Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik di tengah pandemi Covid-19 akan digugat ke MA: ‘Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya’

Perpres iuran BPJS Kesehatan yang naik di tengah pandemi Covid-19 akan digugat ke MA: 'Kalau BPJS nunggak, nyawa kami taruhannya'

Keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan ditentang oleh komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI). Mereka maka akan kembali menggugat peraturan presiden (perpres) yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto, mengatakan pemerintah “mengakali” putusan MA yang sebelumnya mengabulkan gugatan mereka untuk bukan menaikkan iuran BPJS.

Konsekuensi putusan MA, iuran BPJS Kesehatan menggunakan peraturan lama: kelas 3 Rp25. 500 ribu/bulan; kelas 2 Rp51 ribu per bulan; dan kelas 1 Rp80 ribu/bulan.

Namun, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Atas basis itu Komunitas Pasien Cuci Darah telah berembuk dengan tim pengacara, akan mengajukan kembali gugatan uji materi terhadap Perpres 64 Tahun 2020, ” ujar Petrus kepada BBC News Indonesia, Kamis (14/05).

Dia menambahkan, kenaikan iuran BPJS akan membawa dampak ganda bagi pasien cuci darah, dan pasien BPJS umumnya, di tengah pandemi virus coron yang ditandai dengan penurunan pendapatan, PHK yang terjadi dalam jumlah banyak.

“Tentunya akan semakin menyulitkan para pasien untuk membayar. Taruhannya kalau tidak bisa membayar har mulighed for at kehilangan kartu BPJS. Bagi kami kalau BPJS-nya nunggak atau tidak aktif kan nyawa kami yang dipertaruhkan karena pasien cuci darah kan tidak bisa ditunda, ” tuturnya.

“Seminggu tertentu tidak cuci darah, kami meninggal, ” imbuhnya kemudian.

Aturan kenaikan iuran BPJS tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Mei lalu dan mulai diundangkan sehari kemudian.

Ini yang perlu Anda ketahui:

Besaran iuran

Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) serta bukan pekerja (BP) diatur di dalam Pasal 34. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Rincian kenaikan buat peserta mandiri kelas I, II dan III:

  • Kelas I: Iuran peserta mandiri kelas I naik jadi Rp150. 000, dari saat ini Rp80. 000
  • Kelas II: Iuran peserta mandiri kelas II meningkat menjadi Rp100. 000, dari saat ini sebesar Rp51. 000
  • Kelas III: Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp25. 500 menjadi Rp42. 000 Tuk kelas III, pemerintah memberi subsidi Rp16. 500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp25. 500.

Kendati demikian, pada 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan pemerintah berkurang menjadi Rp7. 500, sehingga yang harus dibayarkan peserta kelas III senilai Rp35. 000.

Mahkamah Agung pernah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Pada 2019, Jokowi menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan Perpres Nomor 75/2019. MA mengembalikan iuran sebagaimana isi Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

  • Rp25. 500 untuk kelas III
  • Rp51. 000 untuk kelas II
  • Rp80. 000 untuk kelas I

Apa alasan pemerintah?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan iuran tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan.

“Terkait dengan BPJS sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan. Nah tentunya ini adalah untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan, inch ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (13/05).

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri berlaku untuk Kelas I dan II. Kenaikannya hampir dua kali lipat dan berlaku mulai 1 Juli 2020.

Airlangga menjelaskan, iuran untuk Kelas I dan II memang merupakan iuran yg tidak disubsidi pemerintah. Iuran Kelas I dan II memang ditujukan untuk menjaga keuangan BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk kelas III baru akan naik tahun 2021. Menurutnya untuk kelas ini pemerintah masih memberikan subsidi.

“Ada iuran yang disubsidi pemerintah nah ini yang tetap diberikan subsidi. Sedangkan yang lain menjadi iuran yang diharapkan bisa menjalankan keberlanjutan dari pada operasi BPJS Kesehatan, ” terangnya.

Secara terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan bahwa kenaikan iuran akan membuat pembiayaan system Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak defisit pada tahun 2020.

“Proyeksinya kalau nanti Perpres 64 terkait berjalan, kita hampir tidak defisit. Kurang lebih bisa diseimbangkan antara cash in dan cash out , ” kata Fachmi dalam konferensi pers melalui panggilan video di Jakarta, Kamis (14/05).

Fachmi menerangkan BPJS Kesehatan menanggung tunggakan klaim ke rumah sakit untuk tahun anggaran 2019 yang dibebankan pada tahun 2020 sebesar Rp15, 5 triliun.

Kewajiban pembayaran klaim tersebut, menurut Fachmi, perlahan-lahan telah dilunasi oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit hingga tinggal menyisakan utang yang jatuh pace sebesar Rp4, 8 triliun.

Dengan adanya subsidi pemerintah kepada peserta mandiri kelas III yang dibayarkan di muka kepada BPJS Kesehatan sebesar RP3, 1 triliun, utang jatuh tempo tersebut bisa segera diselesaikan.

DIrut BPJS Kesehatan menerangkan apabila pemerintah tidak menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang memperbaiki struktur iuran peserta, dikhawatirkan bisa terjadi defisit keuangan pada BPJS Kesehatan yang jadi berdampak pada keberlanjutan program JKN-KIS.

“Kalau bukan diperbaiki struktur iuran sebagaimana keputusan seperti sekarang, itu akan terjadi potensi defisit. Dan tentu anda tidak ingin program ini tidak berkelanjutan, ” kata Fachmi.

‘Daya beli menurun’

Direktur Riset Center of Change on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan justru semakin membuat daya beli menurun.

“Sebagian dari kelompok menengah juga terkena PHK atau tidak bisa buka usaha sehingga mengalami penurunan income . Kenaikan iuran BPJS bagi mereka akan menambah beban artinya semakin ada penurunan daya beli, ” kata Piter kepada detikcom , Rabu (13/05).

Menurut Piter, pemerintah menganggap jika golongan BPJS Kesehatan I dan II merupakan kelompok menengah yang tidak mengalami penurunan daya beli. Hal itu pun dirasa kurang tepat.

“Jadi pemerintah mengasumsikan kelompok menengah bukan mengalami penurunan daya beli, yang daya belinya turun hanya kelompok bawah. Jadi kebijakan pemerintah saya kira tidak tepat, ” ucapnya.