Lonjakan Covid-19 Indonesia: ‘Tak tersedia pilihan lain selain rem darurat’, tapi pemerintah pilih ‘pembatasan mikro’

lonjakan-covid-19-indonesia-tak-ada-pilihan-lain-selain-rem-darurat-tapi-pemerintah-pilih-pembatasan-mikro-8

covid

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Pemerintah Indonesia diminta segera menarik rem perlu, menyusul melonjaknya jumlah kejadian covid-19 pasca periode libur lebaran, yang berkisar sejak 100% hingga 2000% di sejumlah daerah.

Namun, pemerintah belum membatalkan untuk melaksanakan pembatasan bertambah ketat, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sama dengan yang dilaksanakan di sebanyak daerah tahun 2020 berantakan.

Pemerintah masih mendahulukan pembatasan skala mikro, kebijaksanaan yang mengahapi sejumlah restriksi di lapangan.

‘Miris melihat nakes’

Zainul Muttaqin, warga Tangerang Selatan, 42, menyaksikan bagaimana tempat isolasi dan perawatan pasien covid19, Wisma Atlet Jakarta semakin penuh.

Zainul baru kembali ke rumah setelah diisolasi pada Wisma Atlet, Jakarta, perut pekan lalu.

“Contohnya saya datang tanggal 29 Juni jam 11. 00 saya datang. Proses registrasi, tes kesehatan, sampai sanggup kamar, makan waktu lima jam.

“Sangat kewalahan memang temen-teman medis, mereka bekerja keras 24 tanda, saya salut, ” ujar Zainal, menambahkan ia merasa miris dengan beban kegiatan yang diemban para relawan di tempat itu.

Pada awal pekan tersebut, antrean panjang pasien Covid-19 di UGD Wisma Olahragawan ug terlihat dalam gambar yang viral di jalan sosial.

Tingkat keterisian ranjang Wisma Atlet dilaporkan sudah melampaui 80%, meninggalkan standar Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, yakni sebesar 60%.

covid

Sumber gambar, ANTARA MENJEPRET

Di dekat seluruh wilayah Jakarta, jumlah kasus sudah meningkat pada atas 100 persen, patuh data Satgas Covid-19.

Namun, tak hanya dalam ibukota, di Bangkalan Jawa Timur, misalnya, kasus Covid-19 bahkan meningkat lebih sejak 700 persen.

Penambahan tertinggi tercatat di Grobogan, Jawa Tengah, yakni sejumlah lebih dari 2. 800%, dengan kapasitas rumah kecil yang hampir penuh.

Secara nasional angka kasus Covid-19 di Indonesia telah melonjak hampir dua kali lipat, menjadi sekitar 8. 000 kasus dibandingkan kurun sebelum mudik lebaran.

‘Rem darurat’

Melihat peningkatan kasus itu, Guru Gembung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Budi Haryanto mengatakan pemerintah tak mempunyai pilihan selain menarik rem darurat, di tengah status yang disebutnya “genting”.

“Kalau kita tetap serupa sekarang, tanpa ada cara komprehensif, tegas, dan minus tindakan-tindakan yang revolusioner, kita tinggal melihat angka-angkanya di setiap hari naik terus, ” ujarnya.

Ia tersua Indonesia perlu mencotoh Malaysia yang menerapkan lockdown mutlak hampir satu bulan kala kasus di negara tersebut mencapai lebih dari 8. 000.

COVID JAKARTA

Sumber tulisan, KURUN FOTO

Selain itu, Budi Haryanto meminta pemerintah kembali tegas menerapkan adat kesehatan, misalnya dengan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Namun, dalam sisi lain, pemerintah belum memutuskan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebagaimana yang dilakukan sejumlah kawasan di awal masa pandemi di tahun 2020.

“Saat kita membuat kebijakan kesehatan, banyak hal dengan harus dipertimbangkan karena pada prinsipnya, keberlangsungan sektor kesehatan tidak bisa terpisahkan secara sektor sosial ke umum lainnya…

“Lonjakan kasus di beberapa daerah sudah sepertinya dijadikan pembelajaran bagi daerah itu dan daerah lain untuk evaluasi pengendalian di level komunitas, agar kenaikan kasus dapat dicegah menjelma lebih besar, ” ujar Wiku dalam konferensi pers Selasa (15/06).

Yang dimaksudnya dengan pengendalian di level komunitas adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yakni pengawasan protokol kesehatan di tingkat RT/RW meniti pembentukan posko Covid-19 dalam kelurahan.

Kendala PPKM

Namun, mengandalkan pengendalian covid-19 dalam skala kecil, tidak tanpa kendala.

Sofyan Mustafha, salah satu anggota Posko Siaga Covid Praja Bandung, mengungkapkan salah kepala hambatan yang dihadapinya.

“Sebetulnya untuk saat itu memang terjadi satu sekatan karena untuk isolasinya itu rata-rata rumahnya kecil tidak memadai.

“Jadi kalau satu keluarga ada empat anggota keluarga, yang tersentuh dua, itu yang besar orangnya kita ungsikan ke rumah saudaranya, ” kata Sofyan seperti dilaporkan Yulia Saputra untuk BBC News Indonesia.

COVID

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Di Jakarta, Hartono, anggota posko Covid-19 di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, juga menceritakan kendala yang dihadapinya.

Selain menemukan warga yang disebutnya enggan melaporkan kasus Covid-19, Hartono beberapa kali kesulitan mendapatkan data pasien sebab fasilitas kesehatan karena birokrasi di lapangan.

“Kami juga harus memantau sekitar 300 RT dan kala ketuanya tidak merespons, ” kata Hartono.

Terkait dengan manajemen kasus corona skala kecil, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kolaborasi di lapangan diperlukan.

“Bila satgas di tingkat kelurahan tak mampu menangani masalah dalam tingkatnya, maka bisa menimbulkan bantuan di tingkat atasnya.

“Tiap satgas berisi dari aparat pemerintah kawasan, yakni kepala desa/lurah untuk level desa dan kelurahan, TNI dan Polri. Seharusnya bisa menyelesaikan secara kolaboratif di situ, ” perkataan Wiku.