Pegawai KPK yang tak lolos TWK: Diminta serahkan tugas ke atasan, ‘Ini digantung, dibunuh pelan-pelan’

pegawai-kpk-yang-tak-lolos-twk-diminta-serahkan-tugas-ke-atasan-ini-digantung-dibunuh-pelan-pelan-8
  • Callistasia Wijaya
  • Wartawan BBC News Indonesia

kpk

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

Pengungkapan kasus-kasus besar korupsi dikhawatirkan terhambat setelah 75 orang pegawai KPK, yang beberapa di antaranya disebut tengah menangani kasus besar, dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Akibatnya, mereka tak diizinkan memegang kasus hingga KPK memberi keputusan selanjutnya.

TWK sendiri diadakan terkait dengan alih status pegawai KPK akhirnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Direktur Pembinaan Jaringan Yang dilakukan Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko, adalah salah satu karyawan yang disebut tak lulus tes wawasan kebangsaan.

Baca pula:

Ia diminta menyerahkan seluruh pekerjaannya ke atasannya.

“Bisa diartikan saya selagi dihukum karena nggak dapat kerja. Jadi disuruh usaha di kantor, disuruh duduk-duduk manis tapi digaji full.

“Menurut saya zalim banget itu. Ini bertambah sadis dibanding dipecat. Sekarang digantung, dibunuh pelan-pelan, alone ujar Sujanarko.

Sementara KPK membantah telah melakukan pemecatan atau penonaktifan 75 pegawai itu.

KPK mengatakan masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) maupun Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait status karyawannya tersebut.

Bagaimana status mereka yang tak lulus TWK?

Direktur Pembinaan Jaringan Upaya Antar-Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko memandang fakta ia tak lolos tes kebangsaan sebagai sebuah anomali.

kpk

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

Di tahun 2015, Sujanarko, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, pernah menerima piagam ‘Satyalancana Wira Karya’ dari presiden Joko Widodo karena dianggap berkontribusi bagi negara.

“Saya dianggap warga penjuru yang punya dharma bakti besar terhadap nusa daran bangsa. Presiden lho , bunyi keppresnya seperti itu… Lalu, melintasi tes yang hanya di dalam dua jam, saya dinyatakan nggak Pancasilais, nggak berwawasan kebangsaan, itu anomali, ” tambahnya.

Dalam kiprahnya di KPK, Sujanarko mengatakan ia terlibat dalam pengembangan sistem penelusuran aset sehingga anti-corruption grasping center (pusat pembelajaran antikorupsi).

“Dari sisi kinerja saya nggak rendah diri, ” katanya.

Sujanarko dan para karyawan lain yang dinyatakan tidak lolos TWK berencana buat melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah mereka selanjutnya.

Di sisi lain, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan hingga saat indonesia badan antirasuah itu kaga memutuskan status 75 masyarakat itu.

“Kami bukan melakukan pemecatan, kami \ menyingkirkan para pegawai ini. Inilah hasil tes wawasan kebangsaan BKN.

“Kami memandang semua pegawai ialah aset KPK maka kami akan memberi putusan ternama terkait status mereka, setelah ada koordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN, ” istilah Ali Fikri.

Teknik dengan pengusutan kasus?

Peneliti Indonesia Corruption Gold watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan sejumlah nama dalam daftar mereka yang tak lolos TWK memiliki rekam jejak panjang dalam pemberantasan korupsi.

Salah satunya, Narrative Baswedan.

“Ada dalam menangani kasus korupsi bansos, suap benih lobster, pencarian Harun Masiku, kasus KTP elektronik. Kami menduga penyingkiran ini dilakukan atas pattern supaya perkara-perkara ini ngak dikembangkan ke pihak-pihak lain, ” ujarnya.

Novel Baswedan

Sumber gambar, Getty Images

Pengungkapan kasus, kata Kurnia, juga dikhawatirkan terganggu.

