Haji: Arab Saudi hanya bolehkan kira-kira 1. 000 penduduk lokal jalani ibadah haji tahun ini

Haji: Arab Saudi hanya bolehkan kira-kira 1

Negeri Arab Saudi hanya akan meluluskan sekitar 1. 000 orang yang bermukim di kerajaan tersebut untuk menjalankan ibadah haji tahun tersebut.

“Jumlah jemaah cuma akan sekitar 1. 000 [orang], mungkin kurang, mungkin bertambah sedikit, ” kata Menteri Urusan Haji Arab Saudi, Mohammad Benten, kepada para wartawan, sebagaimana dikutip kantor berita AFP .

“Jumlahnya tidak akan mencapai ratusan ribu ataupun ribuan [orang], ” imbuhnya.

Kepada BBC News Indonesia, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, mengatakan tak dapat melarang jika ada WNI di Arab Saudi yang mau menjalani ibadah haji tahun itu.

“Kami tetap menjelma bagian pengawasan dan perlindungan. Jika untuk melarang, kita tidak tersedia kewenangan, mereka residence di Saudi, ” ujar Endang kepada BBC News Indonesia, Selasa (23/06).

Sementara itu, pengelola Masjid Nabawi dan Masjidil Haram mengunggah informasi melalui media sosial mengenai pengoperasian ibadah haji tahun ini.

Dari unggahan tersebut diketahui bahwa ada serangkaian kriteria bagi orang-orang yang hendak menutup ibadah haji.

Jarang lain, hanya orang-orang di lembah usia 65 tahun yang diperkenankan menjalani ibadah haji; orang dengan mengidap penyakit kronis tidak diperkenankan mengikuti ibadah haji, calon jemaah harus mengikuti tes wajib; & jemaah harus diisolasi seusai beribadah.

Pada Senin (22/06), pemerintah Arab Saudi mencanangkan ibadah haji tahun ini mau tetap diselenggarakan dan akan dimulai pada akhir Juli. Namun, publik haji dari negara lain dilarang datang khusus untuk menjalani ibadah ini untuk mencegah penyebaran virus corona.

Sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa ibadah haji mau dibatalkan sama sekali.

Biasanya, dalam situasi normal, ibadah haji diikuti oleh lebih lantaran dua juta orang.

Wabah Covid-19 telah menimbulkan sejumlah negara untuk membatalkan transmisi jemaah haji tahun ini.

Di Indonesia, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar tak lalai dalam menjalankan kewajiban pada para calon jemaah haji sesudah memutuskan untuk tidak memberangkatkan tim haji tahun ini.

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah menyatakan keputusan penghapusan tersebut perlu dikawal, khususnya terkait pengembalian nilai manfaat atas pelunasan biaya perjalanan haji (BIPI) & pengembalian dokumen calon jemaah.

“Jangan sampai mereka sudah kecewa tidak berangkat, lalu pengembalian uang berlarut-larut bahkan dokumen mereka hilang, ” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Berharap berangkat tahun depan

Adapun pengkritik haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, mengingatkan pemerintah agar memastikan kalau jemaah haji tahun ini bisa berangkat tahun depan.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, untuk melindungi calon jemaah haji dan petugas dari paparan Covid-19.

Sejumlah calon perhimpunan haji yang sudah berusia lanjut dan telah menunggu giliran haji selama bertahun-tahun, merasa kecewa secara keputusan pemerintah melalui Kementerian Keyakinan yang membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

“Saya kecewa dengan keputusan itu tapi mau bagaimana lagi? Pribadi yang merencanakan, Yang Maha Kuasa yang menentukan.

“Saya berharap masih sehat, diberikan kekuatan, dan kesehatan sehingga tahun pendahuluan bisa berangkat haji, ” sirih Atim calon jemaah haji lantaran Karawang yang telah menunggu putaran menunaikan ibadah haji selama delapan tahun kepada wartawan BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Selasa (02/06).

Jemaah lain yang juga telah menunggu selama delapan tahun untuk berangkat haji, Slamet Riyadi, tidak bisa menutup kesedihannya. Apalagi ia telah mempersiapkan semuanya, mulai dari kesehatan, pakaian, hingga perbekalan.

“Mudah-mudahan tarikh depan [virus corona] cepat berlalu. Kita semua dikasih kesehatan tubuh, panjang umur dan yang ditunda sekarang mungkin tahun depan mampu bareng-bareng lagi berangkat, ” cakap Slamet yang kini sudah berusia 64 tahun.

Sementara itu pengusaha dan asosiasi penyelanggara haji dan umrah berharap agar pemerintah mempertimbangkan untuk dapat mengambil pintu haji khusus.

Ratusan ribu calon jemaah haji asal Indonesia gagal berangkat

Terdapat sekitar 221. 000 calon jemaah haji asal Indonesia tahun 2020 yang gagal meninggalkan ke Arab Saudi. Beberapa daripada mereka mengungkapkan rasa kekecewaan.

