‘Glorifikasi’ Saipul Jamil bebas sebab penjara: Perlukah aturan pembatasan gerak bekas pelaku kesalahan seksual di ruang terbuka?

glorifikasi-saipul-jamil-bebas-dari-penjara-perlukah-aturan-pembatasan-gerak-bekas-pelaku-kejahatan-seksual-di-ruang-publik-12

Sumber tulisan, PETUNJUK. COM

“Glorifikasi” bebasnya penyanyi dangdut Saipul Jamil – dari penyambutan di depan penjara penuh dengan kalung bunga tenggat menjadi bintang tamu di televisi – mendapat kritik tajam dari beragam kalangan.

Fenomena itu juga memunculkan seruan perlunya dilakukan pembatasan gerak bagi bekas pelaku kejahatan erotis, khususnya terhadap anak, di ruang publik termasuk televisi dalam jangka waktu terbatas.

Tujuannya guna mencegah terulangnya kejahatan serupa, penghormatan terhadap korban yang berjuang menyembuhkan diri, dan pula menguatkan pandangan di bangsa bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius.

Bagian televisi dan Saipul telah meminta maaf atas diskusi yang muncul di umum atas tindakan mereka.

Baca pula:

Kementerian PPPA mendukung wacana pembatasan aksi tersebut, dengan menambahkan perlu adanya indikator-indikator penilaian transisi perilaku.

Sepanjang tahun lalu, 2020, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), kebengisan seksual adalah kasus terbanyak dalam kekerasan pada bujang dan perempuan.

Pembatasan tatkala gerak di ruang umum, perlukah?

Sumber gambar, AFP

“Glorifikasi” kebebasan Saipul Jamil membuka fenomena bahwa menetapkan adanya sanksi tambahan berbentuk pembatasan gerak di kawasan publik dalam waktu tertentu bagi eks pelaku kekejaman seksual.

“Tujuannya agar mantan pelaku itu tidak mengakses ruang publik dan pekerjaan di mana bisa mengakses anak-anak. Khususnya di televisi karena itu akan gampang diakses oleh korban dan anak-anak, ” kata Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Selasa (07/09).

“Disertai adanya indikator berkelanjutan buat menilai adanya perubahan lagak atau tidak saat di masyarakat. ”

Penyekatan itu dapat dilakukan lupa satunya dengan melakukan pengawasan dan juga mengeluarkan maklumat dalam situs yang dikelola oleh negara agar diketahui oleh pihak berkepentingan.

“Sehingga lembaga atau lembaga yang akan merekrut mampu mengecek dan mengetahui dasar seseorang, ” tambah Aminah.

Sumber gambar,

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Bani dari Kekerasan, Kementerian PPPA, Ciput Eka Purwianti mengatakan setuju dengan wacana tersebut.

“Pembatasan ruang sebetulnya pendekatannya bukan karena hati, tapi perubahan perilaku. Tentunya tidak semata pembatasan kawasan gerak, tapi ada juga indikator perubahan perilaku, penjagaan yang perlu dibicarakan bertambah rinci. Pada prinsipnya putus, ” kata Ciput.

Ciput menambahkan, sanksi tambahan kepada para pelaku telah diatur dalam Peraturan Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Karakter Kekerasan Seksual terhadap Budak,

“Untuk kasus SJ itu sebenarnya diatur pada PP 70 tahun 2020, bisa diberikan tindakan pemasangan alat deteksi elektronik dalam saat mereka menyelesaikan aniaya pidana utamanya. Tapi tidak bisa diberlakukan karena saat itu aturannya belum tersedia, ” katanya.

‘Glorifikasi kasus Saipul Jamil dan penolakan masyarakat’

Penyanyi dangdut Saipul Jamil resmi luput dari penjara Kamis berantakan (02/09) usai divonis delapan tahun penjara (menjadi lima tahun setelah dikurang masa potongan tahanan dan remisi) dalam kasus pencabulan anak dan penyuapan terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Mengadukan.

Saat keluar dibanding Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Saipul disambut meriah – dijemput mobil Porsche merah hingga mendapatkan kalung bunga.

Tidak berakhir di situ, Saipul diundang menjadi bintang tamu dalam televisi, seperti program pagi Kopi Viral Trans TV.

Peristiwa tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari beraneka macam kalangan masyarakat.

Penambul tunggal, aktor, sutradara, Ernest Prakasa juga menuliskan di dalam Twitternya, “Bau busuk apa yang menyengat ini? Oh, ternyata bau bangkai daripada matinya nurani stasiun TV yang memperlakukan mantan napi pelecehan seksual bagaikan hero. ”

Kemudian, sutradara Angga Dwimas Sasongko, memberhentikan seluruh pembicaraan kesepakatan distribusi film Nussa & Keluarga Saru dengan stasiun televisi dengan terkait glorifikasi Saipul Jamil.

Petisi itu hingga memukul 20: 50 WIB, Selasa (07/09), telah ditandatangani dekat 500. 000 orang.

Atas penolakan tersebut, pihak Trans TV meminta maaf melalui Instagramnya karena sudah mengundang Saipul Jamil & mengatakan mereka telah melakukan evaluasi menyeluruh atas peristiwa tersebut.

Terkait dengan penolakan atas kemunculannya kembali ke layar televisi, Saipul Jamil juga meminta maaf kepada publik, dikutip lantaran tayangan ANTV, Minggu (05/09).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun mengirimkan surat pada 18 lembaga penyiaran buat menghentikan glorifikasi kebebasan Saipul Jamil dan akan meneliti ulang tayangan Kopi Viral Trans TV.

