Komodo dan peringatan UNESCO: Kok pegiat khawatir dampak wisata di Taman Nasional Komodo?

komodo-dan-peringatan-unesco-mengapa-pegiat-khawatir-dampak-pariwisata-di-taman-nasional-komodo-18

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

Peringatan UNESCO agar pembangunan kedudukan wisata Taman Nasional Komodo, di NTT, dihentikan, sebab dikhawatirkan melanggar prinsip pokok konservasi, membuka kembali diskusi seputar desain pembangunan pabrik wisata di kawasan pelestarian itu.

Para pegiat lingkungan meminta agar negeri Indonesia merombak total apa yang mereka sebut jadi rancangan pembangunan industri wisata di kawasan itu yang dinilai telah menyalahi pedoman dasar konservasi, lingkungan dan azas kemanfaatan bagi kelompok setempat.

“Ketika pemerintah menjadikan ini kawasan strategis turisme nasional, dengan memasukkan bisnis di dalam bentang bersahaja, maka komodo akan semain rentan terhadap climate crisis (krisis iklim), ” kata pendahuluan Cypri Jehan Paju Dale, antrolopog yang pernah menyelami komodo di kawasan tersebut, Kamis (05/08) sore.

“Karena, habitat alaminya [komodo] yang sangat khusus, intervensi manusia akan benar tinggi, ” tambah Cypri kepada BBC News Indonesia melalui saluran zoom.

Para pegiat lingkungan dan konservasi, serta dibantu sebagian masyarakat setempat, sudah menyuarakan penolakan terhadap proyek kontroversial itu setidaknya sejak empat tahun lalu.

Namun pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeklaim pemberian persetujuan wisata Taman Nasional Komodo kepada sejumlah perusahaan preman “dibolehkan” dan berkomitmen untuk tetap melibatkan masyarakat setempat.

Baca juga:

Dirjen Konservasi Sumber Gaya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, juga mengatakan pendirian proyek yang sebagian tumbuh telah selesai tetap dilanjutkan, termasuk di Pulau Rinca yang sudah mencapai 95%.

Proyek wisata yang dijuluki “Jurassic Park” di media sosial ini diminta UNESCO dihentikan karena dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Wiratno juga mengeklaim pendirian infrastruktur ‘Jurassic Park Komodo’ seluas 1, 3 hektar di kawasan Loh Bajul, Pulau Rinca – yang dikritik pegiat lingkungan & konservasi sebagai “kebun binatang” – justru untuk menyembunyikan komodo.

Ia serupa mengatakan pembangunan proyek wisata ini melibatkan masyarakat setempat.

“Makanya, di Kampung Komodo, mereka [masyarakat setempat] sekarang juga diajak terlibat semua bisnis turis tersebut, jangan hanya jadi penonton, ” kata Wiratno pada BBC News Indonesia, Kamis malam.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

Disebutkan, PT SKL mendapat izin mengelola 22, 1 hektar lahan dalam Pulau Rinca. Lalu PT KWE memperoleh izin membandingkan lahan 151, 9 Hektar di Pulau Komodo & 274 hektar di Tanah Padar.

Pemerintah dilaporkan pula memberi izin pada PT SN untuk berbisnis di atas lahan seluas 15, 3 Ha di Pulau Tatawa.

Wiratno menegaskan pula bahwa renovasi infrastruktur di Loh Bajul “akan terus dilanjutkan”.

“Dan dijadwalkan pada Desember 2021 akan selesai, ” tandasnya.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

Apa isi ‘peringatan’ UNESCO kepada Indonesia?

Sebelumnya, Komite Warisan Dunia United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) meminta pemerintah Indonesia meniadakan sementara semua proyek infrastruktur dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo (TNK).

Kawasan TNK terdiri dari lima pulau besar dengan populasi komodo terbanyak berada dalam TNK Loh Liang yang terletak di Pulau Komodo, serta TNK Loh Buaya yang berada di Tanah Rinca.

Dalam Dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO Cetakan WHC/21/44. COM/7B, yang diterbitkan setelah Pertemuan Komite Peninggalan Dunia (WHC) UNESCO di Fuzhou, China, 16-31 Juli lalu, mereka beralasan proyek itu berpotensi berdampak di nilai universal luar natural atau Outstanding Universal Value (OUV).

