Pemerintah ‘buka sekolah’ di zona pelit dan siapkan ‘kurikulum darurat’ dalam masa pandemi

sekolah

Pemerintah menetapkan untuk memperbolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka pada daerah zona kuning, atau risiko rendah virus corona, secara bertahap.

Demikian hasil revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Gajah tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tarikh ajaran baru di masa pandemi.

“Kita memperbolehkan, dan bukan memaksakan, penelaahan tatap muka [di zona kuning] dengan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, ” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Jumat (07/08).

Keputusan ini disambut beraneka macam oleh guru dan orang sampai umur murid. Beberapa mengaku membolehkan bujang mereka kembali bertatap muka dengan guru di sekolah dengan bervariasi alasan, termasuk kesulitan membeli pulsa—meski Nadiem mengatakan Dana BOS bisa dipakai membeli kuota internet.

Ada juga orang tua yang masih khawatir dengan situasi pandemi saat ini.

Pembukaan balik sekolah di zona kuning tersebut, antara lain, didasarkan kepada masalah, kendala dan tantangan yang dihadapi anak didik, guru, serta karakter tua, selama masa pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Selain itu, pemerintah menyiapkan kurikulum darurat bagi sekolah yang masih menerapkan proses pembelajaran jeda jauh (PJJ).

Kurikulum darurat ini ditujukan untuk semua jenjang pendidikan dari mulai PAUD hingga SMK.

Di dalam keterangan pers secara daring, Jumat (07/08) sore, Nadiem mengatakan pola zonasi tersebut disesuaikan data Dasar Tugas Nasional Covid-19.

Adapun proses penelaahan di zona merah dan oranye “tetap dilarang pembelajaran tatap muka”, katanya.

Murid sekolah

Pada bulan lalu pemerintah sudah membolehkan pembelajaran tatap membuang di daerah berstatus zona muda mulai Tahun Ajaran Baru Juli lalu.

“Tapi untuk zona hijau serta kuning diperbolehkan, dan bukan dipaksakan, untuk pembelajaran tatap muka, ” tambahnya.

‘Kalau orang tua penolakan, anaknya boleh tidak belajar dalam sekolah’

Disebutkan Nadiem, keputusan ini berdasar berbagai masukan dari masyarakat terkait tantangan, kendala dan masalah pelajaran jarak jauh (PJJ) selama beberapa bulan belakangan.

Nadiem menjelaskan apabila pemerintah daerah atau kepala dinasnya “merasa belum siap” atas keputusan negeri pusat ini, maka mereka “tidak harus melaksanakannya”.

Dan apabila masing-masing besar sekolah dan komite sekolah membuktikan belum siap, maka mereka dibolehkan tidak menggelar pembelajaran tatap membuang.

“Dan kalau sekolah mulai melakukannya, kalau orang tua murid tidak mengabulkan anaknya untuk pergi ke madrasah, itu prerogatif dan hak karakter tua, ” ungkap Nadiem.

Keputusan itu disambut beragam orang tua yang tinggal di wilayah ‘zona kuning’.

Dalam Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sutrisno mengaku akan membolehkan anaknya dengan siswa kelas 6 untuk balik bersekolah.

“Kalau bisa memilih sih, inginnya tatap muka karena memang bertambah dominan sekali perubahannya. Yang istimewa ada protokol dari pemerintah dengan menjamin keamanan siswa, ” ujarnya kepada wartawan Noni Arnee yang melaporkan untuk BBC News Nusantara.

Dia mengaku selama menjalankan pembelajaran langkah jauh (PJJ), keperluan untuk membeli kuota internet bertambah dan “memberatkan”.

“Kebutuhan pulsa atau kuota internet otomatis bertambah. Ponsel saja yang tadinya buat kerja akhirnya saya berikan ke anak. Itu dari Maret hingga Juli, semenjak aturan PJJ. Terpaksa saya harus beli mutakhir, kredit HP agar bisa menyediakan anak agar bisa belajar. Lulus memberatkan, ” katanya.

Murid sekolah

Hal serupa diutarakan Tumini, orangtua siswa kelas 6 SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan.

