Jaksa Pinangki: Mengapa kasus suap Djoko Tjandra diduga melibatkan sejumlah pejabat teras Kejagung?

Jaksa Pinangki: Mengapa kasus suap Djoko Tjandra diduga melibatkan sejumlah pejabat teras Kejagung?

Sejumlah pihak meyakini kasus telaahan suap Djoko Tjandra tidak hanya melibatkan seorang jaksa semata, namun kemungkinan besar melibatkan pula sebanyak pejabat teras di Kejaksaan Gede.

Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, menyebut jaksa Pinangki Sirna Malasari — yang telah ditetapkan jadi tersangka— tidak memiliki kewenangan di dalam menentukan dihentikan atau dilanjutkannya sepadan perkara.

Itulah sebabnya, dia memeriksa Pinangki hanyalah berperan sebagai penengah.

“Jabatannya dia ‘tidak memiliki akses’ ke situ. Dia bukan pemeriksa. Tapi kami menduga dia memiliki pengaruh dalam kemampuannya sebagai penghubung kepada orang-orang tertentu, ” sekapur Barita saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Kamis (13/08).

Pakar hukum dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, juga meyakini kalau kemungkinan besar kasus ini melibatkan sjeumlah pejabat teras di Kejaksaan Gemilang.

Dia mendasarkan pada jumlah suap sebesar Rp7 milyar yang diduga diberikan Djoko Tjandra terlalu luhur diberikan kepada seseorang tanpa membabitkan pihak lain.

“Angka [jumlah suap] itu tidak masuk logika jika diberikan hanya untuk Pinangki. Tapi saya yakin uang itu diduga sebagai biaya untuk mengatur sesuatu dan diduga untuk hajat guna melibatkan orang lain, ” kata Agustinus.

Untuk itulah Kejaksaan Agung dituntut menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah pejabat terasnya dalam peristiwa suap terkait kasus Djoko Tjandra.

Sebelumnya pegiat anti korupsi melaporkan perkiraan keterlibatan seorang pejabat tinggi pada kejaksaan Agung yang disebutkan sudah berinteraksi dengan Djoko Tjandra.

Di pesan tertulis kepada BBC News Indonesia, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji akan menindak anak buahnya jika terbukti terlibat dalam urusan ini.

“Pasti [ditindak], siapapun pihak internal yang diduga terlibat, ” tulisnya dalam pesan singkat mencuaikan Whatsapp.

Mengapa ada dugaan urusan ini melibatkan sejumlah pejabat prinsip Kejagung?

Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, menyebut Pinangki tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan dihentikan ataupun dilanjutkannya suatu perkara.

Sehingga terkaan muncul Pinangki hanya berperan jadi penghubung.

“Jabatannya dia ‘tidak memiliki akses’ ke situ. Dia bukan pemeriksa. Tapi kami menduga dia mempunyai pengaruh dalam kemampuannya sebagai makelar kepada orang-oorang tertentu, ” logat Barita saat dihubungi wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Kamis (13/08).

Pinangki menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Pertimbangan II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan sebelum kejadian itu terungkap.

Jabatan itu tak memiliki kewenangan dalam ‘mengatur’ posisi buron maupun juga pengajuan permohonan peninjauan kembali Djoko S Tjandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, katanya.

Ditambah lagi, kata Barita, sulit dibayangkan seorang Djoko S Tjandra memberikan kepercayaan penuh pada “seorang kepala sub bagian jawatan perencanaan” dalam “mengamankan” kasus hukumnya.

“Seorang Djoko S Tjandra tak akan bertindah ceroboh dengan menyampaikan dan menjanjikan uang sebesar itu kepada seseorang yang dia tak yakini punya kapasitas melakukan tersebut. Ini akan terungkap dengan metode penyidikan pro judisia, ” sirih Barita.

“Pinangki saja tidak mungkin, pasti ada yang di atasnya… ”

Dugaan selanjutnya muncul dari seorang pengamat hukum yang mengutarakan uang dugaan suap sebesar Rp7 milyar ‘mustahil’ hanya diberikan buat Pinangki semata.

Pakar hukum kejahatan dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, menilai jumlah dugaan suap mencapai Rp7 milyar atau (US$500 ribu) yang diberikan kepada Pinangki diduga untuk mengurus suatu kasus lembaga yang melibatkan pihak lain.

“Angka [jumlah suap] itu tidak masuk logika jika diberikan hanya untuk Pinangki. Tapi saya yakin uang itu diduga sebagai ongkos untuk mengurus sesuatu dan diduga untuk kepentingan guna melibatkan orang lain, ” kata Agustinus.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Pandjaitan selalu mengatakan tidak mungkin Pinangki berpose seorang diri dan seorang konglomerat seperti Djoko S Tjandra percaya kepada Pinangki.

“Pinangki saja tidak mungkin, pasti ada yang di atasnya. Tapi siapa di atasnya, kita serahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Utama untuk mengungkap itu, ” kata Trimedya.

