Jokowi: “Vaksin Corona untuk masyarakat Nusantara gratis”

Jokowi: "Vaksin Corona untuk masyarakat Nusantara gratis"

Presiden Joko Widodo melalui akun YouTube Tata usaha Presiden pada Rabu (16/12) siang mengumumkan pelaksanaan vaksinasi corona buat seluruh masyarakat gratis.

Pengumuman itu disampaikan presiden setelah “menerima bukti dari masyarakat” dan melakukan “penghitungan ulang mengenai keuangan negara”.

“Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat, dan setelah kalkulasi ulang, melayani penghitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis, ” kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (16/12). “Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekadar. ”

Jokowi melanjutkan, “Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian dan pemerintah daerah untuk mendahulukan program vaksinasi pada tahun taksiran 2021. ”

Selain itu, presiden mengatakan telah menginstruksikan menteri keuangan untuk memprioritaskan & merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinansi gratis, “Sehingga tidak ada alasan bagi asosiasi untuk tidak mendapatkan vaksin. ”

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengumumkan akan menjadi penyambut vaksin pertama, “untuk memberi keyakinan dan keyakinan kepada masyarakat kalau vaksin yang digunakan aman. ”

Presiden juga mengingatkan masyarakat untuk terus menjalankan 3M, yakni mengenakan masker, menjaga jarak, dan membasuh tangan, untuk kebaikan semuanya.

Pernyataan Jokowi itu menyusul kekhawatiran sejumlah bagian akan terjadinya komersialisasi vaksin. Sebab sebelumnya, pemerintah menyiapkan dua rencana vaksin, yakni yang gratis serta mandiri atau berbayar.

Berapa dana dengan dibutuhkan?

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan pemerintah masih bisa menggunakan Dana Sisa Bertambah Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 untuk menaggulangi biaya vaksinasi Covid-19, jika dana yang dibutuhkan sekitar Rp55, 5 triliun.

Angka itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir November lalu untuk penanganan Covid-19, termasuk program vaksinasi.

“Jadi sumber pertama itu menggunakan SILPA tahun 2020, terutama di pemerintah pusat kan kurun Rp100-150 triliun. Yang kedua selalu dari SILPA daerah, yang selalu sekitar Rp100 triliun. Bayangkan. Itu belum realokasi. Apalagi kalau anggarannya cuman Rp55 triliun, pasti bisa dibayar lunas, tanpa harus mengutak-atik di APBN 2021, ” prawacana Tauhid kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).

“Kalaupun itu masih dirasakan sulit, saya kira memang kita masih bisa melakukan proses realokasi dari yang kenaikannya paling gede, misalnya [Kementerian Pekerjaan Umum] PU itu kan 2021 itu dekat dua kali lipat untuk belanjanya.

“Saya kira ada penyakit begini, nggak mungkin segenap anggaran PU itu bisa beres semua di tahun 2021 sebab ada kapasitas kelembagaan, kapasitas pemasokan barang dan jasa, kapasitas SDM untuk melakukan eksekusi sedemikian gede bisa selesai di tahun 2021. Termasuk juga di pertahanan kebahagiaan, yang saya kira masih bisa dilihat meskipun jumlahnya relatif bertambah kecil daripada di, katakanlah, PU. Menurut saya itu bisa serupa jadi pertimbangan, ” tambahnya.

Tauhid merujuk pada anggaran pertahanan yang meningkat sekitar Rp20 triliun dibandingkan tahun 2020.

Lebih lagi, Tauhid mengucapkan bahwa ada berbagai macam jenis vaksin Covid-19 dengan harga yang berbeda-beda.

Dalam memperhitungkan anggaran, ia mengestimasi harga vaksin untuk satu orang adalah sekitar Rp450. 000. Pemerintah, lanjutnya, mampu memberi vaksinasi gratis pada kira-kira 160 juta orang dengan menggelontorkan sekitar Rp144 triliun.

Dalam hal tersebut, perkiraan 160 juta adalah yang jumlah yang menjadi prioritas yang harus divaksin dari seluruh penduduk Indonesia, yang mencapai sekitar 260 juta orang.

“Apabila anggarannya lebih tumbuh dari itu, Rp145 triliun atau lebih, maka kita bisa menentang seberapa jauh itu bisa dianggarkan di tahun 2022. Kan kalau kita lihat, 2021, berapa gerangan vaksin yang bisa disediakan oleh supplier ? Membangun tidak bisa sampai 320 juta vaksin, asumsinya 160 juta penduduk, pasti kan bertahap, ” tutur Tauhid.

Beberapa vaksin diperkirakan membutuhkan dua dosis untuk mencapai tingkat kekebalan maksimal.

Hingga waktu penulisan berita ini pada Rabu (16/12) sore, pemerintah belum mengumumkan jumlah dosis yang akan disediakan di dalam skema vaksinasi, maupun jenis vaksin yang akan digunakan.

Sebelumnya, pemerintah mentargetkan memvaksin sekitar 182 juta penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan program vaksinasi masih sedangkan disiapkan.

“Mohon menunggu penjelasan yang lebih teknis ini pada rilis kemudian karena masih dalam tahap finalisasi. Pada prinsipnya aksesibilitas masyarakatlah yang utama, ” kata Juru Cakap Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, melalui pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/12).