“Selama PJJ, boros kuota internet. Utama bulan bisa Rp100 ribu bertambah. Ya ini memberatkan sekali, kalau nggak ada kuota nggak bisa buat tugas. Pernah tidak ada kuota, pas nggak ada uang. Ya nunggu punya uang zaman untuk beli kuota. Kan keputusannya tugasnya menumpuk. Kasihan anaknya, ” kata Tumini.

Dia menegaskan akan membenarkan anaknya untuk bertatap muka dengan guru di sekolah.

“Kalau boleh menuruti sebagai orang tua, saya awak lebih memilih belajar di madrasah (tatap muka). Selagi masih mampu menjaga dan mentaati aturan negeri, pakai masker, cuci tangan. Itu menurut saya nggak apa-apa.

“Dari madrasah juga sudah memberikan masker, di sekolah sudah ada tempat cuci tangan. Ambil positifnya saja, tanpa mikir ke sana-sana. Jaga kesehatan tubuh dan ikuti aturan, ” cetusnya.

Pada Desa Sanrego, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Andi Abdillah (49) mengucapkan, dia akan mengizinkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah.

“Menurut kami tidak ada masalah, kalau anak-anak diizinkan untuk belajar tatap membuang itu mungkin lebih baik. Daripada anak-anak tinggal di rumah langsung tidak ada perkembangan untuk pelajaran, ” kata Andi kepada kuli di Sulawesi Selatan, Darul Amri, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ujian

Banyaknya desakan orang tua yang menghendaki aktivitas belajar mengajar secara langsung, tertuang dalam hasil inspeksi yang dilakukan oleh lembaga survei Cyrus Network.

Mayoritas orang tua pengikut setuju sekolah dibuka kembali.

Dalam inspeksi yang dirilis Senin (27/07), sebanyak 80% responden menyatakan setuju jika sekolah—baik TK, SD, SMP maupun SMA—dibuka kembali walaupun saat itu masih pandemi Covid-19.

Pandangan berbeda diungkapkan Hasmawati Yusuf, ibu dari dua anak yang bersekolah di MAN 1 kota Gorontalo dan SD Lab UNG.

Meski setuju sekolah level menengah atas di daerahnya dibuka kembali, namun dia masih khawatir pada kegiatan belajar tatap membuang bagi anaknya yang duduk pada sekolah dasar.

“Menurut saya kalau untuk tingkat SMA sih mungkin tidak terlalu bermasalah karena mereka telah bisa menjaga diri, misalnya buat cuci tangan dan memakai kedok, ” tutur perempuan berusia 42 tahun ini.

“Tetapi untuk yang sedang SD saya rasa sebaiknya belum dulu, ” ujarnya.

Di wilayah kawasan hijau dan kuning, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan untuk SMA, SMK, SMP dan SD.

“Untuk PAUD (pendidikan anak usia dini), cuma bisa dilakukan dua bulan setelah implementasi tatap muka tersebut, ” kata Nadiem.

“Jadi kami menunda tatap muka di PAUD, karena aturan kesehatan lebih sulit dilaksanakan untuk anak umur TK. ”

Adapun buat madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning, menurutnya, pembukaan dilakukan secara bertahap. “Kita harus berhati-hati. ”

“Ada era transisi dua bulan pertama, hangat dilakukan implementasi kebiasaan baru [di madrasah dan sekolah berasrama), ” paparnya.

Bagaimana dengan SMK serta Perguruan tinggi?

Untuk SMK & PT di zona hijau dan kuning, pemerintah membolehkan pembelajaran pelaksanaan di lingkungan sekolah. “[tapi] bukan pembelajaran teori. ”

“Yaitu yang harus menggunkana mesin-mesin, lab., tapi itu harus tetap dengan protokol kesehatan yang ketat, ” ujarnya.

sekolah

“Ini dilakukan agar kelulusan SMK & PT tetap terjaga, ” imbuh Nadiem.

“Adapun pembelajaran teori sedang dilakukan dengan jarak jauh. ”

Barang apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan belajar dengan tatap muka langsung?

Seperti yang berlaku penelaahan tatap muka di zona hijau, semua otoritas pendidikan harus memeenuhi persyaratan protokol kesehatan.

Pertama, setiap sekolah harus memiliki sarana sanitasi, cuci tangan, dan lain-lain.

Mereka selalu harus memilik akses kepada servis kesehatan.

Tiap sekolah juga kudu mewajibkan siswa serta guru buat memakai masker.