Apa dampak bagi korban?

Sumber gambar, Getty Images

Persen Perlindungan Anak Indonesia betul menyayangkan segala bentuk “glorifikasi” dan euforia kebebasan Saipul Jamil hingga kemunculannya dalam televisi.

Menurut komisioner KPAI, Jasra Putra, kesibukan tersebut menunjukkan rendahnya kepekaan dan penghormatan kepada target.

“Korban kekerasan erotis, khususnya anak, memiliki pukulan mendalam dan membutuhkan pemulihan dalam waktu yang lama. ”

“Korban akan kembali trauma melihat pelaku SJ dielu-elukan, di tengah kejadiannya 2016, masih baru. Kalau ini terus terjadi, oleh sebab itu proses rehabilitasi korban tak akan tuntas, ” cakap Jasra.

Dalam kaum kasus yang ditangani KPAI, kata Jasra, hampir seluruh korban kejahatan seksual anak memilik trauma mendalam zaman mendengar bahkan melihat para-para pelaku.

“Bayangkan tersebut terjadi ke keluarga kita, ke anak kita, apakah kalian bisa menerima tersebut? Pasti akan sulit menerima situasi seperti ini. ”

“Kita harus bersama mengedukasi bahwa pelaku kejahatan erotis itu bukan kasus pokok, tapi kasus yang betul serius, ” kata Jasra.

Senada, Ketua Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Muhammad Joni mengatakan, glorifikasi Saipul Jamil terkesan menunjukkan tidak adanya efek penjeraan daripada kejahatan yang pernah dikerjakan.

“Menimbulkan kesan secara moral dan sosiologis seakan tidak ada penjeraan, tapi yang ada glorifikasi. Siap yang dilihat adalah mengecap gembira, padahal perbuatan yang dilakukan adalah kejahatan khusyuk. Empati kepada korban tak terwujud dalam kasus ini, ” kata Joni.

Sumber gambar, BBC News Nusantara.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mengatakan, “glorifikasi” Saipul Jamil memberi kesan karakter pelecehan seksual adalah hal biasa.

“Kami benar berharap bahwa kebijakan-kebijakan khususnya di bidang penyiaran & di ranah publik kudu seimbang antara kebutuhan popularitas seseorang dan dampak umum yang bakal terjadi, ” katanya.

Selain itu Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Bujang, Ciput Eka Purwianti menambahkan, glorifikasi mantan pelaku kebengisan seksual anak merupakan bentuk kontradiktif dari perjuangan yang tengah dilakukan guna menciptakan efek jera.

“Kami melatih aparat penegak norma agar peka terhadap hasil kekerasan seksual anak jangka panjang jika tidak direhabilitasi korbannya dan ternyata klub saat ini sama sekali tidak sensitif dengan peristiwa tersebut.

“Kedua, glorifikasi ini seolah-olah kita tidak memiliki empati ke korban dengan traumanya sangat mendalam, walaupun dapat rehabitiasi psikososial, bahkan mendengar nama apalagi tahu, masih ada bekas-bekas yang akan muncul kembali traumatisnya, ” kata Ciput.

Berdasarkan data Kementerian PPPA, kekerasan seksual pada bani dan perempuan pada tahun 2020 yakni sekitar 7. 191 kasus.

Peristiwa tertinggi dari seluruh kebengisan pada anak dan hawa sebesar 11. 637 kasus.

Data KPAI, selain glorifikasi Saipul Jamil, terdapat perut kasus kekerasan seksual di dalam anak yang menyita menggubris publik dalam beberapa waktu terakhir.

Pertama, kejahatan jual beli anak-anak NTT dalam bisnis pedofilia dalam Puncak, Cianjur, Jawa Barat.

Kedua, kasus kekejaman seksual anak oleh pertapa gereja di Depok, L alias “Bruder Angelo” yang hingga kini proses hukumnya tidak jelas ujungnya.

Apa solusinya?

Sumber gambar, UGC

Wakil Kepala Bidang Advokasi Yayasan Institusi Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Era Purnama Sari mengatakan, kasus kekerasan seksual tidak berhenti ketika pelaku menyelesaikan hukuman pidannya – ditambah lagi terjadi “glorifikasi”.

Untuk itu diperlukan kerangka patokan yang mengatur lebih rinci mengenai perlindungan korban had penjeraan pelaku – buat dalam kasus Saipul merupakan pemantauan dan evaluasi para pelaku yang telah keluar dari penjara.

“Makanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (Pungkas) menjadi penting, untuk mendesak berbagai pihak, pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk menyimpan mekanisme perlindungan dan pencegahaan kekerasan seksual yang di UU lain tidak tersedia secara spesifik, ” prawacana Era.

Senada, ahli hukum pidana dari Universitas Gadja Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan ini momentum baik untuk mewajibkan rehabilitasi pelaku melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan pembinaan narapidana pelaku kejahatan erotis melalui RUU Pemasyarakatan pra mereka kembali ke pusat masyarakat.

“Konsep rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku kejahatan seksual tidak dikenal dalam sistem hukum kita, kecuali diusulkan dalam RUU Pungkas. Tujuannya agar karakter berubah sikapnya, ada menikmati penyesalan, ” kata Wiyanti.