Omnibus Law: DPR sahkan RUU Cipta Kerja, aliansi buruh ancam ‘mogok nasional’ dan ‘unjuk rasa serentak’ di puluhan kota: ‘Kita yang bahaya’

Omnibus Law: DPR sahkan RUU Cipta Kerja, aliansi buruh ancam 'mogok nasional' dan 'unjuk rasa serentak' di puluhan kota: 'Kita yang bahaya'

Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Ketentuan (RUU) Omnibus Law Cipta Aksi pada Senin (05/10) sore, walaupun terus mendapat penolakan dari banyak kelompok buruh dan sejumlah golongan lainnya.

Tujuh fraksi menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja, dan sebagian di antaranya menerima dengan catatan, sementara dua fraksi yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolaknya.

Usai pembacaan pendapat fraksi-fraksi, sejumlah politikus Partai Demokrat melancarkan interupsi sebelum akhirnya melakukan gerakan “walk out” atau meninggalkan ruangan.

Keputusan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini digelar setelah Badan Musyawarah DPR pada Senin siang menyetujui untuk disahkan pada rapat paripurna. Sejumlah kalangan menilai pengesahan RUU yang kontroversial ini “dikebut”.

Sebelumnya, pembahasan RUU Cipta Kerja suah diselesaikan Badan Legislasi DPR dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Teknik sikap fraksi-fraksi?

Dalam sambutannya, Presiden Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, tujuh fraksi pada DPR menerima hasil panitia kerja dan menyetujui agar RUU Omnibus Law disahkan.

Dia mengklaim pembahasan RUU tersebut “dapat diakses publik” hal ini karena disiarkan langsung oleh TV parlemen.

Dalam pandangannya, perwakilan Fraksi PDI-P Andreas Eddy Susetyo menyatakan pihaknya menyetujui pengesahan RUU Omnibus Law. Sikap senada juga ditunjukkan Fraksi Golkar, Nurul Arifin, mendukung pengesahan RUU tersebut.

Diberi kesempatan, juru bicara Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan keberadaan RUU ini penting untuk penciptaan area kerja. Pihaknya mengklaim sudah menyuarakan dan mengakomodasi kepentingan kelompok buruh dalam RUU tersebut.

Taufik Basari, juru bicara Fraksi Nasdem, menyatakan pihaknya mendukung pengesahan RUU yang disebutnya dapat “memudahkan berusaha dan perizinan” sehingga dapat menciptakan lapangan yang dilakukan.

Diakuinya ada penolakan atas RUU tersebut, dan Taufik mengklaim pihaknya suah menerima dan mengakomodir sebagian petunjuk dari masyarakat. Dia mengklaim muncul beberapa perbaikan setelah ada masukan dari masyarakat.

Adapun juru bicara Fraksi PKB Abdul Wahid menyatakan sanggup menerima dan menyetujui RUU Omnibus Law menjadi UU dengan “banyak catatan” tanpa menjelaskan detilnya.

Melalui juru bicaranya, Ahmad Baedowi, Fraksi PPP menyatakan pihaknya menerima RUU ini, apalagi setelah ada perbaikan dengan sejumlah klaster, diantaranya masalah ketenagakerjaan.

Existencia mengklaim sudah berusaha menjembatani masa kepentingan tenaga kerja dan penjuru usaha, dengan memasukkan sejumlah usulan, diantaranya jaminan kehilangan pekerjaan.

‘Terlalu kapitalistik dan neoliberalistik’

Sementara, Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Marwan Cik Hasan menyatakan pihaknya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja, karena “hak kaum pekerja dipinggirkan”.

Rato juga menilai keberadaan RUU tersebut “terlalu kapitalistik dan neoliberalistik”. Marwan juga mengklaim materi dalam RUU ini “kurang transparan dan minim melibatkan pekerja dan civil mankind. ”

Senada dengan Fraksi Partai Demokrat, fraksi PKS melalui juru bicara Amin AK juga menolak RUU Omnibus Law.

Mereka menganggap RUU indonesia berpotensi adanya “liberalisasi pendidikan” dengan berpotensi pengrusakan lingkungan. Dia pun menyebut RUU ini memberi kewenangan yang besar kepada pemerintah, tapi tidak diimbangi oleh aspek pengawasan.

Sementara fraksi Amanat Nasional, melalui juru bicaranya mengatakan pihaknya menerima RUU tersebut dengan “catatan”.

