Interpretasi aktivis Papua dan sebutan ‘KKB teroris’, ‘kemunduran’ penyelesaian damai dan timbulkan ‘eskalasi kekerasan’

penangkapan-aktivis-papua-dan-label-kkb-teroris-kemunduran-solusi-damai-dan-timbulkan-eskalasi-kekerasan-18
  • Ayomi Amindoni
  • Kuli BBC News Indonesia

Sumber gambar, Getty Images

Penangkapan aktivis pro-kemerdekaan Papua Victor Yeimo, menyusul pelabelan teroris pada kelompok memihak kemerdekaan TPNPB-OPM disebut peneliti sebagai “kemunduran” dalam penanganan solusi damai konflik dalam Papua.

Ketua analisis Papua di Lembaga Kemahiran Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth mengatakan pelabelan teroris juga berpotensi pada “eskalasi kekerasan di wilayah konflik”.

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Langgas (TPNPB-OPM) Sebby Sambom menyatakan pelabelan teroris terhadap kelompoknya justru akan “memakan target warga sipil, terutama karakter asli Papua”.

Membaca juga:

Pemerintah Indonesia berkukuh secara pelabelan itu, seraya menguatkan “label teroris bukan untuk masyarakat Papua, tapi untuk kelompok pembuat teror”.

Menkopolhukam Mahfud MD meminta pemerintah telah mengantongi 19 nama kelompok, yang disebut terbukti “menyebarkan ketakutan, membunuh dan menantang untuk memisahkan diri dari Indonesia”. Tidak ada rincian lebih lanjut terkait 19 kelompok itu.

Sementara itu, pegiat HAM Usman Hamid menyebut kebijakan pelabelan teroris terhadap apa yang disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) ini mengulangi kesalahan kebijakan di era pemerintahan Presiden Megawati dengan mencap tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan dakwaan teroris dan “pada akhirnya menggagalkan penyelesaian konflik secara damai”.

Penangkapan ‘aktor kerusuhan’

Juru bicara universal Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo ditangkap di Jayapura pada Minggu (09/05) malam oleh tentara gabungan TNI dan Polri, Satgas Nemangkawi.

Besar Humas Satgas Nemangkawi, M. Iqbal Al Qudussy menyebut Victor sebagai “aktor sebab kerusuhan Papua pada 2019”.

Iqbal menyebut, semasa dua tahun terakhir Victor tinggal di negara tetangga Papua Nugini, yang berdekatan dengan Provinsi Papua.

“Kemudian sekitar dua minggu berarakan menyeberang ke wilayah Papua. Kita monitor terus sehingga tadi malam ada masa yang tepat untuk dilakukan penangkapan, ” kata Iqbal kepada wartawan.

Sumber gambar, ANTARA/CHANRY ANDREW SURIPATTY

Pria berusia 38 tarikh ini dinyatakan buron semasa dua tahun setelah mendalam dalam daftar pencarian karakter (DPO) pada September 2019, karena diduga terlibat di demonstrasi yang berujung di kerusuhan di Jayapura di dalam 29 Agustus 2019 redup.

Seperti diberitakan, pada pertengahan Agustus hingga simpulan September 2019 rentetan kegemparan pecah di Papua. Gerak laku unjuk rasa menentang rasialisme yang semula damai bertukar anarkistis di Manokwari di 19 Agustus 2019.

Kerusuhan kemudian meluas di kota-kota lain seperti Sorong, Fakfak, Timika, Deiyai dan Jayapura. Pada September, keributan kembali terjadi di Jayapura dan Wamena.

Baca juga:

Victor disangka melakukan makar dan atau menyiarkan sepadan berita yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan gawat hukuman 20 tahun tenggat seumur hidup.

Pekerja HAM sekaligus Direktur Manajer Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengingatkan bahwa negeri dan aparat keamanan harus memperlakukannya sesuai standar lembaga dan hak asasi dengan berlaku.

Di tahun 2021, Amnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya 31 tahanan dipakai pasal-pasal makar hanya karena mengekspresikan pandangan politiknya.

Di antaranya adalah 13 KNPB yang sudah dibebaskan namun berstatus wajib lapor. Lainnya adalah enam benduan di Sorong dan tiga orang aktivis KNPB di Sorong.

Sumber tulisan, Andrew Gal/NurPhoto via Getty Images

‘Tokoh gerakan separatis Papua’

Penangkapan terhadap Victor Yeimo terjadi di pusat kontroversi pemerintah memberi sebutan teroris terhadap kelompok pro-kemerdekaan Papua.

Adriana Elisabeth, peneliti kajian Papua dalam LIPI, menyebut Victor Yeimo merupakan “tokoh penting di dalam gerakan separatis Papua dengan bergerak di luar negeri” karena posisinya sebagai spesialis bicara internasional KNPB,

“Kenapa dia kemudian ditangkap, dia mempunyai peran menyuarakan apa yang terjadi dalam Papua ke forum internasional. Dengan dia ditangkap, dia tidak punya akses, ” kata Adriana.

Sumber gambar, Andrew Gal/NurPhoto via Getty Images

Posisi penting Victor Yeimo dalam putaran separatisme Papua, diakui oleh Kepala Badan Intelijen & Keamanan Polri, yang pernah menjabat Kapolda Papua, Paulus Waterpauw.

“Kemarin sudah ditangkap Victor Yeimo, seorang juru bicara salah satu aktor penting di KNPB. Nanti kita akan melakukan upaya lain terhadap Agus Kossay (Ketua KNPB) & yang lainnya, ” introduksi Paulus.

