Petugas usut kerumunan massa FPI, penindakan pelanggaran protokol Covid-19 diminta tidak tebang pilih

Petugas usut kerumunan massa FPI, penindakan pelanggaran protokol Covid-19 diminta tidak tebang pilih

COVID-19

Kepolisian tengah menyelami kemungkinan pelanggaran pidana yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan pimpinan ormas itu, Rizieq Shihab, terkait pengumpulan massa di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Namun kepolisian dituding FPI ‘tebang pilih kasus’ sebab mempersoalkan acara peringatan Maulid Rasul dan pernikahan anak Rizieq, tapi membiarkan pelanggaran protokol kesehatan dengan dilakukan pejabat dan figur publik lain.

Di sisi lain, pakar adat menilai penegakan protokol kesehatan semasa pandemi Covid-19 semestinya bersifat administratif dan dilakukan pemerintah daerah.

Kalaupun bermaksud mempersoalkan kegiatan FPI, menurut Adjuster FPI, Aziz Yanuar, harus ada bukti sahih bahwa kegiatan mereka menimbulkan banyak kasus positif Covid-19 baru.

“Apa dasar menyebut pernikahan & perayaan Maulid itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat? Apakah ada mengacu medisnya? Belum ada, ” perkataan Aziz via telepon, Selasa (17/11).

“Kalaupun nanti ada, bagaimana protokol kesehatan tubuh yang dilanggar pada peristiwa asing? Rapat koordinasi tingkat menteri dalam Bali, Juni lalu, tidak didenda. Pada ajang marathon di Magelang, penonton tidak jaga jarak.

“Saat Gibran Rakabuming mendaftarkan diri jadi bahan wali kota Solo, September cerai-berai, dia juga mengumpulkan massa. Kalau Rizieq dikenakan, yang lain juga harus dong. Ini tidak seimbang, ” ujarnya.

COVID-19

Pada hari pertama penyelidikan, Polda Metro Jaya meminta keterangan dari sejumlah orang yang melihat, mengetahui, dan mendengar langsung dua kegiatan FPI dan Rizieq pada 14 November lalu.

Saat itu, Kepala Polri Jenderal Idham Aziz menyebut kerumunan kawula tanpa protokol kesehatan menimbulkan keresahan masyarakat.

Satu diantara orang yang pertama diperiksa polisi adalah Gubenur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dipanggil untuk menerangkan status Jakarta saat dua kegiatan itu berlangsung.

COVID-19

Langkah kepolisian ini juga dianggap mengejutkan oleh dosen ilmu kejahatan Universitas Trisakti, Abdul Fickar Gasak.

Dia berkata, sejak awal pandemi Covid-19 kerumunan massa kerap terjadi dan berlalu tanpa penindakan dasar.

“Semestinya sejak awal ada konsistensi penegakan hukum terkait protokol kesehatan. Kita kaget setelah pulangnya Rizieq Shihab, pemerintah jadi tegas, ” perkataan Fickar saat dihubungi.

“Padahal sebelum dan setelahnya, ada kejadian yang bisa disimpulkan melanggar protokol kesehatan, ” kata dia.

COVID-19

Namun kepolisian membantah melakukan ‘tebang pilih’ kasus. Penyelidikan terhadap perut kegiatan yang digelar FPI & Rizieq Shihab diklaim sejalan secara kebijakan pemerintah yang mengutamakan kesehatan tubuh masyarakat.

Pernyataan itu diutarakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Aur Setiono.

“Perlu kami tegaskan, Kapolri sudah dua kali mengeluarkan maklumat terpaut pengamanan protokol kesehatan. Bahkan final Kapolri mengeluarkan surat telegram, 16 November lalu, yang intinya terpaut protokol kesehatan di seluruh Nusantara, ” kata Awi dalam bertemu pers di Jakarta, Selasa burit.

