Gatot Nurmantyo menyebut TNI ‘disusupi PKI’: Perdebatan usang yang harus ditertibkan, kata penyelidik

gatot-nurmantyo-menyebut-tni-disusupi-pki-perdebatan-usang-yang-harus-ditertibkan-kata-pengamat-8

Sumber gambar, Getty Images

Pernyataan bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo, yang menyebut kebiasaan TNI telah disusupi ideologi komunisme, disebut sebagai dialog usang yang ditujukan untuk menebalkan posisinya berlawanan dengan pemerintah.

Namun begitu pernyataan tanpa didukung bukti tersebut, kata pengamat politik, harus ditertibkan supaya tidak dianggap menjadi sebuah kebenaran bagi kelompok klub tertentu.

Adapun peserta dari penyintas korban kejadian 1965 menantang Gatot Nurmantyo membuktikan tuduhannya dan mendesak pemerintah menyelesaikan tragedi 1965 agar tidak terus digunakan para elit politik.

Dalam diskusi virtual bertema TNI vs PKI dengan digelar oleh Himpinan Mahasiswa Islam, bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang diundang sebagai pembicara menyebut Tentara Nasional Indonesia telah disusupi paham komunisme.

Klaim itu ia dasarkan pada hilangnya patung diorama Soeharto, Sarwo Edie serta Jenderal AH Nasution di Museum Darma Bhakti Kostrad.

“Ini berarti sudah ada penyusupan di tubuh TNI, ” logat Gatot.

Patung diorama itu, sambungnya mengisahkan sebuah “perencanaan bagaimana mengatasi perlawanan 30 September, di mana Soeharto sedang memberikan isyarat kepada Sarwo Edie sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD)”.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai apa yang diutarakan Gatot Nurmantyo merupakan perdebatan usang sekaligus ingin mempertegas posisinya sebagai pihak oposisi pemerintah yang ia pendapat telah dirasuki “komunis lagam baru”.

Cara seperti itu -yakni melabeli pihak lawan dengan komunis atau anti-komunis- menurut Khoirul semestinya tak lagi dipakai di era demokrasi.

Sebab isu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya itu bakal ditelan bulat-bulat oleh kelompok masyarakat tertentu. Lalu dimanfaatkan demi hajat tertentu, semisal menghantam bagian yang berseberangan.

Sumber gambar, KOMPAS. COM

“Kelompok masyarakat menengah ke kolong dengan level pendidikan sedikit atau kelompok Islam konservatif terbawa narasi ini. Walaupun secara kuantitatif tidak menonjol, tapi masih ada yang mengkonsumsi, ” jelas Khoirul kepada Quin Pasaribu dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (28/9).

Lebih dari itu, ia khawatir jika narasi tanpa landasan bukti kuat tersebut terus dibiarkan, maka bakal semakin menjamur orang yang percaya.

“Sekarang porsinya sedang kecil, ke depan kalau diteruskan, lama-lama orang percaya juga. Karena diulang-ulang sehingga dianggap sebuah kebenaran gres. ”

Itu mengapa, dia menilai narasi sumbang tentang PKI harus ditangkis & “ditertibkan”.

Mulai dari mendirikan komunikasi di masyarakat tentang keberagaman yang moderat, masuk akal, dan inklusif.

Lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Polri menindak pihak-pihak yang memanfaatkan narasi miring tersebut untuk menjatuhkan pihak lain.

“Jangan gayat, tindak, hentikan. Bisa secara menghapus konten itu. ”

“Karena masyarakat kita begitu simplistis dalam mencerna keterangan. Akhirnya kemudian begitu mungkin melakukan labeling dan itu tidak cerdas. ”

Sesuai apa isu PKI di ranah digital?

Pengamat politik Ahmad Khoirul Umam mengutarakan di era digital seluruh narasi termasuk kebangkitan PKI berpotensi “dijual” jika digarap sedemikian rupa.

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi mengatakan hasil analisis tentang PKI di media sosial pada rentang tahun 2017 sampai 2020 menyebutkan, gaya percakapan “PKI” selalu ramai jelang 30 September.

Sumber gambar, Getty Images

Pada tahun 2018-2019, tren percakapan soal PKI agung lantaran bersamaan dengan kontestasi politik Pilpres dan riwayat tersebut menjadi salah satu komoditas kampanye.

Dalam tahun 2020, isu PKI kembali mencuat karena Gatot Nurmantyo menginstruksikan jajarannya menonton film G30S, bersamaan secara stasiun televisi TVOne menayangkan film tersebut.

Rencana Ismail Fahmi, pihak dengan meriuhkan isu PKI pada ranah digital adalah klan oposisi sekaligus pemengaruh seperti politisi Partai Gerindra Fadli Zon, pendakwah Haikal Hassan, anak bekas presiden Tommy Soeharto.

Namun begitu, kata Fahmi, sejak tahun 2020 percakapan mengenai PKI tidak lagi dikuasai kepala narasi tunggal.

“Percakapan pecah antara pro dan kontra. ”

Pihak dengan kontra, mayoritas dari generasi milenial dan generasi Z.

“Mereka melihat isu PKI dari perspektif asing. Mulai mempertanyakan dan membawa untuk move on deh. ”

Sejalan dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting pada tarikh 2020 bertajuk “Sikap Publik atas Isu Kebangkitan PKI yang melibatkan 1. 203 responden berusia 17 tarikh ke atas.

Terlihat sebanyak 14% masyarakat memercayai isu tersebut dan 22% tidak percaya.

Dari bagian responden yang memercayai rumor itu, sebanyak 79% di antaranya menganggap kebangkitan PKI sebagai ancaman.

YPKP tantang Gatot Nurmantyo buktikan ucapannya

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, Bedjo Untung menyebut apa dengan disampaikan bekas jenderal Gatot Nurmantyo bahwa “keturunan serta pendukung PKI telah menjelma menjadi komunis gaya pertama yang akan menguasai Nusantara dengan mengganti Pancasila” jadi ucapan yang tidak menyelap akal.

Sumber tulisan, TRUTH FOUNDATION

“Itu merupakan hoaks, kebohongan, ” ujar Bedjo Untung kepada BBC News Indonesia.

Pokok kata Bedjo, pemerintah telah membubarkan partai itu mengikuti menetapkannya sebagai organisasi terlarang melalui Keputusan Nomor 1/3/1966 dan Ketetapan MPRS Bagian XXV/1966.

Sehingga dia menantang Gatot Nurmantyo buat membuktikan ucapannya.

“Saya menantang Gatot Nurmantyo buat menunjukkan di mana PKI? Kalau ada silakan tangkap. Mari kita ungkap beserta di depan publik. ”

Bedjo juga mengatakan riwayat sumbang kebangkitan PKI mau terus didengungkan selama pemerintah tidak berani menyelesaikan kesusahan 1965 secara yudisial.

Padahal rekomendasi atas penyelidikan Komnas HAM mengatakan ada pengingkaran HAM berat dalam perihal 1965. Komnas juga mendesak supaya para pejabat tentara yang terlibat dibawa ke pengadilan.

“Saya memerosokkan supaya pemerintah membuka dialog, mari kita lakukan pengungkapan kebenaran. Karena belum tersedia [penyelesaian] ini lah akibatnya. ”