Pegiat HAM serukan pembebasan tahanan politik Papua, pemerintah sebut harus berdasarkan hukum

Mantan tahanan politik (tapol) Papua dan pegiat hak pokok manusia (HAM) meminta pemerintah membiarkan puluhan tapol, namun pemerintah Nusantara mengatakan pembebasan harus berdasarkan asas yang berlaku.

Sebelumnya, enam tapol di Jakarta bebas dua pekan lalu setelah masa hukuman mereka berakhir.

Adapun pemerintah mengatakan bebasnya tahanan politik tidak lepas dari hukum normatif, kata salah-seorang tenaga ahli utama Kantor Pekerja Presiden (KSP).

Seruan pembebasan terjadi di sedang pandemi Covid-19, di mana negeri pada bulan April telah meluluskan lebih dari 38 ribu tahanan sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona.

Tatkala, pakar hukum mengatakan tidak semua napi bisa dibebaskan sesuai kaidah yang ada.

Mengapa tapol Papua harus dibebaskan?

Dalam diskusi daring yang diselenggarakan pada Jumat (29/05) mengenai pasal makar dan pengingkaran HAM, eks tapol Papua, Arina Elopere, menganggap pendapat politik tak bisa diadili.

“Pada umumnya tapol yang tersedia di tanah Papua, bahkan pada tanah Jawa lain, mungkin seharusnya kita bisa dibebaskan karena kita juga punya hak untuk berekspresi di depan muka umum, sampaikan pendapat kita, ” kata Arina, kepada BBC News Indonesia seusai diskusi.

Arina adalah salah seorang aktivis yang ditangkap atas keterlibatannya dalam aksi penolakan rasisme yang dilakukan oleh mahasiswa Papua pada tanggal 28 Agustus di depan Istana Presiden di Jakarta tahun lalu.

Staf advokasi Yayasan Pusaka, Tigor Hutapea, mengatakan setidaknya 62 orang terjerat kasus kerusuhan & makar pasca aksi protes rasisme pada periode Agustus hingga Oktober 2019.

Perkara Papua naik kembali setelah ada kerusuhan terkait dugaan rasisme dengan berawal di Surabaya dan kemudian menjalar ke sejumlah kota pada Papua.

Akibat kerusuhan ini, sebagian warga pendatang mengaku khawatir dan diantaranya menetapkan meninggalkan Papua.

Pada forum diskusi daring itu, eks tapol dan juru bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Paulus Suryanta Ginting, serupa mendukung pembebasan tapol.

Selain soal keyakinan kebijakan, Surya juga khawatir jika itu tetap ditahan dalam penjara, mereka akan terpapar Covid-19.

Seperti Arina, Surya juga merupakan salah satu tapol yang baru bebas usai menjalani zaman hukuman setelah divonis penjara sembilan bulan atas dakwaan makar terkait protes Agustus lalu di ajaran Istana Presiden.

“Ada kenyataan sekarang ini Covid, bukankah mereka ini bisa dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi menjalani persidangan dalam luar, supaya tetap ada keyakinan hukum? Karena di dalam itu over kapasitas, ” kata Surya dalam forum.

Ia mendongengkan sewaktu menjalankan masa tahanan pada Rumah Tahanan Salemba, yang berkapasitas lebih dari 4, 000 ribu orang.

“Ketika mendalam ke blok-blok, itu kita hendak lihat orang-orang tidur di lorong-lorong, berhimpitan, ” tuturnya.

Sejak awal, para pegiat PEDOMAN mengkritisi pasal makar, yang dianggap pasal multitafsir.

Bagaimana tanggapan pemerintah?

Pemerintah Indonesia, melalui Tenaga Mahir Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahra Adian, mengatakan, pembebasan tapol Papua sepenuhnya bergantung pada aspek hukum.

“Pembebasan juga ada kriteria dan syarat-syaratnya. Jadi saya kira, pembebasan kebijakan itu juga harus berpegangan di prinsip kehati-hatian karena kita selalu tidak ingin kemudian setelah dibebaskan menimbulkan masalah bagi keamanan dan keselamatan masyarakat, ” kata Donny kepada BBC News Indonesia (29/05).

Sementara, pakar norma Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, mengatakan jika pembebasan itu dikaitkan secara pandemi Covid-19, tahanan politik Papua layak dipertimbangkan untuk dibebaskan bila memenuhi persyaratan berdasarkan landasan dasar yang sudah ada.

“Ketentuan pandemi berlaku untuk semua, kecuali tiga kejahatan: narkotika, korupsi dan terorisme. Hanya tiga itu yang terganjal karena tiga itu yang ada aturan istimewa mengenai tiga hal itu. Namun selebihnya, bisa saja, ” kata pendahuluan Agustinus.

Ia menjelaskan bahwa tidak ada pembedaan antara politik dan yang bukan politik, terpaut dengan kebijakan pandemi.

“Selebihnya itu artinya berlaku termasuk untuk kejahatan yang terkait dengan politik, misalnya makar, ” tambahnya.

Ketentuan pembebasan diatur dalam Keputusan Gajah Hukum dan HAM bernomor mengenai Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana & Anak Melalui Asimilasi dan Fusi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Aturan baru itu dikeluarkan mengingat populasi penjara & rutan di Indonesia yang sungguh-sungguh padat.

Kriteria yang diberikan untuk napi yang mampu dikeluarkan dan dibebaskan lebih mula adalah narapidana yang telah melaksanakan dua pertiga masa pidananya datang dengan 31 Desember 2020 & anak yang telah menjalani separuh masa pidananya, juga sampai 31 Desember 2020.

Berdasarkan aturan itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan PEDOMAN dilaporkan pada bulan April menyimpan ada 38. 822 narapidana yang dibebaskan.

Adapun enam tapol Papua yang bebas baru-baru itu adalah mereka yang selesai melaksanakan masa hukuman sesuai vonis per, yaitu delapan hingga sembilan kamar, lantaran mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Di awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemberian grasi kepada lima orang tahanan politik yang terlibat Pola Papua Merdeka (OPM).

Adapun tahanan keenam, Filep Karma, batal dibebaskan karena tidak bersedia mengajukan permohonan grasi. Beberapa bulan setelah pembebasan kelima tapol itu, Filep dibebaskan setelah melakukan 11 tahun dari 15 tarikh vonis penjara.

Jalan membebaskan para tapol itu dikerjakan pemerintah untuk menyelesaikan masih adanya tuntutan sebagian masyarakat Papua dengan menuntut pemisahan diri Papua lantaran Indonesia atau kemerdekaan.

Pemerintah juga gencar melaksanakan pembangunan di wilayah Papua untuk menyelesaikan masalah, walaupun sebagian umum tidak setuju.

Kelompok pro-kemerdekaan di Papua semenjak awal menuntut dialog antara pihaknya dan pemerintah pusat. Usulan ini serta merta ditolak pemerintah.