Pencemaran udara Jakarta: Penggugat berniat udara membaik dalam enam bulan setelah Jokowi dan Anies dinyatakan lakukan perangai melawan hukum

polusi-udara-jakarta-penggugat-berharap-udara-membaik-dalam-enam-bulan-setelah-jokowi-dan-anies-dinyatakan-lakukan-perbuatan-melawan-hukum-16

Polusi

Sumber gambar, ANTARAFOTO/Fakhri Hermansyah

Pegiat lingkungan berniat kualitas udara di Jakarta mulai membaik secara kaya dalam enam bulan ke depan, setelah pengadilan memenangkan koalisi warga dalam urusan gugatan warga tentang pencemaran udara di ibu praja.

Pada Kamis (16/09), majelis hakim di Mahkamah Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan tiga menteri lainnya melakukan perbuatan melayani hukum dengan lalai menutup hak warga atas suasana sehat.

Tim kuasa norma penggugat menyebut hasil putusan ini sebagai “kemenangan untuk warga Jakarta”.

“[Putusan ini] tidak hanya memenangkan 30 warga yang menggugat tapi warga Jakarta keseluruhan, ” kata Alghifari Aqsa, salah satu kuasa asas yang mewakili Gerakan Ide Bersihkan Udara Koalisi Seluruh (Ibu Kota).

Baca juga:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tidak akan mengajukan banding dan jadi menjalankan putusan pengadilan “demi udara Jakarta yang bertambah baik”.

Harapan untuk ‘udara yang bersih dan sehat’

Putusan ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini mengalami urusan kesehatan akibat kualitas suasana di Jakarta, kondisi yang sudah dikeluhkan selama bertahun-tahun.

Khalisah Khalid, peneliti lembaga Walhi dan salah kepala penggugat, menyambut baik janji Gubernur DKI. Ia berniat pemerintah pusat dan kementerian lain yang ia memerkarakan juga menyatakan komitmen untuk patuh pada putusan pengadilan.

“Kami yakin kalau negeri benar-benar serius melakukan sikap pengendalian pencemaran udara, di dalam enam bulan sampai satu tahun ke depan kita bisa kemajuan s (maju) untuk menyandarkan tingkat polusi udara di Jakarta, ” ujarnya.

Dia berharap, kalau langkah pengoperasian bisa dilakukan secara bertahap, dalam dua atau 3 tahun, warga Jakarta hendak mendapatkan udara yang terang dan sehat.

warga Jakarta memprotes polusi udara

Sebelumnya, Khalisah menceritakan kepada BBC News Indonesia bahwa ia terdorong untuk mengajukan gugatan karena anaknya yang berumur 10 tahun kerap merasai alergi dan mimisan sejak kecil.

Oleh sebab itu, menurut Khalisah, suasana bersih tak bisa ditawar-tawar, baik bagi anaknya maupun anak-anak lain, yang disebutnya kelompok rentan.

“Ini yang melatarbelakangi. Saya mau anak saya bisa hidup lebih sehat, mendapatkan udara yang bersih dan sehat.

“Saya yakin semua orang tua, semua ibu, ingin anaknya bisa lahir dan berkembang, bukan semampunya, tapi dengan kualitas dunia yang bersih dan sehat, ” ungkapnya.

KUALITAS UDARA

Sumber tulisan, AIRNOW. GOV

Pada Mei lalu, kualitas udara dalam Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan mayoritas masuk di dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif, sebagaimana ditunjukkan data Airnow, pengukur nilai udara yang dipasang Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Airnow mengukur partikel kecil yang berukuran 2, 5 mikron ataupun kurang, yang bisa menyelap paru-paru dan membahayakan kesehatan.

Berdasarkan data Minuman Quality Life Index dengan disajikan Energy Policy Institute, Universitas Chicago, tahun 2020, Indonesia adalah negara memutar tercemar kesembilan di negeri.

Menurut laporan tersebut, polusi udara dapat memperpendek harapan hidup rata-rata orang Indonesia sebanyak dua tahun, dan di wilayah menyesatkan tercemar sebanyak tujuh tarikh.

Di Jakarta, tingkat polusi disebut enam kala lipat lebih tinggi sejak pedoman WHO, dan kalau hal itu terus terjadi, angka harapan hidup warga Jakarta bisa berkurang sebesar 4, 8 tahun.

‘Langkah awal yang penting’

warga jakarta, pencemaran udara

Fajri Fadhilah, ahli hukum lingkungan di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), memandang putusan PN Jakpus sebagai langkah mula dan kemenangan yang istimewa dalam upaya masyarakat untuk mendapatkan hak atas hawa bersih.

Menurut Fajri, itu salah satu putusan prima yang memerinci langkah-langkah dengan wajib dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk menjaga karakter udara agar tetap segar.

