Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: ‘Tindak tegas pelaku dan pelaku aksi anarkis yang berbentuk kriminal’

Omnibus Law: Pemerintahan Jokowi pertahankan UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: 'Tindak tegas pelaku dan pelaku aksi anarkis yang berbentuk kriminal'

Pemerintahan Jokowi, melalui Menkopolhukam Mahfud dalam jumpa pers Kamis (08/10) malam, menyatakan akan menindak bahana apa yang disebutnya sebagai pelaku dan pelaku aksi-aksi anarkis dan berbentuk kriminal yang menolak UU Cipta Kerja.

Hal itu dinyatakan Mahfud MD dalam bertemu pers di kantornya, pada Kamis (08/10) pukul 21. 00 WIB, menanggapi perkembangan terakhir unjuk menikmati menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah yang diwarnai kekacauan dan pengrusakan fasilitas negara.

Didampingi menteri dan pejabat keamanan terkait, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan:

“Demi kesopanan dan keamanan, maka pemerintah bakal bersikap tegas atas aksi-aksi pengacau yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan dalam masyarakat. ”

Mahfud kemudian mengulangi perkataan tersebut, dengan menambahkan “melakukan proses hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor mental yang menunggangi” atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah bakal bersikap tegas dan melakukan jalan hukum terhadap semua pelaku & aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk kesibukan kriminal, ” katanya.

Dalam bagian awal jumpa persnya, Mahfud mengutarakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa asal “tertib dan tak melanggar hukum”.

Dia juga mengatakan “ketidakpuasan atas UU tersebut, bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan Konstitusi, yaitu menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan. ”

“Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi. ”

Di awal jumpa pers, Mahfud mengatakan bahwa isu penolakan kepada UU Omnibus Law banyak diwarnai hoaks. Dia kemudian secara kecil membantah tudingan tidak benar kepada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.