Jokowi kecam pernyataan Macron soal Islam, pengamat sebut kecaman pemerintah ‘tak cukup, perlu gelar dialog’

Jokowi kecam pernyataan Macron soal Islam, pengamat sebut kecaman pemerintah 'tak cukup, perlu gelar dialog’

Kepala Joko Widodo mengatakan dia mengecam kekerasan yang terjadi di Prancis dan mengecam pula pernyataan kepala Prancis yang disebutnya ‘melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia’.

Hal itu diucapkannya dalam konferensi pers yang digelar setelah pertemuannya dengan sejumlah perwakilan lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), juga Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), pada Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (31/10).

Presiden Joko Widodo mengatakan tempat mengecam keras terjadinya kekerasan yang terjadi di Paris dan Nice yang telah memakan korban roh. Ia lanjut mengecam pernyataan pemimpin Prancis.

“Indonesia juga mengecam berpenat-penat pernyataan presiden Prancis yang menghina agama Islam, yang telah makan perasaan umat Islam di seluruh dunia, yang bisa memecah belah persatuan antar umat beragama di dunia, di saat dunia memerlukan persatuan untuk menghadapi pandemi Covid-19, ” kata Jokowi.

Ia melanjutkan “kebebasan berekspresi yang mencederai kehormatan, kesucian, serta kesakralan nilai-nilai serta simbol-simbol agama, sama sekali tidak bisa dibenarkan dan harus dihentikan”.

“Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme merupakan sebuah kesalahan besar, ” katanya.

Ia menambahkan pemerintah Indonesia menyilakan dunia mengedepankan persatuan dan pemaafan beragama.

Sebelumnya, kecaman pemerintah terhadap maklumat Presiden Prancis, Emmanuel Macron sudah dilayangkan Kementerian Luar Negeri.

Namun, kecaman pemerintah itu disebut pengamat tidak cukup karena tak mengenai persoalan kekerasan yang menimpa seorang guru karena memperlihatkan karikatur Rasul Muhammad.

Pengamat Timur Tengah sejak Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengajukan Indonesia mengambil langkah dialog buat menyamakan pandangan atas nilai-nilai ataupun ajaran Islam yang kerap berseberangan dengan sekularisme di Prancis.

Tengah itu, MUI mendesak Presiden Macron segera meminta maaf kepada semesta umat Islam dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Merespons hal itu, Kementerian Luar Negeri menyebut berupaya mendorong diaktifkannya percakapan antar agama.

‘Semestinya tak tepat menyimpulkan’

Dalam wawancara dengan BBC News Indonesia, pengamat Timur Sedang dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut Presiden Prancis Emmanuel Macron semestinya tidak langsung menyimpulkan kegiatan pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty dengan agama Islam.

Dia menilai tanggapan Macron tidak menunjukkan kepekaan terhadap umat Islam yang memercayai kesucian Nabi Muhammad sehingga sosoknya tidak boleh digambar.

Jadi imbas pernyataan Macron itu, menurutnya, justru memicu respons yang nyata tidak perlu seperti aksi boikot terhadap produk-produk Prancis.

“Tentu kita prihatin atas kejadian itu tapi hendaknya respon Presiden Macron tidak terlalu simplifikasi ketika kemudian mengirimkan ‘Islam dalam kondisi krisis’, ” ujar Yon Machmudi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Rabu (28/10).

“Karena tersebut menyangkut keyakinan yang dianut umat Islam di dunia, ” sambungnya.

‘Kecaman tidak menyentuh persoalan utama’

Indonesia sejauh ini baru mengecam pernyataan Presiden Emmanuel Macron tersebut karena dianggap menyudutkan agama Islam.

Tapi kata Yon, kecaman itu tak cukup. Pemerintah Indonesia, lanjutnya, pula harus berbicara tentang pelaku kebengisan yang menyebabkan kematian Samuel Paty.

Ia menduga sikap pemerintah tidak lepas dari pernyataan sejumlah atasan negara yang menyampaikan kritik akan pernyataan Macron. Hanya saja kritik maupun kecaman tidak menyentuh persoalan utama.

Dia menilai, Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Islam terbesar bisa mengambil peran lebih. Yakni membawa Presiden Emmanuel Macron untuk berbahasa tentang bagaimana menyamakan persepsi berasaskan ajaran agama Islam dengan sekularisme di Prancis.

“Paling tidak komunikasi dibangun dan mudah-mudahan peristiwa seperti tersebut bisa diminimalisir dampak-dampaknya ke ajaran. ”

“Pembicaraan dialog diperlukan agar sama-sama memahami posisi antara Indonesia jadi mayositas umat Islam dan Prancis dengan sekularismenya. ”

Di Solo, muncul rasa diwarnai ‘menginjak-injak’ poster Macron

Sebanyak negara seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Maroko satu suara mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Belakangan, kecaman itu berbuntut aksi boikot terhadap produk Prancis.

Di Kuwait, Yordania, dan Qatar barang-barang bermerek dagang dari Prancis sudah ditarik dari beberapa toko.

