Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: ‘itu tidak ciptakan iklim perdamaian’

Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: 'itu tidak ciptakan iklim perdamaian'

Menteri Koordinator Kebijakan, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat di provinsi Papua setelah menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan keterlibatan oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menanggapi kejadian ini, Socratez Yoman, selaku Pemimpin Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menumpukan penambahan pasukan sebab tindakan tersebut menurutnya justru tidak menciptakan iklim damai.

Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan kesejahteraan di wilayah Papua harus dilaksakanan dengan hati-hati, sebab masyarakat Papua memiliki trauma terhadap kehadiran alat keamanan, terutama TNI, akibat kenangan panjang kekerasan di wilayah tersebut.

Gajah Koordinator Politik, Hukum, dan Ketenangan, Mahfud MD, menyampaikan pernyataan terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan pemerintah di Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada dugaan membawabawa aparat dan kemungkinan pihak ke-3. Kemungkinan pihak ketiga itu tidak bisa dihindari karena kan zaman itu dugaan-dugaan yang muncul di luar ada yang menduga negara, kita selidiki. Ada yang mencari pihak ketiga. Kalau pihak ke-3 itu kan teori konspirasi saja, KKB yang membunuh lalu belakang dituduhkan ke aparat. Makanya ada-ada aja kemungkinan itu.

“Tapi lihat nanti rangkaian fakta yang dilaporkan di buku [laporan TGPF] tersebut tadi seperti apa. Itu mau mengarahkan ke situ, ” jelas Mahfud MD kepada para kuli.

Menanggapi temuan TGPF, pihak TNI membuktikan menghormati hasil tersebut.

“Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal, ” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa pada sebuah pernyataan tertulis, (21/10).

Dia menambahkan bahwa TNI menjunjung agung proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum amtenar yang jelas-jelas melanggar hukum, petunjuk dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen pimpinan TNI buat menjadikan TNI sebagai institusi dengan taat hukum, ” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, serta bagian TNI dan Polri, untuk memajukan keberadaan aparat pertahanan organik pada wilayah Papua. Mahfud mengatakan, tersedia daerah-daerah yang tidak terpegang sebab aparat, sehingga butuh membangun eksistensi di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan.

“Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, kepada Presiden, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing kosong dari negara pertahanan dan aparat keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi.

Siap di sana masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang merangkap dua daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini buat lebih menjamin keamanan, supaya lekas dilengkapi, ” tutur Mahfud.

‘Tidak menciptakan iklim perdamaian’

Namun, Socratez Yoman, dengan menyebut dirinya Presiden Badan Budak Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan tersebut justru tidak akan menciptakan iklim perdamaian.

Papua, kata Socratez, tak butuh penambahan pasukan untuk proteksi. Bahkan, menurutnya, keberadaan aparat malah memicu konflik. Semestinya pemerintah pokok pada pembangunan Papua, antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian, tambahnya.

“Tidak perlu ada penambahan-penambahan pasukan di sini. Di sini masyarakat sedikit. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya banyak. Itu dengan jalan apa? Itu tidak masuk akal. Saya di sini tidak butuh keamanan banyak, ” ujar Socratez pada BBC News Indonesia via telpon, (21/10).

“Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berlaku baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tidak butuh lebih banyak aparat keamanan. Disini butuh tenaga kesehatan, di sini butuh tenaga pendidikan. Lebih molek itu aparat keamanan ditarik. Solusi yang manusiawi terhormat itu sejenis, bukan tambah pasukan. Itu invalid kebijakannya. Keliru. Kebijakan yang tak bijaksana. Kebijakan yang tidak menciptakan iklim perdamaian, ” tambahnya.

Peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Nyaman Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan bahwa orang-orang Papua memiliki trauma kepada kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena sejarah kebengisan yang panjang, termasuk stigma separatis.

Namun, kata Adriana, masyarakat Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, akan tetapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif.

“Bagaimanapun kebijakan negara bisa melakukan, dalam tanda petik, “apapun”, untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, untuk mempertahankan wilayah, termasuk di Papua. Tapi, menurut saya, harus memperhatikan betul pengalaman traumatik kelompok, ” kata Adriana via telpon, (21/10).

Ia menjelaskan bahwa penambahan negara harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak muncul rasa saling curiga.

“Terutama, itu yang bertugas di Papua, makin yang baru, harus mengerti tentang etnografi Papua. Ini tidak mampu hanya sekedar datang. Jadi bekalnya bukan hanya soal HAM ini, tapi juga harus tahu etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi molek. Tidak kemudian tentara misalnya rambang kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, lalu orang-orang kampung menjadi sangat ketakutan justru dengan kehadiran tentara, ” ujar Adriana.

Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia?

Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang babi dengan luka tembak dan luka tikam, dalam Sabtu (19/09). Peristiwa itu berlaku di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia sendiri di negeri. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia sempat bertahan tenggat pukul 12 malam di kandang babi tersebut.

Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berada di balik kematian Yeremia.

Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) serupa menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, dakwaan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam momen wasit umum PBB.

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Gabungan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD juga memaparkan informasi TGPF mengenai insiden pembunuhan besar personel TNI dan seorang warga sipil.

“Informasi dan fakta-fakta menunjukkan terkaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan besar aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, pula tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini bukan untuk pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti kami salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana dengan berupa kekerasan dan atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Serta untuk itu pemerintah meminta Kompolnas untuk mengawal proses selanjutnya. Masukan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia, ” kata pendahuluan Mahfud MD.

“Permintaan keluarga dan masyarakat adat untuk memeriksa TNI, tersebut nanti akan dilihat dari prosesnya. Kl pro-yustisia, nanti silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, siapa yang perlu dimintai keterangan, siapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan dengan temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan kepada pemerintah, pada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih kosong dengan amtenar yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF yang dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni pengumpulan fakta.

Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah & tidak dalam posisi saling menutup dengan temuan TGPF.

Dalam keterangannya pada para wartawan pekan lalu, Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan segera menyidik berbagai informasi saksi dan temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menganjurkan laporan kepada Presiden, karena pengaduan kasus ini juga sampai pada Presiden, ” kata Anam.

Menanggapi kejadian tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM untuk menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan itu temuan Komnas HAM.   Tapi masa ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang saya baca itu memang    ada rangkaian kejadian. Sejak lama bahkan, bukan cuma September, tapi dari beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang aku kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menjumpai itu. Tapi biarlah nanti dengan Komnas HAM fokusnya ke kian.  

“Nanti dilihat, apa dengan ditemukan aparat, apa yang terlihat Komnas HAM, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya sama serta sama-sama hati-hati, saya kira faktanya juga akan sama, ” menguraikan Mahfud MD.

Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 had 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dikerjakan oleh otoritas negara yang mengganyang 96 korban jiwa.

Dari total tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan dua di antaranya adalah pengadilan militer yang tertutup untuk publik.