Personel KPK ditawari masuk Polri jadi ASN setelah diberhentikan – ‘Tidak ada garansi mereka independen di institusi baru’

pegawai-kpk-ditawari-masuk-polri-jadi-asn-setelah-diberhentikan-tidak-ada-jaminan-mereka-independen-di-lembaga-baru-14

Sumber gambar, Eko Siswono Toyudho/Getty

Rencana kepolisian merekrut 56 orang personel KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai Aparatur Sipil Negara, ASN, dan diharapkan sanggup memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dianggap “kurang tepat”.

Alasannya, jika Novel Baswedan dan kawan-kawan bersedia berbaur di lembaga kepolisian, tak ada jaminan mereka nantinya bisa bersikap independen, introduksi pegiat anti korupsi.

“Apakah akan mampu memberantas manipulasi di tempat baru? Kita tidak bisa menjamin, seberapa independen mereka di wadah baru, ” kata pegiat anti korupsi dari Transparency International Nusantara (TII), Nur Fajrin, kepada BBC News Indonesia, Rabu (29/09).

Baca juga:

Dia merujuk pada hasil Global Corruption Barometer TII pada 2017 awut-awutan yang menyimpulkan lembaga kepolisian sebagai “lembaga paling korup”.

“Jadi, kurang pas apabila mereka ‘dipindahkan’ ke lembaga kepolisian. Mereka sudah terbukti dari sisi kinerja dan independensi jika langgeng di KPK, ” tambahan Nur Fajrin dari bagian divisi advokasi TII.

Rencana perekrutan 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) yang tak lulus TWK sebagai aparatur sipil negara (ASN) itu diumumkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Selasa (28/09).

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Hal itu diungkapkan Kapolri menjelang pemberhentian 56 orang pegawai KPK itu dari jabatan mereka, Kamis (30/09).

Taat Listyo Sigit, Polri membutuhkan kontribusi mereka untuk mengemban tugas di Bareskrim, khususnya terkait penanganan tindak pidana korupsi.

“Tanggal 27 saya mendapatkan jawaban dari Abu Presiden melalui Mensesneg (Pratikno) secara tertulis, pada prinsipnya beliau setuju 56 karakter pegawai KPK tersebut buat menjadi ASN Polri, ” ungkap Kapolri.

Sampai sejauh ini, Novel Baswedan dan 55 pegawai KPK dengan dinyatakan tak lolos TWK, dilaporkan masih melakukan koordinasi untuk menyikapi rencana Kapolri tersebut.

“Pernyataan Kapolri tentang pengangkatan kami sebagai ASN masih terlalu dini untuk kami tanggapi, ” kata pendahuluan Rasamala Aritonang, salah satu dari 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK, kepada Detikcom, Rabu (29/09).

Sumber gambar, DETIKCOM

“Sebab, kami belum mengetahui mekanisme dan detail terkait gagasan tersebut. Kami juga bakal melakukan konsultasi dengan Komnas HAM dan Ombudsman MENODAI terkait ini, ” jelasnya.

Baca serupa:

Dalam cuitannya dalam akun Twitter, Rabu (29/09), Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, Presiden Jokowi telah menyetujui rencana Kapolri itu.

Mahfud mengharapkan perekrutan Roman Baswedan dkk sebagai ASN di kepolisian itu “bisa mengakhiri” kontroversi seputar perkara itu.

Sumber tulisan, Eko Siswono Toyudho/Getty

“Mari kita melangkah ke ajaran dengan semangat kebersamaan, ” tulisnya.

“Langkah KPK yang melakukan TWK taat MA dan MK tak salah secara hukum. Akan tetapi kebijakan Presiden yang mengizinkan permohonan Kapolri untuk mendaulat mereka sebagai ASN pula benar, ” tambah Mahfud.

Sejak awal para pekerja anti korupsi menolak kecendekiaan pemberhentian 56 orang personel KPK itu dan menganggapnya sebagai upaya pelemahan KPK.

Hasil rekomendasi Ombudsman serupa menyebutkan bahwa tindakan itu merupakan maladminsitrasi.

Mereka kemudian menuntut agar Presiden Joko Widodo turun tangan buat membatalkannya.

Baca juga:

Langkah ‘kompromi’, tapi ‘tidak menyelesaikan masalah’

Lebih lanjut pegiat anti korupsi dari Transparency International Indonesia (TII), Nur Fajrin, mengatakan, dia memeriksa rencana Kapolri itu jadi langkah kompromi di tengah desakan untuk membatalkan pemecatan itu.

“Iya saya menduga itu langkah kompromi, walaupun tidak menyelesaikan titik urusan, ” katanya.

Menurutnya, akar masalahnya terletak dalam awal proses tes paham kebangsaan yang disebutnya “bermasalah”.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Apalagi sudah ada rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang mengkonfirmasi masalah di balik tes itu, katanya.

“Jika tujuannya untuk pemberantasan korupsi, kenapa dalam kepolisian, seharusnya ya langgeng di KPK, ” sirih Nur Fajrin.

“Memang bukan hanya KPK yang memberantas korupsi, cuma KPK yang independensi itu terjaga, ” tambahnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengharapkan perekrutan Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai ASN di kepolisian itu “bisa mengakhiri” kontroversi seputar perkara itu.

Sumber tulisan, ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA

Dia mendukung sikap Presiden Jokowi yang menyetujui rencana Kapolri tersebut, karena presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan ASN.

Mahfud merujuk kepada Susunan Pemerintah (PP) tentang Mutasi atas Peraturan Pemerintah Cetakan 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen Pegawai Negeri Biasa.

Dalam aturan tersebut, ujarnya, Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan ASN.

“Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020, ‘Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS’.

“Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai secara ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, ” ujarnya.

‘Ada persoalan pada metode tes wawasan kebangsaan’

Dihubungi BBC News Nusantara, Rabu (29/09), Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Harto mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi secara instansi terkait.

“Masalah teknis masih koordinasi dengan Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), ” katanya dalam pesan terekam.

Sumber gambar, Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso

Sementara, penyelidik kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, rencana kepolisian merekrut 56 pegawai KPK dengan tak lolos TWK membuktikan ada persoalan pada proses tes wawasan kebangsaan.

“Artinya, ini membenarkan bahwa TWK itu tidak beres, jadi Kapolri mengambil kebijakan buat menerimanya, ” kata Trubus kepada BBC News Nusantara, Rabu (29/09).

Trubus tak memungkiri langkah Kapolri yang disetujui Presiden itu “tidak pernah terjadi” dan disebutnya sebagai masalah “tata kelola”.

“Belum pernah ada kejadian seperti ini, maka kami khawatir akan menjadi ikutan buruk, ” ujarnya.

Dia mengkhawatirkan akan penuh muncul pertanyaan di umum apakah sebuah lembaga negara bisa menampung dan menyambut seorang pegawai dari instansi lain yang “dianggap bermasalah”.

“Saya khawatir bakal tersedia ASN (aparat sipil negara) akan melaksanakan seperti tersebut, menggugat seperti itu, karena dilatari persoalan tata kelola organisasi, ” katanya.