Moratorium kelapa sawit: UU Membikin Kerja dikhawatirkan ‘begal’ capaian pengelolaan hutan

moratorium-kelapa-sawit-uu-cipta-kerja-dikhawatirkan-begal-capaian-pengelolaan-hutan-8

Sumber gambar, Barcroft Media/Getty Images

Pemerintah belum mengumumkan apakah akan memperpanjang atau menyudahi moratorium kelapa sawit, yang habis zaman berlakunya pada 19 September 2021. Di tengah ketidakpastian ini, UU Cipta Kegiatan berlaku. Pegiat lingkungan memperingatkan celah ini bisa menjadi keran pemberian perizinan mutakhir.

Menurut laporan koalisi Moratorium Kelapa Sawit yang beranggotakan sejumlah LSM lingkungan hidup, pemerintah Papua Barat dan KPK sudah menelaah ulang perizinan 30 perkebunan kelapa sawit selama setidaknya dua tahun terakhir. Hasilnya, perizinan 14 perusahaan kelapa sawit dicabut secara total luas lahan hampir mencapai 270. 000 hektare.

Direktur Eksekutif dari Indonesian Centre of Environmental Law atau ICEL, Raynaldo G Sembiring menganggap hal itu adalah contoh keberhasilan sejak moratorium sawit.

“Sehingga mereka [para kepala daerah] melakukan preview perizinan & menghentikan usaha-usaha yang tak memenuhi syarat-syarat administratif dan syarat-syarat substantif, ” cakap Raynaldo lewat sambungan telepon.

Deputi tempat koordinasi pangan dan agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menyebut laporan hasil pertimbangan moratorium sawit telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Ditanya lebih lanjut kapan akan ada jawaban kepada laporan hasil evaluasi itu, Musdhalifah menjawab melalui perintah singkat: “Kita tunggu selalu. ”

Baca selalu:

UU Cipta Kerja dikhawatirkan ‘membegal’ capaian moratorium sawit

Baru-baru ini, bupati Kabupaten Sorong, Papua Barat mencabut empat izin perusahaan kelapa sawit di wilayahnya. Laporan koalisi Moratorium Kelapa Sawit mengatakan bahwa tanah yang berasal dari negeri adat itu akan dikelola kembali oleh masyarakat kebiasaan.

Menurut Raynaldo dari ICEL, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 mengenai penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas [moratorium sawit] memberi dasar yang kuat bagi kepala daerah untuk membenahi perizinan kelapa sawit di wilayahnya.

“Inpres ini memberikan satu spirit baru bagi para kepala daerah untuk melakukan pengelolaan hutan yang lestari, ” katanya.

Namun pencapaian daripada moratorium sawit dikhawatirkan gegabah.

Sumber gambar, AFP/Getty Images

Sebagaimana dilaporkan kantor informasi Reuters , pascaberakhirnya moratorium sawit, Utusan bidang koordinasi pangan & agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengindikasikan Indonesia akan menggunakan regulasi yang sudah ada, yakni UU Membentuk Kerja.

Akan tetapi , Omnibus law tersebut tidak mengatur mengenai penangguhan pemberian izin baru pada perkebunan kelapa sawit. Sementara, PP nomor 26 tahun 2021 yang merupakan anak dari UU Cipta kegiatan, mengatur batasan luas barang perkebunan strategis. Dalam PP tersebut, luas perkebunan kelapa sawit diizinkan mencapai minimal 6. 000 hektare serta maksimal 100. 000 hektare.

Ketika ditanya oleh BBC News Indonesia, apakah izin perkebunan sawit baru mampu diberikan menggunakan dasar kaidah tersebut, Musdhalifah menjawab “Semua harus sesuai dengan peraturan yang ada; silahkan baca aturannya. ”

Di bagian lain, dalam diskusi daring bertajuk Penundaan Sawit: Apa Setelah Tenggat 3 Tahu n dengan digelar pada Kamis (23/09) , Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, menyetujui kelanjutan moratorium sawit.

BBC News Indonesia sudah menghubungi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) & Kementerian Pertanian untuk ramah, namun tidak mendapatkan respons.