Ancaman mogok nasional

Ratusan ribu orang yang tergabung dalam organisasi buruh, petani, da mahasiswa dari 30 kota di dalam Indonesia sejak pekan lalu menyatakan akan menggelar mogok nasional serta aksi unjuk rasa serentak untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kelompok buruh menyebut aksi selama tiga hari terkait merupakan perjuangan terakhir mereka milieu menjegal pengesahan Omninus Law dalam dianggap merugikan buruh dan sekedar menguntungkan pengusaha. Mereka mendapat info, RUU ini akan sedianya dibenarkan pada rapat paripurna DPR tanggal 8 Oktober.

Dalam Rapat Panitia Aksi DPR yang berlangsung Sabtu (03/10) malam, tujuh fraksi setuju RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. Adapun dua fraksi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Di sisi yang lain, pemerintah mengklaim RUU Cipta Usaha melindungi pekerja dan pelaku kerja UMKM.

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mendesak DPR dan pemerintah membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Upaya pada Rapat Paripurna.

Ini karena pada dalam RUU tersebut, ada setidaknya tujuh poin menyangkut ketenagakerjaan merugikan kelompok buruh, seperti skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari 32 bulan upah bagai 25 bulan.

Hal lain untuk terancam dihapusnya skema Upah Minor Sektoral di tingkat kabupaten atau kota.

Kata Nining, jika desakan pembatalan itu tidak dilakukan, ratusan ribu orang yang terdiri dari buruh, petani, dan mahasiswa jadi menggelar demonstrasi serentak di hadapan gedung DPR/DPRD dan pemerintah wilayah di 30 kota.

“Mau ngak mau di masa pandemi, di dalam mana rakyat khawatir tentang persoalan keselamatan kesehatan, tapi kita dipaksa turun ke jalan. Dipaksa mesti melawan karena tidak ada iktikad baik pemerintah dan DPR peduli akan nasib rakyat.

“Kaum buruh dan masyarakat banyak kehilangan pencaharian karena PHK. Kita dalam bahaya, ” ujar Nining Elitos untuk konferensi pers virtual, Minggu (04/10).

Bakal ‘digugat’ ke Mahkamah Konstitusi

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas, Feri Amsar—yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law—mengatakan pihaknya standby membawa RUU Cipta Kerja utk diuji ke Mahakamah Konstitusi (MK) jika akhirnya disahkan oleh DPR dan pemerintah.

“Kami akan menguji ke MK walaupun RUU ini selaku sudah terencana matang. Tapi untuk kami tetap harus perjuangkan melalui konstitusional. Sebab itu cara dalam paling formal dalam mempermasalahkan hukum, ” imbuh Feri Amsari kepada Quin Pasaribu yang melaporkan guna BBC News Indonesia, Minggu (04/10).

Sejauh pengamatannya, Rancangan Undang-undang Cipta Aksi memuat beberapa persoalan selain ketenagakerjaan, yakni pengabaian terhadap lingkungan hidup demi mendatangkan investor dan pengabaian atas prosedur pembentukan undang-undang.

Pun dalam pembentukannya, menurut Feri, cacat formil lantaran tidak melibatkan partisipasi publik yang lebih luas.

“Omnibus Law ini tidak dikenal divvt UU 12 tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi guna merevisi undang-undang tidak menggunakan bag penggabungan. Yang ada revisi yang satu undang-undang terhadap satu hukum tertentu, ” sambungnya.

“Sekarang ada seventy nine undang-undang direvisi menjadi satu peraturan. ”

Apa yang terbaru dari RUU Cipta Kerja?

Dalam rapat kerja RUU Cipta Kerja yang berlangsung pada DPR pada Sabtu (03/10) malam sebanyak tujuh fraksi setuju dalam melanjutkan pembahasan beleid tersebut ke rapat paripurna DPR untuk diresmikan menjadi undang-undang.

Tujuh fraksi tersebut yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan menyetujuinya.

Sementara dua partai lain yaitu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak.

Sekretaris Fraksi PKS yang juga anggota Panitia Kerja RUU Cipta Upaya, Ledia Hanifa, mengatakan rapat dalam berlangsung panjang dan maraton tersebut masih menyisakan masalah. Karena itulah, partainya menyatakan menolak RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sebetulnya keberatan kami karena ini menyangkut 79 undang-undang kita harus pastikan. \ buru-buru nanti ada yang terlewat. Karena kan tujuannya mau mensinkronkan. Pada item utama, iya kami sinkonkan tapi yang bukan brand utama ini saya khawatir luput, ” ujar Ledia Hanifa pada Quin Pasaribu yang melaporkan agar BBC News Indonesia, Minggu (03/10).

“Karena kita nggak bisa cek satu-satu akan waktu yang sangat cepat tersebut, ” sambungnya.