OUV ( Outsanding Universal Values ) adalah salah satu kriteria penilaian UNESCO buat penetapan warisan dunia.

Baca juga:

UNESCO kemudian meminta Indonesia menyerahkan revisi amdal proyek tersebut yang selanjutnya akan ditinjau kembali oleh Uni Universal untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

Itu juga memberikan catatan supaya Indonesia memberikan informasi rinci dari rencana induk turisme terpadu yang menunjukkan dengan jalan apa properti OUV akan dilindungi, dan bagaimana rencana mewujudkan pariwisata massal itu sanggup memastikan perlindungan OUV.

Masukan ini memunculkan tanggapan beraneka macam. Sebagian pegiat lingkungan menyuarakan peringatan itu “terlambat”, namun sebagian lagi menyebutnya sebagai “kemenangan besar bagi konservasi. ”

Sebaliknya, seorang penguasa kementerian terkait mengatakan UNESCO semestinya “melakukan pengecekan” kepada pemerintah sebelum membuat penghargaan.

Sumber gambar, BBC News Nusantara

Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Senin (02/08), menganggap kemungkinan ada sedikit perbedaan antara yang diberitakan jalan dan apa yang terjadi di pertemuan UNESCO.

“Bagi kami, fokus pada Labuhan Bajo dan lima destinasi super prioritas ini membawa pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan lingkungan, ” kata Sandiaga dalam jumpa pers daring.

BBC News Indonesia sudah menghubungi Kepala Harian Komisi Nasional Nusantara untuk UNESCO, Arief Rachman, pada Kamis malam, namun belum ada tanggapan dan meminta untuk mengontak lagi Jumat (06/08).

Apa anggapan pemerintah atas peringatan UNESCO?

Dalam keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Dirjen Konservasi Sumber Gaya Alam dan Ekosistem KLHK, Wiratno, mengatakan pembangunan infrastruktur seluas 1, 3 hektar di kawasan Loh Bajul, Pulau Rinca, “agar tampan sebagai fasilitas wisata premium”.

“Saat ini prosentase pendirian dermaga telah mencapai 95% dan pembangunan pusat keterangan 76%, dan dijadwalkan pada Desember 2021 telah lengkap, ” kata Wiratno.

Wiratno mengeklaim pembangunan pada Pulau Rinca di TN Komodo tidak menimbulkan atau mengakibatkan dampak negatif terhadap Outstanding Universal Value (OUV) Situs Warisan Alam Negeri Taman Nasional Komodo.

“[Dengan pembangunan infrastruktur berupa dek di atasi] turis akan jalan di tempat, sehingga pengunjung tidak bersentuhan langsung dengan komodo, ” ujarnya.

Bentuk bangunannya nanti seperti “ekor komodo”, ungkapnya dalam wawancara per telepon pada Kamis malam.

Sumber gambar, Yulia Sundukova/Getty

Menanggapi tuduhan bahwa order itu berdampak buruk di dalam ekosistem dan lingkungan, Wiratno mengaku “tidak menimbulkan ataupun mengakibatkan dampak negatif kepada OUV. ”

Hal tersebut dia tekankan setelah pihaknya memperoleh hasil kajian penyempurnaan Environmental Impact Assessment (EIA) yang dilakukan oleh para pakar kehati dan dunia.

Dia kemudian menegaskan haluan pembangunan di Pulau Rinca hanyalah “mengganti sarana dan prasarana yang mana & tidak layak” dengan “sarpras yang berstandar internasional. ”

Itulah sebabnya, dia mengaku proyek di Pulau Rinca tidak akan menganggu warga komodo dan sumber makanan (rusa, kerbau, babi hutan), ekosistem savana, hingga alas mangrove.

“Di sekitar letak pembangunan sarpras tersebut cuma terdapat 13 individu komodo, dari 60 individu komodo yang terdapat di Lembah Loh Buaya, di Tanah Rinca. Total populasi komodo di TN Komodo ialah 3. 100 individu, ” akunya.

Menanggapi soal perbaikan amdal, Wiratno mengaku zaman ini sedang dilakukan proses perbaikan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Cara Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh IUCN.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

“UKL/UPL ini adalah satu kesatuan dokumen yang harus disubmit ke WHC (Komite Warisan Dunia) UNESCO, ” katanya.

