Kejadian buronan Djoko Tjandra: Brigjen Prasetijo jadi tersangka karena diiduga buatkan surat dan hancurkan barang informasi, tindakan yang timbulkan pertanyaan, ‘apakah buronan lain juga diperlakukan sama’?

kasus-buronan-djoko-tjandra-brigjen-prasetijo-jadi-tersangka-karena-diiduga-buatkan-surat-dan-hancurkan-barang-bukti-tindakan-yang-timbulkan-pertanyaan-apakah-buronan-lain-juga-diperlakukan-sama-35

Polisi menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, eks pejabat Bareskrim Polri sebagai simpulan pada Senin (27/07) dalam kejadian buronan Djoko Tjandra, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun kurungan.

Selain penetapan tersangka ini, Polri juga tengah menyelidiki aliran dana suap yang diperkirakan diterima sejumlah orang dalam pembuatan surat tiruan bagi perjalanan Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetijo yang diduga terlibat di dalam pemberian surat jalan dan berkecukupan dalam satu pesawat dengan Djoko ke Pontianak tanggal 16 Juni lalu, disebut Kepala Biro Pencerahan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam kondisi sakit dengan lagu darah naik dalam sidang lanjutan Senin (20/07) lalu.

Dalam sidang tambahan permohonan kembali yang diajukan Djoko Tjandra sendiri, untuk keempat kalinya ia tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (27/07).

Jaksa meminta hakim menolak tuntutan Djoko dalam surat yang dikirim kepada hakim untuk menggelar wasit pemeriksaan PK secara online.

Djoko disebut pengacaranya tengah sakit dalam Malaysia.

Kasus Djoko Tjandra, menurut Indonesian Corruption Watch, menimbulkan pertanyaan publik, apakah buronan lain selama ini juga diperlakukan seperti buron urusan Bank Bali ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW), melalui koordinator Adnan Topan Husodo, menyebut kasus Djoko Tjandra bisa menjadi preseden dalam setidaknya 40 buronan kasus korupsi lain yang hingga saat ini samar-samar dari proses penegakan hukum.

“Kasus ini bukan hanya mencoreng kepolisian, akan tetapi juga wibawa negara, termasuk presiden, kalau aparat penegak hukum betul-betul bisa diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kejahatan, ” kata Adnan.

“Karena masalah ini, publik jadi bingung, apakah buronan lain juga diperlakukan sama seperti Djoko, ” ujarnya.

Adnan berkata, ICW mencatat terdapat 40 buronan kasus korupsi yang itu anggap kelas kakap. Beberapa di antara mereka adalah Eddy Tansil, Sjamsul Nursalim, dan Honggo Wendratmo.

Penangkapan para buronan itu dinilai Adnan sebagai kontrak negara terhadap prinsip negara dasar. Ia berkata, berbagai kerja persis antarnegara sebenarnya bisa memudahkan pencarian buronan tersebut.

Polri menyebut tiga jenderal yang mereka duga berkaitan secara pelarian Djoko, buronan kasus cessie Bank Bali. Jabatan mereka dicopot akibat dugaan ini.

Prasetijo jadi tersangka, cucuran dana diselidiki

Eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan menjelma tersangka terkait pembuatan surat ulama buron Djoko Tjandra pada Senin (27/07).

Ada tiga konstruksi asas yang dikenakan pada Brigjen Prasetijo. Pertama membuat surat jalan buatan bagi Djoko Tjandra dan menggunakan surat palsu, kedua membiarkan ataupun memberi pertolongan bagi Djoko, beserta konstruksi hukum ketiga, Brigjen Prasetijo diduga menghalangi upaya penyidikan dengan merusak barang bukti.

“Selanjutnya konstruksi kaidah yang ketiga adalah terkait pelanggaran Pasal 221 ayat 1 ke-2 KUHP di mana yang bergandengan telah menghalangi atau mempersukar pemeriksaan dengan menghancurkan dan menghilangkan sebagian barang bukti, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa bukti yang berkesesuaian di mana simpulan BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK & DST termasuk tentunya oleh yang bersangkutan, ” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (27/7)

Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara serta berdasarkan bukti surat-surat palsu sebagai berikut, surat ustaz tertanggal 3 Juni dan 18 Juni, surat pemeriksaan Covid beserta surat rekomendasi kesehatan yang dibuat di lingkungan Pusdokkes Polri.

Pada surat jalan berkop Polri bagi Djoko Tjandra, Prasetijo menulis bahwa Djoko merupakan konsultan Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo juga diduga terbang ke Pontianak bersama Djoko pada 19 Juni lalu.

Tersangka-tersangka baru

Dalam kasus ini, penjaga memeriksa 20 orang saksi & ‘tidak menutup kemungkinan muncul tersangka-tersangka baru’.

“Tentang aliran dana, kita zaman ini telah membuka penyediikian untuk melakukan tracing dan tentunya nanti menyasar pada siapa saja kita akan jelaskan dalam rilis berikutnya. Tidak menutup kemungkinan kami kerja sama dengan KPK, ” logat Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal lain yang sebelumya dicopot dalam kaitan kasus ini ialah Brigjen Nugroho Slamet. Ia merupakan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia.

Satu perwira tinggi lainnya adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Besar Divisi Hubungan Internasional Polri. Ia merupakan atasan langsung Nugroho.

Sebelum ditetapkan sebagai simpulan, Prasetijo diperiksa dalam ranah pandangan hidup dan disiplin.

Namun proses itu pekan lalu berhenti sementara sebab dokter kepolisian menyatakan Prasetijo kecil, salah satunya akibat tensi darah yang tinggi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Aur Setiyono.

“Yang bersangkutan (Prasetijo) membuat surat izin sendiri, dan terbang mulia pesawat dengan DPO. Ini ana dalami, ” kata Awi di jumpa pers di Jakarta.

“Kami sudah cek ke propam dan pusdokes, dia belum bisa saya periksa, masih dalam perawatan pada rumah sakit. ”

“Kami mulai daripada kode etik, kalau di danau mengembang ke perbuatan pidana, tentu kami akan jerat pasal pidananya, ” ucap Awi.

Penangkapan buronan kejadian korupsi sebelumnya, antara lain kepada Nunun Nurbaeti, Anggodo, dan Muhammad Nazaruddin, disebut bukti upaya tersebut bisa dilakukan.

Hingga kini, Polri belum memberi tenggat kerja tim pemeriksa internal mereka.

Walau reses perlu dibahas segera

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golongan Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Polri membeberkan peran jenderal yang diduga memuluskan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia.

Mardani menilai penyidikan privat kepolisian itu harus dibuka dalam forum rapat dengar pendapat Komite III DPR, walau para bagian dewan saat ini tengah melakukan masa reses.

Dorongan dari DPR disebutnya penting agar persoalan penanganan buronan kasus patgulipat tidak terus berlaku.

“Polri harus menjelaskan akar masalahnya di mana, siapa penanggung jawabnya dan siapa yang harus diproses secara hukum., ” ujarnya, Senin (20/07).

“Kita bisa terjerembab di lubang yang sama berulang kali, karena karakter koruptor memang begitu. ”

“Omnibus law kami bahas terus saat reses, ini lebih genting, seharusnya bisa dilakukan, ” kata Mardani via telepon.

Komisi III secara resmi telah meminta izin kepada arahan DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko. Tetapi tak disetujui dengan alasan ‘tak sesuai prosedur’.