Penembakan di Papua: Jenderal kartika satu TNI meninggal, ‘aksi balasan’ akan membuat peredaran kekerasan berulang

penembakan-di-papua-jenderal-bintang-satu-tni-meninggal-aksi-balasan-akan-membuat-siklus-kekerasan-berulang-18
  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Nusantara

Sumber gambar, Antara Foto

Satgas TNI/Polri hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap kelompok pro-kemerdekaan Papua yang terlibat baku arah dalam konflik bersenjata terbaru di Beoga, Kabupaten Ujung, Papua, yang membuat jenderal bintang satu TNI wafat dunia.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk “mengejar dan menangkap seluruh anggota” dari apa yang disebutnya sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB), seraya menetapkan “tidak ada tempat” untuk kelompok tersebut di Papua.

Namun, Ketua Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, mengatakan insiden terbaru dalam konflik bersenjata antara TNI dan kelompok pro-kemerdekaan Papua, berpotensi memicu “aksi balasan” yang membuat siklus kekerasan terus berulang.

Lamun begitu, ia mengatakan kejadian ini bisa jadi momentum bagi pemerintah untuk “mengevaluasi pendekatan” dan menentukan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik bersenjata di wilayah itu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Perwira tinggi TNI pertama yang meninggal di Papua

Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Paduka Putu Danny Karya Nugraha, tewas ditembak dalam kejadian yang terjadi pada Minggu (25/04). Mendiang merupakan perwira tinggi TNI pertama dengan meninggal dalam konflik dalam Papua.

Kelompok pro-kemerdekaan Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Pola Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim “bertanggung jawab” atas penembakan itu, seperti diutarakan oleh juru bicara TPNP-OPM Sebby Sambom.

“TPNPB bertanggung jawab atas penembakan itu karena wilayah itu provinsi perang dan TPNPB sudah umumkan bahwa wilayah perang kami adalah Puncak Hebat, Lani Jaya, Ndugama, Timika dan Tembagapura, ” ujar Sebby via sambungan telpon.

Sumber gambar, Sebby Sambom

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus spesialis bicara BIN, Wawan Keadaan Purwanto, mengungkapkan kontak tembak tersebut terjadi ketika apa yang disebutnya sebagai “Kelompok Separatis dan Teroris” Papua, melakukan penghadangan dan penyerbuan terhadap rombongan kepala BIN Papua.

“Kehadiran Kabinda Papua di Kampung Dambet adalah dalam rangka observasi lapangan guna mempercepat pemulihan keamanan pasca aksi brutal Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua di provinsi tersebut, ” ujar Wawan.

Ia menambahkan kunjungan tersebut juga bertujuan sebagai upaya untuk “meningkatkan moril dan semangat” warga dengan selama ini terganggu oleh “kekejaman dan kebiadaban Kawanan Separatis dan Teroris Papua”.

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan bahwa insiden itu bermula saat patroli Satgas BIN bersama dengan Satgas TNI/Polri melakukan perjalanan menuju Kampung Dambet di Wilayah Beoga, Kabupaten Puncak, Papua.

Sekitar pukul 15. 50 waktu setempat, rombongan itu dihadang oleh golongan TPNPB-OPM yang dikepalai Lekagak Telenggen, sehingga terjadi gerak-gerik baku tembak di Zona Dambet.

“Akibat kontak tembak tersebut Kabinda Papua tertembak dan gugur jadi pahlawan di lokasi kejadian, ” kata Wawan.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding

Menanggapi penembakan terhadap Kabinda Papua, Ketua Kupasan Papua dari LIPI Adriana Elizabeth mengatakan “pertama kala ada perwira yang kemudian menjadi korban” dalam pertikaian Papua. Ia menyatakan kekhawatirannya atas potensi “aksi balasan” yang mungkin terjadi.

“Seperti juga sering berulang kali terjadi di wilayah Pegunungan Tengah itu bahwa kalau ada aparat kebahagiaan yang jadi korban, terang akan langsung dicari pelakunya. Itu nanti akan langsung seperti itu siklusnya, ” perkataan Adriana.

“Apalagi ini seorang Kabinda, pejabat negara pula yang bertugas di Papua. ”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding

Ditetapkan oleh karena itu kelompok teror

Selama ini, TPNPB-OPM dikategorikan sebagai ikatan kriminal bersenjata (KKB).

Sebutan “kelompok separatisme dan terorisme” digaungkan kembali oleh juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto.

Ia berargumen lembaganya mengategorikan TPNPB-OPM jadi kelompok separatis dan teror. Sebab, menurutnya, kelompok tersebut telah membunuh sejumlah warga sipil dan guru, dan membakar rumah dan madrasah selama tiga pekan perselisihan berkepanjangan di Beoga.

“Yang jelas itu telah bukan hanya menyerang amtenar keamanan semata, maka awak lihat ini sudah bukan lagi kriminal biasa, telah teror ini, teroris. ”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/SEVIANTO PAKIDING

“Maka dari hasil analisis Badan Intelijen Negara menyebutnya sebagai kelompok separatis dan teroris Papua, ” jelas Wawan, seraya memasukkan “aksi brutal” tersebut ialah “pelanggaran berat”.

