Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: ‘Bagaimana mungkin ada lembaga swasembada, tapi pegawainya tidak independen? ‘

Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN: 'Bagaimana mungkin ada lembaga swasembada, tapi pegawainya tidak independen? '

Susunan Pemerintah yang mengatur pengalihan posisi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut pegiat anti-korupsi mengikis kemandirian lembaga anti-rasuah tersebut dan dengan paling dikhawatirkan membuka celah korupsi.

Namun pihak Istana dan Pimpinan KPK menampik sangkaan itu dan mengklaim peraturan baru itu justru hendak memperkuat institusi pemberantasan korupsi.

LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Peraturan Pemerintah tentang peralihan status pegawai KPK menjelma ASN kian menegaskan ketidak-independenan institusi anti-rasuah tersebut.

Pasalnya kata Penyelidik dari ICW, Lalola Easter, KPK sebagai lembaga yang independen sepantasnya bisa merekrut pegawainya secara sendiri tanpa terikat aturan di asing KPK.

“Setelah perubahan jadi ASN semakin enggak ada independensi karena oleh karena itu terlembaga dengan pemerintah pusat, ” ujar Lalola Easter kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/08).

Penegasan yang serupa juga disampaikan Wadah Pegawai KPK. Ketuanya Yudi Purnomo mengatakan, transformasi status pegawai KPK menjadi ASN akan berimplikasi pada stuktur.

Personel KPK, katanya, otomatis berada pada bawah koordinasi atau pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dan harus tunduk di perundang-undangan tentang ASN.

“Bagaimana jadi ada lembaga independen tapi pegawainya tidak independen? ” ujar Yudi Purnomo kepada BBC News Nusantara.

Penegakan hukum akan sulit menyentuh pemerintah

Selain mengganggu independensi pegawai KPK, peristiwa lain yang dikhawatirkan adalah penegakan hukum yang kian sulit jalan pemerintah.

Ini karena setiap penyidik KPK akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di KUHAP menuturkan PPNS dalam pelaksaan tugasnya berharta di bawah koordinasi Kepolisian.

“Sekarang kalau misalnya KPK secara terang dinyatakan KPK bagian dari eksekutif sehingga kalau misalnya ada upaya intervensi dari tingkat kementerian. Sebagai potensi harus diakomodasi dalam kelembagaan KPK, ” jelas Lalola Easter.

“Kalau misalnya ditambahi embel-embel lembaga independen di bawah eksekutif tak menjamin apa-apa. Setelah pegawainya berstarus ASN termasuk penyidiknya, ya tersebut sudah jargon kosong saja. ”

Akan terganggunya penanganan kasus oleh penyidik maupunpenyelidik KPK diamini Yudi Purnomo. Dia berkata, tingkat jabatan atau lapisan dalam struktur aparatur sipil negara mau tidak mau bakal menguasai proses pemeriksaan saksi atau tersangka.

“Misalnya penyidik atau penyelidik ASN karena di golongan rendah kemudian memeriksa pihak terkait yang golongannya tinggi semisal eselon II atau direktur, nanti malah ditanya balik, ‘kamu golongan berapa’? ”

“Belum sedang kalau menangani kasus besar belakang akan dipindah atau dimutasi atau ditekan atasan. Ini kan berbeda dengan kondisi sekarang, ” jelasnya.

Catatan Yudi, saat ini ada 1. 500 pegawai KPK dengan berstatus tetap dan tidak tentu. Sejauh ini, katanya, belum tersedia pembicaraan dengan pimpinan KPK buat membahas proses peralihan status tersebut.

Tetapi Wadah Pegawai akan mengkaji Peraturan Pemerintah tersebut untuk didiskusikan beserta pimpinan.

“Kami akan kaji dulu supaya titik independen masih bisa didapatkan. ”

Mantan Wakil Ketua KPK: PP membuka celah korupsi

Mantan Pemangku Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M Syarif, menyebut terbitnya Sistem Pemerintah tentang pengalihan status personel KPK menjadi ASN membuka tindakan penyelewengan atau korupsi.

Ia mendasarkan hal tersebut pada aturan tentang gaji dan tunjangan.

Pasal itu berbunyi pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan upah dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lalu di pasal berikutnya, dalam hal terjadi penurunan bayar, kepada pegawai KPK selain honorarium dan tunjangan juga dapat dikasih tunjangan khusus yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden.

