Para-para anggota KAMI ditangkap, pemerintah dituduh lakukan ‘degradasi protes publik’

Para-para anggota KAMI ditangkap, pemerintah dituduh lakukan 'degradasi protes publik'

Kepolisian mengumumkan penahanan lima dari delapan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditangkap dalam kira-kira hari terakhir terkait demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Besar Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan empat bagian KAMI di Medan, dan 4 di Jakarta, ditangkap oleh tim siber Bareskrim atas sangkaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

KAMI membantah tudingan bahwa itu berperan dalam kerusuhan, menyebut penangkapan ini merupakan bagian dari “pola lama” mengambinghitamkan kelompok yang payah terhadap pemerintah.

Penangkapan ini terjadi pada tengah wacana tentang keberadaan “aktor intelektual” di balik kerusuhan di dalam unjuk rasa menentang omnibus law Peraturan Cipta Kerja.

Seorang pengamat politik menilai wacana dengan digulirkan pemerintah tersebut sebagai jalan “mendegradasi protes masyarakat”.

“Untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah aktor sastrawan itu kan seperti menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tidak memiliki sikap terhadap omnibus law , ” kata pengamat politik Hurriyah.

Siapa saja yang ditangkap dan barang apa alasannya?

Dalam jumpa pers pada Selasa sore, Brigjen Pol. Awi Setiono mengumumkan inisial orang-orang yang ditangkap atas sangkaan ujaran kebencian & penghasutan terkait demonstrasi menentang omnibus law yang berakhir ricuh di sejumlah daerah.

Mereka adalah KA, JG, NZ, dan WRP yang ditangkap dalam Medan serta AP, SG, JH, dan KA yang ditangkap dalam Jakarta. Awi mengatakan semua orang yang ditangkap di Medan dan sebagian yang ditangkap di Jakarta sudah ditahan. Mereka semua diperiksa di Jakarta.

Sebelumnya pada Selasa terang, lewat pesan teks kepada BBC News Indonesia, Awi menyebut beberapa orang yang ditangkap sebagai bagian KAMI Medan: Juliana, Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Ananda. Ia juga mengungkap nama Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida yang adalah anggota KAMI di Jakarta.

Dalam jumpa pers, Awi mengatakan delapan orang yang ditangkap dijerat dengan UU ITE dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

“Mereka dipersangkakan melanggar ‘setiap karakter dengan sengaja dan tanpa sah menyebarkan informasi yang ditujukan buat menimbulkan rasa kebencian atau antagonisme terhadap individu atau kelompok terbatas berdasarkan atas SARA dan/atau penghasutan’, ” ujarnya.

Awi berkata perincian menimpa kasus termasuk motif dan kendaraan bukti akan disampaikan di kemudian hari. Ia menyebut unggahan di media sosial menjadi salah mulia buktinya.

“Penghasutan tentang apa, tentang pelaksanaan demo omnibus law yang berdampak anarkis… di sana memang terkait dengan percakapannya di Medsos tersebut menjadi satu barang bukti. ”

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani mengatakan belum tahu alasan penangkapan Syahganda dan Jumhur. Adapun penangkapan Anton, diduga karena unggahan di media sosial – namun ia belum bisa memastikan isi unggahan tersebut.

Barang apa tanggapan KAMI?

Ahmad Yani mempertanyakan penangkapan sejumlah anggota KAMI oleh petugas. Ia juga secara khusus melahirkan kekhawatiran atas kondisi Jumhur, yang disebutnya baru keluar dari sendi sakit setelah menjalani operasi empedu.

Ia membantah bahwa kelompoknya punya andil dalam kerusuhan di ujung demo menolak omnibus law , mengklaim bahwa mereka merupakan “gerakan moral, gerakan intelektual” yang sangat menentang kekerasan.

Lebih jauh, Ahmad menyebut penangkapan anggota KAMI sebagai “pola lama” dari upaya mendiskreditkan gerakan yang kritis terhadap negeri.

“Ada gerakan massa, setelah itu ada [tindakan] anarkis; bukannya mengusut anarkis itu tapi bahkan mencari kambing [hitam], diperuntukkan kepada pihak-pihak seperti KAMI tersebut, ” ujarnya.

Pada Kamis pekan semrawut, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas hal yang disebutnya “aktor intelektual dan pelaku aksi-aksi anarkis dan berbentuk kriminal” di dalam demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.

