KPK dan kontroversi TWK: Dipandang sebagai ‘pelanggaran HAM berat’, dan disebut mirip litsus era Orba dengan pelabelan anti-Pancasila

kpk-dan-kontroversi-twk-dipandang-sebagai-pelanggaran-ham-berat-dan-disebut-mirip-litsus-era-orba-dengan-pelabelan-anti-pancasila-10
  • Renne Kawilarang
  • BBC News Indonesia

KPK, Komnas HAM

Sumber tulisan, KURUN FOTO

Ulangan Wawasan Kebangsaan di Bayaran Pemberantasan Korupsi dengan memecat puluhan pegawai yang tak lulus tes disebut Amnesty Internasional dan pengamat jadi pelanggaran berat hak asasi manusia.

“Pemberhentian 51 pegawai KPK ini mampu dilihat dari “pelanggaran sah asasi manusia yang berat” sebagaimana dimaksud dalam keyakinan Pasal 94 UU 39/1999 karena jelas merupakan pengamalan diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination), ” ujar pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

TWK yang kontroversial itu juga dinilai Usman serta pengamat sejarah dari Universitas Nasional, Andi Achdian mirip dengan cara Orde Perdana melalui program penelitian istimewa (litsus) untuk menyingkirkan orang-orang yang “berbeda pandangan serta nilai” dari posisi-posisi terbuka.

Komisi Nasional Hak Pokok Manusia, setelah menerima pengaduan dari puluhan pegawai KPK atas TWK yang mereka permasalahkan itu, memanggil pimpinan KPK untuk hadir keadaan Selasa (8/6).

Namun, melalui tulisan kepada Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, pimpinan KPK memilih tidak hadir.

“Mereka mengatakan menghormati suruhan dan fungsi Komnas HAM. Tetapi mereka ingin tahu kira-kira dugaan pelanggaran HAM apa yang terkait mereka, ” kata Damanik masa dihubungi BBC News Indonesia sembari mengkonfirmasi absennya pimpinan KPK pada pemanggilan pertama Komnas HAM itu.

“Tentunya akan kami panggil ulang. Tetapi sekarang tim kami sedang mempelajari surat dari KPK itu, ” lanjutnya.

Ia pula mengatakan harapannya pimpinan KPK bisa datang untuk meluluskan penjelasan sehingga permasalahan terpaut pengaduan para pegawai KPK soal TWK bisa secepatnya diatasi. Namun Damanik tak menjelaskan jadwal baru pemanggilan atas pimpinan KPK.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Alasan serupa ketidakhadiran pimpinannya ke Komnas HAM dalam Selasa (8/6) juga diutarakan juru bicara KPK, Ali Fikri.

Menurut tempat, pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat lantaran komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait perlawanan Test Wawasan Kebangsaan personel KPK. “Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi suruhan pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut di dalam ketentuan yang berlaku saat ini. Sebagai tindak tinggi surat dimaksud, Senin, tujuh Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan  lebih dahulu melanda hak asasi apa dengan dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK, ” ungkap Ali lewat tangkisan tertulis kepada BBC News Indonesia .

Menurutnya, proses peralihan status pegawai KPK ialah perintah Undang-undang dan KPK telah melaksanakan UU itu.

“Pelaksanaan TWK dikerjakan oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara] bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai metode sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”

Ketua Wadah Pegawai KPK yang turut mengadu ke Komnas HAM, Yudi Purnomo, menyayangkan absennya pimpinan KPK pada pemanggilan perdana tersebut.

Bagi dia, seharusnya pimpinan KPK memberi contoh model mengingat yang memanggil mereka ada sesama lembaga Negeri sembari berharap dugaan pelanggaran HAM ini bisa lekas diselesaikan.

“Saya pikir harusnya berani untuk datang sungguh. Saya pikir Komnas PEDOMAN mungkin akan mengirim pemanggilan ulang kepada pimpinan KPK. Tetapi yang jelas KPK juga sering memberi keterangan juga kepada orang-orang dengan diduga tidak pernah manipulasi. Kalau mereka tidak hadir kan seperti apa.

“Seharusnya pimpinan KPK menjadi mencontoh teladan lah, karena yang memanggil ini kan lembaga negara juga, yaitu Komnas HAM, sama seperti KPK, ” ujar Yudi pada BBC News Indonesia .

“Jadi ya hormati lah buat datang. Saya pikir tak ada alasan untuk bimbang lah. Seharusnya sama koruptor saja berani, apalagi hanya undangan dari Komnas PEDOMAN, ” lanjutnya.

Hak pokok pegawai KPK dilanggar

Yudi, yang bergabung menjadi pemeriksa KPK sejak 2007, termasuk yang tidak lulus TWK. Itu dia ketahui saat menerima Surat Keputusan (SK) tidak memenuhi syarat jadi harus menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya selama ini kepada atasan dan perkara penyidikan yang tengah ditangani biar sudah tidak bisa teristimewa dikerjakan.