Sementara Kementerian Lingkungan Tumbuh dan Kehutanan (KLHK) terpendam moratorium kelapa sawit sepantasnya dibicarakan dengan Kementerian Pertanian dan Kemenko Perekonomian.

Sumber gambar, Barcroft Media/Getty Images

Inda Fatinaware selaku Penasihat Eksekutif LSM Sawit Watch yang memantau keberlanjutan sawit, tidak menyambut baik kalau UU Cipta Kerja mengatur perizinan lahan kelapa sawit.

“Perbaikan yang dilakukan meniti moratorium sawit di sedang jalan ‘dibegal’ oleh UU Cipta Kerja, ” sirih Inda kepada BBC Indonesia melalui pesan singkat.

Direktur Eksekutif dari Indonesian Centre of Environmental Law atau ICEL, Raynaldo G Sembiring, mengamini pendapat tersebut. Sebab, menurutnya, UU Membangun Kerja bertujuan untuk menyampaikan kemudahan berusaha dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan perizinan.

Bony, staf riset perluasan LSM Sawit Watch, memeriksa akan ada banyak kongsi yang mengantre moratorium berakhir.

“Ini kan tinggal menduduki keran saja, kalau telah begini cepat ini [mengurus perizinan baru], ” katanya. “Saya pikir ini sudah periode antre, ketika ada jalan ini pasti dipercepat. ”

Selama moratorium sawit tidak diperpanjang, Sawit Watch juga mewaspadai peluang meningkatnya deforestasi seiring dengan pemberian persetujuan lahan perkebunan sawit segar.

Moratorium selama tiga tarikh dianggap tidak cukup

Bersandarkan catatan Greenpeace, seluas 4, 4 juta hektare tanah atau setara delapan kala luas Pulau Bali terbakar antara tahun 2015 datang 2019.

Sebanyak 30% di antaranya berada di konsesi kelapa sawit dan pulp atau bubur kertas.

Pada BBC News Indonesia, pemimpin tim kampanye hutan Greenpeace, Arie Rompas, mengatakan sesudah 2019 tidak ada kebakaran signifikan.

Namun Arie tidak bisa memastikan apakah ini bagian dari kejayaan moratorium atau bukan.

“Tidak ada dampak langsung dibanding moratorium sawit, karena tidak ada evaluasi yang dikerjakan oleh pemerintah selama penundaan yg dipublikasikan, ” sebutan Arie.

“Kecuali pembatalan izin oleh pemprov Papua Barat yang berujung pencabutan izin sawit. Itu yang signifikan. ”

Sumber gambar, AFP

Menurut Sawit Watch, keseriusan kepala daerah serupa di Papua Barat juga terlihat di wilayah-wilayah lainnya. Keseriusan ini harus diimbangi komitmen yang sama kuatnya sebab pemerintah.

“Banyak tugas-tugas dengan diamanahkan di inpres ini belum terselesaikan. Kita sadari waktu tiga tahun tak cukup untuk melakukan itu semua [maka] penting moratorium sawit diperpanjang dan diperkuat, ” terang Inda.

Keterbukaan data pula menjadi hal yang disoroti selama pemberlakuan moratorium 3 tahun ke belakang. Negeri dinilai masih memiliki ‘pekerjaan rumah’ untuk memberikan kanal informasi yang jelas kepada publik.

Informasi itu mencakup kemajuan moratorium dan bahan yang akan diraih selanjutnya, mekanisme pengawasan dan kontrol yang jelas saat permisi telah diberikan, serta mekanisme sanksi yang jelas kalau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

“Itu membangun hal yang penting juga bukan cuma untuk para pegiat lingkungan dan pemerintah tapi juga bagi bisnis [perkebunan kelapa sawit], ” jelas Raynaldo dari Sawit Watch.

“Pelaku jalan pasti menginginkan kepastian norma dan bagaimana aturan berperan yang jelas. ”

Pada akhirnya para pegiat lingkungan tidak hanya menunggu kepastian apakah moratorium dilanjutkan ataupun dihentikan. Mereka pun menunggu hasil evaluasi pemerintah sebagai basis kebijakan selanjutnya.