Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai ‘paling efektif’

Pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19: Masa kampanye dimulai, cara tatap muka tetap dinilai 'paling efektif'

Seiring masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai pada Sabtu (25/09), para pasangan calon memeriksa siasat untuk mengumpulkan dukungan masyarakat dalam situasi pandemi covid-19.

Tip Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan revisi aturan yang melarang aksi dengan cara menciptakan kerumunan era seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka.

Dengan sebagian besar kampanye diperkirakan akan dilancarkan di dunia maya, organisasi pemantau pemilu memperingatkan bakal bahaya konten disinformasi dan berita bohong.

Bagaimanapun, tidak semua kandidat dalam Pilkada serta-merta mengalihkan kampanye itu ke media sosial.

Tatap muka dinilai lebih efektif

Pilkada akan diselenggarakan di 9 Desember 2020 di 270 daerah dan melibatkan sekitar 105 juta pemilih.

Kampanye dijadwalkan dimulai di dalam 26 September sampai 5 Desember, dan masa tenang dimulai di 6-8 Desember.

Dari tim pemenangan pemilu yang dihubungi BBC News Indonesia, tim pasangan calon dalam pemilihan walikota Solo, Bagyo Wahyono-FX Supardjo alias Bajo mengatakan belum berencana menggelar kampanye secara daring.

Ketua Awak Pemenangan Bajo, Sigit Prawoso, menilai kampanye online tidak efektif untuk menggaet dukungan.

“Saat ini belum mengarah ke kesibukan daring atau online . Buat saya kampanye daring tidak membuat elektabilitas naik, elektabilitas cukup teman-teman sosmed yang melakukannya, ” ujarnya kepada Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia dari Kota Solo.

Menurutnya, usaha dengan tatap muka tetaplah dengan paling efektif. Namun itu pula bukan dilakukan dengan orasi dalam hadapan kerumunan massa melainkan ancangan dari rumah ke rumah.

“Kita semasa ini sudah melakukan personal approach kepada masyarakat. Kita datangi satu per satu. Kita door to door sedang dilakukan sampai detik ini. Untuk kami itu lebih berarti lantaran kampanye dalam bentuk apapun, ” tegasnya.

Sigit mengklaim pendekatan tersebut makbul. Hal itu, lanjutnya, terbukti daripada keberhasilan pasangan independen tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat dan lulus ke kontestasi Pilkada Solo jadi penantang anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan bahan wakilnya Teguh Prakosa.

Niat untuk pasti mengadakan kampanye secara offline juga diungkapkan tim pemenangan salah satu bagian calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit-Indra Catri.

Supardi mengucapkan pihaknya tetap berencana menggelar pertemuan fisik, di samping kampanye maya — tentunya dengan mengedepankan aturan kesehatan Covid-19 serta tidak mengenai aturan yang ditetapkan KPU.

“Kenapa ada pertemuan fisik? Sebab, banyak daerah di Sumbar ini yang belum punya akses internet. Inilah yang hendak menjadi catatan bagi para pasangan calon agar kampanye yang dikerjakan bisa tepat sasaran, ” tuturnya kepada Agus Embun yang mengadukan untuk BBC News Indonesia sejak Kota Padang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengidentifikasi buruknya infrastruktur internet sebagai salah satu masalah dengan bisa mengganggu proses Pilkada tarikh ini.

Sebanyak 67 kabupaten/kota tergolong dalam rawan tinggi pada aspek ini.

“Tingkat pilgub, seluruh provinsi yang menyelenggarakan termasuk dalam rawan agung. Urutannya adalah Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Mengadukan, Sulawesi Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin dalam laman resmi Bawaslu.

Manuver daring diutamakan

Pada hari Rabu (23/09) KPU menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 13 tahun 2020 yang merevisi peraturan sebelumnya.

Pasal 58 dalam peraturan baru menyatakan para kandidat dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di media sosial dan media daring.

Bila kampanye tidak dapat dilakukan melalaikan media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap depan dengan jumlah peserta yang muncul paling banyak 50 orang beserta menerapkan protokol kesehatan untuk menghalangi penyebaran Covid-19.

Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim kampanye melaksanakan kegiatan yang biasanya mengerahkan massa dalam jumlah besar sesuai rapat umum, kegiatan kebudayaan bagaikan pentas seni atau konser irama, kegiatan olahraga, perlombaan, kegiatan sosial, atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Kandidat yang melanggar akan memiliki sanksi berupa peringatan tertulis, pelepasan dan pembubaran kampanye, serta larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama tiga hari.

KPU juga menyekat penayangan iklan kampanye di jalan sosial dan media daring hanya selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang pada tanggal enam Desember.

Anggota KPU-RI Dewa Raka Sandi dalam diskusi online yang digelar Perludem pada hari Senin (21/09) mengatakan bahwa kampanye di media baik dan media daring dibiayai sebab pasangan calon sendiri.

Ia menjelaskan kalau nantinya partai politik maupun ikatan dapat membuat akun sendiri pada media sosial. Pada tingkat pemilihan provinsi KPU mengizinkan 30 akun resmi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota 20 akun.

Bahaya hoaks

Kampanye di jalan sosial mungkin bisa lebih menjangkau para pemilih. Masyarakat juga dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi itu lewat komentar di unggahan-unggahan para paslon.

Namun, dengan sebagian besar persuasi beralih ke ruang virtual, intimidasi disinformasi dan berita bohong atau hoaks semakin nyata dan bisa membuat masyarakat semakin terpolarisasi.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menganjurkan perlunya pengaturan terkait transparansi dan konten di media sosial.

“Jadi misalnya ada iklan-iklan di media baik, itu dilaporkan secara transparan kepala biayanya berapa, siapa yang membelanjai, ” kata direktur eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati kepada BBC News Indonesia.

“Juga kontennya. Misalnya konten-konten seperti hoaks, berita bohong, disinformasi, misinformasi, fitnah… tentu tidak diperbolehkan. ”

Pembatasan jumlah akun dan masa penayangan iklan, menurut Khoirunnisa, tidaklah efektif karena “di medsos tersebut ditutup satu tumbuh seribu”.

“Nah daripada itu ditutup dan masyarakatnya malah dapat informasi dari buzzer kan lebih baik mereka dapat data dari akun resmi pasangan calon, ” ujarnya.

Bawaslu koordinasi dengan Kominfo dan platform

Dalam menjalankan pengawasan aksi di dunia maya, Badan Pengelola Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) mengutarakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Koneksi dan Informatika serta berbagai maklumat media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain.

“Jalur temuan bisa terlihat tim pengawas kita yang selalu mengawasi medsos, dan juga kolom informasi awal dari masyarakat, ” kata anggota Bawaslu RI Mochammad Afifudin dalam pesan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Afifudin menjelaskan, penyerasian yang dijabarkan dalam Memorandum of Agreement dengan Kemenkominfo dan maklumat diharapkan bisa mempercepat penindakan kepada berita bohong atau disinformasi.

“Karena tidak semua kuasa penindakan pada kita, ” imbuh Afifudin.

Hentikan Twitter pesan, 1

Lompati Twitter pesan, 1

Secara ijmal, ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat imbauan, menerapkan kiprah pencegahan, dan berkoordinasi dengan awak sukses paslon untuk memastikan patokan dipatuhi.

Jika tidak, lanjut Afifudin, maka Bawaslu akan menindak serasi kewenangannya.

“Aturan sudah ada, komitmen bertemu peran masing-masing harus dimaksimalkan. Pengelola, peserta, dan pemilih harus sama-sama mematuhi protokol, ” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bawaslu RI Abhan mengatakan kalau ada beberapa peraturan yang bisa dijadikan pendekatan hukum lembaga kepala itu dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan.

Peraturan tersebut antara lain UNDANG-UNDANG No. 6 tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan dengan sanksi administratif berupa peringatan dan denda administratif; serta KUHP Pasal 212 & Pasal 218 yang dikaitkan dengan kerumunan massa saat tahapan Pilkada dengan ancaman hukuman penjara & denda.