Namun, hasil tes yang menyebabkan Yudi tidak memenuhi syarat oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara itu belum pernah dia dapat, begitu juga dengan sesama rekannya yang juga tidak lulus.

Salah mulia faktor inilah yang maka permasalahan.

Walau Presiden Joko Widodo sudah menyatakan jangan sampai TWK awut-awutan yang merupakan bagian sebab proses alih status pegawai KPK menjadi ASN semrawut merugikan hak mereka, pimpinan KPK bersama BKN pasti memutuskan, dari 75 yang tidak lulus, 51 dipecat mulai November dan 24 lainnya harus dibina bertambah lanjut sebelum menjadi ASN.

Belum ada kejelasan bagaimana masa depan 51 pegawai itu setelah tak lagi bekerja di KPK.

Kontroversi yang ditimbulkan oleh TWK itu lah yang membuat Yudi bersama para rekannya mengadu ke sejumlah lembaga negara, semacam Ombudsman dan Komnas HAM. Ada hak asasi mereka yang dilanggar.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, ANTARA FOTO

“Sudah ana jelaskan kepada Komnas HAM. Intinya, ada pelanggaran-pelanggaran dengan diduga pelanggaran HAM di Tes Wawasan Kebangsaan terkait dengan, pertama, adanya upaya pemberhentian pegawai yang seharusnya itu kan tidak mampu diberhentikan.

Kemudian, dengan kedua, materi-materi dalam TWK. Jadi kami sudah menyerahkan semua dokumen, data, fakta dan keterangan-keterangan dari para-para saksi, baik itu yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat, untuk kita sampaikan kepada Komnas HAM untuk mereka verifikasi, ” kata Yudi.

Bagi mantan pegawai KPK bidang Sumber Daya Bani adam, Sari Wardhani, apa dengan dialami puluhan pegawai KPK yang tidak lulus ulangan KPK adalah pelanggaran PEDOMAN.

“Pelanggaran yang menyesatkan mendasar adalah hak mereka dalam hubungan kerja. Proses hubungan kerja itu sudah diatur sedemikian rupa bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut ada mekanismenya. Jadi tak semata diputuskan melalui TWK, ” ujar Sari pada jumpa pers melalui Zoom Selasa (8/6).

Dia mengingatkan bahwa setiap pemberhentian kerja harus ada bahan atau critical evidence terpaut kinerja dan kompetensi, karena itu diatur dalam kerangka pilar manajemen sumber daya manusia di KPK.

“Nah, ketika disampaikan bahwa mereka tidak lulus, ataupun tidak bisa dibina atau merah, dasarnya apa? Tersebut harus disampaikan secara terkuak, karena setiap tools tersebut harus bisa sebagai metode untuk mengukur dan bisa menyampaikan umpan balik pada yang bersangkutan untuk penambahan diri, ” ujarnya.

Dia melihat, pemberhentian pegawai lewat TWK itu berifat sepihak.

Sementara pada dalam KPK, menurutnya, memiliki prosedur atau metode terpaut yang mengatur hubungan kegiatan.

“Bahkan satu pengingkaran saja di KPK tersebut ada wadah pegawai serta ada dewan pertimbangan personel. Jadi melalui sidang dan pembuktian dan kepada yang bersangkutan diberikan hak buat membela diri, menyampaikan fakta. Itu adalah hak yang paling mendasar, ” katanya.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Sari mengatakan ia meminta Komnas HAM, selain memperjuangkan hak kerja dan bersekutu para pegawai KPK, serupa meneliti TWK.

“Sebenarnya isinya apa sih? Dasarnya apa sih dan psikometriknya seperti apa? Saya berniat itu bisa diungkap di mengembalikan hak hubungan kegiatan dan hak [asasi] manusia lainnya terpaut dengan 75 pegawai, terutama 51 pegawai yang terancam dipecat. ”

Pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berharap Komnas PEDOMAN melakukan penilaian terhadap pengoperasian TWK berdasarkan dugaan pengingkaran terhadap ketentuan Pasal 89 Huruf h dalam Undang-undang No. 39/1999 tentang Benar Asasi Manusia.

Pada penjelasan pasal tersebut disebutkan, “Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia pada masalah publik” khususnya terkait hak-hak ketenagakerjaan para personel KPK.

Mirip Litsus masa Orba

Tak hanya dianggap melanggar HAM, pemberhentian puluhan pegawai KPK hanya melalui tes TWK itu selalu mengingatkan Usman dengan cara-cara Orde Baru di periode lampau, yang dikenal secara litsus alias penelitian istimewa dan menggunakan Pancasila sebagai senjata politik untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kekuasaan.

Ini dikaitkan dengan pelabelan anti-Pancasila yang dirasakan pegawai KPK yang tidak lulus TWK dan saat Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Mei lalu menyatakan bahwa 51 pegawai yang tidak lucut TWK itu karena mendapat nilai negatif di tiga aspek, salah satunya PUNP (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah sah).

