Miranda Pauline Lumowa, buronan dan tersangka pembobolan bank BNI Rp one, 7 triliun tiba di \ – ‘Ada upaya suap biar ekstradisi gagal’

Miranda Pauline Lumowa, buronan dan tersangka pembobolan bank BNI Rp one, 7 triliun tiba di \ - 'Ada upaya suap biar ekstradisi gagal'

Seorang pejabat Indonesia mengiyakan mendapat informasi bahwa pengacara Natalia Pauline Lumowa, buronan tersangka fall pembobolan bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun, berusaha menyuap otoritas hukum Serbia untuk menggagalkan ekstradisi Maria.

Di hadapan wartawan, usai tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Kamis (09/07), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut ada sebuah negara di Eropa berusaha “melakukan upaya-upaya diplomasi” agar Maria tidak diekstradisi ke Dalam negri.

Lain Yasonna, mengutip pernyataan salah seorang duta besar Indonesia di penjuru Eropa, mengatakan ada upaya menyuap pejabat Serbia yang dilakukan pengacara Maria Pauline untuk menggagalkan ekstradisi.

“Dan ada pengacara beliau [Maria Pauline] yang mencoba melakukan sperti upaya suap, tetapi pemerintah Serbia tetap berkomitmen, ” katanya

Sejauh kita belum ada klarifikasi dari kelompok Maria Pauline Lumowa atas klaim tersebut. Maria telah berada pada tahanan Bareskrim Mabes Polri sehabis diekstradisi dari Serbia.

Dalam pengawalan ketat, Maria – dengan tangan terikat dan mengenakan baju tahanan warna oranye – sempat diperlihatkan sebentar di hadapan wartawan, sebelum dibawa ke tahanan Bareskrim Polri.

Dia telah diekstradisi dari Serbia untuk lain menjalani proses hukum di Negara sendiri. Proses ekstradisi ini bekerja sama dengan polisi interpol Serbia, sebutan Menko Polhukam.

Usai memperlihatkan Maria di hadapan wartawan, Menko Polhukam Mahfud dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengasihkan keterangan pers.

Menteri Hukum & HAM Yasonna Laoly mengatakan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa memerlukan proses panjang, apalagi yang bersangkutan adalah warga negara Belanda.

“Ada lobi-lobi, dan tentunya bukan cuma kamu yang melakukan lobi, ” ungkap Yasonna. “Ada negara lain dimana juga melakukan lobi-lobi [kepada pemerintah Serbia]. ”

“Ada upaya intens supaya dimana bersangkutan tidak diekstradisi ke Dalam negri, ” tambahnya. Pengacara Maria pula disebutnya melakukan upaya hukum bagi menggagalkan upaya ekstradisi itu.

Seperti apa kronologi ekstradisi Maria Pauline?

Ketika Maria melarikan diri ke Singapura, maka ke Belanda, demikian klaim Yasonna, pemerintah Indonesia sudah melakukan cara hukum agar yang bersangkutan diekstradisi ke Indonesia.

“Tapi pemerintah Belanda menarik, dengan alasan kita belum mengantongi perjanjian ekstradisi dengan Belanda, in ungkapnya.

Setahun lalu, Maria ditangkap otoritas hukum Serbia berdasarkan red notice Interpol, saat dirinya mendarat di bandara ibu kota negara tersebut.

Karen – warga negara Belanda least ditangkap oleh otoritas hukum Serbia pada 16 Juli 2019 divvt bandara di Beograd, Serbia, berdasarkan red notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003.

Pemerintah Indonesia kemudian merespons informasi penangkapan Maria dengan mengirim surat permintaan percepatan ekstradisi pada Serbia pada 31 Juli 2019, kata Yasonna.

Dua bulan kemudian, daya hukum Indonesia kembali mengirim surat serupa, tambahnya.

“Kemudian kita melakukan pendekatan high level diplomacy dengan pemerintah Serbia, ” ungkapnya.

“Saya melaporkan untuk Presiden [Joko Widodo], melalui Mensesneg, bahwa diperlukan langkah-langkah high diplomacy, karena kita lewat tanggal 07 Juli, masa hukumannya akan berakhur dan mau-tidak-mau, harus dibebaskan, alone paparnya.

Benarkah ada upaya suap sebagai gagalkan ekstradisi Maria Pauline?

Di hadapan wartawan, Yasonna menyebut ada sebuah negara di Europe berusaha “melakukan upaya-upaya diplomasi” biar Maria tidak diekstradisi ke Negara sendiri.

Yasonna, mengutip pernyataan salah seorang duta besar Indonesia di negara Eropa, lain mengatakan ada upaya menyuap pejabat Serbia yang dilakukan pengacara Marina Pauline untuk menggagalkan ekstradisi.

“Dan banyak pengacara beliau [Maria Pauline] yang mencoba melakukan semacam cara suap, tetapi pemerintah Serbia pasti berkomitmen, ” katanya, mengutip penjelasaqn seorang pejabat Indonesia.

Dalam kerangka diplomasi tingkat tinggi, Yasonna mengaku sudah bertemu Menlu, Wakil Perdana Menteri dan Presiden Serbia. “Saya sampaikan salam dari pak Presiden [Jokowi).”

