Korban dugaan pelecehan di KPI, kasus yang berulang di lembaga negara ‘kita cuma sibuk seperti pemadam kebakaran’

korban-dugaan-pelecehan-di-kpi-kasus-yang-berulang-di-lembaga-negara-kita-hanya-sibuk-seperti-pemadam-kebakaran-18

Sumber tulisan, Kevin Winter/Getty

Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS yang diduga menjadi korban perundungan serta pelecehan seksual akan cepat berada di bawah lindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, ia kemungkinan bisa selamat dari ancaman laporan pulih.

Kasus MS itu merupakan rentetan kasus kebengisan seksual di lingkungan lembaga pemerintahan, tanpa ada kawasan pengaduan.

KPI sendiri menyerukan lembaga pemerintah lainnya melancarkan dari polemik ini buat segera membuat aturan penopang penanganan perundungan dan kekerasan seksual di tempat kerja.

Baca Juga:

Lembaga Perlindungan Bukti dan Korban (LPSK) menerima permohonan perlindungan dari MS pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga objek perundungan dan pelecehan seksual.

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partog mengatakan, tuntutan ini akan segera ditindaklanjuti untuk menetapkan status pemohon sebagai “terlindung” dari lembaganya setelah melalui “pendalaman”.

“Kami juga akan mendalami tingkat ancaman, apakah tersedia ancaman yang dialami daripada proses hukum yang berlaku, dari upaya ancaman wujud, psikis atau laporan pulih kepada pemohon, ” sebutan Edwin kepada BBC News Indonesia, Kamis (09/09).

Ketika statusnya sudah menjadi “terlindung”, kata Edwin, segala tuduhan atau laporan balik terhadap MS “harus ditunda dulu prosesnya. Sampai laporan utamanya itu dibuktikan. ”

Dengan jalan apa polemik ini berawal?

Beberapa waktu lalu, personel KPI berinsial MS mendirikan surat terbuka ke umum tentang perundungan termasuk pelecehan seksual yang diduga dilakukan delapan rekan kerjanya.

Dalam surat itu, MS mengaku, sejak mulai menyala di KPI Pusat dalam 2011, ia mengatakan rekan kerjanya beberapa kali telah “melecehkan, memukul, memaki, serta merundung tanpa bisa kami lawan. ”

“Tahun 2015, mereka beramai ramai memegangi kepala, tangan, kaki, membuka, memiting, melecehkan saya secara mencorat-coret buah zakar saya pakai spidol. Kejadian itu membuat saya trauma dan kehilangan kestabilan emosi, ” tulis MS.

MS sudah melaporkan kejadian dua kali ke kepolisian, akan namun laporan itu tidak ditindaklanjuti. “Kepada siapa lagi saya mengadu? Martabat saya sebagai lelaki dan suami sudah hancur. ”

Sumber tulisan, Luis Sinco/Los Angeles Times via Getty Images

Tempat pesan yang telah bersirkulasi di publik ini, sebanyak rekan kerjanya yang dituduh melakukan perundungan dan pelecehan seksual mengancam akan melaporkan balik MS.

“Klien kami juga mengalami kemalangan yang melebihi oleh pelapor kalau boleh dibilang, ” kata Tegar Putuhena, kuasa hukum pihak terlapor pada awak media. Hal ini merujuk pada pesan yang ditulis MS dengan mendokumentasikan nama jelas terlapor jadi berdampak terhadap keluarga mereka.

MS juga melaporkan kasusnya ke Komnas HAM.

Sumber gambar, Jilla Dastmalchi/BBC

Awal pekan ini MS dilaporkan telah memberikan bukti kepada Komnas HAM untuk dugaan perundungan dan kekerasan seksual selama bertahun-tahun bergerak di KPI.

Informasi ini setelah MS mengadukan kasusnya ke Polres Metro Jakarta Pusat awal bulan.

Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan “MS menceritakan semua yang tempat alami. ”

Komnas HAM mengagendakan pertemuan dengan kepolisian dan KPI. “Rencananya minggu depan, ” tambahan Beka Ulung.

Bukan peristiwa pertama

Sebelumnya, serupa seorang pegawai Dirjen Retribusi mengadu karena dilecehkan sebab atasannya pada 2016. Lalu, 2014 seorang pegawai di LKBN ANTARA mengadu ke LBH APIK untuk mendapatkan pendampingan karena mengaku memiliki pelecehan seksual dari seorang general manager.

Anggota Komnas Perempuan, Theresia Iswarini mengucapkan belum mencatat ada kejadian yang melibatkan pria namun dari data menyangkut rani kasus ini hanya wujud gunung es.

Baca juga:

“Itu betul kalau disebut tanda gunung es. Karena tanda kasusnya. Ini karakter peristiwa di mana ada ideal relasi yang sangat timpang antara atasan dan pion, ” kata Rini porakporanda sapaan Theresia Iswarini pada BBC News Indonesia.