Mahfud tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan “aktor intelektual” itu, namun tuduhan seperti itu berulangkali dibantah oleh pimpinan pekerja dan mahasiswa.

Bagaimanapun, wacana tentang keberadaan aktor intelektual di balik presentasi menolak UU Cipta Kerja dengan diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah terus bergulir.

Mantan presiden MENODAI itu meminta pemerintah segera mengungkap siapa aktor yang disebut-sebut “menunggangi” demonstrasi.

“Kalau tidak (disebutkan aktor intelektual itu), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus, karena kita harus percaya dengan pemerintah kita, ” kata SBY dalam video tanya jawab yang diunggah pada laman Facebook resminya.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript ataupun coba di mesin pencari asing

Di dalam hari Senin, ditemukan sejumlah spanduk yang menuduh KAMI menunggangi kelakuan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Detik melaporkan bahwa spanduk bertulisan “KAMI Terbukti Menunggangi Aktivitas Demo Buruh & Pelajar” sudah terpasang sebelum massa Konfederasi Konsorsium Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menyelenggarakan aksi di lokasi tersebut.

Ketua Komisi Eksekutif KAMI, Ahmad Yani menyanggah tudingan itu. “Kalau kesamaan ide bahwa kita menolak undang-undang omnibus law iya. Pertanyaannya, apakah kita melawan hukum kalau kita menolak itu?… Hak menyatakan pendapat kan boleh, ” ujarnya.

‘Degradasi protes publik’

Pengamat dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol-UI), Hurriyah, menilai penangkapan terhadap anggota KAMI serta wacana pemerintah tentang aktor intelektual di balik demonstrasi sebagai upaya mendegradasi penolakan publik.

Menurutnya, manuver seperti ini berniat membingkai gerakan-gerakan massa yang menentang omnibus law sebagai gerakan yang dimobilisasi. Padahal, protes terhadap undang-undang itu muncul dari berbagai elemen seperti buruh, mahasiswa, dan bahkan Ormas Islam.

“Bahwa kemudian ada aktor-aktor politik yang numpang dalam isu-isu itu untuk kepentingan politik mereka, itu lazim terjadi… Tetapi untuk mengatakan bahwa orang-orang ini adalah aktor intelektual itu kan seperti menghina kewarasan publik, seakan-akan publik tak punya sikap terhadap omnibus law . Bahwa narasi penolakan yang dimunculkan oleh terbuka itu adalah narasi yang disebarluaskan oleh kelompok-kelompok seperti KAMI, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Hurriyah berpendapat, pemerintah sebaiknya memproses balik masukan dari masyarakat tentang omnibus law . Lupa satu langkah yang bisa dikerjakan, menurutnya, adalah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Persoalannya kemudian, mau atau enggak? ” ujarnya.

Tenaga ahli sari Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menepis anggapan bahwa negeri berupaya mendiskreditkan gerakan penolakan terhadap omnibus law . Ia mengatakan, polisi melakukan penangkapan berdasarkan alat bukti dan bertemu prosedur penegakan hukum.

“Tidak mungkin tersedia penangkapan, kalau tidak ada kendaraan bukti yang dikumpulkan oleh aparat penegak hukum. Jadi penangkapan itu sesuatu yang sesuai prosedur penegakan hukum. Jadi tidak ada rencana untuk mendiskreditkan atau apa, ” ujarnya kepada BBC News Nusantara.

Taat Donny, Presiden Joko Widodo telah menanggapi substansi berbagai tudingan dengan dilontarkan terhadap aturan sapu jagat itu. Masalahnya, demonstrasi yang belakangan ini terjadi ditengarai “didesain”.

“Kenapa sejenis? Karena indikasinya jelas. Ada anarkisme di situ, ada kekerasan pada situ, ada kerusakan di situ yang pada intinya ingin menciptakan kegaduhan, instabilitas, di tengah-tengah cara kita semua untuk menyelesaikan pandemi ini. ”

Siapa KAMI?

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dideklarasikan pada bulan Agustus lalu. Gerakan ini diinisiasi kurun lain oleh Din Syamsyudin.

Beberapa orang yang ikut mendirikan kelompok ini pernah menolong Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, seperti Said Didu, Malem Meminta Kaban, Rocky Gerung, dan Ichsanuddin Noorsy.

Ada pula Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang pernah mendapat dukungan untuk menjadi bakal bahan presiden pada Pilpres 2019.

Namun begitu, mereka membantah memiliki motif politik terkait pemilu 2024 mendatang.