Pada Indonesia, seruan boikot disuarakan Jawatan Syariah Kota Surakarta (DSKS) dalam aksi demonstrasi yang digelar di Bundaran Gladak, Solo, Rabu (28/10).

Ratusan orang itu mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya dengan meletakkan menjepret Presiden Macron di jalan raya sehingga terlindas kendaraan dan menginjak-injaknya.

Massa juga membentangkan spanduk yang berisi ajakan boikot.

“Kami mengimbau kepada pengikut Islam di manapun untuk mengingat melakukan boikot pembelian dan penggunaan produk apapun buatan Prancis, ” ujar Juru bicara DSKS, Endro Sudarnono, Rabu (28/10), seperti dilaporkan wartawan di Solo, Fajar Sodiq, untuk BBC News Indonesia.

“Presiden Macron mengeluarkan statement yang bersifat Islamofobia sekaligus melindungi majalah Charlie Hebdo dengan jelas-jelas melakukan publikasi terhadap pelecehan Nabi Muhamad SAW, ” sambungnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Nusantara (MUI), Anwar Abbas, berkata karikatur Nabi Muhammad merupakan hal terbuka bagi umat Islam. Tapi kejadian itu, klaimnya, tak dipahami negeri Prancis.

“Dalam agama Islam, suci hukumnya mencela Tuhan orang lain. Kalau kamu mencela, mereka akan mencela Tuhanmu. Kalau Charlie Hebdo tidak menghiraukan nilai-nilai agama, itu kesalahan berat, ” ujar Anwar Abbas kepada BBC.

Apa tanggapan MUI atas pernyataan Macron?

MUI ada, pernyataan Presiden Macron mengundang antagonisme dan perselisihan umat Islam.

Sekalipun perbuatan memenggal kepala Samuel Paty tidak bisa dibenarkan namun, katanya, tindakan guru sejarah itu dengan memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad ke murid-muridnya lebih tidak bisa dibenarkan.

“Kalau menurut saya tindakan kebengisan itu salah tapi yang mengipasi orang berbuat salah itu lebih salah lagi. ”

Itulah mengapa, ia mendesak Pemimpin Macron segera menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo yang disebutnya sebagai “biang keladi” kekerasan di Prancis.

Namun serupa itu, MUI belum menganjurkan aksi boikot terhadap produk Prancis.

“Tidak saat ini. Kalau enggak ada perubahan serta sikap dari Presiden Macron serta Charlie Hebdo akan kami imbau boikot. Untuk selesaikan ini gampang, Macron minta maaf kepada umat Islam. Saya yakin umat Islam akan memaafkan. ”

‘Umat Islam harus mati menyikapi masalah ini’

Di sisi berbeda, Katib Aam Pengurus Mulia Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, berpandangan apa yang dianggap Presiden Emmanuel Macron bahwa Agama islam mengalami krisis tidak sepenuhnya salah.

Ini karena agama Islam belum sampai pada “konstruksi sosial-politik dengan dibutuhkan untuk berintegrasi secara tenang dan harmonis dengan dunia”.

Kendati demikian, ia melihat cara Presiden Macron menyikapi permasalahan di negaranya mengarah sepihak yakni dengan sudut tatapan sekularisme dan mengabaikan ajaran keyakinan Islam.

“Karena Nabi Muhammad SAW adalah subyek suci dalam agama Islam dan merupakan simbol pokok Islam. Merendahkan kehormatan Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai penghinaan kepada Islam, ” jelasnya.

“Tapi menyikapi penghinaan terhadap Nabi dengan mematikan pelakunya adalah tindakan biadab dengan berpotensi memicu instabilitas yang meluas tanpa kendali, ” sambungnya.

Karena itulah, dia meminta umat Islam di Indonesia menyikapi persoalan ini dengan diam dan tidak terbawa secara emosional.

Solusi atas kekerasan yang terjadi di Prancis, katanya, dengan menerapkan dialog antar-negara yang didasarkan berasaskan konsensus terhadap nilai-nilai keadaban dengan disepakati bersama.

Respons Kementerian Asing Negeri

Direktur Jenderal Informasi dan Kebolehan Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan pemerintah turut mengecam tindakan pelaku pembunuhan Samuel Paty. Tapi pemerintah menilai mengaitkan kelakuan itu dengan agama “adalah suatu kesalahan besar”.

Pada Selasa (27/10), Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Luhur Prancis, Olivier Chambard. Dalam pertemuan itu, kata Teuku, Olivier memberikan maksud pernyataan Presiden Macron.

Menggunakan Duta Besar RI di Prancis pula, Indonesia melayangkan nota diplomatik yang mendorong diaktifkannya dialog antar-agama sehingga menumbuhkan “pengertian yang lebih baik terhadap perbedaan agama, ” kata Teuku.

Sementara mengenai seruan boikot, pemerintah tidak bisa melarang. Tapi pemerintah tidak akan menyampaikan ruang bagi tindakan yang bahan merugikan hubungan bilateral kedua negeri.

Tulisan diperbarui dengan pernyataan Pemimpin Joko Widodo dalam konferensi pers Sabtu (31/10).