Dalam satu kasus yang ditangai Komnas Perempuan yang terjadi di kementerian, korban justru dipindah kerja. “Dan, target itu tidak boleh didampingi oleh lembaga di asing institusi tersebut. Ini dengan menjadi problem, ” cakap Rini.

Laporan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan terpaut Kekerasan terhadap Perempuan di 2020 mencapai 2. 389 kasus. Meningkat dari tarikh sebelumnya yaitu 1. 419 kasus. Namun jumlah urusan kekerasan terkait dengan institusi negara atau instansi pemerintah, tidak banyak.

“Upaya untuk mengangkat kasus ini tak gampang, karena karakter kejadian, atau karakter relasi kuasa [yang] miring itu, ” jelas Rini.

Untuk menyesatkan video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Kasus-kasus di lembaga negara ataupun instansi pemerintahan yang pernah ditangani LBH APIK pula demikian. Sebagian besar objek adalah bawahan dari pelakunya.

“Karena pelakunya memiliki kuasa, sehingga juga kemalangan korban bisa berkali-kali lipat akan dipersalahkan. Terus orang nggak percaya sama masukan dia, karena lebih membenarkan sama orang yang persahabatan kuasanya lebih tinggi. Atau ketidakberanian orang lain untuk melakukan pembelaan, ” prawacana Direktur LBH APIK Jakarta, Siti Mazumah kepada BBC News Indonesia.

Menurut Zumah—sapaan Siti Mazumah, peristiwa itu akan terus terjadi karena sejauh ini umumnya institusi negara atau instansi pemerintahan belum punya unit layanan pengaduan khusus. Akibatnya, korban akan sepanjang hidupnya berfungsi dalam kondisi “takut dan trauma”.

“Kasus ini bukan sekali dua kali, tapi terus berulang terjadi. Serta kita hanya sibuk selalu kayak pemadam kebakaran, ” lanjut Zumah.

Berpedoman pada etik dan disiplin

Sumber gambar, Jilla Dastmalchi/BBC

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, “Kalau pelecehan seksi, kita lihat dulu kasusnya, sebatas apa. Tapi karena pelecehan sifatnya pidana, maka bisa gunakan KUHP saja. ”

Sejauh ini, tertib lembaga negara maupun institusi pemerintah berpatokan pada asas kode etik dan disiplin untuk penyelesaian kasus-kasus perundungan maupun kekerasan seksual.

“Dasar Hukum PP 42/2004 Tentang Pembinaan Jiwa Kompilasi dan Kode Etik PNS; PP 53/2010 Tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Besar BKN 21 /2010 Mengenai Ketentuan Pelaksanaan PP 53 Tahun 2010, ” sekapur Satya dalam pesan terekam.

Namun, menurut Bagian Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, mekanisme ini perlu dievaluasi. “Untuk hal-hal terkait dengan kekerasan seksual dia tidak bisa lagi disebut pelanggaran disipilin atau kode pandangan hidup. Dia harus ada step [langkah] dengan lebih kuat lagi, ” katanya.

Langkah tersebut adalah SOP pengaduan internal yang berpihak kepada korban, tercatat kemauan dari pimpinan lembaga atau instansi pemerintahan untuk menyelesaikan.

“Mekanisme internal kudu dibangun dan meyakinkan korban, atau mereka yang potensial jadi korban untuk bagak melaporkan apa yang dialami, ” tambah Rini.

Bersandar bareng

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba pada mesin pencari lain

Komnas Perempuan sendiri sudah memiliki mekanisme pengaduan internal terkait kasus kekerasan seksi, yang bisa dijadikan langgam oleh lembaga negara yang lain. Di antaranya membuka saluran anonimitas agar pelapor aman untuk mengutarakan persoalannya.

Sementara itu, Anggota Komnas PEDOMAN, Beka Ulung Hapsara mengatakan dalam waktu dekat akan berkomunikasi dengan Komnas Rani, KPAI, dan LPSK buat “merumuskan apa yang bisa dilakukan bersama. ”

“Ini saya kira bukan soal urgennya, tapi juga pencegahan supaya tidak terjadi yang sama di mana pula, ” kata Beka.

KPI serukan SOP internal di lembaga-lembaga

Sumber gambar, Kris Connor/Getty

Dugaan pelecehan erotis dan perundungan di KPI, membuat lembaga ini merefleksikannya sebagai “warning bagi kita semua” untuk membuat prosedur penanganan kekerasan seksual & perundungan di internal lembaga.

“Nah, itu yang menjelma evaluasi kita, bagaimana metode prosedur penanganan ketika terjadi kekerasan di tempat kegiatan. Nanti juga kita akan dorong segera, siapkan tempat konseling dan ruang pengaduan bagi pegawai KPI, ” kata Anggota KPI, Nuning Rodiyah.