Beberapa poin yang dipermasalahkan PKS, kata Ledia, di antaranya mengenai tidak adanya pemaksaan bersama pengusaha yang melakukan usaha in kehutanan untuk melakukan pelestarian hutan kembali.

“Ini fungsi pelestarian hutan luar biasa kita khawatirkan dan harusnya tentu ada. ”

Kemudian terkait pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) yang modal awalnya berasal dari APBN. Sementara pemeriksaan penggunaan keuangannya, kata Ledia, tidak menyertakan Badan Pemeriksaan Moneter (BPK).

“Menurut kami tidak terjadi écrit transparansi dan akuntabilitas, ” tukasnya.

Adapun yang menyangkut ketenagakerjaan, katanya, selayak hak cuti hamil, melahirkan, menyusui, dan menstruasi untuk pekerja dikembalikan seperti aturan semula. Begitu pula dengan aturan jam kerja.

Namun demikian, skema pesangon bagi pekerja yg di-PHK diubah oleh pemerintah. Andai merujuk pada aturan sebelumnya, pesangon diberikan sebanyak 32 kali upah dengan skema 23 kali ditanggung pengusaha dan sembilan kali dari pemerintah melalui jaminan BPJS.

Tapi pemerintah menginginkan agar skema itu diturunkan menjadi 25 kali upah oleh skema 19 kali ditanggung pengusaha dan enam kali oleh pemerintah.

Seterusnya dalam RUU Cipta Kerja pula membuka peluang dalam kemudahan mempekerjakan tenaga kerja asing di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri.

Kemudian, kata Leida, pemberlakuan Upah Minimum Sektoral di tingkat kabupaten/kota yang terancam hilang.

Ia menjelaskan, penetapan upah minimum hanya berlaku di tingkat provinsi. Sementara kabupaten/kota bisa diterapkan jika ada persetujuan dari gubernur dengan hitungan merujuk pada pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

“Padahal di beberapa kota/kabupaten nilai upahnya justru lebih besar kan daripada provinsi? ”

Apa yang akan terjalin dalam Rapat Paripurna DPR?

Sekretaris Fraksi PKS, Leida Hanifa, mengatakan pembatalan pengesahan RUU Cipta Kerja sungguh-sungguh Rapat Paripurna DPR bisa berlaku jika pemerintah menarik beleid itu.

Akan tetapi hal itu, katanya, mustahil berlangsung, sebab pembahasan sengaja dipercepat agar bisa dituntaskan pada masa sidang Oktober ini.

Ia juga berkata, jika beleid ini dibawa ke Rapat Paripurna DPR maka nyaris pasti disetujui untuk disahkan jadi undang-undang meski ada dua fraksi yang menolak.

Apa kata pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, menyebut RUU Cipta Kerja tetao dibawa ke Rapat Paripurna utk pengambilan keputusan dan mendapat pengesahan.

Ia mengklaim RUU Cipta Kerja tetao bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Philippines memasuki era baru perekonomian modern world.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, enteng, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga dalam siaran pers Minggu (04/10).

Terkait ketenagakerjaan, Airlangga mengklaim RUU ini menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon di program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sedangkan mekanisme PHK, katanya, pasti mengikuti persyaratan yang diatur sewrius UU Ketenagakerjaan dan tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil.

Sementara kepada pengusaha, RUU Cipta Kerja akan memberi kegunaan yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha.

Pengusaha juga, lanjutnya, akan mendapatkan insentif dan kemudahan baik dalam bentuk insentif fiskal. Di samping hadirnya bidang kegiatan usaha yang amat luas untuk dapat dimasuki pernanaman modal, dengan mengacu kepada bidang upaya yang diprioritaskan pemerintah (Daftar Preferensi Investasi).

Gagasan membuat RUU Cipta Upaya atau Omnibus Law pertama kali dilontarkan Presiden Joko Widodo di dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 11 klaster dan amat dari 70 undang-undang. Sebelas klaster dalam RUU ini ialah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kegampangan dan perlindungan UMKM.

Kemudian terdapat jua kemudahan berusaha, dukungan riset da inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah menyerahkan draf dan Surpres RUU Cipta Kerja pada 12 Februari setelah itu. Namun sejak awal, RUU Cipta Kerja menuai banyak kritik setelah itu penolakan dari banyak pihak, semenjak dari akademisi, pegiat lingkungan, buruh, hingga mahasiswa.

Berita ini diperbarui pada Senin, 5 Oktober 2020, pukul 17. 30 WIB, dengan menambahkan keputusan rapat paripurna DPR yang mengesahkan RUU Omnibus Law.