“Sangat berpotensi terganggu karena yg mengetahu substansi adalah orang-orang yang dihentikan paksa tersebut, ” ujarnya.

Tetapi, KPK membantah hal itu akan menghambat kinerjanya.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan tidak semuanya dari 75 orang itu ada di bagian penyidikan atau penindakan. Ia mengatakan pegawai itu tersebar dalam berbagai direktorat.

“Kalau kita khusus bicara mengenai penindakan, kerja-kerja KPK, benar itu di penindakan, pencegahahan, pendidikan masyarakat, semuanya kaga ada yang individual. Kerja KPK itu kerja bob, dalam Satuan Tugas (Satgas), yang terdiri dari 4-5 orang.

“Tidak datang dalam satu satgas ini yang tak memenuhi syarat (TMS) semua. Kalau banyak satu yang TMS in satgas itu, kan tengah ada empat orang, inch ujarnya.

Ia menambahkan 75 orang itu diminta menyerahkan pekerjaanya ke atasan buat mencegah polemik hukum pada kemudian hari.

Berkaitan yang ditanyakan saat tes kebangsaan?

Sujanarko mengaku berkaitan yang ditanyakan dalam TWK tidak sulit.

Salah satu yang ditanyakan merupakan apakah ia setuju organisasi Hizbut Tahir Indonesia (HTI) dibubarkan pemerintah.

“Saya jawab itu keputusan pelosok, bahkan HTI sudah fixing dan keputusannya inkracht . Ya patut setuju. Pertanyaannya ya gitu-gitu saja, nggak ada dimana aneh-aneh.

“Kalau dibuka kertas kerjanya, saya berani meyakini saya pasti lulus. Ya dinyatakan tak lulus tidak merupakan karena tes… itu menurut pandangan saya, ” ujarnya.

KPK

Sumber gambar, ANTARA FOTOGRAFIA

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo, yang dikabarkan juga tak lolos TWK, juga percaya diri bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Salah satunya pertanyaan mengenai toleransi, seperti berkaitan ia pernah memberi ucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain.

“Saya jawab, bukan hanya memberi ucapan, saya pun memberi sambutan pada aktivitas Natal di KPK, ramah sebelum pandemi maupun digital, ” ujarnya.

Sebelumnya, di tahun 2018, Wadah Pegawai KPK yang diketuainya, mengajukan gugatan terhadap escofinan orang pimpinan KPK ke Pengadilan Tata Usaha Pelosok (PTUN) Jakarta terkait Surat Keputusan Pimpinan KPK akan Cara Mutasi di kawasan KPK.

Gugatan itu lain ditolak PTUN.

Mengapa patut dilakukan tes wawasan kebangsaan?

KPK mengatakan tes wawasan kebangsaan dilakukan sebagai prasyarat pegawai KPK diubah statusnya menjadi ASN.

Soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan itu dibuat dan dinilai oleh BKN.

Penjabat sementara Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN Paryono dalam keterangannya yang dilaporkan kompas. junto de, mengatakan tes wawasan kebangsaan CPNS berbeda dengan tes pegawai KPK.

Tes itu mencakup tiga arah, yakni integritas, netralitas ASN, dan anti radikalisme,

Sementara, metode yang digunakan dan pihak yang menilai jua disebut lebih dari 1, yakni melibatkan Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.

Meski demikian, berdasarkan peneliti ICW Kurnia Ramadhana, syarat tes wawasan kebangsaan semestinya tak perlu.

Tes itu hanya diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang aturan pengalihan position pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN), tapi ngakl diatur di UU KPK.

Kurnia mengatakan mereka yang dianggap tak lulus tes dan dibebastugaskan dapat mengajukan uji materiil rule itu ke Mahkamah Agung.

“Bisa pula masukkan laporan maladministrasi ke Interm√©diaire, menggugat di pengadilan REALISIEREN, dan laporkan pelanggaran udvikle etik ke dewan pengawalpengelola, pengontrol, penilik, penjaga,, ” ujarnya.