Luhut somasi sejumlah aktivis karena ‘dituduh fitnah’, pengamat tutur pemerintah ‘anti kritik & otoriter’

luhut-somasi-sejumlah-aktivis-karena-dituduh-fitnah-pengamat-sebut-pemerintah-anti-kritik-dan-otoriter-19

Sumber tulisan, Jarang Foto

Kehendak pejabat publik—terbaru adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan—menanggapi kupasan koalisi masyarakat sipil secara upaya somasi, menurut pakar LIPI adalah respons “tidak wajar”.

Langkah pejabat publik seperti itu selalu menunjukkan “sikap anti terhadap kritik dan anti terhadap sains”, kata peneliti itu.

Namun tim kuasa dasar Luhut Pandjaitan menganggap somasi adalah “cara tepat” dan bukanlah merupakan bentuk antikritik.

Luhut melalui kuasa hukumnya juga mengatakan upaya somasi sebagai pembelajaran agar semua pihak berhati-hati mengutarakan pandangan.

Bagaimanapun, patuh pakar, masa pandemi Covid-19 membuat rakyat bergantung di pemerintah melalui vaksinasi, sandaran sosial dan program asing.

Sehingga kenyataan ini disebutnya seolah “melegitimasi kekuasaan absolut”, sehingga pemerintah disebut “cenderung arogan terhadap suara-suara sumbang”.

Sementara itu, Tenaga Mahir Utama Kantor Staf Kepresidenan mengatakan pihaknya tidak mau langkah para pejabat tersebut dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Mereka menyebut somasi sebagai urusan personal serta hak konstitusi setiap warga—termasuk pejabat—yang merasa harga diri dan martabatnya dirugikan.

Baca juga:

Sebelumnya, konten aktivis HAM Hariz Azhar yang membahas soal rencana eksplorasi tambang emas di Blok Wabu, Permata Jaya, Papua, berbuntut somasi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Konten tersebut memper dua narasumber yang adalah bagian dari koalisi jarang lain Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Kepala Divisi Advokasi Walhi Papua Wirya Supriyadi.

Sumber gambar, Antara Foto

Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang, memandang wawancara Haris bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti tersebut “membentuk opini yang tendensius, memfitnah, mencemarkan nama, membantai karakter dan, menyebarkan berita bohong”.

Menurut Juniver, dalam obrolan hampir 27 menit itu penyebutan nama kliennya yang dikatakan “bermain dalam pertambangan di Papua merupakan informasi yang tidak betul dan tidak mendasar”.

Karena itu pada 26 Agustus 2021, pihaknya membabatkan somasi terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

“Tentu ini sangat merugikan klien kami, ” tukas Juniver kepada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (29/08).

“Oleh karenanya kami pada somasi memberi tempo zaman 5×24 jam sejak somasi diterbitkan dengan demikian sampai Selasa, agar mereka menjelaskan kepada kami mengenai kesimpulan, maksud dan tujuan menyampaikan pernyataan yang tidak betul tersebut, ” lanjut tempat lagi.

Baca juga:

Melalui somasi tersebut Haris dan Fatia selalu diminta menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan penyesalan. Jika sampai tenggat keduanya tak merespons maka pihaknya terpaksa akan menempuh upaya norma lanjutan.

Juniver dan kliennya mengaku lebih memilih somasi dan tidak mau menjelaskan atau menyelesaikannya melalui percakapan terbuka secara ilmiah.

“Kami tidak mau [klarifikasi] karena kami yang benar. Bukan kami dengan mengoreksi, tetapi mereka yang harus mengoreksi dan mengirimkan apa yang salah, ” tutur Juniver.

Untuk memutar video tersebut, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Kuasa hukum klaim somasi bukan bentuk antikritik

Obrolan Haris Azhar berjudul “Ada Lord Luhut Di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada! ” berbasis pada laporan yang dikerjakan sejumlah kelompok sipil antara lain #BersihkanIndonesia, YLBHI, Walhi, Peninggalan Bentara Rakyat, Walhi Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia dan Trend Asia.

Kajian cepat para peneliti menilai bahwa “operasi militer di Papua adalah upaya ilegal”.

Studi yang mengambil kasus di Intan Jaya tersebut menjumpai indikasi “dugaan keterkaitan antara bisnis tambang dan penurunan militer di Papua”.

Melalui laporan itu pula, konfederasi mendapati “ada empat perusahaan yang terindikasi menguasai konsesi lahan tambang di Blok Wabu, satu di antaranya diduga terhubung atau bersinggungan dengan Luhut”.

Sumber tulisan, Kurun Foto

Ketika dikonfirmasi soal temuan tersebut, Juniver tak menjawab detail.

Ia hanya mengklaim punya bukti bahwa kliennya tak berkaitan dengan bisnis terowongan di Papua dan malah meminta koalisi terlebih dulu membeberkan bukti.

“Tentu [kami punya bukti]. Kalau benar [temuan itu], kami tidak somasi. Jadi jangan kami ditanya, tapi mereka buktikan, ” ucap dia.

