Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjelma lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Papua: Pemerintah akan membuat pemekaran menjelma lima wilayah, kata Menkopolhukam Mahfud MD

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemimpin Bidang Politik, Hukum dan Kebahagiaan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan bakal menambah tiga wilayah hangat di Papua sehingga ke depan terdapat lima provinsi.

Dasar pemekaran itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Pemimpin MPR Bambang Soesatyo, Menteri Pada Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan TNI-Polri di Gedung MPR/DPR MENODAI, Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Mahfud MD, pemekaran wilayah di Papua menjadi lima provinsi adalah “amanat daripada undang-undang” 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Revisi juga akan dilakukan, atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan menjadi 5, ditambah 3 dari dengan ada sekarang. Karena itu adalah amanat dari undang-undang, ” ujar Mahfud kepada wartawan.

Dalam mewujudkan rencana ini, Mahfud mengatakan negeri akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua buat melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah, ” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang serupa, Ketua MPR Bambang Soesatyo berargumen bahwa pemekaran Papua menjadi lima provinsi adalah demi kesejahteraan umum Papua.

“Isu soal pemekaran daerah yang telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi lima wilayah nanti. Ini tujuannya ialah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan periode tak terpisahkan dari Indonesia, ” kata Bambang Soesatyo.

Berawal dari kedatangan 61 orang Papua di Istana

Saleh Sangadji, salah satu dari 61 orang yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan kelompok wilayah itu dengan birokrasi.

Saleh, warga Kabupaten Mappi, mengatakan saat ini perwakilan masyarakat Papua Selatan sangat minim di level pemerintahan, termasuk di tingkat provinsi di Jayapura.

Padahal, katanya terdapat perbedaan budaya kurun masyarakat di Papua Selatan dengan mereka yang tinggal di utara.

Dengan pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Selatan dapat mengambil posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran di wilayah itu.

Taat menambahkan, ia yakin pemekaran provinsi akan membawa peningkatan ekonomi, juga kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan tubuh masyarakat.

Sebulan setelah kedatangan 61 karakter Papua, tepatnya pada 29 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran daerah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, sebab kedua kawasan itu, yang sudah siap menjadi provinsi baru merupakan Papua Selatan.

“Pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan dua provinsi. Itu yang sedang kami jajaki. Dengan jelas, Papua Selatan sudah setuju, ” kata Tito kepada kuli di Jakarta, 29 Oktober 2019.

Ide pemekaran ditentang masyarakat adat dan akademisi

Ketika gagasan pemekaran muncul, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak sudah mengusulkan atau dilibatkan oleh negeri pusat dalam perencanaan tersebut.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural dengan mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menganggap pemekaran wilayah bukan solusi buat meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua.

“Mayoritas dari 250 suku asli Papua tidak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus saja, orang asli Papua tetap menderita, ” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.

Pelaksanaan otsus yang belum optimal juga menjadi dasar dalih sejumlah akademisi dalam menentang pendirian pemekaran wilayah di Papua.

Menurut Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang, pra jauh membentuk pemerintahan daerah anyar yang bakal menyedot anggaran negeri, pemerintah seharusnya lebih dulu membuat secara rinci peta jalan pembangunan Papua.

“Yang paling mendesak adalah perilaku pemerintah terkait dana otsus. Dengan ditunggu, apa strategi pemerintah setelah dana otsus selesai? ” logat Robert, Oktober 2019 lalu.

“Janji otsus membuat rakyat Papua lebih tenteram, meningkatkan pendidikan dan kesehatan jauh panggang dari api. ”

“Alasan Papua luas dan persoalannya begitu kompleks sehingga pemekaran dianggap solusi, mampu saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul, ” ujar Robert.

Dari segi regulasi, introduksi Robert Endi Jawang, pemekaran daerah tidak dapat dilakukan karena susunan pelaksana UU 23/2014 tentang independensi daerah belum disahkan.

“Tanpa dua sistem pemerintah itu tidak boleh ada pemekaran. Papua dianggap khusus, tapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014. ”

“Kalau dimekarkan di luar rancangan, hal serupa nanti wajib berlaku juga untuk daerah asing dari Aceh, Jogja, dan Jakarta, ” kata Robert.

Sebelumnya, di tahun 2008, pemerintah melakukan pemekaran kepada Kabupaten Nduga, yang dulunya ialah bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Namun, zaman ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua.

Nduga, menurut catatan Institusi Pusat Statistik (BPS), juga merupakan satu dari 10 kabupaten dalam Papua dengan indeks pembangunan manusia terendah di Indonesia.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kekurangan Papua meningkat 0, 1% ke angka 27, 53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut bukti BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan dengan nasional rata-rata berada di nilai 9, 41.