Mereka juga harus memiliki alat untuk mengecek suhu, tambahan Nadiem.

Dan, kelima, sesuai aturan kesehatan, seandainya ada peserta didik memiliki kondisi medis atau lara, maka dilarang masuk sekolah.

Untuk orang tua yang masuk kategori rentan berpotensi terpapar Covid-19, juga dilarang mengantar anaknya ke sekolah.

Menanggapi peristiwa ini, Yoso, selaku Kepala Sekolah SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan, menyatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai fasilitas, seperti thermogun dan wadah cuci tangan.

“Pihak sekolah akan mengikuti keputusan dari dinas pendidikan, akan tetapi kami tetap melibatkan orangtua & komite karena kami perlu pertolongan mereka. Kalau dinas putuskan akan tetapi ortu khawatir ya saya tentu tidak berani membuka kelas tatap muka, ” kata Yoso.

Sekolah dasar

Seperti apa ‘kurikulum darurat’ bagi pembelajaran langkah jauh?

Dalam bagian lain jumpa pers, Nadiem menjelaskan tentang apa dengan disebutnya sebagai ‘kurikulum darurat’ dengan akan diberlakukan bagi PAU, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tetap menggelar pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Kami telah menyusun kurikulum perlu yaitu penyederhanaan kompetensi dasar, yang sudah ditunggu para guru, ” katanya.

Khusus PAUD dan SD, menurutnya, pihaknya menyediakan modul pembelajaran spesifik dan berisi panduan bagi tutor, orang tua dan siswa.

Menurutnya, kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi pokok yang mengacu pada kurikulum 2013.

“Kurikulum darurat ini mengurangi secara sensasional kompetensi dasar untuk setiap gegabah pelajaran, sehingga fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi dengan menjadi prasyarat untuk pembelajaran ke tingkat selanjutnya, ” paparnya.

“Jadi bukan melebar, tapi mendalam, dan tersebut berlaku sampai akhir tahun pelajaran, ” tambahnya.

Yoso, selaku Kepala Sekolah SDN 01 Tegalontar, Kabupaten Pekalongan, berharap modul itu sesuai secara sekolah.

“Bisa jadi modul tersebut tidak akan sama dengan terjadi di satuan pendidikan. Ini kan kurikulum diserahkan sekolah, tapi modul yang cetak dari departemen. Ya minta maaf, bisa oleh karena itu tidak pas. Mudah-mudahan modul penelaahan itu sama, ” ujarnya.

Murid sekolah

Kok semua institusi pendidikan ‘tidak wajib’ ikuti kurikulum darurat?

Lebih lanjut Nadiem menekankan, satuan pendidikan tidak tetap mengikuti kurikulum pendidikan.

“Mereka boleh, kalau meras nyaman, menggunakan kurikulum nasional 2013. Silakan, ” katanya.

“Tapi bagi yang membutuhkan kurikulum dengan penumpu pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, diperbolehkan menggunakan kurikulum darurat, ” jelas Nadiem.

Bagaimana secara pesantren?

Pada kesempatan yang serupa, Menteri Petunjuk Fachrul Razi mengatakan “pesantren agak-agak sudah hampir 100% semua untuk masuk kembali, tanpa mempedulikan daerah. ”

“Tapi kami garisbawahi, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibenarkan sebab pemerintah daerah setempat atau rangkai tugas setempat.

“Karena memang asumsinya, zona itu kan tingkat kabupaten/kota. Mungkin saja yang ada kasus pokok kota kabupatennya, tapi kecamatan-kecamatannya tidak sehingga mungkin dia buka. Jika dia nggak boleh, mungkin Pemda setempat harus mengingatkan tidak dapat di sini, ” papar Fachrul, Jumat (07/08).

Menurut Fachrul, banyak pesantren yang dari awal pandemi tak tutup. Ada pula yang sebagian memulangkan, sebagian lagi belajar semacam biasa. Kemudian ada yang memulangkan penuh, sekarang sudah kembali menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar.

“Alhamdullilah, sejauh ini bisa dikatakan, yang baru kita terang yang menjadi klaster hanya 3 pesantren. Kalau dihitung persentasenya, hanya 0, 000 sekian persen. ”

Berita ini akan terus diperbarui.