“Kecewa sekali. Abu delapan tahun menunggunya. Tiba-tiba tahun ini ada musibah seperti itu. Tidak bisa digambarkan, bapak sedu, ” kata Slamet Riyadi, lengah seorang calon jemaah haji.

Sementara itu Memed, calon jemaah haji dari Karawang, Jawa Barat, memahami alasan pemerintah mencoret haji.

Ia tidak bisa membayangkan akan ada hampir utama juta jemaah dari seluruh negeri berkumpul sehingga mustahil menerapkan aturan kesehatan dan tidak terpapar virus corona.

“Tapi dengan saya kecewa kenapa waktu pembatalannya mepet sekali dan diundur-undur. Awak jadi bimbang dan ada yang sudah melakukan pengajian dan ciri, namun tidak jadi berangkat. Kerugian material tidak ada tapi lebih ke tekanan mental, ” introduksi Memed yang mendaftar haji di dalam tahun 2013.

Calon jemaah lainnya, Ikhsan, telah menyiapkan hati dan legowo dengan keputusan pembatalan tersebut.

“50% berharap pergi, 50% khawatir dengan kondisi di sana bagaimana belakang.

“Berangkat tidaknya itu merupakan panggilan dari Allah. Haji tersebut banyak duit juga bisa tak berangkat, dan tidak ada uang juga bisa berangkat. Jadi saya ikhlas Mas, ” kata Ikhsan yang telah menunggu berangkat haji dari tahun 2015 menggunakan kolom haji khusus.

Dia pun berharap tahun depan epidemi virus corona akan menghilang serta seluruh jemaah haji dapat melakukan ibadah dengan baik dan piawai.

Pengusaha haji serta umrah: ‘Kami berharap kuota khusus dibuka’

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Haji dan Umrah, Mucharom, berharap agar pemerintah tentu membuka koridor pada haji khusus, yaitu bagi mereka yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi.

“Kegiatan umrah sudah berhenti semenjak akhir Februari lalu, dan sekarang haji dibatalkan. Kami berharap haji khusus dibuka agar kami sedang bisa hidup dalam berusaha dan tidak mengalami kerugian setidaknya dalam persiapan yang sudah berlangsung” kata Mucharom.

Mucharom menambahkan, pengusaha haji dan umrah sudah mengeluarkan biaya deposito untuk fasilitas dan transportasi bagi pelaksanaan haji tahun ini. Terlebih lagi, pengusaha tetap harus mengeluarkan biaya buat mengaji pegawai, dan biaya jawatan.

Menurutnya jalur haji khusus perlu dibuka dalam rancangan mendorong kebijakan Presiden Jokowi membakar perekonomian di dunia pariwisata, lengah satunya wisata religi haji.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah atau AMPHURI, Firman M Nur, meminta agar pemerintah memperhatikan nasib pengusaha usai memutuskan pembatalan haji.

“Tahun 2020 kami tak melaksanan usaha sama sekali, umrah ditutup dan haji juga. Buat itu kami minta perhatian biar diberikan stimulus supaya bisa berdiam hingga tahun depan, ” prawacana Firman.

AMPHURI yang menaungi 455 pengusaha haji dan umrah kini telah melakukan diskusi secara para anggota untuk melakukan jalan alternatif agar dapat menjaga keuangan perusahaan, salah satunya adalah secara bisnis korma.

Tanda pemerintah batalkan haji

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan keputusan ini diambil sebab hingga awal Juni belum tersedia resmi dari pemerintah Arab Saudi, padahal gelombang pertama ibadah haji dari Indonesia diberangkatkan pada 26 Juni mendatang.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah menetapkan untuk tidak memberangkatkan haji dalam tahun 2020, ” ujar Fachrul Razi dalam konferensi pers, Selasa (02/06).

Keputusan tersebut disebutnya “pahit dan sulit”, pokok di satu sisi pemerintah sudah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan penyelanggaraan haji tahun tersebut, tapi di sisi lain pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelestarian bagi jemaah dan petugas haji.

Risiko keselamatan & kemanusiaan menjadi prioritas pertimbangan pemerintahdi masa pandemi ini. Selain itu, ibadah haji berisiko terganggu jika haji diselenggarakan masih dalam status bertambahnya kasus Covid-19 di Arab Saudi dan juga di Nusantara.

“Keputusan yang getir ini kita yakini paling langsung dan paling maslahat bagi perhimpunan dan petugas kita semua, ” kata dia.

“Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji sudah melalui kajian yang sangat mendalam, karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara pada dunia, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah, ” imbuhnya kemudian.

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 yang sejak awal Maret melanda Indonesia, telah berdampak di aspek kehidupan, termasuk pelayanan sosial keagamaan di bidang penyelanggaraan ibadah haji.

Departemen Agama kemudian membentuk Pusat Kritis Haji 2020, yang diberi arahan untuk merancang, menyusun dan mengatur mitigasi krisis penyelanggaraan haji 2020.

