Papua: Tujuh tapol Papua divonis azab penjara – ‘Kami demo dorong rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris? ‘

Papua: Tujuh tapol Papua divonis azab penjara - 'Kami demo dorong rasisme, kenapa dijadikan seperti teroris? '

Pengadilan Negeri Balikpapan, dalam Rabu (17/06), telah menjatuhkan vonis terhadap tujuh tapol Papua di dalam kasus tindakan makar terkait muncul rasa menolak rasialisme pada Agustus 2019 di Papua.

Dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring itu, empat lantaran tujuh terdakwa dijatuhi hukuman tangsi selama 10 bulan, yaitu eks Ketua BEM Universitas Cenderawasih Papua, Ferry Kombo; Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Alex Gobay; Hengky Hilapok; dan mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Irwanus Urobmabin.

Vonis itu lebih hina dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menjatuhkan hukuman penjara lima hingga 10 tahun kepada mereka.

Tiga terdakwa lain, Buchtar Tabuni, seorang aktivis United Liberation Movement for West Papua, Agus Kossay, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), dan Pemimpin KNPB Mimika, Steven Itlay, dihukum 11 bulan penjara.

Sebelumnya, Buchtar dituntut 17 tahun penjara, sedangkan Agus Kossay dan Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara.

Setelah vonis dijatuhkan, mereka menyatakan bakal menggunakan hak tujuh hari memikirkan sikap terhadap vonis itu, menerima atau mengajukan banding.

Menurut catatan kelompok hak asasi manusia, tujuh terdakwa itu merupakan bagian dari 57 orang asal Papua yang dijerat Pasal 106 KUHP tentang perbuatan makar sejak Agustus 2019.

Di dalam putusannya, majelis hakim menilai yel-yel ‘Papua merdeka’ dan ‘referendum’, dengan diserukan para pendemo di Jayapura tanggal 19 dan 29 Agustus sebagai perbuatan makar.

Simbol bendera bintang kejora dengan digunakan para pendemo juga dipersoalkan oleh majelis hakim, walau saksi ahli yang dihadirkan para terdakwa, yaitu pakar hukum tata negara dari Universitas Airlangga menilai tersebut sebagai lambang kultural masyarakat Papua.

Penangkapan dan metode hukum terhadap tujuh orang pokok Papua ini terjadi usai kasus ujaran rasial terhadap sekelompok mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus lalu.

Perkara itu memicu unjuk rasa & kericuhan di berbagai kota di Papua, termasuk pemblokiran internet di seluruh pulau itu oleh pemerintah pusat—yang belakangan dinyatakan perbuatan mengenai hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

‘Saya dihukum karena stigma’

Di dalam wawancara dengan BBC Indonesia, Alex Gobay, yang berstatus ketua Pranata Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains serta Teknologi Jayapura (USTJ), menilai pemidanaannya tak lepas dari stigma negatif warga Papua yang vokal menjawab kebijakan pemerintah.

Alex menyebut hukuman yang diterimanya adalah indikasi bahwa masyarakat Papua tak bebas berpendapat, termasuk tentang peristiwa yang mereka anggap tidak adil.

“Sangat tidak sepatutnya. Saat mahasiswa Papua sudah berangkat menyuarakan keadilan, kami diawasi sangat ketat. Jika kami berorasi di dalam kampus saja, aparat menyelundup sembarangan. Apalagi kalau kami demo di luar kampus, ” ujarnya.

“Kenapa demokrasi tak bisa dibuka seluas-luasnya untuk awak menyatakan isi hati dan keluh kesah pada pemerintah, ” sekapur Alex.

“Ini kan bagian dari tridarma perguruan luhur, bahwa mahasiswa harus mengabdi di masyarakat. Tapi kami dikriminalisasi secara politik dan makar. ”

“Ini yang tetap kami hadapi di lapangan. Jakarta memandang kami dalam stigma bahwa kami separatis. Mau mahasiswa, siswi, stigma itu ada., ” ucapnya.

Alex berkata ‘tak berpunya mencerna fakta’ bahwa ia dipenjara karena berunjuk rasa menolak kegiatan rasial terhadap masyarakat Papua.

Apalagi, kata dia, sejumlah warga sipil, termasuk seorang tentara, yang menghina kelompok mahasiswa asal Papua di Surabaya secara ujaran rasial, Agustus tahun 2019, mendapatkan hukuman yang lebih kecil ketimbang yang dijatuhkan kepadanya.

Syamsul Arifin, pegawai negeri sipil di Surabaya yang mengumpat ‘monyet’ kepada mahasiswa asal Papua dihukum lima bulan penjara.

Adapun Unang Rohana, anggota TNI Angkatan Darat secara pangkat sersan dua, divonis besar bulan penjara pada kasus selaku di pengadilan militer.

“Kami demo tentang kenaikan harga BBM, mereka (pemerintah) bilang separatis. Kami angkat isu kegagalan otsus, mereka bilang kami separatis, ” ujar Alex.

“Demo kami yang terakhir menentang rasisme. Rasisme itu musuh negara dan semua suku bangsa pada dunia. Semestinya negara memberi peluang, perhatian, dan melindungi kami, tapi kami dikriminalisasi dengan pasal makar, ” tuturnya.