“Beliau menyambut hangat, beliau mengatakan ada hubungan bersejarah antara Indonesia dan Serbia, akan tetap dipelihara dan ditingkatkan.”

Walaupun belum ada kerjasama ekstradisi dengan Serbia, melalui hubungan diplomasi tingkat itulah, Kamis (08/07), akhirnya dilakukan proses han d ing over atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia kepada Indonesia, jelasnya.

Bagaimana pengembalian aset dugaan korupsi?

Yasonna menjelaskan, setelah proses penyidikan dan penyelidikan atas Maria, pemerintah Indonesia akan melakukan pengembalian aset dugaan korupsi yang dilakukan Maria.

“Diperkirakan ada harta-harta yang di negara lain, termasuk di Belanda,” ungkapnya.

Pemerintah Indonesia, sambungnya, akan menempuh upaya hukum agar harta dugaan korupsi itu dapat dikembalikan. “[termasuk] memblokir akun dll.”

Menurutnya, upaya itu baru bisa dilakukan setelah proses hukum atas Maria dilakukan di Indonesia. “Bersama tim, kita akan mengejarnya.”

Mengapa proses ekstradisi dilakukan ‘secara diam-diam’?

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut keberhasilan mengekstradisi buronan Maria Pauline Lumowa ke Indonesia melalui proses yang “panjang dan diam-diam”.

“Bekerja dalam senyap, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mendengar, karena memang harus bekerja dengan hati-hati,” kata Mahfud.

Dia juga menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari “kerja sama yang baik” dengan pemerintah Serbia. “Sehingga buronan ini bisa kita bawa,” ujarnya.

Itulah sebabnya, pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih “atas bantuan” yang diberikan Presiden Serbia.

Menurutnya, apabila Serbia tidak memberikan lampu hijau, kemungkinan besar upaya ekstradisi atas Maria Pauline akan gagal.

“Bayangkan kalau lewat seminggu dari sekarang, kira-kira dia akan lolos lagi,” kata Mahfud.

“Karena tanggal 17 [ Juli) akan datang, pueblo penahannnya di Serbia akan habis dan harus dilepas, kalau \ tidak terjadi kesepakatan penyerahan di sini.. ”

Mahfud mengaku sudah melakukan pembicaraan dengan Maria Pauline, dan menjanjikan proses hukum atas dirinya tentang dilakukan dengan baik.

“Saya katakan hukum akan memperlakukan dia dengan cermat, akan memperhatikan hak asasinya, john bantuan hukum akan tetap dikasih, ” katanya. Maria juga disebutkan diperbolehkan menunjuk pengacaranya sendiri.

“Tadi dia mengatakan sudah punya kuasa hukum, [yakni] untuk Kedubes Belanda, karena sekarang beliau WN Belanda, ” ungkap Mahfud.

‘Berkat diplomasi hukum dan hubungan manjur dengan Serbia’

Sebelumnya, serah terima Maria Pauline Lumowa dilakukan di bandara internasional Nicola Tesla medicamentos Rabu (08/07) sore, waktu setempat. Dia diperkirakan akan tiba di dalam Indonesia pada Kamis (09/07) pagi.

Ekstradisi ini dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkunjung ke Serbia pada 6 Julei (gesprochene form) lalu untuk memperkuat kerjasama penanganan kerjasama transnasional.

“Dengan gembira aku menyampaikan bahwa kami telah secara resmi telah menyelesaikan proses han e ing over atas nama Maria Pauline Lumowa dari pemerintah Serbia, inch ujar Yasona dalam sebuah penjelasaqn.

Keberhasilan menuntaskan proses ekstradisi di sini. tidak lepas dari diplomasi hukum dan hubungan baik kedua negara, kata dia.

Seperti dilaporkan KompasTV , Maria yang tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan kedua tangan terikat dikawal dengan pengawalan yang ketat.

Buronan selama 17 tahun

Maria Pauline Lumowa akhirnya ditangkap setelah 17 1 thaun lebih menjadi buron.

Dia adalah salah satu tersangka pelaku penjebolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1, fourteen triliun lewat Notification of Credit (L/C) fiktif.

Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 ketika Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai US$136 juta dan 56 juta Euro, maupun setara Rp 1, 7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Pada Juni 2003, pihak BNI yang curiga dengan transaksi ekonomi PT Gramarindo Group mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan itu tak pernah melakukan ekspor.

Sejak Desember 2003, Maria menjadi buronan sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka akibat tim khusus yang dibentuk Mabes Polri.

Perempuan berusia 62 1 tahun ini belakangan diketahui keberadaannya divvt Belanda pada 2009 dan sering bepergian ke Singapura.

Pemerintah Indonesia sempat mengajukan dua kali permohonan ekstradisi kepada pemerintah Belanda, yakni kepada 2010 dan 2014, sebab kenyataannya Maria sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979.

Namun permintaan ekstradisi itu ditolak oleh Belanda dimana justru memberikan opsi agar Nancy disidangkan di Belanda.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sudah beberapa kali melangsungkan proses ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi.

Tersangka suap pembangunan Wisma Atlet, Nazaruddin, diekstradisi dari Cartagena, Kolombia pada 2011.

Samadikun Hartono, terpidana penyelewengan dana BLBI diekstradisi di China pada 2016.