“Jadi gaji di KPK tidak lagi single salary system . ”

Ia berkata, sejak KPK terbentuk pada tahun 2003 sistem penggajian menggunakan single salary system atau menerima gaji saja tanpa ada penghasilan lainnya. Tujuannya biar transparan dan akuntabel. Dengan sejenis menutup celah-celah korupsi di internal pegawai.

Namun kini dengan menyekat antara gaji pokok dan tumpuan artinya kata Laode, “mengubah best practice menjadi bad practice”.

“Selama ini gaji itu hanya satu karena pertanggungjawabannya jelas. Jadi tidak tersedia honor A, B, atau C, ” terangnya.

Karena sistem penggajian yang memisahkan gaji pokok serta tunjangan itu dianggap bermasalah, KPK pun pernah menyarankan pemerintah biar mengubah skema penggajian ASN supaya menyamai KPK. Sebab pola dengan digunakan selama ini cenderung tak transparan dan tidak akuntabel.

“Dulu itu kan setiap kepegawaian ASN yang sering dikaji KPK dan diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa honor-honor yang diberikan kepada pegawai mematok pejabat tidak jelas. Banyak yang menerima tapi tidak bekerja. ”

“Tunjangan kinerja juga semestinya diukur dari penilaian kinerja, tapi sebagian besar hanya dilihat dari eksistensi saja. Nah outputnya tidak bisa diukur dengan baik. ”

“Bahkan tumpuan perjalanan dinas itu kadang dianggapi sebagai tambahan penghasilan. Sehingga tersedia orang yang agar penghasilan meningkat maka dia memperbanyak perjalanan dinas. ”

Atas dasar pertimbangan itu juga, ia pun mempertanyakan komitmen negeri yang mengklaim tetap ingin mengelola independensi KPK dan memperkuat lembaga tersebut.

Sementara komitmen pemerintah dianggapnya bertentangan dengan isi dalam Susunan Pemerintah yang baru diterbitkan.

“Jadi sistem gaji seperti itu rawan korupsi. Tapi kenapa ya pada Peraturan Pemerintah malah mengubah pola penggajian yang sudah bagus ini? ”

Apa kata pemerintah?

Tenaga Ahli Pokok Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin, menampik tudingan itu dan mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sudah sesuai suruhan Undang-Undang KPK hasil revisi tahun 2019.

Yakni menyesuaikan jabatan personel KPK menjadi ASN dengan menunjuk pada undang-undang yang baru.

“Kalau daripada planet bumi mengerti kecuali sejak planet lain. Sehingga penghasilan pegawai KPK yang sudah diatur ke ASN sehingga tidak mengalami kemerosotan. ”

“Darimana mereka menyebut bahwa tersebut untuk melemahkan KPK? Kan tak ada lain untuk memperkuat pranata pemberantasan korupsi. ”

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menodong publik tidak merendahkan independensi personel KPK hanya karena sistem penggajian yang berubah.

“Independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir daripada spirit dan pemahaman bahwa KPK adalah penegak hukum dan karenanya independensi adalah hal yang sempurna dalam menegakkan hukum, ujar Ghufron dalam keterangannya di Jakarta serupa dikutip Antara .

Apa saja aturan pegawai KPK di peraturan yang baru?

Peraturan Pemerintah mengenai Pengalihan Pegawai KPK menjadi Personel ASN, mengatur beberapa hal. Di pengalihan pegawai meliputi: pegawai langgeng dan tidak tetap.

Bagi personel KPK yang menjadi Aparatur Biasa Negara harus setia dan tat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Persyaratan lain, memiliki kualifikasi, kompetensi, & integrutas yang baik.

Tahapan pemberian pegawai KPK menjadi ASN pun dilakukan melalui beberapa tahapan. Mula-mula, melakukan penyesuaian jabatan di KPK menjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, melakukan identifikasi jenis serta jumlah pegawai KPK. Kemudian memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi dan pengalaman pegawai KPK sesuai lembaga ASN yang akan diduduki.

Bagi pegawai KPK yang sudah menjelma pegawai ASN akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN. Pembelakan tersebut diselenggarakan oleh Institusi Administrasi Negara.

Pada pasal 9 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan disebutkan, pegawai KPK yang sudah menjelma pegawai ASN diberikan gaji & tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain honorarium dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden.

Pemerintah menyebut dalam peristiwa pegawai KPK belum berstatus jadi ASN maka dalam jangka waktu paling lambat dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.