Mensos Juliari Batubara jadi tersangka manipulasi bansos Covid-19, ancaman hukuman pasif bakal menanti?

Mensos Juliari Batubara jadi tersangka manipulasi bansos Covid-19, ancaman hukuman pasif bakal menanti?

Menteri Sosial, Juliari Batubara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus dugaan korupsi bantuan baik Covid-19.

Padahal jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo tahu kabinetnya untuk tidak main-main di penggunaan anggaran bencana terutama zaman pandemi Covid-19.

Seruan ini kembali disampaikan melalui unggahan di Twitter, keadaan Minggu (06/12).

Jokowi mengatakan sejak pokok, ia sudah “mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak korupsi”.

“Karena itulah, terkait penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka oleh KPK, saya menghormati proses hukum dengan tengah berjalan. Saya tidak mau melindungi siapapun yang terlibat korupsi, ” kata Jokowi.

Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (06/12) dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap lengah pada Sabtu (05/12) lalu terkait dugaan korupsi bansos untuk wileteayah Jabodetabek tahun 2020 di Departemen Sosial.

Mengenakan jaket, topi dan masker warna hitam, Juliari tiba di KPK pada Minggu (06/12) jam 02. 45 WIB, hampir mulia jam setelah KPK menggelar konferensi pers penetapan tersangka dirinya & sejumlah pejabat Kemensos serta pihak swasta.

Apa kata KPK?

Dalam konferensi pers, Ketua KPK, Firli Bahuri, menduga Juliari Peter Batubara (JPB) menerima Rp17 miliar dari manipulasi bansos sembako yang ditujukan buat keluarga miskin yang terdampak kelanjutan wabah virus corona.

KPK menduga uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.

“KPK menetapkan lima orang tersangka. Sebagai penerima JPB, MJS dan AW. Lalu sebagai pemberi adalah AIM & HS, ” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, Minggu (06/12) dini hari.

Real, jauh hari sebelumnya, Presiden Joko Widodo memperingatkan kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bala terutama saat pandemi Covid-19.

Mampu ‘t erancam hukuman mati

Gajah Koordinator Bidang Politik Hukum serta Keamanan, Mahfud Md, mengatakan, penguasa pusat dan daerah yang melaksanakan tindak korupsi berkaitan dengan perkiraan bencana Covid-19 terancam hukuman lebur.

“Saya ingatkan, menurut UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), diancam secara paling tinggi seumur hidup ataupun 20 tahun penjara. Namun, dalam keadaan bencana seperti saat Covid-19 ini, maka ancaman hukuman tewas ini diberlakukan berdasarkan UU dengan berlaku, ” tegas Mahfud di dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, 15 Juni lalu.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. ”

Ketua KPK Firli Bahuri pada Agustus cerai-berai menuturkan, kondisi pandemi Covid-19 mengakar atau memenuhi unsur ‘dalam peristiwa tertentu’ sesuai ayat 2 perkara 2 Undang-Undang Nomor 20 Tarikh 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga, hukuman mati cocok menjadi hukuman bagi pelaku koruptor bansos.

Bagaimana kasus dugaan korupsi bansos ini bermula?

Sehari sebelumnya, pada Sabtu (05/12) dini hari, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap MJS dan SN yang merupakan pejabat Kementerian Sosial, serta tersangka lain dari pihak swasta, yakni AIM dan HS.

“Uang disiapkan AIM dan HS di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung yang disimpan di dalam tujuh koper, tiga ransel dan amplop dengan jumlahnya Rp14, 5 miliar, ” jelas Firli.

Tim KPK mengamankan MJS, SN, dan pihak-pihak lain pada berbagai tempat di Jakarta & selanjutnya diamankan di KPK untuk pemeriksaan.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan kasus dugaan korupsi di Kementerian Sosial ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos di dalam rangka penanganan Covid-19.

Pemasokan barang itu berupa paket sembako di Kementerian Sosial pada 2020 dengan nilai Rp 5, 9 triliun dengan 272 kontrak & dilaksanakan sebanyak dua periode.

Juliari selaku Menteri Sosial, menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pelaksana komitmen dalam proyek tersebut secara penunjukan langsung antar rekanan.

Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan di rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.

“Untuik fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sejumlah Rp10. 000 paket sembako dibanding nilai Rp300. 000 per paket bansos, ” jelas Firli.

Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Baik Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Pada konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima kekayaan suap sekitar Rp8, 2 miliar dalam pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.

“Diduga diterima fee Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan dengan tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai kira-kira Rp8, 2 miliar, ” cakap Firli Bahuri.

Ia menambahkan pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK dan SN yang merupakan karakter kepercayaan JPB.

Uang tersebut, kata Firli, diduga digunakan buat membayar berbagai keperluan pribadi JPB.

Selanjutnya, pada periode kedua pengamalan bansos sembako, yakni dari Oktober sampai Desember 2020, terkumpul uang sekitar Rp8, 8 miliar.

“Itu juga diduga akan dipergunakan buat keperluan JPB, ” tambah Firli.

Dengan demikian, Juliari diduga menerima uang suap total sekitar Rp17 miliar yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi.

Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan Juliari dan empat orang lain sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka penerima uang sogok bersama MJS dan AW.

Tengah itu, dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yaitu AIM dan HS.

KPK telah menyangkakan JPB melanggar Pasal 12 huruf an atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Manipulasi.

Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 tulisan an atau Pasal 12 tulisan b atau Pasal 11 serta Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sedangkan AIM dan HS selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b ataupun Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.

Bansos rawan korupsi

Lebih jauh, Firli mengungkapkan bahwa sejak awal terjadinya pandemi Covid-19, KPK telah melakukan berbagai jalan pemberantasan korupsi dan upaya pencegahan korupsi dalam penanganan Covid-19.

“KPK sejak awal sampaikan daerah atau titik rawan korupsi, salah satunya bansos, ” jelas Firli.

Upaya pencegahan yang dilakukan KPK, jarang lain dengan menerbitkan Surat Informasi (SE) No 8/2020 tentang penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang jasa percepatan penanganan Covid-19, khususnya bantuan sosial.

Selain tersebut, KPK juga menerbitkan SE 11/2020 tentang penggunaan pelaksanaan bantuan sosial dengan berbasis data terpadu.

“Bantuan sosial harus tepat sasaran, pas guna dan tidak disalahgunakan, ” tegas Firli

Ia menambahkan, KPK juga telah membangun aplikasi Jaga Bansos sehingga seluruh masyarakat mampu ikuti tata kelola pemberian tumpuan.

“Bahkan secara langsung, Deputi Pencegahan terlibat langsung dalam Gugus Tugas untuk mencegah tindak korupsi di pusat dan daerah, supaya metode kelola dilaksanakan secara transparan serta akuntabel, ” imbuhnya.

Sebelumnya, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Hanifah Febriani, mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan mengambil celah korupsi.

“Di situasi bencana, perlindungan dan keterbukaan itu jadi lesu dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang umum. Yang utama itu masalah siap, dan audit itu terakhir, ” kata Hanifah.

Hanifah melanjutkan, secara umum modus korupsi yang muncul dalam pembagian dana bansos, yaitu mengurangi jatah peneriman atau bahkan ada dengan tidak menerima bansos sama seluruhnya.

Sebelumnya, tercatat sejumlah kasus penyelewengan biaya bansos yang melibatkan pejabat, tercatat mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho yang dihukum enam tahun penjara dan denda Rp200 juta karena terbukti melakukan aksi pidana korupsi dana hibah & bansos dan mantan Ketua DPRD Bengkalis, Riau, Heru Wahyudi, divonis 18 tahun karena korupsi derma bansos.

Bansos untuk masyarakat yang terdampak Covid-19

Pada April silam, Presiden Joko Widodo merinci jumlah bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam seluruh Indonesia terdampak akibat pandemi virus corona.

Untuk masyarakat yang status di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 seperseribu per bulan selama tiga kamar dalam bentuk sembako.

“Untuk masyarakat di DKI dialokasikan untuk 2, 6 juta jiwan atau 1, 2 juta KK (kartu keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per kamar selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan adalah Rp2, 2 triliun.

“Bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi kepada 1, 6 juta jiwan atau 576 ribu KK sebesar Rp600 seperseribu per bulan selama tiga bulan. Dengan total anggaran Rp1 triliun.

“Untuk masyarakat di luar Jabodetabek bakal diberikan bantuan sosial tunai pada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako, sebesar Rp600 ribu bola lampu bulan selama tiga bulan serta total anggaran disiapkan Rp16, 2 triliun, ” papar Joko Widodo.