‘Kami dijadikan seperti teroris’

Ferry Kombo, mantan Ketua BEM Universitas Sepah raja, mengaku mendapat perlakuan buruk sejak aparat sejak ditangkap. Padahal, prawacana dia, unjuk rasa di Jayapura tanggal 19 Agustus 2019 dengan dipimpinnya tidak bertujuan menjatuhkan pemerintah.

“Setelah dipindahkan ke Balikpapan (awal Oktober 2019), ana ditahan di Polda, ditempatkan pada sel khusus teroris. Perlakuan kepada kami sangat tidak manusiawi, ” ucapnya.

“Kami menolak rasisme, kenapa kami malah dijadikan seperti teroris? Di Polda kami ditahan dua bulan, selama itu tidak pernah kena cahaya matahari, muka pucat, ” introduksi Ferry.

Alex Gobay mengecap penahanan serta penyidikan dan persidangan yang dipindahkan ke Balikpapan mengusik kesehatan mentalnya. Peluang keluarga menjenguknya menipis karena faktor jarak dan biaya.

“Terakhir bersemuka keluarga 3 Oktober 2019. Besoknya kami dipindahkan ke Balikpapan, tidak bertemu keluarga sampai saat itu, ” kata Alex.

“Sangat lelah, beban pikiran menjelma teman saya. Ditahan di Papua saja jadi pikiran, apalagi setelah dipindahkan ke Balikpapan. ”

“Saya melawan diri sendiri agar kuat menghadapi itu. Dari tampilan fisik, kami memang terlihat sehat, tapi secara psikologis kami terganggu selama dalam tahanan, ” ujarnya.

Kelanjutan putusan ini, rencana Ferry dan Alex mengikuti wisuda akhir tahun tersebut terancam gagal.

“Saya anak pertama di tanggungan. Kasus ini berat sekali. Karakter tua bilang saya harus banyak berdoa, pasti akan ada jalan keluar terbaik, ” kata Alex.

Puluhan orang dijerat akal laba-laba terkait isu Papua

Dalam catatan dua organisasi pembelaan HAM, Tapol dan Papuans Behind Bars, setidaknya 57 orang ditangkap dan dijerat pasal makar sudah peristiwa rasial di Surabaya. Peristiwa bergulir di enam kota, yaitu Jayapura, Timika, Sorong, Fakfak, Manokwari, dan Jakarta,

Selain kelompok Alex Gobay yang anyar saja divonis di Balikpapan, enam orang lainnya sudah lebih zaman divonis bersalah oleh Pengadilan Daerah Jakarta Pusat.

Dijatuhi hukuman penjara delapan hingga sembilan bulan, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Carles Kosay, Diano Tabuni, Arina Elopere, dan Suryanta Ginting luput dari Rutan Mei lalu.

Sementara sepanjang 2019, menurut data Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), sebanyak 370 orang ditangkap di berbagai kota di Nusantara atas tuduhan terlibat kelompok separatis.

Adapun, empat mahasiswa USTJ pada 15 Juni cerai-berai ditangkap di Jayapura saat bermaksud menyampaikan dukungan terhadap tujuh tapol di Balikpapan. Mereka dilepaskan kepolisian diwajibkan membuat dan meneken penjelasan tertulis.

Satu lantaran empat poin pernyataan mereka itu, sebagaimana ditunjukkan kuasa hukum kepada BBC, tertulis:

S aya berjanji tidak mau melakukan giat di luar acara atau kurikulum resmi kampus, tanpa seizin dan rekomendasi pihak kampus, yang dapat menyebabkan pihak kampus merasa keberatan karena terkait institusi/lembaga dan melaporkan kepada pihak kepolisian untuk mengambil langkah berupa tindakan kepolisian yang diperlukan”.

Direktur AIDP, Latifah Anum Siregar, menyebut hampir setiap unjuk mengecap di Papua, termasuk yang berlangsung damai, berakhir dengan penangkapan.

Anum menilai kesibukan kepolisian itu bukan cuma menetapkan hak berpendapat, tapi juga untuk menakut-nakuti mahasiswa serta aktivis PEDOMAN.

“Kalau melihat catatan sejak 2015, pedemo sering ditangkap. Tidak sampai 24 jam mereka dilepas tapi nama dan alamatnya sudah didata, ” ujar Anum.

“Banyak dengan diperlakukan seperti itu, terutama aliran anak muda. Jelas mereka tidak benar-benar bebas, karena polisi menodong data diri mereka secara penuh. Itu intimidasi, ” ucapnya.

Penilaian itu dibantah Polda Papua.

Juru cakap Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal, mengklaim pihaknya tidak kelewatan dalam menangkap orang-orang yang diduga terlibat atau mengetahui dugaan upaya makar.

Ahmad berkata, jika orang-orang yang ditangkap merasakan polisi melanggar ketentuan hukum, mereka semestinya mempersoalkannya ke proses praperadilan.

“Itu bukan intimidasi. Penangkapan adalah upaya paksa dan proses hukum. Kami mencari keterangan saksi. Ketika ada orang-orang di tempat kejadian perkara saat perkara terjadi, bisa saja mereka kami amankan. ”

“Setelah pemeriksaan 24 jam dan tak terbukti, kami tentu tidak bisa memaksa untuk menahan mereka, ” kata Ahmad.