di TPS 22, RT 04 RW 13, Kelurahan Manahan, Banjarsari, Solo, Rabu (09/12).

Usai memberikan suaranya, Gibran di hadapan wartawan, mengatakan dirinya mengharapkan agar warga Tunggal memberikan suaranya dalam Pilkada 2020.

“Silakan datang ke TPS. TPS dipastikan aman, nyaman, steril, jangan lengah bawa masker, ” kata Gibran.

Pesaingnya, Bagyo Wahyono, juga telah menganjurkan suara di TPS 8, Penumping, Solo, Jawa Tengah.

Pasangan calon pemangku kota dan wakil wali praja jalur perseorangan atau non partai Bagyo Wahono dan FX Supardjo bersaing dalam merebut suara dengan pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosapada Pilkada Kota Solo 2020.

‘TPS tidak mencekam seperti yang dibayangkan’

Menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang bertarung dalam pemilihan wali kota Daerah telah memberikan hak suara dalam TPS 22, kompleks Taman Patuh Budi Indah Medan, Sumatra Memajukan.

Ia tiba di TPS bergandengan istrinya, Kahiyang Ayu, mengenakan baju berwarna putih dan celana jeans , setelah sebelumnya berziarah ke makam ayahnya, Erwin Nasution.

Sama seperti Gibran, Bobby mengajak warga Medan untuk menggunakan sah pilih dan menegaskan bahwa “datang ke TPS tidak mencekam kaya yang dibayangkan”.

Nggak berbahaya, ada protokol kesehatan di dalamnya, bahkan kita selalu menyampaikan kalau bisa bawa alat tulis sendiri, ” ujar Bobby kepada wartawan.

“Yang penting hari ini bangsa ramai-ramai ke TPS, memberikan suaranya, memberikan pilihannya. Mudah-mudahan apa yang kami tawarkan, program yang ana tawarkan bisa diterima dan mampu memilih kami, ” katanya kemudian.

Menurutnya, partisipasi warga Medan di Pilkada saat ini penting, sebab di dalam pilkada sebelumnya partisipasi pemilih pada Medan sangat rendah.

“Pastinya klub hari ini sudah lebih ingin kotanya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, itu salah kepala motivasi untuk datang ke TPS. Karena memang salah satu untuk menyusun kota [adalah] secara bisa memilih pemimpinnya itu siap motivasi masyarakat Medan, ” terang Bobby.

Bayang-bayang Covid-19

Sementara, berdasarkan pantauan wartawan BBC News Indonesia Muhammad Irham di Makassar, Sulawesi Selatan, warga baru mulai mendatangi TPS sekitar pukul 09. 00 WITA setelah hujan yang mengguyur tanah air itu reda.  

Di TPS 003, Kel. Sawerigeding misalnya, warga dengan datang juga dibatasi jumlahnya, itu diminta datang sesuai jadwal detil yang telah ditulis dalam tulisan undangan.  

Salah satu pemilih, Rifka Amanda (19) mengatakan kepada BBC Indonesia, “[Protokol] sudah oke, tertib.   Dari badan juga menyediakan penyanitasi tangan, warga yang datang juga tidak bar-bar. ”

Protokol Covid-19 diterapkan pada tempat-tempat pemungutan suara, warga dengan akan memberikan hak suaranya wajib untuk cek suhu tubuh sebelum memasuki TPS.

Bila suhu tubuh lebih dari 37C, warga akan diminta untuk mencoblos di tembok khusus yang terpisah.  

Sebab pantauan sejauh ini, belum ada warga yang suhu tubuhnya bertambah dari batas 37C.

Selain pengukuran suhu tubuh, pemilih juga diminta menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter saat mengantre.

Untuk menghindari kontak antar pemilih, pencelupan jari ke tinta usai mencoblos diganti dengan pemberian tinta ke jari pemilih dengan cara diteteskan.  

Makassar saat ini berada pada kategori zona oranye Covid-19.   Dari sekitar 16. 000 petugas pemilihan yang disiapkan untuk bekerja dalam Pilkada, sekitar empat ratus di antaranya reaktif Covid-19 setelah serangkaian tes cepat.

Pemilihan wali praja dan wakil wali kota Makassar 2020 diikuti empat pasangan bahan yakni Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi (diusung Partai Nasdem dan Gerindra), Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (diusung Partai Demokrat, PPP, dan Perindo).

Pasangan lain ialah, Syamsu Rizal MI-Fadli Ananda (diusung Partai PDI-P, PKB, dan Hanura), serta Irman Yasin Limpo-Andi Muh Zunnun Armin Nurdin Halid (diusung Partai Golkar, PKS, dan PAN).  

Di berbagai daerah lain, pemilik suara menggunakan masker dan sarung tangan, serta menerapkan protokol kesehatan ketika melakukan pencoblosan surat suara.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan terhadap pasien Covid-19 yang dirawat di rumah melempem, petugas KPPS akan mendatangi yang bersangkutan dengan terlebih dulu berkoordinasi pihak rumah sakit

Adapun metode teknisnya, menurut Arief, sangat tergantung kondisi di masing-masing rumah melempem.

Jikalau rumah sakit memiliki ruang terkuak besar, maka para pasien covid-19 bisa “dilayani” di tempat tersebut, kata Arief.

“Atau kalau di panti sakit, pasien tidak bisa muncul kamar, maka akan koordinasi dengan rumah sakit untuk dilayani pada kamar, ” ujar Arief pada wartawan, Rabu (09/12).

“Tapi apakah kami langsung masuk kamar atau ada petugas yang menghubungkan, secara teknis saya minta koordinasi secara rumah sakit, ” katanya.

Jika pasien dirawat di rumah, maka aparat akan mendatangi ke rumah per.

Pilkada 2020 semula dijadwalkan digelar di 309 kabupaten/kota untuk penetapan sembilan gubernur dan wakil gubernur, 37 pemilihan wali kota serta wakil walikota, serta 224 penetapan bupati dan wakil bupati.

KPU menganggap Yusak belum memenuhi kondisi masa tunggu lima tahun setelah ditahan karena kasus korupsi.

Tingkatan Pilkada serentak tahun 2020 sebelumnya tertunda selama hampir tiga kamar akibat pandemi COVID-19 dan gres dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Berita ini akan terus diperbarui