Inggris pertimbangkan wajibkan semua agen Rusia untuk mendaftarkan diri

Beberapa kementerian di Inggris sedang mempertimbangkan pengetatan aturan keamanan terhadap Rusia setelah parlemen menduga pemerintah pimpinan PM Boris Johnson meremehkan ancaman campur tangan Rusia di dalam negeri.

Menteri Perhubungan Grant Shapps mengatakan sedang mendalami aturan untuk meminta agen aneh untuk mendaftar di Inggris.

Katanya, jalan ini bukan “solusi tunggal” menghadapi ancaman keamanan, tetapi bisa memperingan dalam mengekstradisi mata-mata.

Partai Buruh Inggris mengkritik “kegagalan sistemik” Inggris pada menghadapi Rusia.

Grant Shapps mengatakan pemerintah telah mengambil “pendekatan yang mengarah ke depan” dan beranggapan sudah waktunya untuk “menambah kekuatan”.

Rencana agar agen asing mendaftarkan diri telah disebut-sebut dalam agenda legislatif bulan Desember tahun lalu dan diumumkan juga oleh mantan Menteri Di Negeri Sajid Javid bulan Mei tahun lalu.

Shapp mengatakan aturan ini “mungkin akan berguna” sekalipun ia mengingatkan itu bukan merupakan “jawaban keseluruhan” dalam menghadapi ancaman.

Pemerintah hendak menghadapi pertanyaan parlemen untuk bertindak lebih dalam menghadapi spionase Rusia, sesudah Komite Intelijen dan Kesejahteraan Parlemen (ISC) menyebut bahwa Inggris adalah target utama Rusia setelah Amerika Serikat dan NATO.

Dalam laporan setebal 50 halaman, ISC menyebutkan kalau Inggris “jelas merupakan target” gerakan disinformasi terkait pemilu.

Namun rumor ini digambarkan sebagai “masalah yang akan memicu silang pendapat” & tak ada organisasi yang mengambil inisiatif untuk mengatasinya.

Anggoa ISC Kevan Jones mengatakan kepada BBC ia berharap pengumuman pemerintah tentang peraturan hukum baru – yang ialah rekomendasi laporan tersebut – tidak semata-mata “pelintiran”, dan benar-benar terwujud dalam tindakan.

ISC mengusulkan adanya Undang-undang spionase baru untuk mencegah seseorang yang bertindak untuk kepentingan ganjil menutupi hubungan mereka dengan kampung asing tersebut.

Kewajiban ini, menurut laporan tersebut, serupa dengan Amerika Serikat di mana agen asing diharuskan mendaftar ke departemen kehakiman.

Langkah ini dianggap “sangat bernilai dalam bertemu pengaruh Rusia di Inggris”.

Laporan parlemen ini menuduh pemerintah tak membuat langkah-langkah untuk menyelidiki tuduhan kacau tangan Rusia dalam referendum Uni Eropa, dan mengkritik agen polisi yang tak menganggap serius perkara ini.

Disebutkan di laporan itu, pemerintah “terlambat menyadari tingkat ancaman yang bisa ditimbulkan oleh Rusia, ” sesudah operasi “peretasan dan kebocoran” terhadap Partai Demokrat di Amerika yang sangat mempengaruhi pemilu AS.

Kekuatan oposisi, Partai Buruh, akan menggunakan kesempatan sesi tanya jawab di parlemen untuk menyoroti yang mereka anggap “kekurangan” dalam kebijakan keamanan nasional Inggris dengan diperlihatkan oleh laporan tersebut.

Menteri Di Negeri Bayangan Nick Thomas-Symonds mengutarakan pemerintah telah gagal dalam menyimpan “dukungan strategis, perangkat undang-undang serta sumber daya yang dibutuhkan” buat membela kepentingan nasional.

Thomas-Symonds mengatakan Golongan Buruh akan mendukung pemerintah bila mereka mengambil langkah seperti dengan disebutkan dalam laporan itu, seolah-olah undang-undang baru dan bekerja serupa dengan perusahaan daring untuk memastikan mereka bertindak “segera untuk menghadapi kegiatan berbahaya yang terjadi pada platform mereka”.

Katanya, laporan ini “membuat kesimpulan yang luar biasa jelas mengenai kegagalan pemerintah kita, ” dan nilai penting laporan itu “tak boleh diremehkan”.

Pemerintah menolak pekik komite ini untuk penilaian kelengkapan oleh agen intelijen terhadap jalan campur tangan Rusia dalam referendum Uni Eropa tahun 2016, sembari menyatakan mereka “tak melihat bukti adanya campur tangan yang berhasil”.

Gajah Luar Negeri Dominic Raab mengucapkan, “Sikap kami jelas bahwa Rusia harus menghentikan serangan mereka kepada Inggris dan sekutu-sekutunya”.

“Kami akan bersikap tegas membela negara ana, demokrasi kami dan nilai-nilai kami dari permusuhan negara lain”.

Raab menolak tuduhan dari anggota parlemen Stewart Hosie – yang juga anggota ISC – bahwa pemerintah “secara aktif menghindari” bukti adanya kacau tangan Rusia.

Menteri luar negeri Rusia menyebut laporan tersebut sebagai “Russophobia”.