Paulus mengklaim KNPB bersama kelompok-kelompok lain, termasuk oknum di gereja, media, badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan aliansi mahasiswa Papua serta TPNPB-OPM, berangkulan dalam gerakan separatisme Papua.

“Mereka berikan sentimen mendalam bagi generasi muda Papua, sentimen anti-Indonesia

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengatakan penangkapan Victor Yeimo ini terkait secara “stigma teroris” yang dilabelkan terhadap kelompoknya.

Ia khawatir label teroris itu akan berujung pada penangkapan terhadap siapapun yang menunjang perjuangan kemerdekaan Papua.

“Jakarta punya pikiran itu akan selesaikan konflik, tidak akan mungkin. Mereka berikan sentimen mendalam bagi generasi muda Papua, sentimen anti-Indonesia. ”

“Jadi sakit besar yang mendalam pada tingkatan muda karena Indonesia bagi penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, pemukulan, penahanan, pemenjaraan sewenang-wenang. Padahal kita kan bicara sah kami untuk merdeka. Itu salahnya apa? Indonesia cepat berhenti, cabut itu ciri teroris segera, ” sekapur Sebby.

Seperti diberitakan, pemerintah Indonesia memberi label di apa yang mereka ucap sebagai kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada akhir April lalu demi menangani konflik bersenjata berkepanjangan di Papua.

Sumber gambar, Sebby Sambom

“Tidak akan selesaikan [konflik], justru nanti warga sipil, orang asli papua yang jadi korban banyak, ” tegas Sebby.

Adriana Elisabeth dibanding LIPI mempertanyakan label teroris yang disematkan pada TPNPB-OPM yang disebutnya “tidak menebak dampaknya” terhadap warga Papua.

“Apakah itu secara otomatis bisa membuat kita membedakan antara KKB & kelompok sipil biasa, sebab mereka juga bagian dibanding masyarakat yang ada dalam sana, ” katanya.

Ia mencontohkan, setelah pelabelan teroris terhadap OPM, sebesar mahasiswa Papua di Bali, mengaku mendapat teror dengan sebutan teroris.

“Jadi bagaimana mau dicegah apa yang terjadi di lapangan, ketika sebuah keputusan politik disampaikan, tapi kemudian invalid memperhitungkan dampaknya, ” terang Adriana.

Sumber tulisan, Sebby Sambom

Sementara itu Kabaintelkam Polri Paulus Waterpauw menegaskan bahwa “label teroris bukan untuk masyarakat papua tapi untuk kelompok perakit teror”.

Senada, Menteri Pemimpin Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengutarakan alih-alih menggunakan istilah “KKB Papua”, pemerintah kini bakal spesifik menyebut nama arahan kelompok tersebut.

Tempat mengklaim pemerintah telah mengantongi 19 nama kelompok, dengan terbukti “menyebarkan ketakutan, mematikan dan menantang untuk menyekat diri dari Indonesia”.

Sumber gambar, Sebby Sambom

‘Kemunduran’ bagi solusi damai

Hendak tetapi, Adriana dari LIPI menganggap pelabelan teroris justru “kemunduran” penanganan solusi nyaman konflik di Papua.

“Menurut saya, memakai kata tenang itu juga berimplikasi untuk semua kebijakannya, pendekatannya, komunikasinya juga harus membangun ke arah bersama untuk mendapatkan kesepakatan untuk menyelesaikan urusan tidak dengan mereproduksi kekerasan baru, ” terang Adriana.

“Ditambah lagi secara KKB yang juga sudah mengumumkan mereka akan melawan stigma itu, menurut beta dua-duanya (pemerintah Indonesia serta TPNPB-OPM) belum mengarah dalam esensi proses damai, belum sama sekali malah. Menurut saya malah setback (kemunduran) ya, ” lanjutnya.

Sumber gambar, Kompas/Puspen Mabes TNI

Senada, pegiat hak asasi manusia sekaligus direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebut bahwa pelabelan teroris pada TPNPB-OPM mengulangi kelalaian pemerintah yang dilakukan bilamana penyelesaian konflik di Aceh.

Pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Menkopulhukam pada masa itu mencap kelompok pro-kemerdekaan Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai teroris.

Langkah itu justru membuat penanganan konflik Aceh “mengalami kebuntuhan” dan “pada keputusannya menggagalkan penyelesaian konflik dengan damai”.

“Pemerintah tidak jadi meredam konflik bersenjata & meredam keinginan rakyat Aceh untuk merdeka. Di sisi lain, korban terus berjatuhan, baik dari warga biasa, aparat keamanan, juga dari pendidik karena itu metode perdamaian gagal, ” sekapur Usman.

Sumber tulisan, ANTARA FOTO/SEVIANTO PAKIDING

“Proses perdamaian baru berhasil setelah pemerintah Indonesia meninggalkan ancangan draconian, pendekatan represif itu, ” tuturnya.

Pelabelan teroris ini, kata Usman, memperluas pendekatan keamanan pemerintah yang “hanya akan melahirkan siklus kekerasan yang nyata sudah merenggut begitu penuh nyawa”.

Pelabelan ini selalu akan menutupi peluang untuk proses hukum yang benar pada apa yang ia sebut sebagai “dugaan pembunuhan di luar hukum”, jalan yang dilakukan negara maupun aktor non-negara.

Label terorisme ini, disebut Usman pula akan membatasi ruang aksi dan ekspresi orang Papua dalam menyampaikan ekspresi itu dalam menyatakan pendapat.

“Selama ini saja, kesibukan mereka berkumpul atau berekspresi dalam menyatakan pendapat telah dituduh sebagai separatis. Itu bisa saja semakin terjerat dengan UU anti terorisme ini, ” cetusnya.