“Benar, bahwa ini mengulangi cara Orde Baru. Ini persis seperti tahun 90 kala pemerintah Indonesia mengeluarkan tes litsus [melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1990, yang akhirnya dicabut lewat Keppres No. 39 Tahun 2000] untuk menghasilkan status terang lingkungan kepada para pegawai negeri, ” ungkap Usman.

Menurut dia, cara-cara bagaikan ini sama sekali tak bisa dibenarkan karena menyingkirkan begitu banyak diantara kita yang sesungguhnya memenuhi kualifikasi untuk menjelma pegawai negeri, termasuk dosen, sehingga mereka tidak terekrut di dalam di dalam proses itu, yang bersemangat diskriminatif.

“Ini sepadan background check yang melekat pandangan politik yang didesain untuk memeriksa atau men- screening mereka yang dianggap tercemar karena afiliasi mereka secara komunis atau organisasi kiri atau siapa saja yang dianggap tidak sejalan secara ideologi pemerintah.

“Persis seperti yang terjadi dalam TWK KPK itu. Kriterianya longgar, orang ditanya perkara LGBT, pacaran, hasrat seksual, pembubaran FPI, dan seterusnya dan diimplementasikan secara aneh. Setiap orang menerima perkara yang berbeda-beda tanpa tersedia prosedur yang secara asas bisa dipertanggungjawabkan.

Cara seperti itu menciptakan suatu lingkungan di mana orang oleh sebab itu terancam, dianggap anti-Pancasila. Jika dulu dianggap bekas komunis, tidak sejalan dengan ajaran pemerintah, dan dimanfaatkan sesama pegawai pemerintah waktu itu untuk melaporkan orang dengan tidak disukainya dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar.

Sementara itu pengamat sejarah dibanding Universitas Nasional, Andi Achdian, mengungkapkan jauh sebelum munculnya Keppres No. 16 tahun 1990, litsus mulai diterapkan Orde Baru pada introduksi 1970an ketika Soemitro menjelma Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) awut-awutan yang saat itu dipandang sebagai jabatan super pada bawah Presiden Soeharto.

“Saat itu membentuk lembaga untuk screening bagi personel negeri, kepolisian dan prajurit dalam membersihkan sisa-sisa komunisme di dalam lembaga negara maupun birokrasi. Kemudian pelembagaannya menjadi semakin resmi, khususnya untuk pegawai negeri & TNI serta Polri, ” ujar Andi.

Menurut dia, metode litsus itu menggunakan standar wawancara dan tes tertulis, seperi halnya ujian masuk pegawai negeri. Andi pun teringat akan piawai era paman dan bibinya saat mengikuti tes itu terkait pekerjaan.

“Mereka bakal ditanya seperti, ‘Ayah dulu pekerjaannya apa? ‘ Oleh karena itu memang akan dicari secara tes lisan maupun tertulis bagaimana keterkaitan si pelamar ini dengan ekstrem kanan atau ekstrem kiri di zaman Orde Baru.

KPK, Komnas HAM

Sumber gambar, Getty Images

Indikator utama tes litsus itu menurut Andi ialah “bersih lingkungan”, yaitu mengisbatkan tidak ada keterkaitan pelamar dengan G30S PKI. “Jadi tidak ada cabang keluarga apapun yang berkaitan secara G30S.

Kedua, ialah menyangkut visi negara. Apalagi setelah ada P4 [Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila]. Itu juga menjadi salah satu indikator dalam mana Pancasila sebagai tunggal ideologi negara. ”

Sebab karena itu Andi kendati melihat ada kemiripan jarang kontroversi TWK di KPK dengan litsus di kurun Orde Baru.

“Sangat mirip karena alat dengan efektif untuk menyingkirkan karakter yang berbeda pandangan & nilai serta indikatornya membangun subyektif, terkait loyalitas terhadap negara. Jadi orang dipertandingkan antara loyalitas personal dengan loyalitas publik sebagai bagian dari warga negara dan itu bermasalah menurut kami, ” ujarnya.

Sementara tersebut, sebagai Ketua Wadah Personel KPK yang masuk di daftar 75 orang yang tidak lulus TWK, Yudi Purnomo mengaku tidak beres pikir sampai ada labelisasi anti-Pancasila.

“Kami biar sebelum tes itu sudah memberikan pernyataan, komitmen, saya tanda tangan bahwa saya setia kepada Pancasila, kami setia kepada UUD 45, kami cinta NKRI, lalu kami juga tidak mengikuti organisasi terlarang. Artinya semua (labelisasi) itu sudah terbantahkan dari pernyataan kami, ” kata Yudi.

Oleh karena itu dia mengingatkan, kontroversi TWK termasuk upaya-upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Bagi Yudi, ini bukan masalah 75 orang, ini bukan perkara KPK, tapi nasib pemberantasan korupsi.

“Karena yang terjadi sekarang koruptor lah yang tertawa melihat iklim ada 7 Kepala Satuan Tugas, enam penyidik, lalu penyelidik juga kena datang ke bagian pengaduan bangsa, seharusnya tetap bekerja memukul kasus jadi tidak menggarap kasus, ” ujarnya.