Pemimpin Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Sigi

Pemimpin Jokowi tanggapi kasus penembakan enam anggota FPI dan kasus Sigi

Presiden Joko Widodo mengatakan tidak bisa ada masyarakat yang semena-mena mengabaikan hukum, namun di sisi asing aparat hukum wajib menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

Peristiwa itu diutarakan Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan tentang pembunuhan empat orang sipil dalam urusan terorisme di Sigi, Sulteng, dan tewasnya enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI) dalam antagonisme dengan polisi.

Versi polisi menuturkan enam anggota FPI itu ditembak mati, karena berusaha menyerang petugas kepolisian yang membuntutinya. Namun versi FPI menyebutkan mereka diserang terlebih dahulu.

Insiden ini kemudian menimbulkan kritikan para pegiat HAM yang menyebut tindakan kepolisian sudah melewati pemisah. Namun sebagian lainnya dapat melakoni langkah kepolisian tersebut.

Tindak kekerasan jarang polisi dan anggota FPI tersebut terjadi setelah pimpinan FPI Rizieq Shihab menolak pemanggilan polisi terpaut acara pernikahan anaknya yang menghadirkan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan.

Belakangan, Rizieq bersedia memenuhi panggilan kepolisian setelah statusnya dinaikkan menjadi tersangka. Kini dia ditahan di Polda Metro Jaya.

Apa pernyataan lengkap Pemimpin Jokowi?

Di awal pernyataannya, Presiden mengatakan, sebagai negara hukum, telah seharusnya hukum harus ditegakkan dan dipatuhi untuk melindungi masyarakat, warga dan negara.

“Jadi, sudah adalah kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas serta adil, ” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12) pagi, usai berolahraga sepeda.

“Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, “ujar Presiden, seperti dimuat di dalam video You Tube Sekretariat Presiden.

Bersandarkan hal itulah, demikian Presiden, tak boleh ada anggota masyarakat dengan semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat. “Apalagi membahayakan bangsa & negara”.

Dalam konteks inilah, aparat norma “tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun” dalam melakukan penegakan, katanya.

‘Aparat wajib lindungi HAM’

Namun begitu, dalam menjalankan tugasnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar aparat penegak hukum “wajib mengikuti aturan hukum di dalam menjalankan tugasnya”.

Aparat hukum juga tetap “melindungi hak asasi manusia & menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur, ” tegas Presiden.

Apabila ada perbedaan pendapat perihal proses penegakan hukum, presiden meminta semua pihak menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, yaitu melalui proses peradilan.

Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, menurutnya, asosiasi dapat menyampaikan pengaduannya ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Pribadi.