Bagaimana kronologi kasus Jaksa Pinangki?

Nama Pinangki menjelma sorotan ketika dirinya tampak di satu foto dengan Djoko Tjandra dan pengacara Anita Kolopaking. Diduga foto itu diambil saat ketiganya bertemu di Malaysia.

Tak periode setelah foto itu beredar di masyarakat yang melahirkan gelombang penolakan di pers dan media baik, Kejagung membebaskan Pinangki dari lembaga struktural jaksa.

Menurut Kejagung, Pinangki juga terbukti melakukan perjalanan ke asing negeri sebanyak sembilan kali minus izin dari pimpinan pada 2019.

Dalam perkembangan terbaru, kasus Pinangki kemudian dibawa ke ranah pidana.

Ia ditetapkan sebagai tersangka peristiwa gratifikasi karena diduga menerima uang lelah sebesar US$500 ribu atau Rp7 milyar dari Djoko Tjandra untuk membantu terbebas dari perkara patokan yang menjeratnya.

Namun uang yang diduga diterima Pinangki ini hanya sebagian kecil dari US$10 juta yang dijanjikan Djoko Tjandra kepada dirinya.

Pinangki dijerat dengan Pasal 5 bagian 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pinangki gawat hukuman pidana maksimal lima tarikh penjara.

Kini Pinangki telah ditangkap serta dijebloskan ke Rutan Salemba, Jakarta, guna menjalani proses hukum.

Apa temuan pegiat anti korupsi mengenai dugaan keterlibatan pejabat tinggi Kejagung?

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan seorang pejabat tinggi Kejagung ke Komisi Kejaksaan.

Laporan tersebut terkait dengan adanya dugaan koneksi pada bulan Juli 2020, kurun pejabat tinggi tersebut dengan Djoko Tjandra.

Untuk itu, Ketua MAKI Boyamin Saiman meminta Komisi Kejaksaan memanggil pejabat tersebut guna dimintai klarifikasi terhadap dua hal.

“Pertama materi pembicarannya apa. Kedua ialah berasal dari mana pejabat mulia tersebut mendapatkan nomor HP Djoko Tjandra. Yang kedua ini betul penting guna membuka jaringannya sebab tidak mungkin pejabat itu bisa nomor langsung dari Djok Tjandra, ” kata Boyamin.

“Saya yakin itu pasti dari A, B, C baru dari Djoko Tjandra. Nah, A, B, C tersebut apa perannya, itu yang kudu ditelusuri untuk mengungkap kasus ini dan keterlibatan bayak pihak, ” katanya.

Komunikasi pejabat tinggi Kejagung itu terjadi usai Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan di depan DPR bahwa ia ‘kecolongan’ karena mendapatkan informasi bahwa Djoko Tjandra tersedia di Indonesia dan mengajukan PK ke PN Jakarta Selatan.

Terkait dengan laporan Boyamin, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Keadaan Setiyono mengatakan tim kejaksaan bakal mencari tahu siapa dan barang apa dugaan keterlibatan pejabat tersebut.

Barang apa respon terbaru Kejaksaan Agung?

Saat ditanya mengenai adanya dugaan keterlibatan penguasa teras Kejaksaan Agung dalam kejadian Djoko Tjandra, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dengan tegas mengungkapkan bakal menindak siapapun oknum yang terlibat tanpa terkecuali.

“Pasti [ditindak]. Sekecil apapun informasi pasti akan kami telusuri dan dalami dan pasti nanti akan kami tanyakan pada Joko Tjandra siapa selalu yang terlibat di Kejaksaan, ” kata Burhanuddin kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau.

Pemberitahuan ini juga disampaikan Burhanuddin di menjawab anggapan masyarakat bahwa Kejagung ‘lamban’ dalam mengusut kasus tersebut.

Sebelumnya Burhanuddin saat kunjungan kegiatan ke Kejari Metro mengatakan sangkaan keterlibatan Pinangki yang aktif menyelenggarakan pertemuan dengan Djoko Tjandra.

“Dia hanya ketemu-ketemu, kemudian menghubungkan secara pengacara. Tidak ada. Karena dia [Pinangki] hanya men, tapi kalau nanti ada hendak kita kembangkan, ” kata Burhanuddin.

Anggota Komisi III Trimedya Pandjaitan menambahkan walaupun Kejagung terkesan ‘lebih lamban’ dibandingkan kepolisian dalam mengusut kasus ini.

Namun demikian, publik kudu memberikan kepercayaan dalam upaya pembersihan Kejagung dari oknum-oknum ‘penjual kulak perkara’, katanya.

“Inilah kesempatan tepat untuk Jaksa Agung dalam membersihkan institusi.

“Jadi pejabat di bawah, pada tengah, di atas yang punya kepentingan pribadi bahkan memperjualbelikan urusan itu yang harus disikat serupa Kejagung.

“Masih banyak [jaksa] yang bagus-bagus yang ingin setia di institusi Kejaksaan, tapi belum diberikan kesempatan, ” kata Trimedya.