Omnibus Law: Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Cipta Kerja & beberapa kontroversinya

Omnibus Law: Hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Cipta Kerja & beberapa kontroversinya

Suara-suara penolakan terhadap Undang-Undang Membangun Kerja kemungkinan besar akan berhenti pada uji materi di MK. Gugatan ini akan dilayangkan setelah Presiden Jokowi menandatangi naskah final UU tersebut.

Bagaimana kunjungan awal pembahasan draf undang-undang ‘sapu jagat’ ini hingga disahkan serta melahirkan penolakan massal yang diwarnai unjuk rasa dan kericuhan?

BBC News Indonesia merangkum perjalanan perdebatan UU Cipta Kerja, mulai lektur Presiden Joko Widodo pada Oktober tahun lalu, hingga rencana tes materi sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi.

Kapan Presiden menandatangani Omnibus Law UU Cipta Kerja?

Sampai Jumat (30/10) sore, Presiden Joko Widodo belum menandatangani UU Cipta Kegiatan setelah disahkan oleh DPR pada Senin (05/10) lalu.

“Tinggal menunggu periode ya… Dalam beberapa saat sesudah ditandatangani oleh beliau, segera diundangkan dalam lembaran negara, ” kata pendahuluan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pada pers, Rabu (21/10) lalu.

Seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Presiden Jokowi memiliki waktu 30 hari untuk menandatangi atau tidak sebuah UU yang sudah disahkan DPR.

Sebelumnya, DPR menyerahkan tulisan final undang-undang tersebut kepada Kepala Joko Widodo, Rabu (14/10/2020), mencuaikan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.

Sejumlah bagian mengharapkan Presiden Jokowi dapat segera menandatanganinya, sehingga upaya uji materi ( judicial review ) atas UU Cipta Kerja dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Siapa yang berencana ajukan tes materi ke MK?

Tidak seluruh organisasi buruh bersedia melayangkan gugatan uji materi atas Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantaran tujuh organisasi buruh yang berperan dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, setidaknya ada 4 yang berencana melayangkannya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Konsorsium Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mencatat setidaknya ada 12 pasal di klaster ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh.

Belasan pasal itu mencakup perkara pesangon, sistem kontrak dan alih daya, serta pengupahan.

Presiden Liga Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, Kamis (15/10), mengatakan pihaknya segera mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejenis undang-undang itu ditandatangani presiden dan dinomorkan.

Ia mengeklaim, pasal-pasal yang tertuang dalam UU Cipta Kerja ialah “titik kompromi paling maksimal” yang bisa diupayakan kementerian.

Menyusul demonstrasi gembung yang terjadi di sejumlah daerah menolak Omnibus Law, Jumat (09/10), Presiden Joko Widodo mengatakan kalau “ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja” dapat disalurkan melalui uji wujud ke MK.

Desakan diterbitkan perpu – tapi mengapa pemerintah menolak?

Unjuk rasa mahasiswa dan buruh pada Rabu (28/10) lalu, menyuarakan kembali agar pemerintahan Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pemangku undang-undang alias perpu.

Ketua Kongres Asosiasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan, menolak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

“Bagaimana mungkin rakyat dipaksa mengikuti rel hukum tapi pembentukan UU sendiri tidak taat hukum. Dari introduksi, pembahasan UU ini tidak terkuak, partisipasi publik minim, maka kita sebut cacat prosedur dan invalid hukum, ” kata Nining.

Sebagian lihai hukum tata negara menganggap perpu merupakan pilihan terbaik bagi Pemimpin Joko Widodo untuk mengoreksi keputusan DPR mengesahkan Omnibus Law.

Penerbitan Perpu juga dianggap sebagai “obat mujarab” buat menyelesaikan polemik UU Cipta Kerja, yaitu sebagai bentuk mengakomodasi tuntutan publik.

Dikatakan bahwa “amarah” publik dengan tercermin dari maraknya demonstrasi di banyak daerah sudah memenuhi sarana kegentingan untuk diterbitkan perpu.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari, kepada BBC News Nusantara, mengatakan tidak mungkin pemerintah hendak mengeluarkan perppu pembatalan UU Cipta Kerja.

“Kalau minta dihapus kan sebanding saja all or nothing , tidak bisa sejenis, tidak fair karena UU ini tidak hanya mengurus ketenagakerjaan tapi pula sektor penting lain, ” katanya, Senin (12/10).

Setelah disahkan, salinan final UU Cipta Kerja sempat tidak bisa diakses terbuka – apa yang terjadi?

DPR dan pemerintah didesak segera membuka kepada publik dokumen final Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kegiatan yang telah disahkan pada Rapat Paripurna, 05 Oktober lalu.

Padahal, kalau merujuk pada UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Tata Tertib DPR, salinan dokumen akhir dengan telah disetujui harus diterima sebab setiap anggota dewan tanpa melainkan dan langsung bisa diakses sebab publik.

