Omnibus Law: Pemerintah ingin tuntaskan pra HUT RI, pegiat buruh: ‘RUU Cipta Kerja berpotensi ancam kedaulatan negara’

Omnibus Law: Pemerintah ingin tuntaskan pra HUT RI, pegiat buruh: 'RUU Cipta Kerja berpotensi ancam kedaulatan negara'

Pemerintah serta DPR berbeda pendapat mengenai target penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak mula ditolak para pegiat buruh.

Sebelumnya para pejabat terkait membuktikan pembahasan undang-undang itu diharapkan jadi sebelum 17 Agustus nanti.

Situasi ini berbeda dengan pernyataan arahan DPR yang menyebut pembahasan hangat di tingkat awal.

Adapun para pegiat buruh kembali menyuarakan perlawanan mereka terhadap beberapa draf pencetus yang dianggap akan menyengsarakan mereka.

Alasannya, RUU tersebut dapat menciptakan pemutusan hubungan kerja massal, serta kesulitan ekonomi bagi kelompok pelaku dan Indonesia secara umum, logat pegiat buruh.

Di tengah penolakan seperti itu, pemerintah dan DPR terus membahas pasal-pasal dalam rancangan aturan tersebut.

Berulangkali mereka menolak tuduhan para pekerja dan mengklaim aturan tersebut akan menguntungkan semuanya.

DPR pula mengklaim telah melibatkan berbagai serikat pekerja guna membahas pasal-pasal dengan disebut merugikan buruh.

Mengapa pemerintah ingin pembahasan Omnibus Law sempurna sebelum HUT RI?

Dalam bervariasi kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah membuktikan pembahasan undang-undang itu diharapkan lengkap sebelum 17 Agustus nanti

Hal ini berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan baru dalam tingkat awal.

Di satu sisi, Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Kerja dan Diskusi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah lebih dari 75%.

“Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja dan apresiasi kesepakatan yang dicapai jarang pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi catatan karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diharapkan RUU tersebut dapat selesai dibahas sebelum Keadaan Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus kelak.

Tetapi di sisi lain, apa yang dinyatakan pemerintah sepertinya berbeda secara sikap yang ditunjukan DPR.

DPR berhubungan dengan kumpulan serikat pekerja kemarin baru saja membentuk tim bersama-sama yang akan membahas pasal bohlam pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Bahkan, rencananya tim itu baru akan mulai bekerja bersama melakukan pembahasan pada 18 Agustus 2020 mendatang.

Kumpulan serikat pekerja yang mewakili 32 federasi serta konfederasi serikat pekerja di Indonesia itu menyampaikan bahwa rapat bergandengan akan dilakukan dua kali seminggu dimana setiap hari akan dikerjakan diskusi sekitar empat jam.

KSPI: ‘Kami akan mundur dari lobi & kembali beraksi’

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tergabung dalam gerombolan serikat buruh tersebut akan keluar dari tim bersama dan mendarat beraksi ke jalan jika masukannya tidak diakomodir oleh DPR & pemerintah yang tetap mengesahkan RUU ini tanpa perubahan.

Seperti langkah terdahulu yang dilakukan KSPI muncul dari tim teknis yang disusun Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berharap tim ini akan bicara soal substansi, menerima masukan dan konsep awak. Strategi kami lobi dan laku. Jika aspirasi kami ditolak oleh karena itu kami akan melalukan aksi terus menerus, ” kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono.

KSPI tidak akan beradu menolak isi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kegiatan yang merugikan kehidupan buruh di Indonesia.

Target sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan sangat sulit jika pembahasan RUU Ciptaker selesai sebelum HUT RI.

“Tidak menargetkan sebelum 17 Agustus, tersebut yang targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang tim kerja, anyar mau kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang minta klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” sirih Dasco.

Ia pun menegaskan bahwa DPR akan menerima masukan dari serikat buruh dalam perbaikan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pengkajian RUU Ciptaker tidak mungkin lengkap sebelum HUT RI karena masih banyak hal yang perlu dibahas, seperti ada dua ribu jadwal inventarisasi masalah yang perlu dibahas.

Saat ini Baleg DPR sedang membahas Bab III dalam DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi & Kegiatan Berusaha dari total 15 bab yang ada dalam RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Bagian Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut negeri dan legislatif sudah membahas lima bab.

Khusus untuk bab ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan pembahasan sudah dilakukan dalam kurun waktu sebulan belakang yang dilakukan secara tripatrit secara melibatkan serikat pekerja.

‘Terlalu mencekik para-para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang pekerja bagian produksi di sebuah pabrik yang bernama Noval mengatakan kondisi perekonomiannya saat ini sedang sangat sulit akibat dari pagebluk virus corona.

Ia harus menjalani pemotongan gaji hingga tidak mendapatkan upah lembur.

“Buat hidup saat ini susah, yang ada di pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya telah sangat berat buat kami, ” kata Noval.

Noval yang sudah bekerja lebih dari 11 tahun tidak bisa membayangkan masa depannya jika kondisi sulit saat tersebut akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker yang ia sebut menyengsarakan pekerja.

“Waduh itu kita menangkap drafnya terlalu mencekik para praktisi dan terlalu menyengsarakan kita. Nanti gaji kami bisa harian, kongsi berhak PHK karyawan tanpa bersalah, apalagi pesangon mau ditiadakan, kerja capek-capek tidak dapat pesangon.

Barang apa yang akan dilakukan jika RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai buruh akan mati-matian menolak Omnibus Law itu. Mudah-mudahan RUU itu dibatalkan, ” katanya.

Kok RUU Ciptaker ‘berbahaya’?

Kahar S. Cahyono dari KSPI mengatakan RUU Ciptaker penuh dengan masalah karena semenjak awal pembahasan tidak pernah melibatkan serikat buruh, melainkan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar selalu menegaskan bahwa serikat pekerja tak pernah dilibatkan sedikitpun dalam jalan pembahasan yang menciptakan sebuah kemufakatan. Menurut Kahar jika RUU itu disahkan maka akan berbahaya untuk kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi harus berbasis pada proteksi pelestarian bagi pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan kesejahteraan? Nanti akan berimplikasi pada suram memiliki daya beli dan mendongkrak perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa poin berbahaya dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan karena masifnya penggunaan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU ini perusahaan dibebaskan meng-outsourcing dan mengkontrak karyawan di semua jenis pekerjaan dan semua jenis industri. Jadi kami akan menjelma pekerja outsourcing dan kontrak seumur hidup yang mudah di-PHK, ” kata Kahar.

Kedua, tidak adanya jaminan dan kepastian pendapatan sebab upah pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, & mudah dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum daerah yang nilainya jauh lebih mungil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian yang berlaku UMP yang nilainya bertambah kecil, ” kata Kahar.

Ketiga, jaminan sosial seperti hari tua serta kesehatan akan sulit didapatkan karena menggunakan sistem outsourcing dan kontrak.