Hingga April, tiga skema penyelanggaraan haji disiapkan, yakni:

  • Haji diselenggarakan secara normal sesuai bagian
  • Haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota
  • Penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan

Memasuki bulan Mei, tim fokus mematangkan dua opsi saja: pembatasan kurang lebih 50% kuota dan pembatalan ibadah haji.

Sebab agenda 26 Juni disepakati pemberangkatan introduksi haji Indonesia, Fachrul mengungkapkan pihaknya terpaksa “menghitung mundur kecukupan waktu pemberangkatan jemaah dengan segala metode dan konsekuensinya”.

“Pihak Arab Saudi tidak kunjung menelungkupkan akses jemaah haji dari negeri manapun, akibatnya pemerintah tidak mungkinlagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan serta perlindungan jemaah, ” jelasnya.

Calon jemaah haji 2020 otomatis ke 2021

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan pembatalan pemberangkatan ibadah haji ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tak cuma bagi mereka yang menggunakan kuota haji, baik yang reguler serta khusus, tapi juga mereka dengan menggunakan visa haji undangan & visa khusus.

“Jadi tahun ini tidak tersedia pemberangkatan haji dari Indonesia untuk seluruh warga Indonesia, ” tegasnya.

Seiring keluarnya pembatalan ibadah haji, lanjut Fachrul Razi, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi beban perjalanan haji atau BIPI tahun ini, akan menjadi jemaah haji tahun 2021.

“Setoran pelunasan BIPI yang dibayarkan mau disimpan dan dikelola secara terisolasi oleh badan keuangan haji. Biji manfaatnya akan diberikan oleh Awak Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter prima penyelenggaraan haji 2021, ” jelasnya.

Dia menggaris bawahi bahwa nilai manfaat itu akan diberikan kepada perorangan, karena nilai pelunasan BIPI berbeda, secara nilai yang paling rendah sekitar Rp6 juta untuk jemaah dalam Aceh dengan uang muka Rp25 juta.

Sedangkan dengan paling tinggi Rp16juta untuk pemberangkatan dari Makassar.

“Jadi variasinya cukup banyak, oleh sebab itu saya garis bawahi nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BIPI yang dia bayarkan, ” ujar Fachrul Razi.

Akan tetapi, setoran pelunasan BIPI itu juga bisa diminta kembali oleh jemaah haji jika sungguh diperlukan, kata dia.

Komnas Haji: Pengawasan pengembalian kekayaan dan dokumen jemaah

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah mendukung keputusan pemerintah mementahkan haji tahun ini. Namun, kesimpulan tersebut perlu dikawal khususnya adalah pengembalian nilai manfaat atas pelunasan BIPI dan pengembalian dokumen calon jemaah.

“Jangan sampai mereka sudah kecewa tidak meninggalkan, lalu pengembalian uang berlarut-larut bahkan dokumen mereka hilang. Itu tak boleh terjadi. Kami akan kawal tranparansi pengelolaan uang pelunasan dikembalikan secara patut dan tidak merepotkan jemaah, termasuk dokumen, ” prawacana Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar pada dunia, yaitu sekitar 220. 000 orang. Jika haji diizinkan, sebutan Mustolih maka akan berpotensi mendirikan klaster haji dalam penuluran virus corona.

“Tapi kecendekiaan ini akan membuat calon perhimpunan ada yang tidak senang. Buat itu, Kemenag harus aktif menyerahkan pemahaman ke jamaah melalui para-para kyai dan ustad yang menjadi pembimbing jamaah agar mereka diam dan ikhlas, lalu ke MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Agama islam, ” katanya.

Maksudnya kata Mustolih adalah untuk memberikan pemahaman bahwa keputusan itu menetapkan keselamatan seluruh calon Jemaah.

Konsekuensi pembatalan yang diperhatikan pemerintah

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menghargai terdapat beberapa poin yang menetapkan diperhatikan pemerintah sebagai konsekuensi daripada pembatalan haji.

Pertama adalah memastikan bahwa jemaah haji tahun ini dapat berangkat tarikh depan.

Kedua memperhatikan para-para pengusaha haji dan umrah dengan telah mengeluarkan uang untuk penyelenggaraan haji 2020 dengan pihak sejak Arab Saudi.

“Lalu menjalin komunikasi ke publik dengan baik dan menyampaikan seluruh kemajuan informasi dengan transparan dan terkuak, ” kata Dadi.

Berdasar kajian literatur dan bukti tentang pandemi di masa semrawut, didapat fakta bahwa penyelenggaraan haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan dimana puluhan ribu menjadi korban.

Menteri Agama Fachrul menjelaskan Arab Saudi pernah mengucup ibadah haji pada tahun 1814, 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis.

“Indonesia juga pernah menutup karena pertimbangan agresi Belanda pada tahun 1946, 1947, dan 1948, ” kata Fachrul.