Sejumlah pakar mengatakan, keterbukaan & kemudahan masyarakat mendapatkan dokumen sangat penting karena bisa menjadi metode kontrol jika terjadi perubahan akan isi undang-undang.

Kepala Baleg DPR, Supratman Andi Agtas saat itu menjanjikan draf itu dapat diakses pada awal minggu depan atau Senin (12/10).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, mengatakan ada kemungkinan tim ahli DPR masih memperbaiki redaksional undang-undang yang berjumlah hampir satu. 000 halaman itu.

“Ini kan bukan pasal yang sedikit, tapi mengungkung ribuan halaman dan ribuan pencetus turunan. Makanya kita ingatkan semenjak awal, supaya lebih hati-hati serta tidak tergesa-gesa, ” katanya pada BBC News Indonesia.

Kendati salinan simpulan belum diperoleh, draf Undang-Undang Membikin Kerja tertanggal 5 Oktober 2020 yang berjumlah 905 halaman telah beredar di masyarakat. Hanya sekadar, dokumen itu disebut beberapa anggota Baleg DPR bukanlah versi final.

Barang apa konsekuensi jika draf yang disepakati DPR dan pemerintah ‘diubah’ & ‘tak sesuai prosedur hukum’?

Di jumpa pers resmi pada Selasa (13/10) sore, pimpinan DPR menyangkal telah mengubah draf UU Membentuk Kerja setelah rapat paripurna agenda 5 Oktober lalu.

Perbedaan jumlah halaman pada draf omnibus law yang beredar di masyarakat, permintaan mereka, semata-mata akibat penyesuaian wujud huruf, marjin, dan ukuran kertas.

Wakil Pemimpin DPR, Aziz Syamsuddin, menyebut tak ada perubahan apapun dalam rancangan UU Cipta Kerja setelah disetujui di rapat paripurna.

Rekaman dan notulensi proses pembahasan RUU disebut Aziz bisa menjadi bukti bahwa DPR tidak mengubah substansi UU Membikin Kerja.

Dalam jumpa pers, Selasa kemarin, Aziz hanya mengakui eksistensi perut dari empat draf DPR dengan beredar, yaitu yang 1035 dan 812 halaman.

Draf 1035 halaman, sirih Aziz, menyusut menjadi 812 kaca karena Sekretariat DPR melakukan habituasi bentuk huruf, marjin, dan patokan kertas.

Aziz berkata, draf 812 halaman yang itulah yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk disahkan menjadi UU dan dimasukkan ke Lembaran Negara.

Pakar asas tata negara di Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari mengatakan, mengubah atau menambahkan satu kata kendati dalam sebuah UU yang sudah disetujui DPR tidak boleh dilakukan menurut teori dan ketentuan norma.

Feri menyebut muncul atau berubahnya kepala kata dapat mengubah makna UNDANG-UNDANG. Sementara penambahan pasal baru, kata pendahuluan dia, mencuatkan ketentuan yang tak disepakati dalam bersama oleh berbagai fraksi di DPR.

“Tidak boleh ada perubahan. Yang diketuk dalam kerap paripurna DPR adalah pasal-pasal dengan akan disahkan menjadi UU, ” ujar Feri via telepon, Selasa (13/10).

Kerusuhan di balik unjuk rasa anti-UU Cipta Kerja, benarkah tersedia dalang di baliknya?

Unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, yang berlangsung di beberapa kota, mulai Selasa (06/10) dan memuncak di Kamis (08/10) petang, sebagian dengan diwarnai kericuhan.

Pada Kamis malam, Menkopolhukam Mahfud MD menggelar jumpa pers, dan secara khusus menanggapi lagak pengrusakan fasilitas umum dan negeri oleh sekelompok orang.

“Demi ketertiban dan kebahagiaan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi mengacaukan dan ketakutan di dalam asosiasi. ”

Mahfud kemudian mengulangi kalimat tersebut, dengan menambahkan “melakukan proses hukum” terhadap apa yang disebutnya “semua pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi” atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

“Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersuara tegas dan melakukan proses adat terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi pengacau yang sudah berbentuk tindakan kriminal, ” katanya.

Mahfud MD tidak menjelaskan lebih lanjut atas pernyataannya terkait “aktor intelektual”, namun tuduhan laksana ini berulangkali dibantah oleh arahan buruh dan mahasiswa.

Anwar Sastro, Pemimpin Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, menodong semua pihak tidak menuduh minus bukti bahwa pedemo anti-UU Cipta Kerja merusak fasilitas umum.

Kepolisian kudu menyelidiki secara independen apakah karakter perusakan itu adalah pengunjuk mengecap atau pihak lainnya, katanya.