“Polri mengacu pada asas salus populi suprema lex esto, yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Dalam kasus protokol kesehatan, semua cocok, harus ditegakkan, siapa yang menyalahi harus ditindak, ” ujar Aur.

Cov

Dalam kasus Rizieq dan FPI, polisi mengacu dalam Pasal 93 UU 6/2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Pasal itu memuat ancaman penjara maksimal satu tahun serta denda paling banyak Rp100 juta. Mereka yang bisa terpikat adalah orang yang tidak mengindahkan atau menghalangi kekarantina kesehatan jadi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Semasa pandemi Covid-19, tercatat baru mulia orang bernama Wasmad Edi Susilo yang diseret ke pengadilan tempat dugaan melanggar pasal itu.

Dalam sidang perdana di Pengadilan Daerah Tegal, Wasmad, yang berstatus Pengantara Ketua DPRD Kota Tegal, didakwa karena menggelar konser dangdut 23 September lalu.

Ketika konser itu berlangsung, Peraturan Wali Kota Tegal wajib mengikuti protokol kesehatan demi menghalangi penularan Covid-19.

COVID-19

‘Mestinya yang bertindak Satpol PP’

Bagaimanapun, Abdul Fickar menilai penindakan pelanggaran protokol kesehatan oleh kepolisian rentan dipermasalahkan. Alasannya, kata dia, PSBB tak diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan tubuh.

“PSBB belum ada dasar undang-undangnya, pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Jadi penegakan hukum terkait protokol kesehatan itu seharusnya ada di pemerintah kawasan, salah satunya lewat Satpol PP, ” ujarnya.

“Ini sebenarnya pelanggaran administratif, bukan kejahatan. Semestinya pemda yang progresif menegakan aturan itu, ” kata Fickar.

Meski begitu, kepolisian meminta berwenang menindak orang-orang yang tidak menuruti protokol kesehatan.

Salah mulia ketentuan yang dirujuk kepolisian merupakan Instruksi Presiden 6/2020 yang diterbitkan 4 Agustus lalu.

“Ada Instruksi Kepala agar Polri bersama TNI menyala sama dengan pemerintah daerah, untuk melakukan patroli, pengawasan, penertiban, mengikuti penegakan hukum terkait pelanggaran aturan kesehatan, ” kata Awi Setiono.

Anies ditanyai tentang PSBB

Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi seruan Polda Metro Jaya untuk menjelaskan terkait kerumunan massa di basis Front Pembela Islam (FPI) yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jakarta sekitar pukul 09. 45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negara untuk memenuni undangan Polda, ” kata Anies Baswedan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, tempat menerima surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang aku terima kemarin (Senin) 16 November, pukul 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah membabatkan surat klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menodong keterangan terkait kerumunan massa di beberapa acara yang digelar arahan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pengumuman pemanggilan Anies Baswedan ini bersamaan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan suruhan penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan setelah Menkopolhukam Mahfud Md, di dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengatakan akan memberikan hukuman kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam menanamkan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan

Mahfud MD juga mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan tubuh terkait acara Maulid Nabi & pesta pernikahan anak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mematuhi protokol kesehatan.

Pada Senin (16/11) pagi, Pemimpin Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Satuan Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak tegas siapapun yang mengenai protokol kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terpatok membahas laporan Komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam Istana Merdeka, Senin.

Anies Baswedan

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak tetap pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan tubuh.

Kritikan ini menyebut pemerintah dianggap bersuara tebang pilih, utamanya saat menanggapi beberapa acara keramaian yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan membiarkan pelanggaran protokol kesehatan menggunakan aktivitas kerumunan massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, mengikuti acara keramaian mereka di wilayah Puncak, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan itu, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersikap “basa-basi” saat menyerahkan denda kepada Rizieq Shihab sebab telah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengatakan sanksi itu disebutnya sebagai bahan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan itu dicerminkan dengan aturan serta sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Berita ini akan terus dilengkapi.