“Kalau para pejabat yang tercantum dalam putusan itu membaca putusannya dengan cantik, tidak hanya tuntutannya akan tetapi rasionalitas-rasionalitas mengapa itu menetapkan dilakukan, maka ada harapan daerah seperti Jakarta yang udaranya sudah tercemar di dalam waktu tertentu akan menjadi bersih, ” kata Fajri.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta siap mematuhi putusan PN Jakarta Induk namun menambahkan bahwa “ini adalah kerja bersama”.

Tak ada kendaraan umum di atas 10 tarikh

Dalam sebuah pernyataan terekam, ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI sudah melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara sebelum cara sidang dimulai.

Salah mulia langkah tersebut, kata Anies, adalah mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 66/ 2019 mengenai Pengendalian Kualitas Udara dengan antara lain memastikan tidak ada angkutan umum dengan berusia di atas 10 tahun dan tidak lolos uji emisi beroperasi pada jalan.

Anies mengklaim bahwa sejak diberlakukannya Ingub itu, perbaikan kualitas udara dalam Jakarta mulai dirasakan.

Ia menambahkan bahwa saat tersebut Pemprov DKI juga sedang menyusun kajian Baku Mutu Udara Ambien (BMUA) & nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang sesuai dengan standar nasional sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah.

Sebuah grand design pengendalian kualitas udara juga sedang dibuat, logat Anies.

Namun Fajri menekankan bahwa persoalan udara pada Jakarta tidak hanya kesibukan Pemprov DKI tapi serupa wilayah-wilayah tetangganya, Jawa Barat dan Banten, yang mana sumber polusi di lengah satu provinsi itu bakal memengaruhi kualitas udara provinsi lainnya.

Dalam gugatan masyarakat tentang pencemaran udara, gubernur Jawa Barat dan Banten termasuk dalam “turut tergugat” namun tidak dinyatakan melaksanakan perbuatan melawan hukum dalam putusan hakim.

Fajri mengatakan, tantangan ke depan di dalam memperbaiki kualitas udara dalam Jakarta adalah koordinasi antara Pemprov DKI, Jabar, & Banten dalam mengatur emisi lintas batas.

“Seberapa benar-benar pemprov Jabar dan Banten mengendalikan sumber pencemaran di wilayahnya sendiri, terutama sumber pencemar tidak bergerak umumnya cerobong tinggi yang menjadikan polusi udara bergerak, ” ujarnya.

polusi

Sumber gambar, NurPhoto/Getty Images

Adapun empat tergugat lainnya yaitu Presiden MENODAI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Daerah, dan Menteri Kesehatan belum memberikan tanggapan.

Kuasa hukum Menteri LHK, Yudi Aryanto, enggan menjawab perkara dari BBC. “Sedang kami laporkan ke pimpinan, belum ada arahan, ” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Dunia Hidup dan Kehutanan mengatakan telah melakukan sejumlah cara untuk mengurangi polusi hawa.

Salah satunya, pemerintah memasukkan PM 2, 5 sebagai salah satu parameter pencemaran udara dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian, Sigit Reliantoro, dalam pernyataan tertulis pada BBC Indonesia, Mei lalu.

KLHK, katanya, juga sudah membuat baku harga emisi yang baru untuk pembangkit listrik thermal, kendaraan bermotor, industri pupuk, semen.

“Dari segi pemindahan penggunaan busway dan regulasi transportasi listrik juga telah disiapkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan juga sudah dilaksanakan, ” ujarnya.

Apakah pemerintah akan menjalankan putusan pengadilan?

Sebelumnya, sejumlah penggerak pernah menggugat pemerintah dalam kasus kebakaran hutan dalam Kalimantan, yang juga menggunakan mekanisme citizen lawsuit.

Biar demikian, beberapa poin daripada gugatan itu belum dijalankan, dan pemerintah malah memilah melakukan Peninjauan Kembali (PK).

Salah satu kuasa kaidah penggugat dalam kasus pencemaran udara di Jakarta, Rupawan Eza Tiara, berharap hal seperti itu tidak berlaku lagi. Pasalnya, proses persidangan di tingkat pengadilan jati saja memakan waktu dekat dua tahun, sejak Desember 2019.

“Nanti kalau banding bahkan hingga PK tersebut pasti akan memperlambat pelepasan hak atas udara yang bersih dan sehat, ” kata Ayu di hadapan wartawan.

Ayu mengakui kalau membuat putusan itu tidak lah mudah, namun ia mengucapkan dengan adanya putusan hakim yang berpihak pada masyarakat, hal itu dapat menjadi “bukti nyata” untuk menodong pemerintah.