Sebaliknya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan polisi “telah melakukan pelanggaran peraturan Kapolri” saat menangani lagak massa yang menentang pengesahan Peraturan Cipta Kerja, pada 6-8 Oktober 2020.

Organisasi ini mencatat tindakan kekerasan oleh aparat polisi terjadi di 18 provinsi dan dinilai melanggar Susunan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

Pernyataan ini dikeluarkan ketika ribuan orang yang berisi dari buruh, pelajar, dan mahasiswa di beberapa wilayah ditangkap semasa tiga hari rangkaian aksi protes.

Motor KAMI dicokok dituduh ‘dalang kerusuhan’ demo anti-UU Cipta Kerja, apa buktinya?

Tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud MD menuding ada “aktor intelektual” di balik demo anti-UU Cipta Kerja, polisi membeberkan apa yang disebutkan sebagai barang keterangan dugaan keterlibatan sembilan orang bagian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dalam kerusuhan itu.

Keterangan ini disampaikan polisi tidak lama setelah Gatot Nurmantyo, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama pimpinan KAMI lainnya mendatangi Mabes Polri Kamis (15/10) untuk “memprotes dan menuntut pembebasan” rekan-rekan mereka.

Mengenakan seragam benduan warna oranye dengan tangan tersekat ke depan, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Anton Permana dan enam orang lainnya diminta berdiri berbaris di belakang meja pimpinan kepolisian yang menggelar jumpa pers.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono, di keterangannya, mengungkapkan apa yang disebutnya sebagai bukti-bukti tindakan penghasutan serta penyebaran kebencian oleh sembilan karakter tersangka.

Belum ada keterangan tersangka & pengacaranya atas klaim temuan bahan bukti oleh polisi ini. Dalam jumpa pers polisi, tersangka tidak diberi kesempatan berbicara.

Argo kemudian membacakan sejumlah “cuitan di Twitter”, “status di Facebook”, hingga “ujaran dalam grup whatsapp” yang diduga dikerjakan oleh sebagian tersangka.

Deklarator KAMI Rochmat Wahab mengatakan tindakan kepolisian dalam penangkapan sembilan pegiat KAMI “aneh, tidak lazim dan menyalahi prosedur”.

Adapun deklarator KAMI lainnya, Din Syamsudin mengucapkan “ada ketidakadilan. Kalau pun UNDANG-UNDANG ITE mau diterapkan, kami mendesak diterapkan kepada semua. Termasuk ujaran-ujaran kebencian terhadap KAMI, terhadap figur-figur KAMI, yang berada di aliran mata.

“Mengapa itu tidak diusut, tidak ditangkap, karena seaspirasi. Kami menuntut semuanya, termasuk siapa saja, yang ditangkap dengan ketidakadilan, untuk dilepaskan, ” katanya.

Kapan pertama kala Presiden Joko wi ungkap program membuat o mnibus l aw?

Presiden Joko Widodo, di dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, mengatakan pemerintah akan menghasilkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Mungil dan Menengah sebagai Omnibus Law.

“Kita ingin kecepatan, sehingga diperlukan sebuah harmonisasi undang-undang sehingga muncul kecepatan pelayanan, muncul kecepatan dalam membuat kebijaksanaan.

“Sehingga Indonesia akan bisa bertambah cepat dalam merespon perubahan-perubahan negeri yang ada, ” katanya.

Presiden lalu menambahkan: “Kita ingin melayani investor secepat-cepatnya, baik investor lokal maupun investor dari negara lain, kami kira arahnya ke sana. ”

Ditanya mengenai adanya penolakan dari kelompok buruh dan pegiat lingkungan atas rencananya itu, Joko Widodo mengatakan syarat itu akan dijadikan “masukan”.

“Nanti bakal saya sampaikan pada DPR, parlemen, bahwa ini ada komplain bagaikan ini, ” ujarnya.

Ditanya apakah Omnibus Law akan disahkan pada 2020, Jokow Widodo mengatakan: “Perkiraan kami maksimal enam bulan setelah tersebut selesai, Insya Allah , ” kata Presiden Jokowi, kala itu.

Bagaimana perjalanan pembahasan RUU Cipta Kerja?