Dalam tanda tertulis menanggapi insiden terbaru di Beoga, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera “mengambil sikap tegas” dan “mempertimbangkan status KKB di Papua menjadi grup teroris”.

Ia berargumen, kelompok tersebut telah mengancam keamanan masyarakat dan menciptakan rasa takut bagi masyarakat sipil dikarenakan tindakan teror yang dilakukan oleh KKB.

“Seperti tindakan bersifat ancaman kekerasan dan penerapan senjata api yang menerbitkan efek ketakutan yang besar di tengah masyarakat, ” ujar Bambang.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Oleh karena itu dari itu, menurutnya, KKB harus ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Kejahatan Terorisme.

Ketika dimintai tanggapan, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengaku “bangga” dengan label kelompok separatis, sebab tujuan perjuangan kelompoknya adalah untuk memencil.

“Tapi kalau disebut teroris itu kan tidak agak-agak, dunia tidak mungkin menghargai Indonesia juga kata-kata itu, ” cetusnya.

Mau tetapi, Ketua kajian Papua di LIPI, Adriana Elizabeth menegaskan “mengubah nama tidak otomatis menyelesaikan persoalan”.

“Kalau menurut saya lebih cara kita memahami akar separatis Papua. Di mana-mana, di banyak negara yang bersahaja kasus serupa, itu biasanya akarnya politik dan ekonomi, ” ungkap Adriana.

Lebih lanjut, Adriana mengatakan adanya perubahan pelaku dalam anggota kelompok-pro kemerdekaan belakangan dengan banyak anggota leler muda “lebih militan”.

Sumber gambar, Kompas/Puspen Mabes TNI

“Apakah semua itu berbasis pada ideologi merdeka? Saya melihat aksinya lebih banyak kriminalitas dan premanisme. Apakah sudah tepat menamai gabungan itu sebagai teroris?, ” katanya.

Alih-alih mengganti nama, kata Adriana, yang terpenting adalah mengetahui pokok masalah dan mengevaluasi pendekatan penyelesaian konflik.

“Karena kalau kita lihat membangun ini sudah dari 2018 dari kasus Nduga, peristiwa Tembagapura di Intan Jaya, kemudian sekarang sudah ke Kabupaten Puncak. Ini eskalasinya meningkat. Ada apa? Melihat kondisi ini saja kita harus berpikir kritis apakah kemudian mengubah nama itu menjadi solusi?. ”

“Harus dievaluasi pendekatan seperti ini apakah masih efektif, kalau mau ditingkatkan seperti apa, ” ujar Adriana.

‘Kejar dan tangkap’

Presiden Joko Widodo membuktikan “duka cita mandalam” pada tewasnya Brigjen TNI I Gusti Putu Danny beserta menaikkan pangkatnya menjadi Utama Jenderal.

Dalam kesempatan yang sama, ia telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota kelompok kriminal bersenjata.

“Saya tegaskan tidak ada tempat buat kelompok-kelompok kriminal bersenjata dalam tanah Papua maupun pada seluruh pelosok tanah air, ” tegas Jokowi ketika memberikan pernyataan secara daring pada Senin (26/04).

Sumber gambar, ANTARA/Kris_Setpres

Adapun, pakar bicara BIN, Wawan Keadaan Purwanto, mengatakan saat ini Satgas BIN dibantu bagian keamanan lainnya terus melayani pengejaran terhadap kelompok itu.

“Kita terus melayani pengejaran bersama aparat kemanan terkait di wilayah Papua, mengidentifikasi dan melakukan tetap langkah-langkah mempersempit gerak mereka, ” kata Wawan.

Wawan mengatakan, “akan ada evaluasi” penambahan pasukan yang dikerahkan di daerah permusuhan Papua. Sebab, menurutnya ada pertimbangan kepentingan dan hajat lapangan yang mendesak.

“Selanjutnya tetap ada kegiatan atau gerakan pengejaran lanjutan dan langkah-langkah yang lebih terstruktur, ” katanya.

Konsekuensi ruang gerak semakin sempit karena pengerahan pasukan yang lebih agresif, dipahami oleh juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, yang menyatakan “siap melayani” aparat Indonesia.

“TNI mau tambah pasukan bermacam-macam kah, seratus ribu lembaga, pasukan satu juta kah, silakan datang. TPNPB-OPM memiliki tanah kami punya tunggal, kami punya hutan, awak punya alam. Jadi TNI Polri silakan datang, TPNPB siap melayani dan sangat siap sekali, ” introduksi dia.

Adriana Elizabeth dibanding LIPI menegaskan bahwa kelompok di Papua yang sudah lama berkelindan dengan konflik bersenjata antara TNI & kelompok pro-kemerdekaan, akan semakin tertekan dengan aksi tanggapan yang kerap terjadi kalau serangan satu pihak sudah menyebabkan korban jiwa dalam pihak lain.

“Masyarakat di daerah sangat kacau dengan aksi balasan, situasinya akan semakin tidak tenteram. Tapi mungkin ini paksa untuk pemerintah mengevaluasi penghampiran apa yang tepat untuk menyelesaikan konflik bersenjata pada wilayah itu, ” katanya.