Menurutnya, target untuk menyampaikan keseluruhan dokumen EIA kepada WHC adalah akhir Agustus ataupun awal September 2021.

“Agar bisa direview oleh IUCN dan WHC sebelum Sidang WHC ke-45 tahun 2022, ” jelasnya.

“Tapi sebelum [dokumen EIA] diperiksa, [UNESCO] sudah buat decision [berupa dokumen peringatan kepada Indonesia], dan kita tidak punya hak untuk menjelaskan, ” kata Wiratno.

Seharusnya, demikian kata Wiratno, UNESCO bertanya kepada pemerintah Indonesia untuk mencek ulang data yang dia dapatkan dari pihak lain.

Sumber gambar, Romeo GACAD/AFP

Pemerintah pusat harus ubah total ‘grand design’ Taman Nasional Komodo

Gregorius Afioma, peneliti dibanding Sunspirit for Justice and Peace yang berbasis pada Labuan Bajo menganggap permintaan pemerintah bahwa mereka mengganti “sarana yang lama”, telah mereduksi persoalan yang sebenarnya.

Menurutnya, pembangunan prasarana di Pulau Rinca telah mengubah “substansi dan paradigma wisata alam”, di mana tempat khawatir nantinya komodo bakal seperti berada di parak binatang.

“Kalau tak ada rusa atau kerbaunya tidak bermain di medan itu, bagaimana komodo mampu ke sana. Otomatis belakang ada manipulasi treatment kepada komodo seperti perlakuan dalam kebun binatang, ” sebutan Gregorius kepada BBC News Indonesia, Kamis (05/08).

Tempat juga khawatir pembangunan fisik di atas lahan itu akan mengubah lanskap di TNK yang merupakan ekosistem semua binatang yang ada di sana.

Sumber gambar, Wolfgang Kaehler/Getty

“Di lokasi yang dibangun gedung itu, banyak komodo lalu-lalang, ” tambahnya.

Hal lain yang dia tekankan terkait ‘perubahan paradigma wisata’ di Pulau Rinca adalah dampaknya akan dirasakan masyarakat setempat yang selama ini menyandarkan pada pendekatan wisata zona.

“Di mana nanti seluruh aktor atau pelaku pebisnis sudah secara sistematis diserahkan kepada korporasi dan bandar besar, dan membatasi ekonomi kecil, ” ujar Gregorius.

Dampak buruk lainnya dengan dia khawatirkan dari transisi paradigma wisata ini ialah lebih memetingkan sisi ekonomi ketimbang konservasinya.

Itulah sebabnya, Gregorius Afioma mendukung keputusan UNESCO yang memperingatkan pemerintah Indonesia terkait pembangunan order wisata ambisius di kawasan TNK.

Sumber tulisan, Wolfgang Kaehler/Getty

Dukungan juga disuarakan pegiat lingkungan Venan Haryanto dari Sunspirit for Justice and Peace, serta Cypri Jehan Paju Dale, antropolog yang pernah menyelami komodo di TNK.

Mereka kemudian meminta agar pemerintah Indonesia melakukan evaluasi total seluruh grand design mengenai TNK.

“Mulai lagi [rancangannya] dari pembukaan dan ekonomi pariwisata terus-menerus dan masyarakat lokal, ” kata Cypri pada Kamis malam kepada BBC News Indonesia.

Cypri kemudian menjelaskan bahwa komodo adalah hewan purba yang mampu berdiam dari evolusi panjang. Mereka hanya mampu bertahan pada sejumlah pulau di TNK.

“Jadi ini ekosistem natural tempat survive -nya binatang tua, dan mereka mampu menetap karena faktor alamnya yang khusus, ” jelasnya.

“Nah, ketika pemerintah menjadikan itu kawasan strategis pariwisata nasional, dengan memasukkan bisnis di dalam bentang alami, maka komodo akan semain rentan terhadap climate crisis (krisis iklim), ” imbuh Cypri

“Karena, habitat alaminya [komodo] yang betul khusus, intervensi manusia hendak sangat tinggi, ” tambah antropolog dari Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University tersebut.