Diawali pernyataan Presiden Joko Widodo, dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, yang isinya mengatakan bahwa pemerintah akan membuat Omnibus Law, bergulir jalan pembahasannya, seperti dilaporkan Koran Tempo (05/10 dan 13/10), serta Majalah Tempo (18/10):

  • 16 Desember 2019: Negeri membentuk satuan tugas omnibus law yang dipimpin Ketua Umum Kawasan Dagang dan Industri, Rosan Roeslani.
  • 13 Januari 2020: Unjuk rasa oleh kelompok buruh menolak RUU Cipta Lapangan Kerja.
  • 15 Januari: Kepala Jokowi ingin agar naskah akademik omnibus law Cipta Kerja siap sebelum 100 hari masa kegiatan Kabinet Indonesia Maju.
  • 20 Januari: Puluhan ribu pekerja berdemonstrasi menolak omnibus law dalam gedung DPR.
  • 22 Januari: DPR mengesahkan RUU Membikin Kerja masuk Program Legislasi Nasional prioritas 2020.
  • 7 Februari 2020: Pemerintah menyerahkan rancangan Omnibus Law ke DPR. Nama RUU itu berubah menjadi Membangun Kerja.
  • 4 Maret 2020: Sejumlah ormas sipil menentang undangan Kantor Staf Presiden untuk membahas RUU Cipta Kerja. Dan, mahasiswa berunjuk rasa di gedung DPR dan di beberapa daerah.

  • 9 Maret 2020: Mahasiswa gelar unjuk mengalami menolak omnibus law di Timah Gejayan, Yogyakarta.
  • 2 April 2020: DPR menyetujui pembicaraan RUU Cipta Kerja dalam wasit paripurna.
  • 14 April 2020: Pemerintah dan DPR menggelar rapat pertama.
  • 22 April 2020: Tiga pemimpin sistem serikat buruh menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
  • 24 April 2020: Presiden Jokowi memutuskan menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan.
  • 24 April-10 Oktober 2020: DPR menggelar 64 rapat membahas RUU ini.
  • 2 Agustus 2020: Tim teknis tripartit yang beranggotakan unsur negeri, serikat pekerja, dan pengusaha yang dibentuk Kemenaker merampungkan pembahasan kluster ketenagakerjaan.

  • 3 Oktober 2020: Pemerintah dan DPR sepakat membawa RUU Cipta Kerja ke konvensi paripurna 8 Oktober 2020.
  • 5 Oktober 2020: Kerap paripurna DPR dimajukan. UU Membuat Kerja disahkan. Beredar naskah setebal 905 halaman.
  • 6-8 Oktober 2020: Puluhan ribu pekerja, mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa menolak UU Cipta Kegiatan.
  • 7 Oktober 2020: Badan Legislasi DPR mengotak-atik sebesar pasal.
  • 8 Oktober 2020: Badan Legislasi DPR sedang mengubah sejumlah pasal.

  • 9 Oktober 2020: Presiden Jokowi merespons pengesahan omnibus law dan meminta pihak dengan tidak puas mengugat ke MK.
  • 12 Oktober 2020: Naskah omnibus law beredar dua kali, setebal 1. 035 kaca dan 812 halaman.
  • 13 Oktober 2020: Sekjen DPR mengkonfirmasi naskah final UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman. Muncul rasa anti-UU Cipta Kerja berakhir ricuh.
  • 14 Oktober 2020: Sekjen DPR mengirimkan naskah final UU Cipta Kerja setebal 812 halaman ke Istana.

Mengapa RUU Cipta Kerja semenjak awal menimbulkan kontroversi?

Semenjak Pemimpin Joko Widodo mengungkapkan rencana untuk membuat UU Cipta Kerja, sudah ada kritikan terhadap tujuan serta rancangannya.

Upaya pemerintah dalam perampingan preskripsi demi menyederhanakan ijin investasi & meningkatkan kesejahteraan rakyat, justru dinilai kontraproduktif oleh seorang pengamat ekonomi.

Sebelum disahkan, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai upaya negeri untuk menyederhanakan izin investasi & meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui omnibus law’ dinilai kontraproduktif.

Ia mengucapkan kluster peraturan ketenagakerjaan dalam omnibus law bermasalah sejak awal.

Alasannya, menurutnya, proses pembahasannya yang tidak terang, mengundang polemik secara substantif, serta bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Seperti risiko mogok kerja, dan aksi-aksi lain yang bisa berdampak dalam masa menengah panjang, ” kata Bhima, pertengahan Februari 2020 lalu.

“Menurut hamba sudah cacat sejak di introduksi karena pada waktu draf itu sebenarnya harusnya melakukan konsultasi juga, konsultasi kepada pihak-pihak yang terkait, karena ini menyangkut 130 juta angkatan kerja di Indonesia, akan terdampak semua, ” katanya.

Omnibus Law, atau perampingan aturan, nyata terdiri dari beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), atau yang juga dikenal sebagai ‘kluster’ terkait beberapa zona.

Secara keseluruhan, RUU ini berpotensi menukar lebih dari 1. 000 perkara dalam 79 Undang-Undang yang legal, termasuk UU No. 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan.

Dalam berbagai kesempatan, negeri menyatakan bahwa UU ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja Nusantara serta mendorong pertumbuhan perekonomian.

Negeri juga mengeklaim bahwa UU Menjadikan Kerja bakal melindungi tenaga kerja.