“Malahan mereka menyatakan di situ, ‘bermain’, kata-kata bermain ini benar negatif dengan kapasitas beliau sebagai Menko Investasi, ‘bermain dalam pertambangan yang terjadi di Papua’. Ini membangun Anda bisa bayangkan, kalau dengan demikian apa tersebut namanya? ”

“Kalau orang yang mengerti pernyataan itu, tentu dia bisa memikirkan akibatnya apa terhadap jabatan yang diemban Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ” lanjut Juniver.

Sumber gambar, Antara Memotret

Sekalipun berkeras melayangkan somasi, dia mengklaim opsi tersebut bukan berarti kliennya lantas antikritik.

Jalan ini disebutnya sebagai ‘pembelajaran’ agar berbagai pihak menyampaikan pendapat secara hati-hati.

“Ini juga caranya Bang Luhut, untuk membuat introspeksi bagi siapapun yang melakukan analisis harus betul-betul hasil research yang teruji, bukan pendirian opini, bukan membentuk sejenis kualifikasi character assassination, ” tuturnya.

“Beliau katakan pada saya, saya ini benar suka kritik yang konstruktif, karena ini adalah balancing dalam kita menjalankan tugas dan tanggung jawab, namun kalau dibentuk opini, kalau dibentuk suatu fitnah & pencemaran, ini artinya tidak objektif, berarti ada pola, ” tambah Juniver.

‘Yang diserang bukan sekadar Haris atau Gatia, tapi dengan melakukan penelitian’

Sumber tulisan, Kurun Foto

Anggota perserikatan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, memastikan pihaknya mampu mempertanggungjawabkan data dan hasil kajian tersebut.

Dia mengatakan, indikasi dugaan kontribusi pejabat negara yang terlihat koalisi melalui kajian segera tersebut justru “harus diungkap dan penyampaian ke publik menjadi hak warga dengan dijamin konstitusi”.

“Jadi justru ketika somasi itu dikerjakan dalam kacamata tersebut, somasi itu bagian dari menghalang-halangi hukum itu sendiri.

“Jadi cara-cara yang seolah-olah legal, dipakai untuk melawan sesuatu yang derajatnya bertambah tinggi, dilindungi secara konstitusi, ” jelas Isnur pada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Kalaupun dianggap ada yang keliru, lanjut Isnur, pejabat publik cukup mengabulkan klarifikasi, bantahan atau membedah data kajian.

“Yang diserang LBP itu bukan semata-mata Haris atau Fatia, akan tetapi menyerang institusi masyarakat biasa yang melakukan penelitian, ” tukas Isnur yang juga Koordinator Bidang Advokasi YLBHI.

“Kami punya datanya, kurang nama pejabat, nama jenderal, itu terindikasi masuk ke perusahaan-perusahaan yang memang bermain tambang di Papua, ” sambung dia lagi.

Gaya somasi pejabat publik & tanggapan KSP

Langkah Menko Luhut tersebut menambah daftar pejabat publik yang merespons kajian dan kritik bangsa sipil dengan somasi.

Sebelumnya ada Kepala Dewan Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang juga pernah membabatkan somasi terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW).

Adapun di Februari 2021, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor selalu mengeluarkan somasi bagi siapapun yang mengunggah foto ataupun video yang berhubungan dengan banjir di kawasan itu.

Baca juga:

Meski tak detail mengecap angka, pengamatan YLBHI menjumpai tren pejabat yang mengetengahkan warga sipil meningkat.

Mengutip riset SAFENet, Besar Bidang Advokasi Muhammad Isnur mengatakan mayoritas pengguna pencetus dalam UU ITE merupakan penguasa.

Catatan SAFENet di dalam 2019 menunjukkan pejabat umum dan politisi menempati gaya teratas sebagai pelaku pemidanaan hak berekspresi secara daring.

Situasi berlanjut pada 2020 di antaranya pelaporan sebab Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan ajudan Bupati Aceh Barat Hidayatul Fajri menggunakan UU ITE dengan menyasar warga sipil—termasuk buruh.

Sumber gambar, LEBAZELE VIA GETTYIMAGES

Muhammad Isnur mengutarakan, maraknya somasi maupun isyarat pelaporan warga sipil oleh pejabat publik ini “akibat sikap Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak tegas”.

“Karena presidennya cenderung mendiamkan hal itu. Harusnya presidennya jelas dong: memerintahkan. Oleh karena itu bahasanya bukan: sebaiknya, ” kritik Isnur.

Namun begitu Tenaga Ahli Utama Biro Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan keberatan jika langkah para pejabat negeri itu melulu dikaitkan dengan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan somasi adalah kesibukan personal dan hak konstitusinal yang bisa ditempuh siapapun—termasuk pejabat—yang “merasa harga diri dan martabatnya dirugikan”.

“Kok dilibatkan ke Pak Jokowi, enggak harus dilibatkan ke Pak Jokowi. Ini membentuk urusan personal, seseorang yang harga dirinya, martabat seseorang, yang kedudukannya itu ngerasa dirugikan secara hukum, ” ucap Ade Pulungan pada wartawan Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Setpres

Ade menganggap sekalipun menjelma pejabat publik, seseorang langgeng berhak mengajukan somasi atau langkah hukum lain bila merasa difitnah.