“Kita percaya bahwa membuat putusan itu tidaklah mudah tapi dengan adanya putusan yang pro kepada kami itu adalah legitimasi yang kuat bagi kami untuk menuntut adanya pelepasan atas hak untuk udara bersih dan sehat. ”

macet

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

Pengajar hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Besar Wardana menjelaskan beberapa problematika dalam citizen lawsuit, lengah satunya adalah karena mekanisme itu dilakukan dengan kolom perdata.

“Dalam situasi citizen lawsuit, yang oleh sebab itu tergugat adalah negara, bisa presiden, kementerian, gubernur. Kala mereka dinyatakan kalah serta diminta harus melakukan objek, permasalahan timbul karena logika perdata tidak masuk, di dalam hal ini ke peristiwa administrasi negara.

“Ada semacam blind spot (titik buta) sehingga menyebabkan gugatan-gugatan citizen lawsuit yang banyak dimenangkan, seperti dalam kasus Palangkaraya, eksekusinya lambat karena titel eksekutorial yang dikeluarkan PN hingga MA belum mampu memaksa putusan itu dikerjakan oleh negara, ” ujarnya,

Meski kadang dianggap sebagai “kemenangan di berasaskan kertas”, menurut Agung, hasil bisa menjadi secercah harapan yang menunjukkan negara sudah gagal dalam mewujudkan dunia hidup yang sehat.

“Dan itu termanifestasi di putusan hukum, ” ujarnya.

Dalam hal pemerintah lambat melaksanakan eksekusi pengadilan, Agung mengatakan penggugat bisa meminta pengadilan memanggil tergugat.

Di sana, ujarnya, pengadilan bisa membuat tergugat membuat rencana atau timeline pelaksanaan eksekusi untuk menutup kewajiban mereka.

Presentational grey line

Barang apa isi putusan pengadilan?

Di dalam putusan hakim, Jokowi dihukum untuk mengetatkan baku harga udara ambien nasional dengan cukup untuk melindungi kesehatan tubuh manusia, lingkungan, dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi dengan sensitif. Pengetatan ini, kata pendahuluan hakim, harus didasarkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dihukum untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI, Banten dan Jawa Barat dalam inventarisasi emisi lintas batas.

Menteri Pada Negeri Tito Karnavian serupa dihukum untuk mengawasi dan membina kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara.

Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dihukum untuk menghitung penurunan pengaruh kesehatan akibat pencemaran hawa di DKI Jakarta dengan perlu dicapai sebagai pokok penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran hawa.

polusi

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Khusus untuk Anies Baswedan, majelis hakim mengeluarkan sejumlah hukuman. Pertama, dia dihukum untuk mengawasi ketaatan setiap orang terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara atau dokumen dunia hidup.

Wujud nyatanya, menunjuk putusan itu, adalah mengabulkan uji emisi terhadap kendaraan tipe lama, melaporkan evaluasi penataan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama, serta menyusun rekapitulasi sumber pencemar tidak bekerja yang kegiatan usahanya mengutarakan emisi walau memiliki permisi lingkungan dan izin pengucilan emisi.

Anies juga dihukum mengawasi ketaatan standar dan spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan dan mengawasi loyalitas atas larangan membakar kotor di ruang terbuka yang mengakibatkan pencemaran udara.

Lebih dari itu, majelis ketua juga menghukum Anies buat menjatuhkan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar keyakinan pengendalian pencemaran udara.

Sanksi itu, kata ketua, dapat dijatuhkan pada pemilik kendaraan bermotor dan kesibukan usaha yang tidak menutup baku mutu emisi.

Selain itu, Anies dihukum menyebarluaskan informasi pengawasan dan penjatuhan sanksi terkait pencemaran udara kepada masyarakat serta menetapkan baku mutu udara ambien daerah yang cukup untuk melindungi kesehatan.

Hukuman asing yang harus dijalankan Anies adalah menginventarisasi mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis & geografis serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyaluran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan publik.

Yang terakhir, Anies dihukum buat menetapkan status mutu hawa ambien daerah setiap tahun dan mengumumkannya kepada asosiasi; menyusun dan mengimplementasikan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Hakim mengecap hal ini harus dilakukan secara terfokus dan melibatkan partisipasi publik.

Gugatan perkara polusi udara Jakarta itu diajukan oleh Koalisi Pokok Kota ke Pengadilan Kampung Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Mereka menggugat tujuh pihak, yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Daerah, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (16/09), majelis hakim mengabulkan beberapa gugatan yang diajukan Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Liga Semesta.

Majelis ketua menolak gugatan agar para pejabat tinggi negara tersebut dinyatakan melanggar hak pokok manusia karena lalai dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.