Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk untuk Indonesia

Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk untuk Indonesia
  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Harapan baru muncul setelah tiga sosok serempak meneken sertifikat di atas meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore dengan cerah di teras Gedung Putih.

Mereka adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Sungguh Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Sang tuan rumah & perantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga dan keempat yang mewujudkan hubungan dengan Israel tersebut patut disambut dan disikapi secara cendekia oleh Indonesia, kata seorang penyelidik.

Setidaknya dalam konteks Indonesia jadi salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr. Ryantori, direktur manajer Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut tidak bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” ia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud dan yang paling di depan mata adalah bahwa kelakuan Bahrain serta Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Indonesia dalam menempatkan dirinya sebagai apa yang disebutnya “jembatan emas” kurun dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab umumnya sangat baik. Bila mereka sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, sedikitnya bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam menyangkut isu Palestina. ”

Pemerintah Indonesia melalui jubir Kementerian Sungguh Negeri Teuku Faizasyah menegaskan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain serta Uni Emirat Arab tidak akan mengubah posisi Indonesia tentang Palestina.

Ia tidak secara spesifik menjelaskan apakah Indonesia kemudian akan mengingat menempuh langkah serupa.

“Bagi Indonesia pengerjaan isu Palestina perlu menghormati putusan DK PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional termasuk two states solution .

“Kita harus pastikan bahwa seluruh inisiatif untuk perdamaian tak menggagalkan keputusan yang telah dibuat melalui Arab P eace I nitiative , dan resolusi Organinsasi Kerjasama Islam dengan terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, sedang menurutnya, Indonesia memandang kini tiba waktunya untuk menghidupkan kembali metode mulitilateral tersebut, walaupun di sisi lain langkah mereka dapat dipahami.

“Kami memahami atensi UAE & Bahrain untuk menyediakan ruang untuk pihak terkait untuk bernegosiasi, mengganti pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinnya, ” kata juru bicara Kementerian Asing Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan perdana tapi tak akan mengubah gaya Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik secara Israel pernah digulirkan oleh Pemimpin Gus Dur, walaupun sontak memiliki penolakan banyak pihak ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam tahun 2018 secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Indonesia.

Namun Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak akan membuka ikatan diplomatik dengan negara itu sampai kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Tanpa hubungan secara resmi sekalipun, Indonesia dan Israel selama ini sudah mewujudkan kerjasama dagang skala kecil dan pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan sebab perwakilan masing-masing negara di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi 1 DPR berpendapat tambahan dua negara Arab dengan menjalin hubungan dengan Israel benar memberikan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah & membawa angin segar bagi Indonesia.

Hanya saja hal itu belum mau mengubah garis kebijakan Indonesia, menyesatkan tidak dalam waktu dekat.

“Saya taksir kita tetap menghormati bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanahnya. Perjuangan harus tercapai.

“Nah jika sudah tercapai, baru kemudian mungkin kita akan bisa menghasilkan wacana, pemikiran. Mungkin ya, ” kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan masyarakat Indonesia secara Palestina.

“Latar belakang sejarah yang panjang dan tatanan bangsa terdiri lantaran suku dan agama yang benar menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membuat sulit untuk kita lagi membuka ruang berpikir dengan lebih moderat. ”

Sekalipun apa dengan terjadi di Gedung Putih di Selasa lalu, imbuhnya, juga tak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga menurut saya, dengan ingin mengembalikan perdamaian, dari bahasa-bahasa dari empat pembicara itu, ” ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Perdamaian di Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan dengan Israel sebagai saat bersejarah yang penuh harapan serta peluang.

“Pernyataan perdamaian antara Kerajaan Bahrain dan Negara Israel adalah langkah bersejarah menuju perdamaian nyata serta abadi, keamanan dan kemakmuran pada seluruh wilayah, dan bagi seluruh yang hidup di sana, tanpa memandang agama, sekte, etnik, ataupun ideologi. ”

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan damai tersebut dan menyerukan kepada negara-negara asing untuk tidak mengikuti jejak Bahrain serta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian itu tidak akan menciptakan perdamaian di negeri selama AS dan Israel tidak mengakui hak Palestina mendirikan negara dengan batas-batas sesuai dengan batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain di Timur Pusat, khususnya Arab Saudi, akan melunakkan posisi mereka menyusul langkah Bahrain dan UEA.

Yang jelas taat Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori normalisasi hubungan antarnegara mampu saja terjadi ” jika dikaitkan dengan konsep national interest . Ditambah lagi, kajian hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa konflik dan kerjasama tak harus melulu ditempatkan secara diametral. ”

Sebelum Bahrain dan Uni Emirat Arab, di dunia Arab Israel hanya memiliki hubungan dengan Mesir dan Yordania.

Secara total, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negara yang tidak menyungguhkan Israel. Mereka utamanya adalah negara-negara di Timur Tengah dan negeri2 dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia dan Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).