Dia mengatakan, publik harus mampu membedakan antara kritik serta masukan dengan yang semata-mata fitnah maupun pembunuhan kepribadian.

“Memangnya kalau sebagai penguasa negara, ketika harga dirinya dituduhkan yang tidak benar, mereka akan terima? Itu akan diam saja? Sungguh enggak boleh dong, ” sambung dia.

Apalagi menurut dia, penyampaian di tempat publik dan ruang digital bisa berdampak lebih umum.

“Ketika misalnya disampaikan pada ruang publik dan digital itu, siapa saja membangun bisa melihat, mendengar, keahlian. Dengan seperti itu, itu kan sudah membekas pada mindset orang-orang yang melihat tuduhan-tuduhan itu, ” terangnya.

“Dan itu lebih kejam daripada putusan pengadilan, ” sambung Ade.

Menurut tempat, kritik juga masukan harus disampaikan berdasarkan fakta beserta “sesuai tata krama, kesantunan, kesopanan, etika, moral & adat istiadat”.

Membaca juga:

Mengapa pejabat publik cenderung lebih suka melaporkan warga sipil?

Pakar sosial dan politik lantaran LIPI, Wasisto Raharjo Asli, menilai tren somasi menandakan sikap antikritik di kalangan pejabat yang kian periode kian menguat.

Menurut analisisnya, kondisi itu diperparah dengan situasi wabah.

Pandemi Covid-19 memperkuat kuasa negeri sebagai aktor tunggal untuk berkuasa secara absolut melalaikan berbagai program seperti vaksinasi hingga bantuan sosial.

Hubungan ketergantuangan rakyat secara pemerintah, itu membuat elite cenderung arogan terhadap suara-suara yang sumbang atau dianggap berseberangan, katanya.

Sehingga penguasa, menurutnya, “merasa bisa berlaku sewenang-wenang, termasuk melalui pelaporan dan somasi”.

“Somasi tersebut respons yang tidak adil sebenarnya, kalau kita tahu perilaku pejabat di negara lain, itu rata-rata itu menerima sains.

“Karena mereka merasa bukan spesialis, dan para ahli dengan menulis riset adalah pakarnya, ” terang Wasis pada wartawan Nurika Manan dengan melaporkan kepada BBC News Indonesia.

“Artinya di sini, ada semacam arogansi adikara yang ditunjukkan. Seharusnya yang namanya hasil sains itu tidak boleh terpolitisasi, makin disomasi, ” tambah dia.

Sumber gambar, Antara Foto

Sehingga dalam merespons suatu kajian ataupun riset, sepatutnya yang dilakukan pejabat umum bukanlah memperkarakannya atau menyomasi, melainkan mendiskusikan secara ilmiah.

“Harusnya, entah itu Bungkus Moeldoko atau Pak Luhut, itu membuka dialog, perbincangan terbuka. Jurang -nya itu pada mana sebenarnya?

“Atau paling nggak, metodenya barang apa? Itu kan lebih ilmiah, lebih dialogis dan lebih terhormat, ” kata Wasis menyarankan.

“Kalau somasi tersebut kan sama saja membuktikan bahwa meruntuhkan kebebasan akademik. Karena yang namanya buatan riset, hasil report, dengan jelas metode dan metode ukurnya, itu secara akademisi diterima, ” terangnya.

Kedudukan tersebut—kajian yang berbalas somasi—ini lebih lanjut mencerminkan penurunan bukan saja kebebasan tersua melainkan juga kebebasan akademik, sebutnya.

Menurut Wasisto, keengganan menerima kajian atau penelitian yang hasilnya dianggap kontras dengan kepentingan pemerintah serupa menunjukkan karakter antisains.

Sehingga, kajian yang tak sesuai arah pemerintah akan dilabeli cap negatif tiba dari disinformasi, misinformasi mematok hoaks, tambahnya.

Sumber tulisan, Getty Images

“Kalau misalnya pengetahuan yang dihasilkan ilmuwan, kritik yang disampaikan masyarakat, dibungkam. Terus sisi demokrasinya di mana? ” tanya Wasis.

“Pembungkaman-pembungkaman itu membuktikan negara kita kan bahkan lama makin otoriter, ” lanjut dia.

Tanda-tanda itu ditangkap Wasis, tak cuma ditunjukkan melalui cara penguasa publik merespons hasil kupasan masyarakat sipil, tapi pula penghapusan mural yang belakangan marak dilakukan.

Aksi itu menurutnya merupakan isyarat jelas.

“Karena begini, yang namanya mural itu kan memuat pesan-pesan yang sifatnya everyday politics, artinya memuat isu-isu keseharian yang tak ditangkap politik formal. Itu lebih genuine daripada yang dibahas di DPR ataupun pemerintah, ” jelas Wasis.

“Kalau itu dibungkam, lulus aspirasi yang diterima negeri itu dari mana memang? Itu kan patut dipertanyakan, ” tambahnya.